Lakukan Pungli, Oknum Staf PNFI Siap-Siap Dapat Sanksi

i-malut.com, TERNATE –  Menyikapi persolan indikasi pengutan liar (Pungli) yang dilakukan oleh staf Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) kota Ternate, insial (ON) terhadap sekolah-sekolah PAUD penerima bantuan operasional penyelenggara (BOP) PAUD tahun 2017. Membuat Sekretaris Dikbud Hadi Hairudin angkat bicara. Setelah mendengar isu pungutan yang dilakukan oleh bawahannya di PNFI, Hairudiun yang juga ketua persatuan guru republik indonesia (PGRI) kota Ternate ini naik pitam. Dimana Kepada sejumlah wartawan, Selasa (10/10/2017), Hadi menegaskan jika benar adanya indikasi pungutan yang dilakukan oleh oknum Staf PNFI terhadap para Guru PAUD, Hadi dengan lantang akan menindak tegas oknum staf PNFI tersebut, sanksi tegas itu sesuai dengan ketentuan Aparatur sipil negara (ASN) yang berlaku.

“Nanti kita cek dulu, jika benar adanya ada  oknum PNFI Dikbud yang melakukan pungutan liar kepada sekolah PAUD seber Rp150 ribu, kita akan beri sanksi keras,” kata Hadi.

Menurut Dia, setiap staf di Dikbud harusnya mengedempankan pelayanan yang baik dan maksimal kepada  siapa saja, terutama para guru tingkat PAUD.

“Kalaupun terkait anggaran yang tidak termasuk didalam Dipa Dikbud minimal harus di koordinasikan, sehingga kita bisa mencari solusi, bukan memungut,” kesal Dia.

Olehnya itu, ketua PGRI kota Ternate ini menekankan kepada setiap staf  Dikbud terlebihnya di PNFI untuk tidak lagi melakukan hal-hal yang merugikan orang lain, seperti pungutan.

“Sekali lagi, jika ini sudah berulang kali dilakukan kita akan mengambil tindakan tegas kepada staf yang melakukan pungutan terhadap Guru PAUD,” tegasnya.

Hadi juga menjelaskan, Dikbud termasuk Dinas yang mendapatkan kucuran anggaran besar, untuk melakukan semua pelayan ditingkatan lembaga. Sehingga dia berharap hal-hal semacam itu, tidak lagi dilakukan. Hadi juga mengakui dengan hadirnya Satuan sapuh bersih (Saber) pungli, jelas telah melarang, bagi yang menerima dan memberi dalam bentuk apapun itu. Ditambahkan Dikbud sendiri, tidak ada yang namanya memungut-mungut, dalam hal apapun yang bisa merugikan setiap orang.

“Yang jelas sanksi pasti dilakukan  namun kita akan melakukan pengecekan dulu di PNFI, sangsi itu berupa ketentuan yang berlaku sesuai ketentuan yang berlaku  kepada siapa saja, apalagi melakukan pungutan dan itu sangat merugikan banyak orang,” pungkas Dia.

Red/Rep : (Uyat)

__

Iklan Layanan

Komentar disini

i-malut.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

 

ARTIKEL TERKAIT

REKOMENDASI

Kadis Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB Halut...

Tobelo -- AT alias AS, Kepala Dinas (Kadis) Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB Pemkab Halut, pada Rabu (22/9) resmi dilaporkan ke KSPKT Polres setempat. AS dilaporkan karena diduga melakukan...

Kapolda Malut Didampingi Ketum GMIH Pantau Kegiatan Vaksinasi...

Tobelo -- Kapolda Maluku Utara (Malut), Irjen Pol, Risyapudin Nursin, yang didampingi Ketua Umum (Ketum) Sinode GMIH, Pdt. Demianus Ice, lakukan pemantauan kegiatan Vaksinasi Nasional yang digelar di Universitas...

Kadispar Tikep; Pariwisata Sumber Penghasilan Penunjang PAD

Tidore -- Jika kita berbicara terkait dengan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka pariwisata merupakan salah satu sumber penghasilan yang sangat signifikan dalam menunjang PAD pada setiap wilayah pemerintahan...

Mutu Pendidikan Menurun Dimasa Covid-19, Ini Penjelasan Kepala...

Tidore -- Bencana non alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang menyebar hampir seluruh negara di dunia termasuk Indonesia, telah melumpuhkan berbagai aktivitas pada semua lini termasuk dunia pendidikan. Kepala...

Ini Jawaban Bupati Usman Sidik Atas Harapan dari...

