Hotel Milik Walikota Ternate di Duga Tidak Meliki IPAL

i-malut.com, TERNATE – Sejumlah hotel dan penginapan di Kota Ternate diindikasikan belum mempunyai instalasi pengolahan air limbah (IPAL), sehingga berpotensi akan meningkatkan pencemaran lingkungan di kota Ternate dimasa-masa yang akan datang.

Hal ini diungkapkan oleh Ketua Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Ternate, Alimun Nasrun saat melakukan unjuk rasa di depan kantor walikota,Kamis (26/10/2017).

Puluhan masa aksi yang tergabung dalam organisasi kemahasiswaan GMNI ini menemukan bahwa pengusaha hotel dan penginapan di kota Ternate belum mempunyai fasilitas IPAL.

Koordinator Lapangan (Korlap) Alimun Nasrun yang juga ketua Cabang GMNI, mengatakan pengawasan pemerintah Ternate yang lemah dan adanya sikap ketidaktegasan menjadi alasan bagi para investor berani untuk tetap membangun hotel, meskipun belum memiliki izin yang lengkap yakni tidak melengkapi syarat seperti IPAL.

“Berdasarkan hasil investigasi kami, yang ada, dari puluhan hotel dan penginapan yang ada, sekarang ini hanya 1 hotel yang telah memeliki IPAL yakni Grand Dafam Hotel, selebihinya tidak, termasuk hotel Viliya milik Walikota Ternate, Burhan Abrahman,”teriak Alimun saat menyampaikan orasinya.

Dia menuturkan hotel yang ditemui mengaku belum memeliki instalasi pengelolaan air limbah (IPA). Sehingga itu Alimun dan kawan-kawannya menilai hal itu merupakan kelalaian Pemkot Ternate. Padahal, menurut Alimun, sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) bisa digarap dari pembuatn ijin IPAL setiap hotel/penginapan yang ada di kota Ternate.

“Bayangkan jika, puluhan hotel dan penginapan di Ternate membuat IPAL, sudah tentu PAD kota Ternate akan bertambah, sekaligus mencegah pencemaran lingkungan jika IPALnya sudah ada setiap hotel,” terang Alimun

Dilain sisi, salah satu Orator maskur Latif menambahkan sudah seharusnya dinas terkait yakni Badan lingkungan Hidup melakukan pengecekan langsung ke lapangan. Beberapa hotel saat ini sudah dikeluhkan masyarakat adanya bau tidak sedap, akibat limbahnya tidak diolah.

“Apakah itu tidak masuk kategori pencemaran lingkungan?,” tanya Maskur.
Untuk itu, mereka berharap harus ada tindakan keras dari Pemkot Ternate.

“Kami harap ada pengawasan dari dinas mengenai syarat perizinan atas suatu pembangunan. Pengusaha jangan mengaku siap menyediakan IPAL tapi kenyataannya tidak,” tambah Alimun.

Rep/ Red : (Uyt)

__

Iklan Layanan

Komentar disini

i-malut.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

 

ARTIKEL TERKAIT

REKOMENDASI

Bupati Sula atau Ajudannya yang berbohong, ini Kronologisnya

Sanana -- Polemik Surat Gubernur Maluku Utara (Malut) Abd. Gani Kasuba melalui Sekprov yang ditujukan kepada Bupati Sula Fifian Adeningsi Mus (FAM) mulai mendapatkan titik terang. Infomasi yang berhasil dihimpun...

Soal Surat dari Sekprov, Kader Nasdem menduga Bupati...

Sanana -- Pernyataan Bupati Kepulauan Sula (Kepsul) Fifian Adeningsi Mus (FAM) yang menyatakan bahwa belum menerima surat dari Sekretaris Provinsi (Sekprov) Maluku Utara, Drs. Hasanuddin Abdul Kadir, menuai tanggapan...

Kompak dengan Jersey Kuning Golkar, Bupati FAM terima...

Sanana -- Berlangsung di Istana Daerah Desa Fagudu-Sanana, sekilas orang mengira ini adalah acara Partai Golkar, setelah mendekat perkiraan itu keliru, karena ini adalah acara Vaksinasi Covid-19 ke dua...

Kota Ternate Bakal Punya Pasar Hewan, Ini Rencana...

Ternate – Dinas Pertanian Kota Ternate berencana membangun pasar  hewan di Kelurahan Sulamadaha kecamatan Ternate Barat, di Tahun 2021. Hal ini dianggap sangat penting guna mengatur dan menertibkan para...

Misteri Surat Sekprov ke Bupati Sula, siapa yang...

