Gunakan DD dan ADD Tak Tepat sasaran, Satgas Dana Desa  Didesak Bina SDM Aparat Desa

i-malut.com, Halsel – Tingginya dugaan penyalagunaan dan pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang tidak tepat saran oleh para Kepala Desa (Kades) definitif dan Pj Kades di Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) membuat Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Halmahera Selatan angkat bicara.

Ketua Komisi I DPRD Halsel, Abdullah Majid kepada Wartawan mengatakan, pihaknya hampir setiap saat menerima keluhan dari masyarakat maupun aparat Pemerintah desa terkait dengan pengelolaan dana desa. Sebab, ada kepala desa tidak memberikan hak-hak kepada aparat desa berbulan-bukan bahkan mereka pun  tidak membangun kegiatan fisik didesa.

“Ada yang datang sampaikan bahwa gaji mereka tidak dibayar oleh Kepala Desa hingga 10 bulan. Padahal, Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Keuangan sudah membayar dan masalah ini bukan hanya terjadi hanya disatu desa tetapi hampir sebagian besar terjadi di Halsel, karena faktor letidak tahuan aparat desa dibawahnya,” Tandas Abdullah

Baca jugaTerkait Dugaan penyalahgunaan Dana Desa; 36 Kades Pulau Taliabu diperiksa

Terhadap persoalan tersebu lanjut Abdullah, pihaknya mendesak kepada satu tugas penanganan dana desa dan Alokasi dana desa (ADD) yang dipimpinan Sekda Halsel, Helmy Surya Botutihe agar memaksimallan program kerja tertuama pengawasan terhadap dana desa di 249 desa dalam wilayah Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel).

“Satgas Dana Desa sudah dibentuk awal 2017 lalu tetapi kinerjanya belum maksimal, mungkin karena faktor anggaran, tetapi tahun 2018 ini operasional satgas dana desa sudah dialokasikan dalam APBD, maka kita (DPRD) mendesak agar pengawasan dana desa lebih didingkatkan sehingga tidak terjadi masalah antara Kades dan perangkat desa,” pinta Anggota Fraksi PAN DPRD Halsel ini

Ditambahkan, selain pengawasan, satgas dana desa juga dminta untuk melakukan pelatihan pengelolaan keuangan kepada lara kades dan aparat desa agar dana desa itu bisa dipertanggung jawabkan. “Saya (Abdullah) menilai SDM Kades dan aparat desa masih minim maka Satgas harus lakukan pelatihan khusus sehingga kades bisa tau laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana desa,”tutup Abdullah

Rep/Red : (ozan)

__

Iklan Layanan

Komentar disini

i-malut.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

 

ARTIKEL TERKAIT

REKOMENDASI

Siap-Siap, Guru yang ‘Lompat’ Duduki Jabatan Struktural Bakal...

Labuha - Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), bakal mengembalikan sejumlah pegawai fungsional (guru) yang saat ini menduduki jabatan struktural disejumlah SKPD, baik Eselon II, III dan IV,...

Soal Tunggakan 1 Milyar di PDAM, Pemkot Ternate...

Ternate -- Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate masih menunggak pada Perusahan Daerah Air Minum (PDAM) kurang lebih 1 Milyar. Tunggakan tersebut terjadi saat Pemkot Ternate menempati X-Kantor Gubernur. Walikota Ternate M....

Langkah Cepat Nakertrans Malut Selidiki Insiden Kebakaran di...

Sofifi -- Insiden terbakarnya tungku smelter PT. Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP), pada Selasa, 15 Juni 2021 kemarin, menelan korban luka bakar sebanyak 6 orang karyawannya. Insiden ini langsung...

Usai dilantik Ramli Tidore nyatakan PKS siap bantu...

Sanana -- Acara Pelantikan dan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Pengurus MPD, DPD dan DED, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kab. Kepulauan Sula (Kepsul) dan Kab. Pulau Taliabu (Pultab) yang di...

Babinsa Bajo, PAM Kunker Wabup Kepsul

Sanana -- Bintara Pembina Desa (Babinsa) Bajo-Kec. Sanana Utara, Koptu. Arifin Kemhay, baru-baru ini melakukan Pengamanan (PAM) bersama Bhabinkamtibmas dan Petugas lainnya, mengawal Kunjungan Kerja (Kunker-red) Wakil Bupati (Wabup)...

LSM LIRA Malut Mengutuk Keras Pemukulan Wartawan Binpers...

