Tiga Kadis di Halsel  Diduga Selewengkan Dana Delapan Ratus Juta Lebih

i-malut.com, Halsel – Tiga Dinas dilingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) yakni, Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil, Dinas Tenaga Kerja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) tampaknya tidak serius dalam merealisasikan kegiatan fisik pada tahun 2015 lalu. Padahal, satu item kegiatan fisik yang dikerjakan pasti mendapatkan keuntungan. Namun, volume pekerjaan masih juga dikurangi yang nilainya setiap projek berkisar puluhan juta sampai ratusan juta.

Hal tersebut terungkap dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan tahun 2015 Nomor : 14.B/LHP/XIX/.TER/5/2016 tanggal 2016 yang tertuang dalam resume hasil pemeriksaan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dijelaskan bahwa BPK menemukan adanya ketidak patuhan terhadap peraturan perundang-undangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan. Pokok-pokok temuan ketidakpatuhan yakni, pelaksanaan belanja modal jalan, irigasi dan jaringan pada Dinas PU dan Kimpraswil, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) tidak sesuai kontrak sebesar Rp. 888.268.236,71. Pelaksanaan pelaksanaan belanja modal peralatan mesin pada BPBD tidak sesuai ketentuan kontrak sebesar Rp. 30.889.800.00.

Diketahui, Pekerjaan jalan hotmix ruas pasar Ikan-Terminal-Habibi dilaksanakan oleh PT. BUMN sesuai kontrak Nomor : 620/29/SPP/DPU-HS/DAK/2015 tanggal 07 April 2015 sebesar Rp. 3.830.058.000.00. Projek ini beberapa kali mengalami adendum dan pekerjaan selesai tetapi hasil pemeriksaan fisik secara uji petik bersama PPK dan kontraktor pelaksana diketahui terdapat kekurangan volume atas beberapa jenis pekerjaan sebesar Rp. 250.434.277,19.

Pekerjaan jalan dan drainase ruas terminal pasar ikan Habibie dilaksanakan oleh PT. GBP dengan kontrak Nomor : 620/39/SPP/DPU-HS/DAU/2015 tanggal 8 April 2015 sebesar Rp. 3.094.259.000.00 juga dilakukan beberapa adendum dan prestasi fisik pekerjaan per 31 desember 2015 selesai 100%. Hasil pemeriksaan fisik secara uji petik diketahui terdapat kekurangan volume atas beberapa jenis pekerjaan sebesar Rp. 49.170.387,46. Pekerjaan hotmix dan bangunan pelengkap ruas Labuha-Tomori dilaksanakan PT. BUMN no kontrak 620/41/SPP/DPU-HS/DAU/2015 tanggal 8 April 2015 sebesar Rp. 5.998.646.000.00. Hasil pemeriksaan fisik secara uji petik ditemukan pengurangan volume sebesar Rp. 59.958.055,35.  Peningkatan  jalan tanah ke jalan Sirtu Matuting-Bisui kontrak Nomor : 620/142/SPP/DPU-HS/DAK/2015 sebesar Rp. 7.370.000.000.00 juga diketahui terdapat kekurangan volume sebesar Rp. 300.224.350,85.

Peningkatan jalan hotmix ruas Tomori-sarana pemerintahan kerugian Rp. 8. 545.160.94. Jalan hotmix  dan bangunan pelengkap  dalam Kota Labuha (Molonjugan-Tamansari) terdapat kekurangan volume atas beberapa jenis pekerjaan sebesar Rp. 90.310.785,72. Pelebaran jalan dan drainase ruas terminal pasar ikan habibie, atas pemeriksaan fisik secara uji petik bersama PPK dan rekanan terdapat kekurangan volumen atas beberapa jenis pekerjaan sebesar Rp. 49.170.387,46. Pelebaran hotmix dan bangunan pelengkap ruas Labuha-Tomori dikerjakan oleh PT. BUMN terdapat kekurangan volume sebesar Rp. 54.958.055,35. Pembangunan jalan proses penghubung pindahan gunung Mamae dikerjakan oleh PT. BS sesuai kontrak nomor : 595/74/SP/NAKETRANS/2015 tanggal 18 Mei 2015 sebesar Rp. 1.090.434.000.00. Hasil pemeriksaan fisil dan uji petik bersama PPK dan rekanan terdapat kekurangan volume sebesar Rp. 60.525.000,00