Labuha – Bupati Halmahera Selatan, Usman Sidik, menanggapi permintaan dan juga harapan dari Kerukunan Masyarakat Bajoe (KMB), terkait posisi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan yang sempat menjadi janji Politik...

Kerukunan Masyarakat Bajoe Taruh Harap Usman-Bassam Bisa Realisasi...

Labuha – Kerukunan Masyarakat Bajoe (KMB) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), meminta Bupati Usman Sidik dan Wakil Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba (Usman-Bassam) agar bisa merealisasikan janji Politiknya pada Kampanye...

Sejumlah Nama Calon Ketua GAMKI Halut Mulai Bermunculan,...

Tobelo -- Meski momentum Konferensi Cabang (Konfercab) Garekan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Cabang Halmahera Utara (Halut), nanti akan digelar pada bulan Oktober mendatang, namun kini sejumlah nama yang...

Prihatin Sikap Kontraktor, Pedagang di Kawasan Kantor Bupati...

Tobelo -- Sejumlah pedagang kecil yang berjualan dikawasan Kantor Bupati Halmahera Utara (Halut), pada Jumat (17/9) sore tadi sekitar Pukul, 17.00 WIT, mengamuk sambil menyebut prihatin dengan sikap kontaktor...

PDAM Tikep Nunggak Pajak 8 Bulan, Bapenda Tikep...

Tidore -- Memasuki 9 bulan, Perusahan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Tidore Kepulauan (Tikep) tidak melakukan pembayaran pajak, membuat Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Tikep kehabisan akal. Sekertaris Bapenda Tikep,...

BERITA UTAMA

ARTIKEL TERKAIT

Lakukan Pungli, Oknum Staf PNFI Siap-Siap Dapat Sanksi

i-malut.com, TERNATE –  Menyikapi persolan indikasi pengutan liar (Pungli) yang dilakukan oleh staf Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) kota Ternate, insial (ON) terhadap sekolah-sekolah PAUD penerima bantuan operasional penyelenggara (BOP) PAUD tahun 2017. Membuat Sekretaris Dikbud Hadi Hairudin angkat bicara. Setelah mendengar isu pungutan yang dilakukan oleh bawahannya di PNFI, Hairudiun yang juga ketua persatuan guru republik indonesia (PGRI) kota Ternate ini naik pitam. Dimana Kepada sejumlah wartawan, Selasa (10/10/2017), Hadi menegaskan jika benar adanya indikasi pungutan yang dilakukan oleh oknum Staf PNFI terhadap para Guru PAUD, Hadi dengan lantang akan menindak tegas oknum staf PNFI tersebut, sanksi tegas itu sesuai dengan ketentuan Aparatur sipil negara (ASN) yang berlaku.

“Nanti kita cek dulu, jika benar adanya ada  oknum PNFI Dikbud yang melakukan pungutan liar kepada sekolah PAUD seber Rp150 ribu, kita akan beri sanksi keras,” kata Hadi.

Menurut Dia, setiap staf di Dikbud harusnya mengedempankan pelayanan yang baik dan maksimal kepada  siapa saja, terutama para guru tingkat PAUD.

“Kalaupun terkait anggaran yang tidak termasuk didalam Dipa Dikbud minimal harus di koordinasikan, sehingga kita bisa mencari solusi, bukan memungut,” kesal Dia.

Olehnya itu, ketua PGRI kota Ternate ini menekankan kepada setiap staf  Dikbud terlebihnya di PNFI untuk tidak lagi melakukan hal-hal yang merugikan orang lain, seperti pungutan.

“Sekali lagi, jika ini sudah berulang kali dilakukan kita akan mengambil tindakan tegas kepada staf yang melakukan pungutan terhadap Guru PAUD,” tegasnya.

Hadi juga menjelaskan, Dikbud termasuk Dinas yang mendapatkan kucuran anggaran besar, untuk melakukan semua pelayan ditingkatan lembaga. Sehingga dia berharap hal-hal semacam itu, tidak lagi dilakukan. Hadi juga mengakui dengan hadirnya Satuan sapuh bersih (Saber) pungli, jelas telah melarang, bagi yang menerima dan memberi dalam bentuk apapun itu. Ditambahkan Dikbud sendiri, tidak ada yang namanya memungut-mungut, dalam hal apapun yang bisa merugikan setiap orang.

“Yang jelas sanksi pasti dilakukan  namun kita akan melakukan pengecekan dulu di PNFI, sangsi itu berupa ketentuan yang berlaku sesuai ketentuan yang berlaku  kepada siapa saja, apalagi melakukan pungutan dan itu sangat merugikan banyak orang,” pungkas Dia.

Red/Rep : (Uyat)

--

BERITA LAINNYA

TERPOPULER