Membangun Sistem yang Memudahkan Pemilih

DUA pekan terakhir, banyak isu politik yang terkait langsung atau tidak dengan pemilu. Misalnya, bupati/wali kota korupsi karena terbebani biaya pilkada dan pemutaran film PKI dan pembelian 5.000 senjata, disebut-sebut sebagai manuver menjelang Pemiu 2019.

Tentu menarik untuk mengulas isu panas tersebut dari perspektif pemilu. Tetapi saya tidak melakukannya saat ini. Sebab kalau saya ikuti isu tersebut, maka sebagaimana biasa terjadi sebelumnya, isu pemilih yang sudah kita bahas sebelumnya, akan terlewat lagi.

Pemilih adalah warga negara yang mempunyai hak pilih. Mereka sumber kedaulatan, karena itu mereka adalah subjek utama pemilu.

Namun dalam perbincangan pemilu, posisi dan perannya sering diabaikan. Jika pun dibahas, sebatas pada masalah administrasi: bagaimana agar setiap warga negara yang mempunyai hak pilih namanya masuk dalam daftar pemilih.

Dalam pembahasan Undang-Undang Pemilu misalnya, pemilih nyaris tidak pernah ditempatkan sebagai subjek, sehingga pertanyaan seperti ini tidak muncul: sistem pemilu macam apa yang mampu mewujudkan kedaulatan warga negara? Sistem pemilu seperti apa yang membuat pemilih mampu bersikap rasional dalam memberikan suara?

Tentu rasionalitas pemilih punya preferensi politik masing-masing. Kadang preferensi itu diyakini sedemikian rupa sehingga muncul sikap: hidup atau mati ikut Partai A, atau apapun yang terjadi pilih Calon B.

Namun setidaknya, itu menunjukkan pengetahuan atau keyakinan menjadi pertimbangan dalam memberikan suara, bukan karena uang atau bingkisan.

Sudah dibahas sebelumnya, dalam pemilu legislatif, pemilih kita mengalami kesulitan untuk bersikap rasional akibat banyaknya calon yang harus dipilih.

Dengan 12 partai politik peserta pemilu legislatif, untuk memilih 3 lembaga, yakni DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, calonnya sangat banyak: paling sedikit 108 calon untuk daerah pemilihan berkursi 3 (minimal) dan 432 calon untuk daerah pemilihan berkursi 12 (maksimal).

Ini masih ditambah lagi 20 sampai 30 calon anggota DPD. Masalahnya akan bertambah rumit pada Pemilu 2019, karena pemilu presiden diserentakkan dengan pemilu legislatif.

Jika hadirnya begitu banyak calon membuat pemilih bingung dalam memberikan suara, atau menyulitkan pemilih dalam bersikap rasional, maka tindakan yang harus dilakukan adalah mengurangi jumlah calon.

Apakah dengan demikian kita harus beralih dari sistem pemilu proposional (yang menyediakan banyak kursi di setiap daerah pemilihan), ke sistem pemilu mayoritarian (yang menyediakan hanya 1 kursi dalam setiap daerah pemilihan)?

Saya menjawab, tidak. Sebab, sistem mayoritarian yang menerapkan prinsip winner take all, tidak cocok dengan masyarakat plural seperti Indonesia. Dominasi kelompok atau partai tertentu yang dihasilkan pemilu bisa menimbulkan kerawanan politik dan pemerintahan.

Sejarah juga menunjukkan, upaya menerapkan sistem mayoritarian selalu kandas. Pada awal kemerdekaan, Soekarno gagal membentuk partai tunggal (yang sejalan dengan sistem mayoritarian).

Pada awal Orde Baru, Soeharto tidak berhasil memaksakan sistem mayoritarian. Demikian juga pada awal reformasi, usulah Habibie untuk menggunakan sistem mayoritarian ditolak banyak pihak.

Yang harus dilakukan adalah mempertahankan sistem proposional tetapi dengan mengurangi jumlah kursi di setiap daerah pemilihan. Jika sebelumnya setiap daerah pemilihan pemilu legislatif 3-12 kursi, maka harus dikurangi menjadi 3-6 kursi.

Mengapa maksimal 6 kursi di setiap daerah pemilihan? Ini disesuaikan dengan tingkat pluralitas politik masyarakat.

Secara umum di masyarakat masih berlaku 3 “ideologi” yaitu: Islam, nasionalisme, dan kekaryaan (developmentalism). Jika masing-masing “ideologi” punya 2 varian, maka daerah pemilihan berkursi 6 mampu menjaga pluralitas politik itu.

