Ditjen Polpum Kemendagri Lakukan Sosialisasi dan Pembentukan FPMMI

i-malut.com, Ternate – Untuk mempererat hubungan persaudaraan, melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai sosial, budaya serta kerjasama masyarakat Melanesia di Maluku Utara, Maluku, Papua, Papua Barat dan Nusa Tenggara Timur (NTT) maka, melalui Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri memandang perlu untuk membentuk sebuah Forum Persaudaraan Masyarakat Melanesia Indonesia (FPMMI). Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 39 Tahun 2016 tentang Forum Persaudaraan Masyarakat Melanesia Indonesia (FPMMI).
”FPMMI ini adalah wadah informasi, komunikasi, konsultasi dan kerjasama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan melibatkan warga masyarakat Melanesia dalam rangka mengembangkan kehidupan sosial, budaya dan ekonomi,” kata Kepala Biro Protokol Kerjasama dan Komunikasi Publik (PKKP) Pemprov Malut, Armin Zakaria, Senin (27/11) melalui press releasenya.

Selain itu dirinya juga mengatakan, tujuan dari kegiatan koordinasi dan sosialisasi FPMMI ini adalah bagian dari desiminasi dan optimalisasi FPMMI secara nasional yang meliputi, pembinaan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat, mengembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati, saling percaya diantara anggota masyarakat Melanesia dan berbagai suku, ras, etnis serta mendorong perkembangan kehidupan ekonomi sosial masyarakat Melanesia.
”Tentunya dalam rakor FPMMI ini ada manfaat, baik secara ouput dan outcome. Secara ouput adalah tersosialisasinya kebijakan dan keberadaan FPMMI secara nasional, terwujudnya koordinasi antar anggota FPMMI serta pembuatan dan penayangan perdana film Fiture Melanisia Indonesia. Secara outcome adalah tercapainya optimalisasi peran FPMMI dalam membina kerukunan, melestarikan serta mengembangkan nilai-nilai sosial budaya, dan kerjasama masyarakat Melanesia,” jelasnya.

Lanjut Armin, kegiatan yang direncanakan berlangsung pada Rabu 29 November 2017 di Grand Dafam Hotel Ternate itu, berbentuk kegiatan rapat koordinasi dalam format rapat interaktif dengan rangkain antara lain, pemaparan narasumber, diskusi interaktif dan penampilan seni budaya dan penyajian produk boga Melanesia.
”Kegiatan rapat koordinasi FPMMI ini dibebankan pada anggaran DIPA tahun 2017 pada Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri,” ungkapnya.

Selain itu Armin juga menyebutkan bahwa, peserta yang akan hadir dalam kegiatan FPMMI ini sebanyak 250 orang yang terdiri dari, anggota FPMMI nasional lintas Kementerian dan Lembaga, anggota FPMMI daerah Provinsi terkait, pejabat lingkup Polpum Kemendagri, Kesbangpol Provinsi, Kesbangpol Kabupaten/Kota, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat se Maluku Utara (termasuk 4 Kesultanan Moloku Kieraha), masyarakat dan pekerja seni serta perwakilan dari unsur pemudan dan mahasiswa.

Sementara narasumber yang akan memaparkan materi pada kegiatan ini adalah, Sekretaris Daerah Maluku Utara H. Muabdin Radjab (selamat datang dan kondisi existing Melanesia di Maluku Utara), Ditjen Polpum Kemendagri (pengarahan sekaligus membuka acara rakor FPMMI), Asisten Deputi Koordinasi Otonomi Khusus Kemenko Polhukam, Purnomo Sidi akan membawakan materi Latar belakang persaudaraan masyarakat Melanesia Indonesia FPMMI, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum, Soedarmo akan membawakan materi Kebijakan tentang forum persaudaraan masyarakat Melanesia Indonesia, staf khusus Kementerian Luar Negeri, Djauhari Oratmangun dengan materinya Diplomasi Melanesia di dunia internasional, Ditjen kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membawakan materi sejarah Melanesia, penggiat kebangsaan Pater Gregorius Neonbasu akan membawakan materi Budaya Melanesia Indonesia, penyusunan arah kebijakan dan pembulatan grand strategy FPMMI oleh Syarmadani, serta salah satu akademisi dan penggiat kebangsaan Maluku Utara, Muktar Adam.

