Tilep Gaji dan Tunjangan Kaur, Kapolres Halsel Didesak Periksa Karteker Kades Hatejawa

i-malut.com, Labuha – Ada-ada saja sikap tak terpuji yang ditunjukan oknum Kades sehingga menyebabkan kerugian terhadap banyak orang. Adalah Karteker Kepala Desa Hatejawa Basua, Kecamatan Kayoa Barat, bernama Bakir yang diduga kuat menggunakan gaji dan tunjangan Kaurnya untuk kepentingan Perjalanan Dinas disaat melakukan pengurusan di Ibu Kota Kabupaten Halmahera Helatan (Halsel). Hal ini di sampaikan oleh salah satu anggota LSM Front Delik Anti Korupsi (FDAK) Kab. Halsel, Ruslan Abdul, kepada Wartawan i-malut.com, Selasa 19 Desember.

Atas kejadian itu, Ruslan mengatakan bahwa pihaknya mendesak kepada Polres Kab. Halsel agar segera melakukan pemeriksaan terhadap oknum Karteker Kepala Desa yang diduga tidak membayar gaji dan tunjangan kaurnya selama dua tahun.

“ Besaran tunjangan dan gaji yang belum di bayarkan tersebut senilai Rp. 12 juta untuk tahun anggaran 2016 kemudian gaji dan tunjangan kaur di tahun 2017 belum di bayarkan hingga memasuki tahun 2018 ini “ pungkasnya

Lanjut dia, untuk gaji dan tunjangan perangkat Desa saja di gelapkan, apalagi kegiatan pembangunan fisik pada Desa tersebut, sudah pasti bermasalah.

“ cara pengelolaan anggaran tidak tepat sasaran karena gaji dan tunjangan para kaur tersebut tidak di bayarkan dan digunakan untuk perjalanan dinasnya dalam melakukan pengurusan ‘’ ujarnya

Sementara itu menurut dia, bahwa berdasarkan keterangan dari oknum Karteker Kepala Desa saat di konfirmasi pihaknya dalam hal ini LSM Front Delik Anti Korupsi Kab. Halsel, Selasa (19/12/) mengaku, bahwa anggaran tersebut sudah digunakan untuk perjalanan Dinas.

“ Alasan Oknum Karteker Kades, karena tidak memiliki anggaran pribadi untuk keperluan perajalanan dinas dalam pengurusan kepentingan Desa, “ tutup Ruslan

Rep/Red : (Bur)

__

Iklan Layanan

Komentar disini

i-malut.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

 

ARTIKEL TERKAIT

REKOMENDASI

Kadispar Tikep; Pariwisata Sumber Penghasilan Penunjang PAD

Tidore -- Jika kita berbicara terkait dengan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka pariwisata merupakan salah satu sumber penghasilan yang sangat signifikan dalam menunjang PAD pada setiap wilayah pemerintahan...

Mutu Pendidikan Menurun Dimasa Covid-19, Ini Penjelasan Kepala...

Tidore -- Bencana non alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang menyebar hampir seluruh negara di dunia termasuk Indonesia, telah melumpuhkan berbagai aktivitas pada semua lini termasuk dunia pendidikan. Kepala...

Ini Jawaban Bupati Usman Sidik Atas Harapan dari...

Labuha – Bupati Halmahera Selatan, Usman Sidik, menanggapi permintaan dan juga harapan dari Kerukunan Masyarakat Bajoe (KMB), terkait posisi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan yang sempat menjadi janji Politik...

Kerukunan Masyarakat Bajoe Taruh Harap Usman-Bassam Bisa Realisasi...

Labuha – Kerukunan Masyarakat Bajoe (KMB) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), meminta Bupati Usman Sidik dan Wakil Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba (Usman-Bassam) agar bisa merealisasikan janji Politiknya pada Kampanye...

Sejumlah Nama Calon Ketua GAMKI Halut Mulai Bermunculan,...

Tobelo -- Meski momentum Konferensi Cabang (Konfercab) Garekan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Cabang Halmahera Utara (Halut), nanti akan digelar pada bulan Oktober mendatang, namun kini sejumlah nama yang...

