Desak, Kasus Waterboom di Limpahkan ke KPK

i-malut.com, Ternate – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Maluku Utara meminta Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara untuk melimpahkan kasus Korupsi pembesan lahan Waterboom yang diduga melibatkan Walikota Ternate, Burhan Abdurrahman ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta.

Hal ini disampaikan dalam aksi demonstrasi, memperingati hari anti korupsi se-Dunia pada 09 Desember, didepan kantor Kejati Malut, Senin, 11 Desember 2017.

DPD LAKI Maluku Utara  menilai, penanganan kasus korupsi pembebasan lahan waterboom tahun 2011 sebesar. Rp 3,9 miliyar oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara sangat lambat dan terkesan ada konspirasi antara pihak Kejati Malut dan kroni-kroni Walikota Ternate Burhan Abdurrahman.

Ketua DPD Laskar Antri Korupsi Indonesia (Laki) Malut, Asriady menyampaikan, dugaan keterlibatan Walikota Ternate Burhan Abdurrahman dalam kasus pembebasan lahan waterboom jelas ada kesengajaan dari pihak Kejati untuk menghabat proses jalannya kasus tersebut. Untuk itu DPD Laki Malut mendesak agar kasus pembebasan lahan Waterboom agar dilimpahkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta.

“Iya, kami tau ada edaran dari Kejagung, jika ada tersangka kasus korupsi yang mencalonkan diri sebagai Calon kepala Daerah 2018 ini, akan dihentikan sementara proses kasusnya,  namun sebenarnya keliru, calon ya calon saja, tapi kasus korupsinya harus di proses dong,” tegas Asriady.

Asriady juga berjanji, akan melaporkan kasus pembebasan lahan waterboom ke KPK, “Jika tidak ada kejelasan penganan kasus waterboom, kami akan bersama dengan pengurus DPP LAKI Pusat akan memperjuangkannya di KPK,” tegasnya.

Rep/Red : (Uyt)

 

__

Iklan Layanan

Komentar disini

i-malut.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

 

ARTIKEL TERKAIT

REKOMENDASI

LSM LIRA Malut Mengutuk Keras Pemukulan Wartawan Binpers...

Ternate -- Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lumbung Rakyat Indonesia (LIRA) Maluku Utara (Malut), mengutuk keras tindakan pemukulan terhadap salah satu wartawan Berita Investigasi Nasional (Binpers) Biro Maluku Utara. Ketua LSM...

EGP dengan teguran Gubernur, Ningsih terus lakukan Pergantian

Sanana -- Anjing menggongong Kafilah tetap berlalu menjadi pribahasa yang tepat untuk menggambarkan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul) dibawah Kepemimpinan Kepala Daerah (Bupati-red) Fifian Adeningsih Mus. Bagaimana tidak,...

F-Demokrat DPRD Kepsul, ingatkan Bupati Penyerapan DAK 2021

Sanana -- Fraksi Demokrat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepulauan Sula (Kepsul), mengingatkan Bupati Kepsul, Fifian Adeningsih Mus terkait penyerapan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2021. Melalui Sekretaris Ajis...

Geser Jabatan Disdukcapil, Masyarakat Jadi Korban

Sanana -- Ketika muncul pertanyaan, apakah Kebijakan Bupati Kepulauan Sula (Kepsul), Fifian Adeningsih Mus (FAM) melakukan Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan yang tidak sesuai mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,...

Babinsa dekati Pemuda, untuk jauhi Miras

Sanana -- Baru-baru ini Serda. Rusman Soamole, Anggota TNI Kodim 1510/Sula-Koramil 03/Sanana yang bertugas sebagai Bintara Pembina Desa (Babinsa) di Desa Pelita Jaya-Kec. Mangoli Utara Timur, Kabupaten Kepulauan Sula...

Kepada massa Aksi APHS, Ketua DPRD Tawarkan Forum...

Sanana -- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul), Sinaryo Thes, menawarkan Forum Bersama (Forum Rakyat-red) saat beraudiensi dengan puluhan massa Aksi dari Aliansi Peduli Hai...

Jargon Aksi Nyentrik iringi APHS Demo Bupati FAM

Sanana -- Berbagai Spanduk dan Poster yang menjadi Jargon Aksi APHS (Aliansi Pemuda Hai Sua) pada aksi mereka yang ke II, di Kantor Bupati Kepulauan Sula (Kepsul) dan Kantor...

Gelar Aksi di Kantor Dispora Malut, Sejumlah Atlet...

Sofifi -- Menuntut hak merupakan sesuatu yang wajar bagi setiap orang yang telah memenuhi kewajibannya, tak terkecuali para atlet Maluku Utara yang hingga saat ini uang sakunya selama dua...

APHS datangi Kantor Bupati, Sebut FAM Tidak Tau...