Langkah kedua adalah menata ulang jadwal pemilu. Format pemilu legislatif, pemilu presiden, lalu pilkada, yang selanjutnya akan menjadi pemilu serentak legislatif dan presiden, lalu disusul pilkada serentak, jelas tidak menguntungkan pemilih.

Dalam pemilu serentak legislatif dan pemilu presiden, mereka akan menghadapi banyak calon. Sementara dalam pilkada calonnya memang sedikit, tetapi peta koalisi partai politik pengusung calon berbeda-beda antara pilkada kabupaten/kota dengan pilkada provinsi. Keduanya sama-sama membuat pemilih bingung.

Oleh karena itu, yang harus dilakukan adalah mengubah format pemilu menjadi pemilu nasional dan pemilu lokal. Pemilu nasional diselenggarakan pada tahun pertama dalam siklus lima tahunan, sedangkan pemilu lokal diselenggarakan pada tahun kedua.

Pemilu nasional adalah pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR, dan anggota DPD dalam satu hari-H pemilihan, sedangkan pemilu lokal adalah pemilu untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, anggota DPRD Provinsi, bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota, dan anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam satu hari-H pemilihan.

Dengan mengurangi besaran daerah pemilihan menjadi 3-6 kursi untuk pemilu DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, serta mengubah format pemilu menjadi pemilu nasional dan pemilu lokal, maka jumlah calon yang dihadapi pemilih berkurang signifikan.

Tentu saja hal ini akan mempermudah pemilih dalam memberikan suara. Jadi, bolehlah kita berharap pemilih akan bersikap rasional dalam memilih calon-calonnya nanti. Mereka akan mampu menjaga kedaulatannya dalam menentukan pemerintahan.

 

Source :
Didik Supriyanto

Kompas.com – 27/09/2017, 21:41 WIB

Iklan Layanan

Komentar disini

i-malut.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

 

ARTIKEL TERKAIT

REKOMENDASI

YPK GMIH Angkat Tommy Sebagai Kepsek SMA Kristen...

Tobelo -- Yayasan Pendidikan Kristen (YPK) Gereja Masehi Injili di Halmahera (GMIH), pada Sabtu (12/6) tadi, resmi mengangkat Tommy S Pangi sebagai Kepala Sekolah (Kepsek) SMA Kristen Nehemia Galela. Jabatan...

Kekuasaan

Aspek normatif, atau kritik-nilai analisis keputusan terlihat ketika kita menyadari bahwa pengetahuan yang relevan dengan keputusan mencakup antara dinamika "tujuan" dan "cara" yang sifatnya Valuatif. (Duncan MacRay, Jr "The...

Siap Tabuh Genderang Perang, jika Bupati membawa Dendam

Sanana -- Mantan Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah (Setda), Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul), Arif Umasugi yang juga merupakan ASN Senior di Pemda Sula, menyebut perbuatan pencopotan...

Dukung Program Pemerintah Soal Literasi Digital, Dit Intelkam...

Ternate –– Direktorat Intelijen dan Keamanan (Dit Intekam) Polda Maluku Utara gelar kegiatan Coffee Morning dengan tema, "Literasi Digital Solution Smart Island Dan Smart Goverment Provinsi Maluku Utara", bertempat...

Ningsih diperintahkan kembalikan posisi 57 Pejabat di Pemkab...

QS Al-Baqarah Ayat 153 : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ "Wahai orang-orang yang beriman! Mohonlah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan salat. Sungguh,...

Kodim 1510/Sula-Koramil 03/Sanana menjadi Pelaksana Program Serbuan Vaksin...

Sanana -- Komandan Rayon Militer (Danramil) 03/Sanana-Kodim 1510/Sula, Kapten. Abdul Malik Fudji, baru-baru ini menggelar rapat Koordinasi terkait pelaksanaan Program Serbuan Vaksin bagi Masyarakat, yang menjadi Program TNI-AD. Rapat yang...

Hampir Lima Bulan, Pemda Halut Tunggak Gaji Pegawai...

Tobelo -- Hampir Lima bulan gaji dan tunjangan pegawai honorer bahkan untuk Penghasilan Tetap (Siltap) bagi perangkat desa, terhitung sekitar bulan Februari hingga Juni 2021 belum dibayar atau menunggak...

Fraksi-PD DPRD Kepsul Angkat bicara terkait Mutasi massal...

Sanana -- Akhirnya DPRD Kepsul angkat bicara terkait Mutasi massal yang dilakukan oleh Bupati Kepulauan Sula (Kepsul), Fifian Adeningsih Mus (FAM). Walau belum secara kelembagaan, namun yang dilakukan Fraksi Partai...

PDAM Tegaskan Pihak X-Walikota Ternate Secepatnya Lunasi Tunggakan...

