Gelar Konferensi Pers, Iki Sukardi Husen sebut SK Carterker DPP KNPI Orderan

i-malut.com, Ternate – Polimik diinternal Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Komite Nasinal Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Maluku Utara (Malut) beberapa waktu lalu akhirnya berakhir sudah. hal tersebut menyusul diterbitkannya SK DPP KNPI tentang pemberhentian kepengurusan DPD KNPI Malut Iki Sukardi Husen sekaligus mengangkat Saudara Safrin Yusuf, sebagai Caretaker Ketua DPD KNPI Malut.

Siang tadi, Senin (30/10) bertempat di Grend Majang Hotel, Kelurahan Stadion, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Safrin selaku carteker ketua KNPI Malut didampingi beberapa pengurus DPD KNPI Malut menggelar Conferensi Pers terkait dengan pengangkatan dirinya sebagai Carteker Ketua DPD KNPi Malut sekaligus persiapan Musda DPD KNPI Malut tahun 2017.

Dalam konferensi pers tersebut, Safrin menegaskan bahwa, kepeminpinan Ketua DPD KNPI Iki Sukardi telah berahir berdasarkan Surat Keputusan (SK) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) dengan Nomor: KEP.261/DPP KNPI/X/2017. tentang memberhentikan kepengurusan DPD KNPI Malut dibawah kepemimpinan Iki Sukardi Husen.
“DPP KNPI telah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) tentang memberhentikan kepengurusan DPD KNPI Malut dibawah kepemimpinan Iki Sukardi Husen dan mengangkat saya sebagai Carteker Ketua DPD KNPI Malut, dengan demikian kepengurusan Iki Sukardi husen telah berahir” tegasnya.

Lanjut dia, dalam mewujudkan eksistensi organisasi, diperlukan konsolidasi secara baik dan merata diseluruh tingkatan, tentunya berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga,

Safrin juga menambahkan, pengangkatan dirinya sebagai carteker ketua DPD KNPI Malut, terkait respon positif DPP KNPI terhadap usulan Pengurus DPD KNPI Malut, DPD KNPI Kab/Kota dan organisasi kemasyarakatan ditingkat Provinsi Malut yang menginginkan pergantian ketua DPD KNPI Malut dibawah kepemimpinan Iki Sukardi Husen.
“Keputusan tersebut berdasarkan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KNPI dan Pokok pokok program kerja Nasional KNPI Periode 2015-2018. Serta Peraturan dan Kebijakan organisasi KNPI lainnya”

Berbeda dengan Safrin, Koordinator Wilayah (Korwil) KNPI Maluku Utara Samtidar E. Tomagola, mengatakan, lahirnya keputusan DPP KNPI sesuai mosi tidak percaya terhadap Ketua DPD KNPI Malut dan Rekomendasi Korwin KNPI Malut berdasarkan hasil monitoringdan evaluasi tingkat daerah.

Dalam kesempatan yang sama, Samtidar yang juga selaku Carteker Sekretaris DPD KNPI Malut, menghimbau kepada seluruh pengurus DPD KNPI Malut dan DPD Kab/Kota Se-Maluku Utara dibawah kepemimpinan Iki Sukardi Husen untuk menerima hasil keputusan DPP KNPI dan selanjutnya akan diadakan Musda DPD KNPI Provinsi Maluku Utara. Tutupnya

Menanggapi hal tersebut, Iki Sukardi Husen melalui juru bicaranya Muhammadun Hi. Adam, kepada wartawan i-malut.com Kamis (26/10/2017 mengatakan,  SK Carteker yang dikeluarkan oleh DPP KNPI tentang pemberhentian saudara Iki Sukardi Husen dan mengakat saudara Safrin Yusuf sebagai ketua, adalah orderan.
“Dugaan kami ada permainan oknum Ketua OKK DPP KNPI, Kalau kita jujur kemungkinan ada benarnya dugaan uang 100 juta itu yang mempengaruhi SK carateker DPD I KNPI Malut ini keluarkan, karena tidak melalui mekanisme organisasi yg ditempuh oleh DPP,” tegas Juru bicara DPD KNPI Malut, Adun sapaan akrabnya.

Menurutnya, untuk memberhentikan seorang Ketua/Ketua Umum harus memenuhi syarat sebagaimana ketentuan organisasi. Yakni, berhalangan tetap, mengundurkan diri atau narapidana. dan semuanya harus tetap melalui mekanisme Rapat di tingkatan masing-masing. “mereka ngga pernah baca ketentuan organisasi kali”, ungkap Adun. “ ini kan lucu, yang jelas SK carateker DPD KNPI Malut itu tidak sah karena tidak melalui mekanisme pleno yang sesungguhnya”, ujar Adun.

