Pinjaman Perusda, PH MHB: Bupati Halteng Diduga Terlibat Penipuan dan Penggelapan

i-malut.com – TERNATE, Pijaman perusahaan daerah (Perusda), kabupaten Halmahera Tengah sebesar 1 Miliar kepada pengusaha Muhammad Hasan Bay, kini dalam proses hukum.

Penasehat hukum Hasan Bay, Andsar Saroden, SH pada reporter media ini, Senin, 18 September 20117 mengatakan, Bupati selaku penanggung jawab dalam RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) PT. Haliyora Faisayang, Perusda Halteng, harus bertanggung jawab atas pinjaman yang dilakukam Direktur Perusda, M. Syukur Mandar.

Andsar menyatakan, fakta persidangan secara tegas menjelaskan keterang saksi korban Muhammad Hasan Bay (MHB) bahwa korban tidak akan memberikan uang pinjaman kalau tanpa persetujuan atau sepengetahuan Bupati Halteng, M. Al Yasin Ali. Keterangan tersebut berdasarkan dua kali pertemuan antara korban MHB, Syukur dan Bupati Al Yasin, baik di Jakarta maupun dikediamanya.

Jadi, kata dia, Bupati Al Yasin tidak bisa lepas tanggung jawab secara struktur karena Syukur Mandar bertindak untuk dan atas nama Perusda sebagai Direktur PT. Haliyora Faisayang untuk melakukan pinjaman kepada MHB demi menjalankan kegiatan Perusda. “Ini dibuktikan ketika melakukan pencairan di Bank, Syukur Mandar bertanda tangan sebagai direktur Perusda yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati,” tutur Andsar.

Bahkan dalam persidangan, kuasa hukum MBH ini menyebutkan bahwa Majelis Hakim pernah bertanya pada Bupati Halteng dua periode ini ketika bersaksi dipersidangan. “Perusda dalam tanggung jawab siapa? ,” tanya Majelis. Bupati Al Yasin menjawab: yang bertanggung jawab adalah RUPS, yakni Bupati sebagai pemegang hak tertinggi Perusda.

“Maka atas nama kuasa hukum, saya meminta agar Majelis lebih jeli dalam menemukan kebenaran materiil bahwa perbuatan pidana Syukur Mandar tidak lepas dari peran bupati baik secara langsung maupun tidak langsung,” terangnya.

Lanjutnya, bahwa hal ini juga dibuktikan ketika kuasa hukum MHB mengambil langkah mediasi bersama Syukur Mandar dan Bupati Al Yasin, Syukur selalu mengelak dan membantah, bahkan mengarahkan agar berhubungan dengan Bupati Halteng ini. Begitu juga Bupati yang tidak ingin ditemui baik di kantor maupun dirumah.

“Kalu tidak bermasalah kenapa harus sembunyi dengan alasan sibuk dan bukan urusannya. Saya melihat ada sesuatu hal yang patut diduga adanya keterlibatan Bupati terkait dengan penggelapan maupun penipuan uang pinjaman kepada MHB,” tegasnya.

Sumber: lenteraonline.com (Rep/Red: Jun)

__

Iklan Layanan

Komentar disini

i-malut.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

 

ARTIKEL TERKAIT

REKOMENDASI

Kadis Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB Halut...

Tobelo -- AT alias AS, Kepala Dinas (Kadis) Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB Pemkab Halut, pada Rabu (22/9) resmi dilaporkan ke KSPKT Polres setempat. AS dilaporkan karena diduga melakukan...

Kapolda Malut Didampingi Ketum GMIH Pantau Kegiatan Vaksinasi...

Tobelo -- Kapolda Maluku Utara (Malut), Irjen Pol, Risyapudin Nursin, yang didampingi Ketua Umum (Ketum) Sinode GMIH, Pdt. Demianus Ice, lakukan pemantauan kegiatan Vaksinasi Nasional yang digelar di Universitas...

Kadispar Tikep; Pariwisata Sumber Penghasilan Penunjang PAD

Tidore -- Jika kita berbicara terkait dengan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka pariwisata merupakan salah satu sumber penghasilan yang sangat signifikan dalam menunjang PAD pada setiap wilayah pemerintahan...

Mutu Pendidikan Menurun Dimasa Covid-19, Ini Penjelasan Kepala...

Tidore -- Bencana non alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang menyebar hampir seluruh negara di dunia termasuk Indonesia, telah melumpuhkan berbagai aktivitas pada semua lini termasuk dunia pendidikan. Kepala...

Ini Jawaban Bupati Usman Sidik Atas Harapan dari...

