Hotel Milik Walikota Ternate di Duga Tidak Meliki IPAL

i-malut.com, TERNATE – Sejumlah hotel dan penginapan di Kota Ternate diindikasikan belum mempunyai instalasi pengolahan air limbah (IPAL), sehingga berpotensi akan meningkatkan pencemaran lingkungan di kota Ternate dimasa-masa yang akan datang.

Hal ini diungkapkan oleh Ketua Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Ternate, Alimun Nasrun saat melakukan unjuk rasa di depan kantor walikota,Kamis (26/10/2017).

Puluhan masa aksi yang tergabung dalam organisasi kemahasiswaan GMNI ini menemukan bahwa pengusaha hotel dan penginapan di kota Ternate belum mempunyai fasilitas IPAL.

Koordinator Lapangan (Korlap) Alimun Nasrun yang juga ketua Cabang GMNI, mengatakan pengawasan pemerintah Ternate yang lemah dan adanya sikap ketidaktegasan menjadi alasan bagi para investor berani untuk tetap membangun hotel, meskipun belum memiliki izin yang lengkap yakni tidak melengkapi syarat seperti IPAL.

“Berdasarkan hasil investigasi kami, yang ada, dari puluhan hotel dan penginapan yang ada, sekarang ini hanya 1 hotel yang telah memeliki IPAL yakni Grand Dafam Hotel, selebihinya tidak, termasuk hotel Viliya milik Walikota Ternate, Burhan Abrahman,”teriak Alimun saat menyampaikan orasinya.

Dia menuturkan hotel yang ditemui mengaku belum memeliki instalasi pengelolaan air limbah (IPA). Sehingga itu Alimun dan kawan-kawannya menilai hal itu merupakan kelalaian Pemkot Ternate. Padahal, menurut Alimun, sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) bisa digarap dari pembuatn ijin IPAL setiap hotel/penginapan yang ada di kota Ternate.

“Bayangkan jika, puluhan hotel dan penginapan di Ternate membuat IPAL, sudah tentu PAD kota Ternate akan bertambah, sekaligus mencegah pencemaran lingkungan jika IPALnya sudah ada setiap hotel,” terang Alimun

Dilain sisi, salah satu Orator maskur Latif menambahkan sudah seharusnya dinas terkait yakni Badan lingkungan Hidup melakukan pengecekan langsung ke lapangan. Beberapa hotel saat ini sudah dikeluhkan masyarakat adanya bau tidak sedap, akibat limbahnya tidak diolah.

“Apakah itu tidak masuk kategori pencemaran lingkungan?,” tanya Maskur.
Untuk itu, mereka berharap harus ada tindakan keras dari Pemkot Ternate.

“Kami harap ada pengawasan dari dinas mengenai syarat perizinan atas suatu pembangunan. Pengusaha jangan mengaku siap menyediakan IPAL tapi kenyataannya tidak,” tambah Alimun.

Rep/ Red : (Uyt)

__

Iklan Layanan

Komentar disini

i-malut.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

 

ARTIKEL TERKAIT

REKOMENDASI

Hadiri Giat Kementrian Agama, Ketum Sinode ke Morotai

Tobelo — Ketua Sinode Gereja Masehi Injili Di Halmahera (GMIH), Pdt. Demianus Ice, usai mendampingi Kapolda Malut dalam kegiatan Vaksinasi Rabu kemarin di Uniera Tobelo, kini sempatkan waktu berkunjung...

KPPD Desa Gosoma, Minta Pemda Halut Bertanggung Jawab

Tobelo — Komunitas Pemuda Pemerhati Desa (KPPD) Gosoma Kecamatan Tobelo, meminta Pemerintah Daerah (Pemda) Halmahera Utara (Halut), bertanggung jawab atas proses Pilkades yang berlangsung di desa setempat. Informasi disampaikan langsung...

Kadis Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB Halut...

Tobelo -- AT alias AS, Kepala Dinas (Kadis) Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB Pemkab Halut, pada Rabu (22/9) resmi dilaporkan ke KSPKT Polres setempat. AS dilaporkan karena diduga melakukan...

Kapolda Malut Didampingi Ketum GMIH Pantau Kegiatan Vaksinasi...

Tobelo -- Kapolda Maluku Utara (Malut), Irjen Pol, Risyapudin Nursin, yang didampingi Ketua Umum (Ketum) Sinode GMIH, Pdt. Demianus Ice, lakukan pemantauan kegiatan Vaksinasi Nasional yang digelar di Universitas...

