Kadis DKP Halsel Diduga Tilep Anggaran Milyaran Rupiah

i-malut.com, Halsel – Kepala Dinas Kelautan dan perikanan Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Ardiani Radjiloen di duga menggelapkan anggaran senilai Rp. 2 milyar lebih tahun 2015 lalu untuk tiga item kegiatan yakni belanja Modal peralatan dan mesin, belanja modal dan gedung kantor dan belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan.

Data yang di kantongi dalam hasil temuan BPK nomor 14.A/LHP XIX.TER/5/2016 yang ditanda tangani oleh Wakil Penanggung Jawab Pemeriksaan Badan Perwakilan Keuangan RI, perwakilan Provinsi Maluku Utara, Achmad Fauzi Amin SE, Ak tertanggal 24 Mei 2016 menyebutkan Penyedian anggaran dan realisasi Dinas kelautan dan perikanan pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan telah menjadi cacatan BPK dalam pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah Halmahera Selatan tahun anggaran 2014 yang di tuangkan dalam laporan atas penyediaan interen nomor 11.B/LHP/XIX.TER/4/2015 tanggal 30 April 2015.

Dalam LHP tersebut juga diungkapkan permasalahan peyedian penganggaran dan realisasi belanja aset yang diserahkan kepada masyarakat yang salah dianggarkan dalam belanja modal sebesar Rp 3. 279.567.325,00. Belanja aset seharusnya di anggarkan melalui obyek belanja barang dan jasa dalam rincian obyek belanja barang yang akan di serahkan kepada masyarakat.

Berdasarkan pemantauan tindak lanjut BPK, permasalahan ketidak patuhan penganggaran tersebut belum di tindak lanjuti sesuai dengan rekomendasi pada tahun 2015. prosedur penganggran dan realisasi yang di laksanakan oleh DKP Kabupaten Halmahera Selatan masih belum berubah sehingga kondisi yang terjadi pada tahun 2014 berulang kembali di tahun 2015. Dalam LHP BPK dijelaskan bahwa Kepala Sub bagian perencanaan DKP mengakui  kesalahan penganggaran tersebut terjadi mulai tahap perencanaan penganggaran.

Proses penyusunan anggran SKPD diawali dengan penyusunan rencana program dan kegiatan yang di setujui dan di tetapkan melalui musyawarah perencenanaan pembangunan daerah (musrembang) yang di laksanakan oleh badan perencanaan daerah (Bapeda) Kabupaten Halmaheraselatan, ditetapkan pagu anggaran atas masing masing obyek belanja pada tiap SKPD, kemudian SKPD sebagai pelaksana program dan kegiatan menggunakan pagu yang di tetapkan tersebut sebagai batas untuk menyusun RKA-SKPD.

Penyusunan atas dokumen RKA-SKPD Dinas kelautan dan perikanan di ketahui bahwa indikator dalam telaah menyebutkan bahwa keluaran (ouput) yang di harapkan adalah tersedianya sarana prasarana perikanan bagi nelayan dan budidaya, dari indikator tersebut dapat di ketahui bahwa pengadaan aset tetap yang di anggarkan bertujuan untuk di serahkan kepada masyarakat nelayan dan budidaya.

Kepala sub bagian perencanaan DKP menjelaskan bahwa sesuai dengan indikator dalam RKA-SKPD, dinas DKP memahami jika belanja aset tetap seharusnya di anggarkan dalam obyek belanja barang dan jasa dan bukan belanja modal, namun dengan adanya pagu yang diberikan oleh Bapeda maka tidak dimungkinkan melakukan pergeseran atau perubahan anggaran untuk menyesuaikan anggaran belanja sesuai dengan diperuntuhkan.

Rep/Red : (van)

__

Iklan Layanan

Komentar disini

i-malut.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

 

ARTIKEL TERKAIT

REKOMENDASI

LSM LIRA Malut Mengutuk Keras Pemukulan Wartawan Binpers...

Ternate -- Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lumbung Rakyat Indonesia (LIRA) Maluku Utara (Malut), mengutuk keras tindakan pemukulan terhadap salah satu wartawan Berita Investigasi Nasional (Binpers) Biro Maluku Utara. Ketua LSM...

EGP dengan teguran Gubernur, Ningsih terus lakukan Pergantian

Sanana -- Anjing menggongong Kafilah tetap berlalu menjadi pribahasa yang tepat untuk menggambarkan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul) dibawah Kepemimpinan Kepala Daerah (Bupati-red) Fifian Adeningsih Mus. Bagaimana tidak,...