Rep/Red : (release/LsH)

__

Iklan Layanan

Komentar disini

i-malut.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

 

ARTIKEL TERKAIT

REKOMENDASI

Hadiri Giat Kementrian Agama, Ketum Sinode ke Morotai

Tobelo — Ketua Sinode Gereja Masehi Injili Di Halmahera (GMIH), Pdt. Demianus Ice, usai mendampingi Kapolda Malut dalam kegiatan Vaksinasi Rabu kemarin di Uniera Tobelo, kini sempatkan waktu berkunjung...

KPPD Desa Gosoma, Minta Pemda Halut Bertanggung Jawab

Tobelo — Komunitas Pemuda Pemerhati Desa (KPPD) Gosoma Kecamatan Tobelo, meminta Pemerintah Daerah (Pemda) Halmahera Utara (Halut), bertanggung jawab atas proses Pilkades yang berlangsung di desa setempat. Informasi disampaikan langsung...

Kadis Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB Halut...

Tobelo -- AT alias AS, Kepala Dinas (Kadis) Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB Pemkab Halut, pada Rabu (22/9) resmi dilaporkan ke KSPKT Polres setempat. AS dilaporkan karena diduga melakukan...

Kapolda Malut Didampingi Ketum GMIH Pantau Kegiatan Vaksinasi...

Tobelo -- Kapolda Maluku Utara (Malut), Irjen Pol, Risyapudin Nursin, yang didampingi Ketua Umum (Ketum) Sinode GMIH, Pdt. Demianus Ice, lakukan pemantauan kegiatan Vaksinasi Nasional yang digelar di Universitas...

Kadispar Tikep; Pariwisata Sumber Penghasilan Penunjang PAD

Tidore -- Jika kita berbicara terkait dengan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka pariwisata merupakan salah satu sumber penghasilan yang sangat signifikan dalam menunjang PAD pada setiap wilayah pemerintahan...

Mutu Pendidikan Menurun Dimasa Covid-19, Ini Penjelasan Kepala...

Tidore -- Bencana non alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang menyebar hampir seluruh negara di dunia termasuk Indonesia, telah melumpuhkan berbagai aktivitas pada semua lini termasuk dunia pendidikan. Kepala...

Ini Jawaban Bupati Usman Sidik Atas Harapan dari...

Labuha – Bupati Halmahera Selatan, Usman Sidik, menanggapi permintaan dan juga harapan dari Kerukunan Masyarakat Bajoe (KMB), terkait posisi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan yang sempat menjadi janji Politik...

Kerukunan Masyarakat Bajoe Taruh Harap Usman-Bassam Bisa Realisasi...

Labuha – Kerukunan Masyarakat Bajoe (KMB) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), meminta Bupati Usman Sidik dan Wakil Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba (Usman-Bassam) agar bisa merealisasikan janji Politiknya pada Kampanye...

Sejumlah Nama Calon Ketua GAMKI Halut Mulai Bermunculan,...

Tobelo -- Meski momentum Konferensi Cabang (Konfercab) Garekan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Cabang Halmahera Utara (Halut), nanti akan digelar pada bulan Oktober mendatang, namun kini sejumlah nama yang...

