Kadis DKP Halsel Diduga Tilep Anggaran Milyaran Rupiah

i-malut.com, Halsel – Kepala Dinas Kelautan dan perikanan Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Ardiani Radjiloen di duga menggelapkan anggaran senilai Rp. 2 milyar lebih tahun 2015 lalu untuk tiga item kegiatan yakni belanja Modal peralatan dan mesin, belanja modal dan gedung kantor dan belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan.

Data yang di kantongi dalam hasil temuan BPK nomor 14.A/LHP XIX.TER/5/2016 yang ditanda tangani oleh Wakil Penanggung Jawab Pemeriksaan Badan Perwakilan Keuangan RI, perwakilan Provinsi Maluku Utara, Achmad Fauzi Amin SE, Ak tertanggal 24 Mei 2016 menyebutkan Penyedian anggaran dan realisasi Dinas kelautan dan perikanan pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan telah menjadi cacatan BPK dalam pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah Halmahera Selatan tahun anggaran 2014 yang di tuangkan dalam laporan atas penyediaan interen nomor 11.B/LHP/XIX.TER/4/2015 tanggal 30 April 2015.

Dalam LHP tersebut juga diungkapkan permasalahan peyedian penganggaran dan realisasi belanja aset yang diserahkan kepada masyarakat yang salah dianggarkan dalam belanja modal sebesar Rp 3. 279.567.325,00. Belanja aset seharusnya di anggarkan melalui obyek belanja barang dan jasa dalam rincian obyek belanja barang yang akan di serahkan kepada masyarakat.

Berdasarkan pemantauan tindak lanjut BPK, permasalahan ketidak patuhan penganggaran tersebut belum di tindak lanjuti sesuai dengan rekomendasi pada tahun 2015. prosedur penganggran dan realisasi yang di laksanakan oleh DKP Kabupaten Halmahera Selatan masih belum berubah sehingga kondisi yang terjadi pada tahun 2014 berulang kembali di tahun 2015. Dalam LHP BPK dijelaskan bahwa Kepala Sub bagian perencanaan DKP mengakui  kesalahan penganggaran tersebut terjadi mulai tahap perencanaan penganggaran.

Proses penyusunan anggran SKPD diawali dengan penyusunan rencana program dan kegiatan yang di setujui dan di tetapkan melalui musyawarah perencenanaan pembangunan daerah (musrembang) yang di laksanakan oleh badan perencanaan daerah (Bapeda) Kabupaten Halmaheraselatan, ditetapkan pagu anggaran atas masing masing obyek belanja pada tiap SKPD, kemudian SKPD sebagai pelaksana program dan kegiatan menggunakan pagu yang di tetapkan tersebut sebagai batas untuk menyusun RKA-SKPD.

Penyusunan atas dokumen RKA-SKPD Dinas kelautan dan perikanan di ketahui bahwa indikator dalam telaah menyebutkan bahwa keluaran (ouput) yang di harapkan adalah tersedianya sarana prasarana perikanan bagi nelayan dan budidaya, dari indikator tersebut dapat di ketahui bahwa pengadaan aset tetap yang di anggarkan bertujuan untuk di serahkan kepada masyarakat nelayan dan budidaya.

Kepala sub bagian perencanaan DKP menjelaskan bahwa sesuai dengan indikator dalam RKA-SKPD, dinas DKP memahami jika belanja aset tetap seharusnya di anggarkan dalam obyek belanja barang dan jasa dan bukan belanja modal, namun dengan adanya pagu yang diberikan oleh Bapeda maka tidak dimungkinkan melakukan pergeseran atau perubahan anggaran untuk menyesuaikan anggaran belanja sesuai dengan diperuntuhkan.

Rep/Red : (van)

__

Iklan Layanan

Komentar disini

i-malut.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

 

ARTIKEL TERKAIT

REKOMENDASI

Hadiri Giat Kementrian Agama, Ketum Sinode ke Morotai

Tobelo — Ketua Sinode Gereja Masehi Injili Di Halmahera (GMIH), Pdt. Demianus Ice, usai mendampingi Kapolda Malut dalam kegiatan Vaksinasi Rabu kemarin di Uniera Tobelo, kini sempatkan waktu berkunjung...

KPPD Desa Gosoma, Minta Pemda Halut Bertanggung Jawab

Tobelo — Komunitas Pemuda Pemerhati Desa (KPPD) Gosoma Kecamatan Tobelo, meminta Pemerintah Daerah (Pemda) Halmahera Utara (Halut), bertanggung jawab atas proses Pilkades yang berlangsung di desa setempat. Informasi disampaikan langsung...

Kadis Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB Halut...

Tobelo -- AT alias AS, Kepala Dinas (Kadis) Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB Pemkab Halut, pada Rabu (22/9) resmi dilaporkan ke KSPKT Polres setempat. AS dilaporkan karena diduga melakukan...

Kapolda Malut Didampingi Ketum GMIH Pantau Kegiatan Vaksinasi...

Tobelo -- Kapolda Maluku Utara (Malut), Irjen Pol, Risyapudin Nursin, yang didampingi Ketua Umum (Ketum) Sinode GMIH, Pdt. Demianus Ice, lakukan pemantauan kegiatan Vaksinasi Nasional yang digelar di Universitas...