Lanjutnya, tanpa sadar DPP sendiri telah melawan AD/ART, sebab pleno untuk menjatuhkan seseorang minimal didukung 50 plus 1 dari pengurus DPD KNPI Kab/Kota serta mendapat dukungan OKP untuk melakukan pleno diperluas. Justru DPP pada posisi penentu kebijakan harus memanggil kedua bela pihak, malah yang terjadi DPP sendiri yang memperkeruh situasi. Olehnya itu, Kata Adun “itu SK orderan alias Aspal,” tegasnya.

Rep/Red : (savi)

__

Iklan Layanan

Komentar disini

i-malut.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

 

ARTIKEL TERKAIT

REKOMENDASI

Bupati Sula atau Ajudannya yang berbohong, ini Kronologisnya

Sanana -- Polemik Surat Gubernur Maluku Utara (Malut) Abd. Gani Kasuba melalui Sekprov yang ditujukan kepada Bupati Sula Fifian Adeningsi Mus (FAM) mulai mendapatkan titik terang. Infomasi yang berhasil dihimpun...

Soal Surat dari Sekprov, Kader Nasdem menduga Bupati...

Sanana -- Pernyataan Bupati Kepulauan Sula (Kepsul) Fifian Adeningsi Mus (FAM) yang menyatakan bahwa belum menerima surat dari Sekretaris Provinsi (Sekprov) Maluku Utara, Drs. Hasanuddin Abdul Kadir, menuai tanggapan...

Kompak dengan Jersey Kuning Golkar, Bupati FAM terima...

Sanana -- Berlangsung di Istana Daerah Desa Fagudu-Sanana, sekilas orang mengira ini adalah acara Partai Golkar, setelah mendekat perkiraan itu keliru, karena ini adalah acara Vaksinasi Covid-19 ke dua...

Kota Ternate Bakal Punya Pasar Hewan, Ini Rencana...

Ternate – Dinas Pertanian Kota Ternate berencana membangun pasar  hewan di Kelurahan Sulamadaha kecamatan Ternate Barat, di Tahun 2021. Hal ini dianggap sangat penting guna mengatur dan menertibkan para...

Misteri Surat Sekprov ke Bupati Sula, siapa yang...

Sanana -- Baru-baru ini diacara Pelantikan dan Rakerda Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPD. Kepulauan Sula (Kepsul) dan Pulau Taliabu (Pultab) Rabu 16/6/2021, Bupati Kepsul Fifian Adeningsih Mus, mengeluarkan pernyataan...

Ali Kembali Pimpin Dinas PUPR, Dahrun Tetap Dalam...

Labuha – Bupati Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Usman Sidik, kembali melakukan pergantian ditingkat Pimpinan SKPD. Kali ini Plt. Kepala Dinas (Kadis) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dahrun Kasuba harus...

Babinsa Fuata ikut Sosialisasikan Filariasis ke Warga Desa

Sanana -- Baru-baru ini Bintara Pemuda Desa (Babinsa), di Desa Fuata-Kec. Sulabesi Selatan, Kab. Kepulauan Sula (Kepsul), Serda. Yusran Fataruba ikut mensosialisasikan penyakit Kaki Gajah (Filariasis) kepada Masyarakat Desa,...

Akhirnya Pemprov Malut Hentikan Proses Produksi Dilokasi Smelter...

Sofifi -- Insiden terbakarnya tungku smelter PT. Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP), di Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng), Provinsi Maluku Utara (Malut), ditanggapi serius oleh Pemprov melalui Dinas Tenaga...

KASN sebut mutasi massal pejabat di Sula sebagai...

Sanana -- Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN akhirnya angkat bicara terkait mutasi massal yang dilakukan Bupati Kepulauan Sula (Kepsul), Fifian Adeningsih Mus (FAM). Sumardi, S.E., M.Si asisten Komisioner KASN...

BERITA UTAMA

ARTIKEL TERKAIT

Gelar Konferensi Pers, Iki Sukardi Husen sebut SK Carterker DPP KNPI Orderan

i-malut.com, Ternate – Polimik diinternal Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Komite Nasinal Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Maluku Utara (Malut) beberapa waktu lalu akhirnya berakhir sudah. hal tersebut menyusul diterbitkannya SK DPP KNPI tentang pemberhentian kepengurusan DPD KNPI Malut Iki Sukardi Husen sekaligus mengangkat Saudara Safrin Yusuf, sebagai Caretaker Ketua DPD KNPI Malut.