Rep/Red : (van)

__

Iklan Layanan

Komentar disini

i-malut.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

 

ARTIKEL TERKAIT

REKOMENDASI

Kadispar Tikep; Pariwisata Sumber Penghasilan Penunjang PAD

Tidore -- Jika kita berbicara terkait dengan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka pariwisata merupakan salah satu sumber penghasilan yang sangat signifikan dalam menunjang PAD pada setiap wilayah pemerintahan...

Mutu Pendidikan Menurun Dimasa Covid-19, Ini Penjelasan Kepala...

Tidore -- Bencana non alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang menyebar hampir seluruh negara di dunia termasuk Indonesia, telah melumpuhkan berbagai aktivitas pada semua lini termasuk dunia pendidikan. Kepala...

Ini Jawaban Bupati Usman Sidik Atas Harapan dari...

Labuha – Bupati Halmahera Selatan, Usman Sidik, menanggapi permintaan dan juga harapan dari Kerukunan Masyarakat Bajoe (KMB), terkait posisi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan yang sempat menjadi janji Politik...

Kerukunan Masyarakat Bajoe Taruh Harap Usman-Bassam Bisa Realisasi...

Labuha – Kerukunan Masyarakat Bajoe (KMB) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), meminta Bupati Usman Sidik dan Wakil Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba (Usman-Bassam) agar bisa merealisasikan janji Politiknya pada Kampanye...

Sejumlah Nama Calon Ketua GAMKI Halut Mulai Bermunculan,...

Tobelo -- Meski momentum Konferensi Cabang (Konfercab) Garekan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Cabang Halmahera Utara (Halut), nanti akan digelar pada bulan Oktober mendatang, namun kini sejumlah nama yang...

Prihatin Sikap Kontraktor, Pedagang di Kawasan Kantor Bupati...

Tobelo -- Sejumlah pedagang kecil yang berjualan dikawasan Kantor Bupati Halmahera Utara (Halut), pada Jumat (17/9) sore tadi sekitar Pukul, 17.00 WIT, mengamuk sambil menyebut prihatin dengan sikap kontaktor...

PDAM Tikep Nunggak Pajak 8 Bulan, Bapenda Tikep...

Tidore -- Memasuki 9 bulan, Perusahan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Tidore Kepulauan (Tikep) tidak melakukan pembayaran pajak, membuat Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Tikep kehabisan akal. Sekertaris Bapenda Tikep,...

DPM-PTSP Tikep Sebut Banyak Pengusaha Ilegal di Kota...

Tidore -- Ternyata masih banyak pengusaha di wilayah Tikep yang belum memiliki ijin usaha atau masih ilegal. Hal ini sebagaimana yang disampaikan Kepala Dinas (Kadis) Dinas Penanaman Modal dan...

Diknas Tikep Ketat Lakukan Pengawas Pengelolaan Dana BOS

Tidore -- Terkait dengan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Dinas Pendidikan (Diknas) Kota Tidore Kepulauan (Tikep) tidak main-main dalam pengawasan pengelolaannya. Plt. Kepala Dinas Pendidikan (Kadiknas) Kota Tidore Kepulauan, Zainuddin...

BERITA UTAMA

ARTIKEL TERKAIT

Tiga Kadis di Halsel  Diduga Selewengkan Dana Delapan Ratus Juta Lebih

i-malut.com, Halsel – Tiga Dinas dilingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) yakni, Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil, Dinas Tenaga Kerja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) tampaknya tidak serius dalam merealisasikan kegiatan fisik pada tahun 2015 lalu. Padahal, satu item kegiatan fisik yang dikerjakan pasti mendapatkan keuntungan. Namun, volume pekerjaan masih juga dikurangi yang nilainya setiap projek berkisar puluhan juta sampai ratusan juta.

