Gelar Konferensi Pers, Iki Sukardi Husen sebut SK Carterker DPP KNPI Orderan

i-malut.com, Ternate – Polimik diinternal Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Komite Nasinal Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Maluku Utara (Malut) beberapa waktu lalu akhirnya berakhir sudah. hal tersebut menyusul diterbitkannya SK DPP KNPI tentang pemberhentian kepengurusan DPD KNPI Malut Iki Sukardi Husen sekaligus mengangkat Saudara Safrin Yusuf, sebagai Caretaker Ketua DPD KNPI Malut.

Siang tadi, Senin (30/10) bertempat di Grend Majang Hotel, Kelurahan Stadion, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Safrin selaku carteker ketua KNPI Malut didampingi beberapa pengurus DPD KNPI Malut menggelar Conferensi Pers terkait dengan pengangkatan dirinya sebagai Carteker Ketua DPD KNPi Malut sekaligus persiapan Musda DPD KNPI Malut tahun 2017.

Dalam konferensi pers tersebut, Safrin menegaskan bahwa, kepeminpinan Ketua DPD KNPI Iki Sukardi telah berahir berdasarkan Surat Keputusan (SK) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) dengan Nomor: KEP.261/DPP KNPI/X/2017. tentang memberhentikan kepengurusan DPD KNPI Malut dibawah kepemimpinan Iki Sukardi Husen.
“DPP KNPI telah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) tentang memberhentikan kepengurusan DPD KNPI Malut dibawah kepemimpinan Iki Sukardi Husen dan mengangkat saya sebagai Carteker Ketua DPD KNPI Malut, dengan demikian kepengurusan Iki Sukardi husen telah berahir” tegasnya.

Lanjut dia, dalam mewujudkan eksistensi organisasi, diperlukan konsolidasi secara baik dan merata diseluruh tingkatan, tentunya berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga,

Safrin juga menambahkan, pengangkatan dirinya sebagai carteker ketua DPD KNPI Malut, terkait respon positif DPP KNPI terhadap usulan Pengurus DPD KNPI Malut, DPD KNPI Kab/Kota dan organisasi kemasyarakatan ditingkat Provinsi Malut yang menginginkan pergantian ketua DPD KNPI Malut dibawah kepemimpinan Iki Sukardi Husen.
“Keputusan tersebut berdasarkan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KNPI dan Pokok pokok program kerja Nasional KNPI Periode 2015-2018. Serta Peraturan dan Kebijakan organisasi KNPI lainnya”

Berbeda dengan Safrin, Koordinator Wilayah (Korwil) KNPI Maluku Utara Samtidar E. Tomagola, mengatakan, lahirnya keputusan DPP KNPI sesuai mosi tidak percaya terhadap Ketua DPD KNPI Malut dan Rekomendasi Korwin KNPI Malut berdasarkan hasil monitoringdan evaluasi tingkat daerah.

Dalam kesempatan yang sama, Samtidar yang juga selaku Carteker Sekretaris DPD KNPI Malut, menghimbau kepada seluruh pengurus DPD KNPI Malut dan DPD Kab/Kota Se-Maluku Utara dibawah kepemimpinan Iki Sukardi Husen untuk menerima hasil keputusan DPP KNPI dan selanjutnya akan diadakan Musda DPD KNPI Provinsi Maluku Utara. Tutupnya

Menanggapi hal tersebut, Iki Sukardi Husen melalui juru bicaranya Muhammadun Hi. Adam, kepada wartawan i-malut.com Kamis (26/10/2017 mengatakan,  SK Carteker yang dikeluarkan oleh DPP KNPI tentang pemberhentian saudara Iki Sukardi Husen dan mengakat saudara Safrin Yusuf sebagai ketua, adalah orderan.
“Dugaan kami ada permainan oknum Ketua OKK DPP KNPI, Kalau kita jujur kemungkinan ada benarnya dugaan uang 100 juta itu yang mempengaruhi SK carateker DPD I KNPI Malut ini keluarkan, karena tidak melalui mekanisme organisasi yg ditempuh oleh DPP,” tegas Juru bicara DPD KNPI Malut, Adun sapaan akrabnya.

Menurutnya, untuk memberhentikan seorang Ketua/Ketua Umum harus memenuhi syarat sebagaimana ketentuan organisasi. Yakni, berhalangan tetap, mengundurkan diri atau narapidana. dan semuanya harus tetap melalui mekanisme Rapat di tingkatan masing-masing. “mereka ngga pernah baca ketentuan organisasi kali”, ungkap Adun. “ ini kan lucu, yang jelas SK carateker DPD KNPI Malut itu tidak sah karena tidak melalui mekanisme pleno yang sesungguhnya”, ujar Adun.