F-Demokrat DPRD Kepsul, ingatkan Bupati Penyerapan DAK 2021

Sanana -- Fraksi Demokrat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepulauan Sula (Kepsul), mengingatkan Bupati Kepsul, Fifian Adeningsih Mus terkait penyerapan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2021. Melalui Sekretaris Ajis...

Geser Jabatan Disdukcapil, Masyarakat Jadi Korban

Sanana -- Ketika muncul pertanyaan, apakah Kebijakan Bupati Kepulauan Sula (Kepsul), Fifian Adeningsih Mus (FAM) melakukan Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan yang tidak sesuai mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,...

Babinsa dekati Pemuda, untuk jauhi Miras

Sanana -- Baru-baru ini Serda. Rusman Soamole, Anggota TNI Kodim 1510/Sula-Koramil 03/Sanana yang bertugas sebagai Bintara Pembina Desa (Babinsa) di Desa Pelita Jaya-Kec. Mangoli Utara Timur, Kabupaten Kepulauan Sula...

Kepada massa Aksi APHS, Ketua DPRD Tawarkan Forum...

Sanana -- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul), Sinaryo Thes, menawarkan Forum Bersama (Forum Rakyat-red) saat beraudiensi dengan puluhan massa Aksi dari Aliansi Peduli Hai...

Jargon Aksi Nyentrik iringi APHS Demo Bupati FAM

Sanana -- Berbagai Spanduk dan Poster yang menjadi Jargon Aksi APHS (Aliansi Pemuda Hai Sua) pada aksi mereka yang ke II, di Kantor Bupati Kepulauan Sula (Kepsul) dan Kantor...

Gelar Aksi di Kantor Dispora Malut, Sejumlah Atlet...

Sofifi -- Menuntut hak merupakan sesuatu yang wajar bagi setiap orang yang telah memenuhi kewajibannya, tak terkecuali para atlet Maluku Utara yang hingga saat ini uang sakunya selama dua...

APHS datangi Kantor Bupati, Sebut FAM Tidak Tau...

Sanana -- Aksi Jilid II Aliansi Peduli Hai Sua atau APHS di Kantor di Bupati, jln. Paskah Suzeta-Desa Pohea, Kec. Sanana Kab. Kepulauan Sula (Kepsul), Pendemo teriakkan Fifian Adeningsih...

BERITA UTAMA

APHS datangi Kantor Bupati, Sebut FAM Tidak Tau...

Sanana -- Aksi Jilid II Aliansi Peduli Hai Sua atau APHS di Kantor di Bupati, jln. Paskah Suzeta-Desa Pohea,...

Ningsih diperintahkan kembalikan posisi 57 Pejabat di Pemkab...

QS Al-Baqarah Ayat 153 : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ "Wahai orang-orang yang...

Apakah Bupati dan Dirjen Otda Bermain Mata, terkait...

Sanana -- Mutasi massal yang dilakukan oleh Bupati Kepulauan Sula (Kepsul) Fifian Adeningsih Mus (FAM) Kepada 57 Pejabat Eselon...

ARTIKEL TERKAIT

Kadis DKP Halsel Diduga Tilep Anggaran Milyaran Rupiah

i-malut.com, Halsel – Kepala Dinas Kelautan dan perikanan Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Ardiani Radjiloen di duga menggelapkan anggaran senilai Rp. 2 milyar lebih tahun 2015 lalu untuk tiga item kegiatan yakni belanja Modal peralatan dan mesin, belanja modal dan gedung kantor dan belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan.

Data yang di kantongi dalam hasil temuan BPK nomor 14.A/LHP XIX.TER/5/2016 yang ditanda tangani oleh Wakil Penanggung Jawab Pemeriksaan Badan Perwakilan Keuangan RI, perwakilan Provinsi Maluku Utara, Achmad Fauzi Amin SE, Ak tertanggal 24 Mei 2016 menyebutkan Penyedian anggaran dan realisasi Dinas kelautan dan perikanan pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan telah menjadi cacatan BPK dalam pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah Halmahera Selatan tahun anggaran 2014 yang di tuangkan dalam laporan atas penyediaan interen nomor 11.B/LHP/XIX.TER/4/2015 tanggal 30 April 2015.