Ternate -- Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lumbung Rakyat Indonesia (LIRA) Maluku Utara (Malut), mengutuk keras tindakan pemukulan terhadap salah satu wartawan Berita Investigasi Nasional (Binpers) Biro Maluku Utara. Ketua LSM...

EGP dengan teguran Gubernur, Ningsih terus lakukan Pergantian

Sanana -- Anjing menggongong Kafilah tetap berlalu menjadi pribahasa yang tepat untuk menggambarkan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul) dibawah Kepemimpinan Kepala Daerah (Bupati-red) Fifian Adeningsih Mus. Bagaimana tidak,...

F-Demokrat DPRD Kepsul, ingatkan Bupati Penyerapan DAK 2021

Sanana -- Fraksi Demokrat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepulauan Sula (Kepsul), mengingatkan Bupati Kepsul, Fifian Adeningsih Mus terkait penyerapan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2021. Melalui Sekretaris Ajis...

Geser Jabatan Disdukcapil, Masyarakat Jadi Korban

Sanana -- Ketika muncul pertanyaan, apakah Kebijakan Bupati Kepulauan Sula (Kepsul), Fifian Adeningsih Mus (FAM) melakukan Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan yang tidak sesuai mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,...

BERITA UTAMA

Ningsih diperintahkan kembalikan posisi 57 Pejabat di Pemkab...

QS Al-Baqarah Ayat 153 : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ "Wahai orang-orang yang...

ARTIKEL TERKAIT

Gunakan DD dan ADD Tak Tepat sasaran, Satgas Dana Desa  Didesak Bina SDM Aparat Desa

i-malut.com, Halsel – Tingginya dugaan penyalagunaan dan pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang tidak tepat saran oleh para Kepala Desa (Kades) definitif dan Pj Kades di Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) membuat Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Halmahera Selatan angkat bicara.

Ketua Komisi I DPRD Halsel, Abdullah Majid kepada Wartawan mengatakan, pihaknya hampir setiap saat menerima keluhan dari masyarakat maupun aparat Pemerintah desa terkait dengan pengelolaan dana desa. Sebab, ada kepala desa tidak memberikan hak-hak kepada aparat desa berbulan-bukan bahkan mereka pun  tidak membangun kegiatan fisik didesa.

“Ada yang datang sampaikan bahwa gaji mereka tidak dibayar oleh Kepala Desa hingga 10 bulan. Padahal, Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Keuangan sudah membayar dan masalah ini bukan hanya terjadi hanya disatu desa tetapi hampir sebagian besar terjadi di Halsel, karena faktor letidak tahuan aparat desa dibawahnya,” Tandas Abdullah

Baca jugaTerkait Dugaan penyalahgunaan Dana Desa; 36 Kades Pulau Taliabu diperiksa

Terhadap persoalan tersebu lanjut Abdullah, pihaknya mendesak kepada satu tugas penanganan dana desa dan Alokasi dana desa (ADD) yang dipimpinan Sekda Halsel, Helmy Surya Botutihe agar memaksimallan program kerja tertuama pengawasan terhadap dana desa di 249 desa dalam wilayah Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel).

“Satgas Dana Desa sudah dibentuk awal 2017 lalu tetapi kinerjanya belum maksimal, mungkin karena faktor anggaran, tetapi tahun 2018 ini operasional satgas dana desa sudah dialokasikan dalam APBD, maka kita (DPRD) mendesak agar pengawasan dana desa lebih didingkatkan sehingga tidak terjadi masalah antara Kades dan perangkat desa,” pinta Anggota Fraksi PAN DPRD Halsel ini

Ditambahkan, selain pengawasan, satgas dana desa juga dminta untuk melakukan pelatihan pengelolaan keuangan kepada lara kades dan aparat desa agar dana desa itu bisa dipertanggung jawabkan. “Saya (Abdullah) menilai SDM Kades dan aparat desa masih minim maka Satgas harus lakukan pelatihan khusus sehingga kades bisa tau laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana desa,”tutup Abdullah

Rep/Red : (ozan)

--

BERITA LAINNYA

Ningsih diperintahkan kembalikan posisi 57 Pejabat di Pemkab...

QS Al-Baqarah Ayat 153 : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ...

TERPOPULER

Ningsih diperintahkan kembalikan posisi 57 Pejabat di Pemkab...

QS Al-Baqarah Ayat 153 : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ "Wahai orang-orang yang...