Prihatin Sikap Kontraktor, Pedagang di Kawasan Kantor Bupati...

Tobelo -- Sejumlah pedagang kecil yang berjualan dikawasan Kantor Bupati Halmahera Utara (Halut), pada Jumat (17/9) sore tadi sekitar Pukul, 17.00 WIT, mengamuk sambil menyebut prihatin dengan sikap kontaktor...

PDAM Tikep Nunggak Pajak 8 Bulan, Bapenda Tikep...

Tidore -- Memasuki 9 bulan, Perusahan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Tidore Kepulauan (Tikep) tidak melakukan pembayaran pajak, membuat Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Tikep kehabisan akal. Sekertaris Bapenda Tikep,...

DPM-PTSP Tikep Sebut Banyak Pengusaha Ilegal di Kota...

Tidore -- Ternyata masih banyak pengusaha di wilayah Tikep yang belum memiliki ijin usaha atau masih ilegal. Hal ini sebagaimana yang disampaikan Kepala Dinas (Kadis) Dinas Penanaman Modal dan...

Diknas Tikep Ketat Lakukan Pengawas Pengelolaan Dana BOS

Tidore -- Terkait dengan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Dinas Pendidikan (Diknas) Kota Tidore Kepulauan (Tikep) tidak main-main dalam pengawasan pengelolaannya. Plt. Kepala Dinas Pendidikan (Kadiknas) Kota Tidore Kepulauan, Zainuddin...

BERITA UTAMA

ARTIKEL TERKAIT

Tilep Gaji dan Tunjangan Kaur, Kapolres Halsel Didesak Periksa Karteker Kades Hatejawa

i-malut.com, Labuha – Ada-ada saja sikap tak terpuji yang ditunjukan oknum Kades sehingga menyebabkan kerugian terhadap banyak orang. Adalah Karteker Kepala Desa Hatejawa Basua, Kecamatan Kayoa Barat, bernama Bakir yang diduga kuat menggunakan gaji dan tunjangan Kaurnya untuk kepentingan Perjalanan Dinas disaat melakukan pengurusan di Ibu Kota Kabupaten Halmahera Helatan (Halsel). Hal ini di sampaikan oleh salah satu anggota LSM Front Delik Anti Korupsi (FDAK) Kab. Halsel, Ruslan Abdul, kepada Wartawan i-malut.com, Selasa 19 Desember.

Atas kejadian itu, Ruslan mengatakan bahwa pihaknya mendesak kepada Polres Kab. Halsel agar segera melakukan pemeriksaan terhadap oknum Karteker Kepala Desa yang diduga tidak membayar gaji dan tunjangan kaurnya selama dua tahun.

“ Besaran tunjangan dan gaji yang belum di bayarkan tersebut senilai Rp. 12 juta untuk tahun anggaran 2016 kemudian gaji dan tunjangan kaur di tahun 2017 belum di bayarkan hingga memasuki tahun 2018 ini “ pungkasnya

Lanjut dia, untuk gaji dan tunjangan perangkat Desa saja di gelapkan, apalagi kegiatan pembangunan fisik pada Desa tersebut, sudah pasti bermasalah.

“ cara pengelolaan anggaran tidak tepat sasaran karena gaji dan tunjangan para kaur tersebut tidak di bayarkan dan digunakan untuk perjalanan dinasnya dalam melakukan pengurusan ‘’ ujarnya

Sementara itu menurut dia, bahwa berdasarkan keterangan dari oknum Karteker Kepala Desa saat di konfirmasi pihaknya dalam hal ini LSM Front Delik Anti Korupsi Kab. Halsel, Selasa (19/12/) mengaku, bahwa anggaran tersebut sudah digunakan untuk perjalanan Dinas.

“ Alasan Oknum Karteker Kades, karena tidak memiliki anggaran pribadi untuk keperluan perajalanan dinas dalam pengurusan kepentingan Desa, “ tutup Ruslan

Rep/Red : (Bur)

--

BERITA LAINNYA

TERPOPULER