Sanana -- Baru-baru ini diacara Pelantikan dan Rakerda Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPD. Kepulauan Sula (Kepsul) dan Pulau Taliabu (Pultab) Rabu 16/6/2021, Bupati Kepsul Fifian Adeningsih Mus, mengeluarkan pernyataan...

Ali Kembali Pimpin Dinas PUPR, Dahrun Tetap Dalam...

Labuha – Bupati Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Usman Sidik, kembali melakukan pergantian ditingkat Pimpinan SKPD. Kali ini Plt. Kepala Dinas (Kadis) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dahrun Kasuba harus...

Babinsa Fuata ikut Sosialisasikan Filariasis ke Warga Desa

Sanana -- Baru-baru ini Bintara Pemuda Desa (Babinsa), di Desa Fuata-Kec. Sulabesi Selatan, Kab. Kepulauan Sula (Kepsul), Serda. Yusran Fataruba ikut mensosialisasikan penyakit Kaki Gajah (Filariasis) kepada Masyarakat Desa,...

Akhirnya Pemprov Malut Hentikan Proses Produksi Dilokasi Smelter...

Sofifi -- Insiden terbakarnya tungku smelter PT. Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP), di Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng), Provinsi Maluku Utara (Malut), ditanggapi serius oleh Pemprov melalui Dinas Tenaga...

KASN sebut mutasi massal pejabat di Sula sebagai...

Sanana -- Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN akhirnya angkat bicara terkait mutasi massal yang dilakukan Bupati Kepulauan Sula (Kepsul), Fifian Adeningsih Mus (FAM). Sumardi, S.E., M.Si asisten Komisioner KASN...

BERITA UTAMA

ARTIKEL TERKAIT

Hotel Milik Walikota Ternate di Duga Tidak Meliki IPAL

i-malut.com, TERNATE – Sejumlah hotel dan penginapan di Kota Ternate diindikasikan belum mempunyai instalasi pengolahan air limbah (IPAL), sehingga berpotensi akan meningkatkan pencemaran lingkungan di kota Ternate dimasa-masa yang akan datang.

Hal ini diungkapkan oleh Ketua Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Ternate, Alimun Nasrun saat melakukan unjuk rasa di depan kantor walikota,Kamis (26/10/2017).

Puluhan masa aksi yang tergabung dalam organisasi kemahasiswaan GMNI ini menemukan bahwa pengusaha hotel dan penginapan di kota Ternate belum mempunyai fasilitas IPAL.

Koordinator Lapangan (Korlap) Alimun Nasrun yang juga ketua Cabang GMNI, mengatakan pengawasan pemerintah Ternate yang lemah dan adanya sikap ketidaktegasan menjadi alasan bagi para investor berani untuk tetap membangun hotel, meskipun belum memiliki izin yang lengkap yakni tidak melengkapi syarat seperti IPAL.

“Berdasarkan hasil investigasi kami, yang ada, dari puluhan hotel dan penginapan yang ada, sekarang ini hanya 1 hotel yang telah memeliki IPAL yakni Grand Dafam Hotel, selebihinya tidak, termasuk hotel Viliya milik Walikota Ternate, Burhan Abrahman,”teriak Alimun saat menyampaikan orasinya.

Dia menuturkan hotel yang ditemui mengaku belum memeliki instalasi pengelolaan air limbah (IPA). Sehingga itu Alimun dan kawan-kawannya menilai hal itu merupakan kelalaian Pemkot Ternate. Padahal, menurut Alimun, sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) bisa digarap dari pembuatn ijin IPAL setiap hotel/penginapan yang ada di kota Ternate.

“Bayangkan jika, puluhan hotel dan penginapan di Ternate membuat IPAL, sudah tentu PAD kota Ternate akan bertambah, sekaligus mencegah pencemaran lingkungan jika IPALnya sudah ada setiap hotel,” terang Alimun

Dilain sisi, salah satu Orator maskur Latif menambahkan sudah seharusnya dinas terkait yakni Badan lingkungan Hidup melakukan pengecekan langsung ke lapangan. Beberapa hotel saat ini sudah dikeluhkan masyarakat adanya bau tidak sedap, akibat limbahnya tidak diolah.

“Apakah itu tidak masuk kategori pencemaran lingkungan?,” tanya Maskur.
Untuk itu, mereka berharap harus ada tindakan keras dari Pemkot Ternate.

“Kami harap ada pengawasan dari dinas mengenai syarat perizinan atas suatu pembangunan. Pengusaha jangan mengaku siap menyediakan IPAL tapi kenyataannya tidak,” tambah Alimun.

Rep/ Red : (Uyt)

--

BERITA LAINNYA

TERPOPULER