Sanana -- Aksi Jilid II Aliansi Peduli Hai Sua atau APHS di Kantor di Bupati, jln. Paskah Suzeta-Desa Pohea, Kec. Sanana Kab. Kepulauan Sula (Kepsul), Pendemo teriakkan Fifian Adeningsih...

BERITA UTAMA

APHS datangi Kantor Bupati, Sebut FAM Tidak Tau...

Sanana -- Aksi Jilid II Aliansi Peduli Hai Sua atau APHS di Kantor di Bupati, jln. Paskah Suzeta-Desa Pohea,...

Ningsih diperintahkan kembalikan posisi 57 Pejabat di Pemkab...

QS Al-Baqarah Ayat 153 : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ "Wahai orang-orang yang...

Apakah Bupati dan Dirjen Otda Bermain Mata, terkait...

Sanana -- Mutasi massal yang dilakukan oleh Bupati Kepulauan Sula (Kepsul) Fifian Adeningsih Mus (FAM) Kepada 57 Pejabat Eselon...

ARTIKEL TERKAIT

Desak, Kasus Waterboom di Limpahkan ke KPK

i-malut.com, Ternate – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Maluku Utara meminta Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara untuk melimpahkan kasus Korupsi pembesan lahan Waterboom yang diduga melibatkan Walikota Ternate, Burhan Abdurrahman ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta.

Hal ini disampaikan dalam aksi demonstrasi, memperingati hari anti korupsi se-Dunia pada 09 Desember, didepan kantor Kejati Malut, Senin, 11 Desember 2017.

DPD LAKI Maluku Utara  menilai, penanganan kasus korupsi pembebasan lahan waterboom tahun 2011 sebesar. Rp 3,9 miliyar oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara sangat lambat dan terkesan ada konspirasi antara pihak Kejati Malut dan kroni-kroni Walikota Ternate Burhan Abdurrahman.

Ketua DPD Laskar Antri Korupsi Indonesia (Laki) Malut, Asriady menyampaikan, dugaan keterlibatan Walikota Ternate Burhan Abdurrahman dalam kasus pembebasan lahan waterboom jelas ada kesengajaan dari pihak Kejati untuk menghabat proses jalannya kasus tersebut. Untuk itu DPD Laki Malut mendesak agar kasus pembebasan lahan Waterboom agar dilimpahkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta.

“Iya, kami tau ada edaran dari Kejagung, jika ada tersangka kasus korupsi yang mencalonkan diri sebagai Calon kepala Daerah 2018 ini, akan dihentikan sementara proses kasusnya,  namun sebenarnya keliru, calon ya calon saja, tapi kasus korupsinya harus di proses dong,” tegas Asriady.

Asriady juga berjanji, akan melaporkan kasus pembebasan lahan waterboom ke KPK, “Jika tidak ada kejelasan penganan kasus waterboom, kami akan bersama dengan pengurus DPP LAKI Pusat akan memperjuangkannya di KPK,” tegasnya.

Rep/Red : (Uyt)

 

--

BERITA LAINNYA

Sempat Diperbaiki Warga, Jembatan Pitago-Bailenget Rusak Lagi

Tobelo -- Beberapa tahun kemarin sempat rusak, namun dilakukan perbaikan oleh warga, kali ini di...

Kodim 1510/Sula-Koramil 03/Sanana menjadi Pelaksana Program Serbuan Vaksin...

Sanana -- Komandan Rayon Militer (Danramil) 03/Sanana-Kodim 1510/Sula, Kapten. Abdul Malik Fudji, baru-baru ini menggelar...

Dianggap Buat Terobosan Diawal kepemimpinan, Ketua DPC Gerindra...

Labuha - DPC Partai Gerindra Halmahera Selatan (Halsel), mengapresiasi kebijakan Bupati Usman Sidik terkait penataan...

Bagi Sekolah yang belum masukan LPJ, Disdik tegaskan...

Ternate -- Kepala Sub Bagian (Kasubag) Keuangan Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Ternate Irnawati Imam meminta...

Pilkada Halut Usai, DPRD Paripurna Penetapan Bupati dan...

Tobelo -- Pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Halmahera Utara (Halut) tahun 2020, kini...

LSM LIRA Malut Mengutuk Keras Pemukulan Wartawan Binpers...

Ternate -- Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lumbung Rakyat Indonesia (LIRA) Maluku Utara (Malut), mengutuk keras...

TERPOPULER

Ningsih diperintahkan kembalikan posisi 57 Pejabat di Pemkab...

QS Al-Baqarah Ayat 153 : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ "Wahai orang-orang yang...

Beri Sinyal Tidak Ada Dendam Politik, Bupati: Siapa...

Labuha – Bupati Halmahera Selatan (Halsel), Usman Sidik memiliki kebiasaan melakukkan Inspeksi Mendadak (Sidak) di kantor Dinas/Badan, kantor desa,...