Kadispar Tikep; Pariwisata Sumber Penghasilan Penunjang PAD

Tidore -- Jika kita berbicara terkait dengan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka pariwisata merupakan salah satu sumber penghasilan yang sangat signifikan dalam menunjang PAD pada setiap wilayah pemerintahan...

Mutu Pendidikan Menurun Dimasa Covid-19, Ini Penjelasan Kepala...

Tidore -- Bencana non alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang menyebar hampir seluruh negara di dunia termasuk Indonesia, telah melumpuhkan berbagai aktivitas pada semua lini termasuk dunia pendidikan. Kepala...

Ini Jawaban Bupati Usman Sidik Atas Harapan dari...

Labuha – Bupati Halmahera Selatan, Usman Sidik, menanggapi permintaan dan juga harapan dari Kerukunan Masyarakat Bajoe (KMB), terkait posisi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan yang sempat menjadi janji Politik...

Kerukunan Masyarakat Bajoe Taruh Harap Usman-Bassam Bisa Realisasi...

Labuha – Kerukunan Masyarakat Bajoe (KMB) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), meminta Bupati Usman Sidik dan Wakil Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba (Usman-Bassam) agar bisa merealisasikan janji Politiknya pada Kampanye...

Sejumlah Nama Calon Ketua GAMKI Halut Mulai Bermunculan,...

Tobelo -- Meski momentum Konferensi Cabang (Konfercab) Garekan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Cabang Halmahera Utara (Halut), nanti akan digelar pada bulan Oktober mendatang, namun kini sejumlah nama yang...

BERITA UTAMA

ARTIKEL TERKAIT

Kadis DKP Halsel Diduga Tilep Anggaran Milyaran Rupiah

i-malut.com, Halsel – Kepala Dinas Kelautan dan perikanan Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Ardiani Radjiloen di duga menggelapkan anggaran senilai Rp. 2 milyar lebih tahun 2015 lalu untuk tiga item kegiatan yakni belanja Modal peralatan dan mesin, belanja modal dan gedung kantor dan belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan.

Data yang di kantongi dalam hasil temuan BPK nomor 14.A/LHP XIX.TER/5/2016 yang ditanda tangani oleh Wakil Penanggung Jawab Pemeriksaan Badan Perwakilan Keuangan RI, perwakilan Provinsi Maluku Utara, Achmad Fauzi Amin SE, Ak tertanggal 24 Mei 2016 menyebutkan Penyedian anggaran dan realisasi Dinas kelautan dan perikanan pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan telah menjadi cacatan BPK dalam pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah Halmahera Selatan tahun anggaran 2014 yang di tuangkan dalam laporan atas penyediaan interen nomor 11.B/LHP/XIX.TER/4/2015 tanggal 30 April 2015.

Dalam LHP tersebut juga diungkapkan permasalahan peyedian penganggaran dan realisasi belanja aset yang diserahkan kepada masyarakat yang salah dianggarkan dalam belanja modal sebesar Rp 3. 279.567.325,00. Belanja aset seharusnya di anggarkan melalui obyek belanja barang dan jasa dalam rincian obyek belanja barang yang akan di serahkan kepada masyarakat.

Berdasarkan pemantauan tindak lanjut BPK, permasalahan ketidak patuhan penganggaran tersebut belum di tindak lanjuti sesuai dengan rekomendasi pada tahun 2015. prosedur penganggran dan realisasi yang di laksanakan oleh DKP Kabupaten Halmahera Selatan masih belum berubah sehingga kondisi yang terjadi pada tahun 2014 berulang kembali di tahun 2015. Dalam LHP BPK dijelaskan bahwa Kepala Sub bagian perencanaan DKP mengakui  kesalahan penganggaran tersebut terjadi mulai tahap perencanaan penganggaran.

Proses penyusunan anggran SKPD diawali dengan penyusunan rencana program dan kegiatan yang di setujui dan di tetapkan melalui musyawarah perencenanaan pembangunan daerah (musrembang) yang di laksanakan oleh badan perencanaan daerah (Bapeda) Kabupaten Halmaheraselatan, ditetapkan pagu anggaran atas masing masing obyek belanja pada tiap SKPD, kemudian SKPD sebagai pelaksana program dan kegiatan menggunakan pagu yang di tetapkan tersebut sebagai batas untuk menyusun RKA-SKPD.

Penyusunan atas dokumen RKA-SKPD Dinas kelautan dan perikanan di ketahui bahwa indikator dalam telaah menyebutkan bahwa keluaran (ouput) yang di harapkan adalah tersedianya sarana prasarana perikanan bagi nelayan dan budidaya, dari indikator tersebut dapat di ketahui bahwa pengadaan aset tetap yang di anggarkan bertujuan untuk di serahkan kepada masyarakat nelayan dan budidaya.

Kepala sub bagian perencanaan DKP menjelaskan bahwa sesuai dengan indikator dalam RKA-SKPD, dinas DKP memahami jika belanja aset tetap seharusnya di anggarkan dalam obyek belanja barang dan jasa dan bukan belanja modal, namun dengan adanya pagu yang diberikan oleh Bapeda maka tidak dimungkinkan melakukan pergeseran atau perubahan anggaran untuk menyesuaikan anggaran belanja sesuai dengan diperuntuhkan.

Rep/Red : (van)

--

BERITA LAINNYA

TERPOPULER