Ternate -- Perusahan Daerah Air Minum (PDAM) Ternate telah memutuskan pelayanan air bersih dilingkup instansi X-Walikota Ternate. Pemutusan tersebut dilatarbelakangi banyaknya tunggakan rekening air yang belum dibayar senilai 200...

BERITA UTAMA

Ningsih diperintahkan kembalikan posisi 57 Pejabat di Pemkab...

QS Al-Baqarah Ayat 153 : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ "Wahai orang-orang yang...

Apakah Bupati dan Dirjen Otda Bermain Mata, terkait...

Sanana -- Mutasi massal yang dilakukan oleh Bupati Kepulauan Sula (Kepsul) Fifian Adeningsih Mus (FAM) Kepada 57 Pejabat Eselon...

Beri Sinyal Tidak Ada Dendam Politik, Bupati: Siapa...

Labuha – Bupati Halmahera Selatan (Halsel), Usman Sidik memiliki kebiasaan melakukkan Inspeksi Mendadak (Sidak) di kantor Dinas/Badan, kantor desa,...

ARTIKEL TERKAIT

Membangun Sistem yang Memudahkan Pemilih

-

DUA pekan terakhir, banyak isu politik yang terkait langsung atau tidak dengan pemilu. Misalnya, bupati/wali kota korupsi karena terbebani biaya pilkada dan pemutaran film PKI dan pembelian 5.000 senjata, disebut-sebut sebagai manuver menjelang Pemiu 2019.

Tentu menarik untuk mengulas isu panas tersebut dari perspektif pemilu. Tetapi saya tidak melakukannya saat ini. Sebab kalau saya ikuti isu tersebut, maka sebagaimana biasa terjadi sebelumnya, isu pemilih yang sudah kita bahas sebelumnya, akan terlewat lagi.

Pemilih adalah warga negara yang mempunyai hak pilih. Mereka sumber kedaulatan, karena itu mereka adalah subjek utama pemilu.

Namun dalam perbincangan pemilu, posisi dan perannya sering diabaikan. Jika pun dibahas, sebatas pada masalah administrasi: bagaimana agar setiap warga negara yang mempunyai hak pilih namanya masuk dalam daftar pemilih.

Dalam pembahasan Undang-Undang Pemilu misalnya, pemilih nyaris tidak pernah ditempatkan sebagai subjek, sehingga pertanyaan seperti ini tidak muncul: sistem pemilu macam apa yang mampu mewujudkan kedaulatan warga negara? Sistem pemilu seperti apa yang membuat pemilih mampu bersikap rasional dalam memberikan suara?

Tentu rasionalitas pemilih punya preferensi politik masing-masing. Kadang preferensi itu diyakini sedemikian rupa sehingga muncul sikap: hidup atau mati ikut Partai A, atau apapun yang terjadi pilih Calon B.

Namun setidaknya, itu menunjukkan pengetahuan atau keyakinan menjadi pertimbangan dalam memberikan suara, bukan karena uang atau bingkisan.

Sudah dibahas sebelumnya, dalam pemilu legislatif, pemilih kita mengalami kesulitan untuk bersikap rasional akibat banyaknya calon yang harus dipilih.

Dengan 12 partai politik peserta pemilu legislatif, untuk memilih 3 lembaga, yakni DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, calonnya sangat banyak: paling sedikit 108 calon untuk daerah pemilihan berkursi 3 (minimal) dan 432 calon untuk daerah pemilihan berkursi 12 (maksimal).

Ini masih ditambah lagi 20 sampai 30 calon anggota DPD. Masalahnya akan bertambah rumit pada Pemilu 2019, karena pemilu presiden diserentakkan dengan pemilu legislatif.

Jika hadirnya begitu banyak calon membuat pemilih bingung dalam memberikan suara, atau menyulitkan pemilih dalam bersikap rasional, maka tindakan yang harus dilakukan adalah mengurangi jumlah calon.

Apakah dengan demikian kita harus beralih dari sistem pemilu proposional (yang menyediakan banyak kursi di setiap daerah pemilihan), ke sistem pemilu mayoritarian (yang menyediakan hanya 1 kursi dalam setiap daerah pemilihan)?

Saya menjawab, tidak. Sebab, sistem mayoritarian yang menerapkan prinsip winner take all, tidak cocok dengan masyarakat plural seperti Indonesia. Dominasi kelompok atau partai tertentu yang dihasilkan pemilu bisa menimbulkan kerawanan politik dan pemerintahan.

Sejarah juga menunjukkan, upaya menerapkan sistem mayoritarian selalu kandas. Pada awal kemerdekaan, Soekarno gagal membentuk partai tunggal (yang sejalan dengan sistem mayoritarian).