Hal tersebut terungkap dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan tahun 2015 Nomor : 14.B/LHP/XIX/.TER/5/2016 tanggal 2016 yang tertuang dalam resume hasil pemeriksaan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dijelaskan bahwa BPK menemukan adanya ketidak patuhan terhadap peraturan perundang-undangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan. Pokok-pokok temuan ketidakpatuhan yakni, pelaksanaan belanja modal jalan, irigasi dan jaringan pada Dinas PU dan Kimpraswil, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) tidak sesuai kontrak sebesar Rp. 888.268.236,71. Pelaksanaan pelaksanaan belanja modal peralatan mesin pada BPBD tidak sesuai ketentuan kontrak sebesar Rp. 30.889.800.00.

Diketahui, Pekerjaan jalan hotmix ruas pasar Ikan-Terminal-Habibi dilaksanakan oleh PT. BUMN sesuai kontrak Nomor : 620/29/SPP/DPU-HS/DAK/2015 tanggal 07 April 2015 sebesar Rp. 3.830.058.000.00. Projek ini beberapa kali mengalami adendum dan pekerjaan selesai tetapi hasil pemeriksaan fisik secara uji petik bersama PPK dan kontraktor pelaksana diketahui terdapat kekurangan volume atas beberapa jenis pekerjaan sebesar Rp. 250.434.277,19.

Pekerjaan jalan dan drainase ruas terminal pasar ikan Habibie dilaksanakan oleh PT. GBP dengan kontrak Nomor : 620/39/SPP/DPU-HS/DAU/2015 tanggal 8 April 2015 sebesar Rp. 3.094.259.000.00 juga dilakukan beberapa adendum dan prestasi fisik pekerjaan per 31 desember 2015 selesai 100%. Hasil pemeriksaan fisik secara uji petik diketahui terdapat kekurangan volume atas beberapa jenis pekerjaan sebesar Rp. 49.170.387,46. Pekerjaan hotmix dan bangunan pelengkap ruas Labuha-Tomori dilaksanakan PT. BUMN no kontrak 620/41/SPP/DPU-HS/DAU/2015 tanggal 8 April 2015 sebesar Rp. 5.998.646.000.00. Hasil pemeriksaan fisik secara uji petik ditemukan pengurangan volume sebesar Rp. 59.958.055,35.  Peningkatan  jalan tanah ke jalan Sirtu Matuting-Bisui kontrak Nomor : 620/142/SPP/DPU-HS/DAK/2015 sebesar Rp. 7.370.000.000.00 juga diketahui terdapat kekurangan volume sebesar Rp. 300.224.350,85.

Peningkatan jalan hotmix ruas Tomori-sarana pemerintahan kerugian Rp. 8. 545.160.94. Jalan hotmix  dan bangunan pelengkap  dalam Kota Labuha (Molonjugan-Tamansari) terdapat kekurangan volume atas beberapa jenis pekerjaan sebesar Rp. 90.310.785,72. Pelebaran jalan dan drainase ruas terminal pasar ikan habibie, atas pemeriksaan fisik secara uji petik bersama PPK dan rekanan terdapat kekurangan volumen atas beberapa jenis pekerjaan sebesar Rp. 49.170.387,46. Pelebaran hotmix dan bangunan pelengkap ruas Labuha-Tomori dikerjakan oleh PT. BUMN terdapat kekurangan volume sebesar Rp. 54.958.055,35. Pembangunan jalan proses penghubung pindahan gunung Mamae dikerjakan oleh PT. BS sesuai kontrak nomor : 595/74/SP/NAKETRANS/2015 tanggal 18 Mei 2015 sebesar Rp. 1.090.434.000.00. Hasil pemeriksaan fisil dan uji petik bersama PPK dan rekanan terdapat kekurangan volume sebesar Rp. 60.525.000,00

Rep/Red : (van)

--

BERITA LAINNYA

TERPOPULER