Siang tadi, Senin (30/10) bertempat di Grend Majang Hotel, Kelurahan Stadion, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Safrin selaku carteker ketua KNPI Malut didampingi beberapa pengurus DPD KNPI Malut menggelar Conferensi Pers terkait dengan pengangkatan dirinya sebagai Carteker Ketua DPD KNPi Malut sekaligus persiapan Musda DPD KNPI Malut tahun 2017.

Dalam konferensi pers tersebut, Safrin menegaskan bahwa, kepeminpinan Ketua DPD KNPI Iki Sukardi telah berahir berdasarkan Surat Keputusan (SK) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) dengan Nomor: KEP.261/DPP KNPI/X/2017. tentang memberhentikan kepengurusan DPD KNPI Malut dibawah kepemimpinan Iki Sukardi Husen.
“DPP KNPI telah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) tentang memberhentikan kepengurusan DPD KNPI Malut dibawah kepemimpinan Iki Sukardi Husen dan mengangkat saya sebagai Carteker Ketua DPD KNPI Malut, dengan demikian kepengurusan Iki Sukardi husen telah berahir” tegasnya.

Lanjut dia, dalam mewujudkan eksistensi organisasi, diperlukan konsolidasi secara baik dan merata diseluruh tingkatan, tentunya berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga,

Safrin juga menambahkan, pengangkatan dirinya sebagai carteker ketua DPD KNPI Malut, terkait respon positif DPP KNPI terhadap usulan Pengurus DPD KNPI Malut, DPD KNPI Kab/Kota dan organisasi kemasyarakatan ditingkat Provinsi Malut yang menginginkan pergantian ketua DPD KNPI Malut dibawah kepemimpinan Iki Sukardi Husen.
“Keputusan tersebut berdasarkan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KNPI dan Pokok pokok program kerja Nasional KNPI Periode 2015-2018. Serta Peraturan dan Kebijakan organisasi KNPI lainnya”

Berbeda dengan Safrin, Koordinator Wilayah (Korwil) KNPI Maluku Utara Samtidar E. Tomagola, mengatakan, lahirnya keputusan DPP KNPI sesuai mosi tidak percaya terhadap Ketua DPD KNPI Malut dan Rekomendasi Korwin KNPI Malut berdasarkan hasil monitoringdan evaluasi tingkat daerah.

Dalam kesempatan yang sama, Samtidar yang juga selaku Carteker Sekretaris DPD KNPI Malut, menghimbau kepada seluruh pengurus DPD KNPI Malut dan DPD Kab/Kota Se-Maluku Utara dibawah kepemimpinan Iki Sukardi Husen untuk menerima hasil keputusan DPP KNPI dan selanjutnya akan diadakan Musda DPD KNPI Provinsi Maluku Utara. Tutupnya

Menanggapi hal tersebut, Iki Sukardi Husen melalui juru bicaranya Muhammadun Hi. Adam, kepada wartawan i-malut.com Kamis (26/10/2017 mengatakan,  SK Carteker yang dikeluarkan oleh DPP KNPI tentang pemberhentian saudara Iki Sukardi Husen dan mengakat saudara Safrin Yusuf sebagai ketua, adalah orderan.
“Dugaan kami ada permainan oknum Ketua OKK DPP KNPI, Kalau kita jujur kemungkinan ada benarnya dugaan uang 100 juta itu yang mempengaruhi SK carateker DPD I KNPI Malut ini keluarkan, karena tidak melalui mekanisme organisasi yg ditempuh oleh DPP,” tegas Juru bicara DPD KNPI Malut, Adun sapaan akrabnya.

Menurutnya, untuk memberhentikan seorang Ketua/Ketua Umum harus memenuhi syarat sebagaimana ketentuan organisasi. Yakni, berhalangan tetap, mengundurkan diri atau narapidana. dan semuanya harus tetap melalui mekanisme Rapat di tingkatan masing-masing. “mereka ngga pernah baca ketentuan organisasi kali”, ungkap Adun. “ ini kan lucu, yang jelas SK carateker DPD KNPI Malut itu tidak sah karena tidak melalui mekanisme pleno yang sesungguhnya”, ujar Adun.

Lanjutnya, tanpa sadar DPP sendiri telah melawan AD/ART, sebab pleno untuk menjatuhkan seseorang minimal didukung 50 plus 1 dari pengurus DPD KNPI Kab/Kota serta mendapat dukungan OKP untuk melakukan pleno diperluas. Justru DPP pada posisi penentu kebijakan harus memanggil kedua bela pihak, malah yang terjadi DPP sendiri yang memperkeruh situasi. Olehnya itu, Kata Adun “itu SK orderan alias Aspal,” tegasnya.

Rep/Red : (savi)

--

BERITA LAINNYA

TERPOPULER