Kadispar Tikep; Pariwisata Sumber Penghasilan Penunjang PAD

Tidore -- Jika kita berbicara terkait dengan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka pariwisata merupakan salah satu sumber penghasilan yang sangat signifikan dalam menunjang PAD pada setiap wilayah pemerintahan...

Mutu Pendidikan Menurun Dimasa Covid-19, Ini Penjelasan Kepala...

Tidore -- Bencana non alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang menyebar hampir seluruh negara di dunia termasuk Indonesia, telah melumpuhkan berbagai aktivitas pada semua lini termasuk dunia pendidikan. Kepala...

Ini Jawaban Bupati Usman Sidik Atas Harapan dari...

Labuha – Bupati Halmahera Selatan, Usman Sidik, menanggapi permintaan dan juga harapan dari Kerukunan Masyarakat Bajoe (KMB), terkait posisi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan yang sempat menjadi janji Politik...

Kerukunan Masyarakat Bajoe Taruh Harap Usman-Bassam Bisa Realisasi...

Labuha – Kerukunan Masyarakat Bajoe (KMB) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), meminta Bupati Usman Sidik dan Wakil Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba (Usman-Bassam) agar bisa merealisasikan janji Politiknya pada Kampanye...

Sejumlah Nama Calon Ketua GAMKI Halut Mulai Bermunculan,...

Tobelo -- Meski momentum Konferensi Cabang (Konfercab) Garekan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Cabang Halmahera Utara (Halut), nanti akan digelar pada bulan Oktober mendatang, namun kini sejumlah nama yang...

BERITA UTAMA

ARTIKEL TERKAIT

Hotel Milik Walikota Ternate di Duga Tidak Meliki IPAL

i-malut.com, TERNATE – Sejumlah hotel dan penginapan di Kota Ternate diindikasikan belum mempunyai instalasi pengolahan air limbah (IPAL), sehingga berpotensi akan meningkatkan pencemaran lingkungan di kota Ternate dimasa-masa yang akan datang.

Hal ini diungkapkan oleh Ketua Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Ternate, Alimun Nasrun saat melakukan unjuk rasa di depan kantor walikota,Kamis (26/10/2017).

Puluhan masa aksi yang tergabung dalam organisasi kemahasiswaan GMNI ini menemukan bahwa pengusaha hotel dan penginapan di kota Ternate belum mempunyai fasilitas IPAL.

Koordinator Lapangan (Korlap) Alimun Nasrun yang juga ketua Cabang GMNI, mengatakan pengawasan pemerintah Ternate yang lemah dan adanya sikap ketidaktegasan menjadi alasan bagi para investor berani untuk tetap membangun hotel, meskipun belum memiliki izin yang lengkap yakni tidak melengkapi syarat seperti IPAL.

“Berdasarkan hasil investigasi kami, yang ada, dari puluhan hotel dan penginapan yang ada, sekarang ini hanya 1 hotel yang telah memeliki IPAL yakni Grand Dafam Hotel, selebihinya tidak, termasuk hotel Viliya milik Walikota Ternate, Burhan Abrahman,”teriak Alimun saat menyampaikan orasinya.

Dia menuturkan hotel yang ditemui mengaku belum memeliki instalasi pengelolaan air limbah (IPA). Sehingga itu Alimun dan kawan-kawannya menilai hal itu merupakan kelalaian Pemkot Ternate. Padahal, menurut Alimun, sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) bisa digarap dari pembuatn ijin IPAL setiap hotel/penginapan yang ada di kota Ternate.

“Bayangkan jika, puluhan hotel dan penginapan di Ternate membuat IPAL, sudah tentu PAD kota Ternate akan bertambah, sekaligus mencegah pencemaran lingkungan jika IPALnya sudah ada setiap hotel,” terang Alimun

Dilain sisi, salah satu Orator maskur Latif menambahkan sudah seharusnya dinas terkait yakni Badan lingkungan Hidup melakukan pengecekan langsung ke lapangan. Beberapa hotel saat ini sudah dikeluhkan masyarakat adanya bau tidak sedap, akibat limbahnya tidak diolah.

“Apakah itu tidak masuk kategori pencemaran lingkungan?,” tanya Maskur.
Untuk itu, mereka berharap harus ada tindakan keras dari Pemkot Ternate.

“Kami harap ada pengawasan dari dinas mengenai syarat perizinan atas suatu pembangunan. Pengusaha jangan mengaku siap menyediakan IPAL tapi kenyataannya tidak,” tambah Alimun.

Rep/ Red : (Uyt)

--

BERITA LAINNYA

TERPOPULER