Labuha – Bupati Halmahera Selatan, Usman Sidik, menanggapi permintaan dan juga harapan dari Kerukunan Masyarakat Bajoe (KMB), terkait posisi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan yang sempat menjadi janji Politik...

Kerukunan Masyarakat Bajoe Taruh Harap Usman-Bassam Bisa Realisasi...

Labuha – Kerukunan Masyarakat Bajoe (KMB) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), meminta Bupati Usman Sidik dan Wakil Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba (Usman-Bassam) agar bisa merealisasikan janji Politiknya pada Kampanye...

Sejumlah Nama Calon Ketua GAMKI Halut Mulai Bermunculan,...

Tobelo -- Meski momentum Konferensi Cabang (Konfercab) Garekan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Cabang Halmahera Utara (Halut), nanti akan digelar pada bulan Oktober mendatang, namun kini sejumlah nama yang...

Prihatin Sikap Kontraktor, Pedagang di Kawasan Kantor Bupati...

Tobelo -- Sejumlah pedagang kecil yang berjualan dikawasan Kantor Bupati Halmahera Utara (Halut), pada Jumat (17/9) sore tadi sekitar Pukul, 17.00 WIT, mengamuk sambil menyebut prihatin dengan sikap kontaktor...

PDAM Tikep Nunggak Pajak 8 Bulan, Bapenda Tikep...

Tidore -- Memasuki 9 bulan, Perusahan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Tidore Kepulauan (Tikep) tidak melakukan pembayaran pajak, membuat Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Tikep kehabisan akal. Sekertaris Bapenda Tikep,...

BERITA UTAMA

ARTIKEL TERKAIT

Pinjaman Perusda, PH MHB: Bupati Halteng Diduga Terlibat Penipuan dan Penggelapan

i-malut.com – TERNATE, Pijaman perusahaan daerah (Perusda), kabupaten Halmahera Tengah sebesar 1 Miliar kepada pengusaha Muhammad Hasan Bay, kini dalam proses hukum.

Penasehat hukum Hasan Bay, Andsar Saroden, SH pada reporter media ini, Senin, 18 September 20117 mengatakan, Bupati selaku penanggung jawab dalam RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) PT. Haliyora Faisayang, Perusda Halteng, harus bertanggung jawab atas pinjaman yang dilakukam Direktur Perusda, M. Syukur Mandar.

Andsar menyatakan, fakta persidangan secara tegas menjelaskan keterang saksi korban Muhammad Hasan Bay (MHB) bahwa korban tidak akan memberikan uang pinjaman kalau tanpa persetujuan atau sepengetahuan Bupati Halteng, M. Al Yasin Ali. Keterangan tersebut berdasarkan dua kali pertemuan antara korban MHB, Syukur dan Bupati Al Yasin, baik di Jakarta maupun dikediamanya.

Jadi, kata dia, Bupati Al Yasin tidak bisa lepas tanggung jawab secara struktur karena Syukur Mandar bertindak untuk dan atas nama Perusda sebagai Direktur PT. Haliyora Faisayang untuk melakukan pinjaman kepada MHB demi menjalankan kegiatan Perusda. “Ini dibuktikan ketika melakukan pencairan di Bank, Syukur Mandar bertanda tangan sebagai direktur Perusda yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati,” tutur Andsar.

Bahkan dalam persidangan, kuasa hukum MBH ini menyebutkan bahwa Majelis Hakim pernah bertanya pada Bupati Halteng dua periode ini ketika bersaksi dipersidangan. “Perusda dalam tanggung jawab siapa? ,” tanya Majelis. Bupati Al Yasin menjawab: yang bertanggung jawab adalah RUPS, yakni Bupati sebagai pemegang hak tertinggi Perusda.

“Maka atas nama kuasa hukum, saya meminta agar Majelis lebih jeli dalam menemukan kebenaran materiil bahwa perbuatan pidana Syukur Mandar tidak lepas dari peran bupati baik secara langsung maupun tidak langsung,” terangnya.

Lanjutnya, bahwa hal ini juga dibuktikan ketika kuasa hukum MHB mengambil langkah mediasi bersama Syukur Mandar dan Bupati Al Yasin, Syukur selalu mengelak dan membantah, bahkan mengarahkan agar berhubungan dengan Bupati Halteng ini. Begitu juga Bupati yang tidak ingin ditemui baik di kantor maupun dirumah.

“Kalu tidak bermasalah kenapa harus sembunyi dengan alasan sibuk dan bukan urusannya. Saya melihat ada sesuatu hal yang patut diduga adanya keterlibatan Bupati terkait dengan penggelapan maupun penipuan uang pinjaman kepada MHB,” tegasnya.

Sumber: lenteraonline.com (Rep/Red: Jun)

--

BERITA LAINNYA

TERPOPULER