Lanjutnya, tanpa sadar DPP sendiri telah melawan AD/ART, sebab pleno untuk menjatuhkan seseorang minimal didukung 50 plus 1 dari pengurus DPD KNPI Kab/Kota serta mendapat dukungan OKP untuk melakukan pleno diperluas. Justru DPP pada posisi penentu kebijakan harus memanggil kedua bela pihak, malah yang terjadi DPP sendiri yang memperkeruh situasi. Olehnya itu, Kata Adun “itu SK orderan alias Aspal,” tegasnya.

Rep/Red : (savi)

__

Iklan Layanan

Komentar disini

i-malut.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

 

ARTIKEL TERKAIT

REKOMENDASI

Hadiri Giat Kementrian Agama, Ketum Sinode ke Morotai

Tobelo — Ketua Sinode Gereja Masehi Injili Di Halmahera (GMIH), Pdt. Demianus Ice, usai mendampingi Kapolda Malut dalam kegiatan Vaksinasi Rabu kemarin di Uniera Tobelo, kini sempatkan waktu berkunjung...

KPPD Desa Gosoma, Minta Pemda Halut Bertanggung Jawab

Tobelo — Komunitas Pemuda Pemerhati Desa (KPPD) Gosoma Kecamatan Tobelo, meminta Pemerintah Daerah (Pemda) Halmahera Utara (Halut), bertanggung jawab atas proses Pilkades yang berlangsung di desa setempat. Informasi disampaikan langsung...

Kadis Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB Halut...

Tobelo -- AT alias AS, Kepala Dinas (Kadis) Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB Pemkab Halut, pada Rabu (22/9) resmi dilaporkan ke KSPKT Polres setempat. AS dilaporkan karena diduga melakukan...

Kapolda Malut Didampingi Ketum GMIH Pantau Kegiatan Vaksinasi...

Tobelo -- Kapolda Maluku Utara (Malut), Irjen Pol, Risyapudin Nursin, yang didampingi Ketua Umum (Ketum) Sinode GMIH, Pdt. Demianus Ice, lakukan pemantauan kegiatan Vaksinasi Nasional yang digelar di Universitas...

Kadispar Tikep; Pariwisata Sumber Penghasilan Penunjang PAD

Tidore -- Jika kita berbicara terkait dengan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka pariwisata merupakan salah satu sumber penghasilan yang sangat signifikan dalam menunjang PAD pada setiap wilayah pemerintahan...

Mutu Pendidikan Menurun Dimasa Covid-19, Ini Penjelasan Kepala...

Tidore -- Bencana non alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang menyebar hampir seluruh negara di dunia termasuk Indonesia, telah melumpuhkan berbagai aktivitas pada semua lini termasuk dunia pendidikan. Kepala...

Ini Jawaban Bupati Usman Sidik Atas Harapan dari...

Labuha – Bupati Halmahera Selatan, Usman Sidik, menanggapi permintaan dan juga harapan dari Kerukunan Masyarakat Bajoe (KMB), terkait posisi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan yang sempat menjadi janji Politik...

Kerukunan Masyarakat Bajoe Taruh Harap Usman-Bassam Bisa Realisasi...

Labuha – Kerukunan Masyarakat Bajoe (KMB) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), meminta Bupati Usman Sidik dan Wakil Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba (Usman-Bassam) agar bisa merealisasikan janji Politiknya pada Kampanye...

Sejumlah Nama Calon Ketua GAMKI Halut Mulai Bermunculan,...

Tobelo -- Meski momentum Konferensi Cabang (Konfercab) Garekan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Cabang Halmahera Utara (Halut), nanti akan digelar pada bulan Oktober mendatang, namun kini sejumlah nama yang...

BERITA UTAMA

ARTIKEL TERKAIT

Gelar Konferensi Pers, Iki Sukardi Husen sebut SK Carterker DPP KNPI Orderan

i-malut.com, Ternate – Polimik diinternal Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Komite Nasinal Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Maluku Utara (Malut) beberapa waktu lalu akhirnya berakhir sudah. hal tersebut menyusul diterbitkannya SK DPP KNPI tentang pemberhentian kepengurusan DPD KNPI Malut Iki Sukardi Husen sekaligus mengangkat Saudara Safrin Yusuf, sebagai Caretaker Ketua DPD KNPI Malut.

