Desak, Kasus Waterboom di Limpahkan ke KPK

i-malut.com, Ternate – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Maluku Utara meminta Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara untuk melimpahkan kasus Korupsi pembesan lahan Waterboom yang diduga melibatkan Walikota Ternate, Burhan Abdurrahman ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta.

Hal ini disampaikan dalam aksi demonstrasi, memperingati hari anti korupsi se-Dunia pada 09 Desember, didepan kantor Kejati Malut, Senin, 11 Desember 2017.

DPD LAKI Maluku Utara  menilai, penanganan kasus korupsi pembebasan lahan waterboom tahun 2011 sebesar. Rp 3,9 miliyar oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara sangat lambat dan terkesan ada konspirasi antara pihak Kejati Malut dan kroni-kroni Walikota Ternate Burhan Abdurrahman.

Ketua DPD Laskar Antri Korupsi Indonesia (Laki) Malut, Asriady menyampaikan, dugaan keterlibatan Walikota Ternate Burhan Abdurrahman dalam kasus pembebasan lahan waterboom jelas ada kesengajaan dari pihak Kejati untuk menghabat proses jalannya kasus tersebut. Untuk itu DPD Laki Malut mendesak agar kasus pembebasan lahan Waterboom agar dilimpahkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta.

“Iya, kami tau ada edaran dari Kejagung, jika ada tersangka kasus korupsi yang mencalonkan diri sebagai Calon kepala Daerah 2018 ini, akan dihentikan sementara proses kasusnya,  namun sebenarnya keliru, calon ya calon saja, tapi kasus korupsinya harus di proses dong,” tegas Asriady.

Asriady juga berjanji, akan melaporkan kasus pembebasan lahan waterboom ke KPK, “Jika tidak ada kejelasan penganan kasus waterboom, kami akan bersama dengan pengurus DPP LAKI Pusat akan memperjuangkannya di KPK,” tegasnya.

Rep/Red : (Uyt)

 

__

Iklan Layanan

Komentar disini

i-malut.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

 

ARTIKEL TERKAIT

REKOMENDASI

Hadiri Giat Kementrian Agama, Ketum Sinode ke Morotai

Tobelo — Ketua Sinode Gereja Masehi Injili Di Halmahera (GMIH), Pdt. Demianus Ice, usai mendampingi Kapolda Malut dalam kegiatan Vaksinasi Rabu kemarin di Uniera Tobelo, kini sempatkan waktu berkunjung...

KPPD Desa Gosoma, Minta Pemda Halut Bertanggung Jawab

Tobelo — Komunitas Pemuda Pemerhati Desa (KPPD) Gosoma Kecamatan Tobelo, meminta Pemerintah Daerah (Pemda) Halmahera Utara (Halut), bertanggung jawab atas proses Pilkades yang berlangsung di desa setempat. Informasi disampaikan langsung...

Kadis Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB Halut...

Tobelo -- AT alias AS, Kepala Dinas (Kadis) Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB Pemkab Halut, pada Rabu (22/9) resmi dilaporkan ke KSPKT Polres setempat. AS dilaporkan karena diduga melakukan...

Kapolda Malut Didampingi Ketum GMIH Pantau Kegiatan Vaksinasi...

Tobelo -- Kapolda Maluku Utara (Malut), Irjen Pol, Risyapudin Nursin, yang didampingi Ketua Umum (Ketum) Sinode GMIH, Pdt. Demianus Ice, lakukan pemantauan kegiatan Vaksinasi Nasional yang digelar di Universitas...

Kadispar Tikep; Pariwisata Sumber Penghasilan Penunjang PAD

Tidore -- Jika kita berbicara terkait dengan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka pariwisata merupakan salah satu sumber penghasilan yang sangat signifikan dalam menunjang PAD pada setiap wilayah pemerintahan...

Mutu Pendidikan Menurun Dimasa Covid-19, Ini Penjelasan Kepala...

Tidore -- Bencana non alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang menyebar hampir seluruh negara di dunia termasuk Indonesia, telah melumpuhkan berbagai aktivitas pada semua lini termasuk dunia pendidikan. Kepala...

Ini Jawaban Bupati Usman Sidik Atas Harapan dari...

Labuha – Bupati Halmahera Selatan, Usman Sidik, menanggapi permintaan dan juga harapan dari Kerukunan Masyarakat Bajoe (KMB), terkait posisi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan yang sempat menjadi janji Politik...

Kerukunan Masyarakat Bajoe Taruh Harap Usman-Bassam Bisa Realisasi...

Labuha – Kerukunan Masyarakat Bajoe (KMB) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), meminta Bupati Usman Sidik dan Wakil Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba (Usman-Bassam) agar bisa merealisasikan janji Politiknya pada Kampanye...

Sejumlah Nama Calon Ketua GAMKI Halut Mulai Bermunculan,...

Tobelo -- Meski momentum Konferensi Cabang (Konfercab) Garekan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Cabang Halmahera Utara (Halut), nanti akan digelar pada bulan Oktober mendatang, namun kini sejumlah nama yang...

BERITA UTAMA

ARTIKEL TERKAIT

Desak, Kasus Waterboom di Limpahkan ke KPK

i-malut.com, Ternate – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Maluku Utara meminta Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara untuk melimpahkan kasus Korupsi pembesan lahan Waterboom yang diduga melibatkan Walikota Ternate, Burhan Abdurrahman ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta.

Hal ini disampaikan dalam aksi demonstrasi, memperingati hari anti korupsi se-Dunia pada 09 Desember, didepan kantor Kejati Malut, Senin, 11 Desember 2017.

DPD LAKI Maluku Utara  menilai, penanganan kasus korupsi pembebasan lahan waterboom tahun 2011 sebesar. Rp 3,9 miliyar oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara sangat lambat dan terkesan ada konspirasi antara pihak Kejati Malut dan kroni-kroni Walikota Ternate Burhan Abdurrahman.

Ketua DPD Laskar Antri Korupsi Indonesia (Laki) Malut, Asriady menyampaikan, dugaan keterlibatan Walikota Ternate Burhan Abdurrahman dalam kasus pembebasan lahan waterboom jelas ada kesengajaan dari pihak Kejati untuk menghabat proses jalannya kasus tersebut. Untuk itu DPD Laki Malut mendesak agar kasus pembebasan lahan Waterboom agar dilimpahkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta.

“Iya, kami tau ada edaran dari Kejagung, jika ada tersangka kasus korupsi yang mencalonkan diri sebagai Calon kepala Daerah 2018 ini, akan dihentikan sementara proses kasusnya,  namun sebenarnya keliru, calon ya calon saja, tapi kasus korupsinya harus di proses dong,” tegas Asriady.

Asriady juga berjanji, akan melaporkan kasus pembebasan lahan waterboom ke KPK, “Jika tidak ada kejelasan penganan kasus waterboom, kami akan bersama dengan pengurus DPP LAKI Pusat akan memperjuangkannya di KPK,” tegasnya.

Rep/Red : (Uyt)

 

--

BERITA LAINNYA

TERPOPULER