BERITA UTAMA

ARTIKEL TERKAIT

Ditjen Polpum Kemendagri Lakukan Sosialisasi dan Pembentukan FPMMI

i-malut.com, Ternate – Untuk mempererat hubungan persaudaraan, melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai sosial, budaya serta kerjasama masyarakat Melanesia di Maluku Utara, Maluku, Papua, Papua Barat dan Nusa Tenggara Timur (NTT) maka, melalui Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri memandang perlu untuk membentuk sebuah Forum Persaudaraan Masyarakat Melanesia Indonesia (FPMMI). Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 39 Tahun 2016 tentang Forum Persaudaraan Masyarakat Melanesia Indonesia (FPMMI).
”FPMMI ini adalah wadah informasi, komunikasi, konsultasi dan kerjasama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan melibatkan warga masyarakat Melanesia dalam rangka mengembangkan kehidupan sosial, budaya dan ekonomi,” kata Kepala Biro Protokol Kerjasama dan Komunikasi Publik (PKKP) Pemprov Malut, Armin Zakaria, Senin (27/11) melalui press releasenya.

Selain itu dirinya juga mengatakan, tujuan dari kegiatan koordinasi dan sosialisasi FPMMI ini adalah bagian dari desiminasi dan optimalisasi FPMMI secara nasional yang meliputi, pembinaan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat, mengembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati, saling percaya diantara anggota masyarakat Melanesia dan berbagai suku, ras, etnis serta mendorong perkembangan kehidupan ekonomi sosial masyarakat Melanesia.
”Tentunya dalam rakor FPMMI ini ada manfaat, baik secara ouput dan outcome. Secara ouput adalah tersosialisasinya kebijakan dan keberadaan FPMMI secara nasional, terwujudnya koordinasi antar anggota FPMMI serta pembuatan dan penayangan perdana film Fiture Melanisia Indonesia. Secara outcome adalah tercapainya optimalisasi peran FPMMI dalam membina kerukunan, melestarikan serta mengembangkan nilai-nilai sosial budaya, dan kerjasama masyarakat Melanesia,” jelasnya.

Lanjut Armin, kegiatan yang direncanakan berlangsung pada Rabu 29 November 2017 di Grand Dafam Hotel Ternate itu, berbentuk kegiatan rapat koordinasi dalam format rapat interaktif dengan rangkain antara lain, pemaparan narasumber, diskusi interaktif dan penampilan seni budaya dan penyajian produk boga Melanesia.
”Kegiatan rapat koordinasi FPMMI ini dibebankan pada anggaran DIPA tahun 2017 pada Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri,” ungkapnya.

Selain itu Armin juga menyebutkan bahwa, peserta yang akan hadir dalam kegiatan FPMMI ini sebanyak 250 orang yang terdiri dari, anggota FPMMI nasional lintas Kementerian dan Lembaga, anggota FPMMI daerah Provinsi terkait, pejabat lingkup Polpum Kemendagri, Kesbangpol Provinsi, Kesbangpol Kabupaten/Kota, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat se Maluku Utara (termasuk 4 Kesultanan Moloku Kieraha), masyarakat dan pekerja seni serta perwakilan dari unsur pemudan dan mahasiswa.

Sementara narasumber yang akan memaparkan materi pada kegiatan ini adalah, Sekretaris Daerah Maluku Utara H. Muabdin Radjab (selamat datang dan kondisi existing Melanesia di Maluku Utara), Ditjen Polpum Kemendagri (pengarahan sekaligus membuka acara rakor FPMMI), Asisten Deputi Koordinasi Otonomi Khusus Kemenko Polhukam, Purnomo Sidi akan membawakan materi Latar belakang persaudaraan masyarakat Melanesia Indonesia FPMMI, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum, Soedarmo akan membawakan materi Kebijakan tentang forum persaudaraan masyarakat Melanesia Indonesia, staf khusus Kementerian Luar Negeri, Djauhari Oratmangun dengan materinya Diplomasi Melanesia di dunia internasional, Ditjen kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membawakan materi sejarah Melanesia, penggiat kebangsaan Pater Gregorius Neonbasu akan membawakan materi Budaya Melanesia Indonesia, penyusunan arah kebijakan dan pembulatan grand strategy FPMMI oleh Syarmadani, serta salah satu akademisi dan penggiat kebangsaan Maluku Utara, Muktar Adam.

Rep/Red : (release/LsH)

--

BERITA LAINNYA

TERPOPULER