Dalam LHP tersebut juga diungkapkan permasalahan peyedian penganggaran dan realisasi belanja aset yang diserahkan kepada masyarakat yang salah dianggarkan dalam belanja modal sebesar Rp 3. 279.567.325,00. Belanja aset seharusnya di anggarkan melalui obyek belanja barang dan jasa dalam rincian obyek belanja barang yang akan di serahkan kepada masyarakat.

Berdasarkan pemantauan tindak lanjut BPK, permasalahan ketidak patuhan penganggaran tersebut belum di tindak lanjuti sesuai dengan rekomendasi pada tahun 2015. prosedur penganggran dan realisasi yang di laksanakan oleh DKP Kabupaten Halmahera Selatan masih belum berubah sehingga kondisi yang terjadi pada tahun 2014 berulang kembali di tahun 2015. Dalam LHP BPK dijelaskan bahwa Kepala Sub bagian perencanaan DKP mengakui  kesalahan penganggaran tersebut terjadi mulai tahap perencanaan penganggaran.

Proses penyusunan anggran SKPD diawali dengan penyusunan rencana program dan kegiatan yang di setujui dan di tetapkan melalui musyawarah perencenanaan pembangunan daerah (musrembang) yang di laksanakan oleh badan perencanaan daerah (Bapeda) Kabupaten Halmaheraselatan, ditetapkan pagu anggaran atas masing masing obyek belanja pada tiap SKPD, kemudian SKPD sebagai pelaksana program dan kegiatan menggunakan pagu yang di tetapkan tersebut sebagai batas untuk menyusun RKA-SKPD.

Penyusunan atas dokumen RKA-SKPD Dinas kelautan dan perikanan di ketahui bahwa indikator dalam telaah menyebutkan bahwa keluaran (ouput) yang di harapkan adalah tersedianya sarana prasarana perikanan bagi nelayan dan budidaya, dari indikator tersebut dapat di ketahui bahwa pengadaan aset tetap yang di anggarkan bertujuan untuk di serahkan kepada masyarakat nelayan dan budidaya.

Kepala sub bagian perencanaan DKP menjelaskan bahwa sesuai dengan indikator dalam RKA-SKPD, dinas DKP memahami jika belanja aset tetap seharusnya di anggarkan dalam obyek belanja barang dan jasa dan bukan belanja modal, namun dengan adanya pagu yang diberikan oleh Bapeda maka tidak dimungkinkan melakukan pergeseran atau perubahan anggaran untuk menyesuaikan anggaran belanja sesuai dengan diperuntuhkan.

Rep/Red : (van)

--

BERITA LAINNYA

Jargon Aksi Nyentrik iringi APHS Demo Bupati FAM

Sanana -- Berbagai Spanduk dan Poster yang menjadi Jargon Aksi APHS (Aliansi Pemuda Hai Sua)...

Hampir Lima Bulan, Pemda Halut Tunggak Gaji Pegawai...

Tobelo -- Hampir Lima bulan gaji dan tunjangan pegawai honorer bahkan untuk Penghasilan Tetap (Siltap)...

Ningsih jadikan TSK Pimpin Dinas Pendidikan Kepsul

Sanana -- Entah apa yang ada dibenak Bupati Kepsul Fifian Adeningsih Mus (FAM) menjadikan seorang...

Sempat Diperbaiki Warga, Jembatan Pitago-Bailenget Rusak Lagi

Tobelo -- Beberapa tahun kemarin sempat rusak, namun dilakukan perbaikan oleh warga, kali ini di...

Kepada massa Aksi APHS, Ketua DPRD Tawarkan Forum...

Sanana -- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul), Sinaryo Thes, menawarkan...

Babinsa dekati Pemuda, untuk jauhi Miras

Sanana -- Baru-baru ini Serda. Rusman Soamole, Anggota TNI Kodim 1510/Sula-Koramil 03/Sanana yang bertugas sebagai...

TERPOPULER

Ningsih diperintahkan kembalikan posisi 57 Pejabat di Pemkab...

QS Al-Baqarah Ayat 153 : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ "Wahai orang-orang yang...

Beri Sinyal Tidak Ada Dendam Politik, Bupati: Siapa...

Labuha – Bupati Halmahera Selatan (Halsel), Usman Sidik memiliki kebiasaan melakukkan Inspeksi Mendadak (Sidak) di kantor Dinas/Badan, kantor desa,...