Siang tadi, Senin (30/10) bertempat di Grend Majang Hotel, Kelurahan Stadion, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Safrin selaku carteker ketua KNPI Malut didampingi beberapa pengurus DPD KNPI Malut menggelar Conferensi Pers terkait dengan pengangkatan dirinya sebagai Carteker Ketua DPD KNPi Malut sekaligus persiapan Musda DPD KNPI Malut tahun 2017.

Dalam konferensi pers tersebut, Safrin menegaskan bahwa, kepeminpinan Ketua DPD KNPI Iki Sukardi telah berahir berdasarkan Surat Keputusan (SK) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) dengan Nomor: KEP.261/DPP KNPI/X/2017. tentang memberhentikan kepengurusan DPD KNPI Malut dibawah kepemimpinan Iki Sukardi Husen.
“DPP KNPI telah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) tentang memberhentikan kepengurusan DPD KNPI Malut dibawah kepemimpinan Iki Sukardi Husen dan mengangkat saya sebagai Carteker Ketua DPD KNPI Malut, dengan demikian kepengurusan Iki Sukardi husen telah berahir” tegasnya.

Lanjut dia, dalam mewujudkan eksistensi organisasi, diperlukan konsolidasi secara baik dan merata diseluruh tingkatan, tentunya berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga,

Safrin juga menambahkan, pengangkatan dirinya sebagai carteker ketua DPD KNPI Malut, terkait respon positif DPP KNPI terhadap usulan Pengurus DPD KNPI Malut, DPD KNPI Kab/Kota dan organisasi kemasyarakatan ditingkat Provinsi Malut yang menginginkan pergantian ketua DPD KNPI Malut dibawah kepemimpinan Iki Sukardi Husen.
“Keputusan tersebut berdasarkan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KNPI dan Pokok pokok program kerja Nasional KNPI Periode 2015-2018. Serta Peraturan dan Kebijakan organisasi KNPI lainnya”

Berbeda dengan Safrin, Koordinator Wilayah (Korwil) KNPI Maluku Utara Samtidar E. Tomagola, mengatakan, lahirnya keputusan DPP KNPI sesuai mosi tidak percaya terhadap Ketua DPD KNPI Malut dan Rekomendasi Korwin KNPI Malut berdasarkan hasil monitoringdan evaluasi tingkat daerah.

Dalam kesempatan yang sama, Samtidar yang juga selaku Carteker Sekretaris DPD KNPI Malut, menghimbau kepada seluruh pengurus DPD KNPI Malut dan DPD Kab/Kota Se-Maluku Utara dibawah kepemimpinan Iki Sukardi Husen untuk menerima hasil keputusan DPP KNPI dan selanjutnya akan diadakan Musda DPD KNPI Provinsi Maluku Utara. Tutupnya

Menanggapi hal tersebut, Iki Sukardi Husen melalui juru bicaranya Muhammadun Hi. Adam, kepada wartawan i-malut.com Kamis (26/10/2017 mengatakan,  SK Carteker yang dikeluarkan oleh DPP KNPI tentang pemberhentian saudara Iki Sukardi Husen dan mengakat saudara Safrin Yusuf sebagai ketua, adalah orderan.
“Dugaan kami ada permainan oknum Ketua OKK DPP KNPI, Kalau kita jujur kemungkinan ada benarnya dugaan uang 100 juta itu yang mempengaruhi SK carateker DPD I KNPI Malut ini keluarkan, karena tidak melalui mekanisme organisasi yg ditempuh oleh DPP,” tegas Juru bicara DPD KNPI Malut, Adun sapaan akrabnya.

Menurutnya, untuk memberhentikan seorang Ketua/Ketua Umum harus memenuhi syarat sebagaimana ketentuan organisasi. Yakni, berhalangan tetap, mengundurkan diri atau narapidana. dan semuanya harus tetap melalui mekanisme Rapat di tingkatan masing-masing. “mereka ngga pernah baca ketentuan organisasi kali”, ungkap Adun. “ ini kan lucu, yang jelas SK carateker DPD KNPI Malut itu tidak sah karena tidak melalui mekanisme pleno yang sesungguhnya”, ujar Adun.

Lanjutnya, tanpa sadar DPP sendiri telah melawan AD/ART, sebab pleno untuk menjatuhkan seseorang minimal didukung 50 plus 1 dari pengurus DPD KNPI Kab/Kota serta mendapat dukungan OKP untuk melakukan pleno diperluas. Justru DPP pada posisi penentu kebijakan harus memanggil kedua bela pihak, malah yang terjadi DPP sendiri yang memperkeruh situasi. Olehnya itu, Kata Adun “itu SK orderan alias Aspal,” tegasnya.

Rep/Red : (savi)

--

BERITA LAINNYA

TERPOPULER