Pada awal Orde Baru, Soeharto tidak berhasil memaksakan sistem mayoritarian. Demikian juga pada awal reformasi, usulah Habibie untuk menggunakan sistem mayoritarian ditolak banyak pihak.

Yang harus dilakukan adalah mempertahankan sistem proposional tetapi dengan mengurangi jumlah kursi di setiap daerah pemilihan. Jika sebelumnya setiap daerah pemilihan pemilu legislatif 3-12 kursi, maka harus dikurangi menjadi 3-6 kursi.

Mengapa maksimal 6 kursi di setiap daerah pemilihan? Ini disesuaikan dengan tingkat pluralitas politik masyarakat.

Secara umum di masyarakat masih berlaku 3 “ideologi” yaitu: Islam, nasionalisme, dan kekaryaan (developmentalism). Jika masing-masing “ideologi” punya 2 varian, maka daerah pemilihan berkursi 6 mampu menjaga pluralitas politik itu.

Langkah kedua adalah menata ulang jadwal pemilu. Format pemilu legislatif, pemilu presiden, lalu pilkada, yang selanjutnya akan menjadi pemilu serentak legislatif dan presiden, lalu disusul pilkada serentak, jelas tidak menguntungkan pemilih.

Dalam pemilu serentak legislatif dan pemilu presiden, mereka akan menghadapi banyak calon. Sementara dalam pilkada calonnya memang sedikit, tetapi peta koalisi partai politik pengusung calon berbeda-beda antara pilkada kabupaten/kota dengan pilkada provinsi. Keduanya sama-sama membuat pemilih bingung.

Oleh karena itu, yang harus dilakukan adalah mengubah format pemilu menjadi pemilu nasional dan pemilu lokal. Pemilu nasional diselenggarakan pada tahun pertama dalam siklus lima tahunan, sedangkan pemilu lokal diselenggarakan pada tahun kedua.

Pemilu nasional adalah pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR, dan anggota DPD dalam satu hari-H pemilihan, sedangkan pemilu lokal adalah pemilu untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, anggota DPRD Provinsi, bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota, dan anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam satu hari-H pemilihan.

Dengan mengurangi besaran daerah pemilihan menjadi 3-6 kursi untuk pemilu DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, serta mengubah format pemilu menjadi pemilu nasional dan pemilu lokal, maka jumlah calon yang dihadapi pemilih berkurang signifikan.

Tentu saja hal ini akan mempermudah pemilih dalam memberikan suara. Jadi, bolehlah kita berharap pemilih akan bersikap rasional dalam memilih calon-calonnya nanti. Mereka akan mampu menjaga kedaulatannya dalam menentukan pemerintahan.

 

Source :
Didik Supriyanto

Kompas.com – 27/09/2017, 21:41 WIB

BERITA LAINNYA

Fraksi-PD DPRD Kepsul Angkat bicara terkait Mutasi massal...

Sanana -- Akhirnya DPRD Kepsul angkat bicara terkait Mutasi massal yang dilakukan oleh Bupati Kepulauan...

Bagi Sekolah yang belum masukan LPJ, Disdik tegaskan...

Ternate -- Kepala Sub Bagian (Kasubag) Keuangan Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Ternate Irnawati Imam meminta...

Beri Sinyal Tidak Ada Dendam Politik, Bupati: Siapa...

Labuha – Bupati Halmahera Selatan (Halsel), Usman Sidik memiliki kebiasaan melakukkan Inspeksi Mendadak (Sidak) di...

Ningsih jadikan TSK Pimpin Dinas Pendidikan Kepsul

Sanana -- Entah apa yang ada dibenak Bupati Kepsul Fifian Adeningsih Mus (FAM) menjadikan seorang...

Kejari Halut Lakukan Sertijab Kasi Intelijen

Tobelo -- Lingkup Kejaksaan Negeri (Kejari) Halut, pada Senin (7/6) kemarin dikabarkan telah melakukan kegiatan...

Sempat Diperbaiki Warga, Jembatan Pitago-Bailenget Rusak Lagi

Tobelo -- Beberapa tahun kemarin sempat rusak, namun dilakukan perbaikan oleh warga, kali ini di...

TERPOPULER

Beri Sinyal Tidak Ada Dendam Politik, Bupati: Siapa...

Labuha – Bupati Halmahera Selatan (Halsel), Usman Sidik memiliki kebiasaan melakukkan Inspeksi Mendadak (Sidak) di kantor Dinas/Badan, kantor desa,...

Ningsih jadikan TSK Pimpin Dinas Pendidikan Kepsul

Sanana -- Entah apa yang ada dibenak Bupati Kepsul Fifian Adeningsih Mus (FAM) menjadikan seorang Tersangka (TSK-red) pada suatu...