Masyarakat Lingkar Tambang Kecamatan Lede Minta Perhatian Gubernur

i-malut.com, Taliabu – Masyarakat lingkar tambang di Kecamatan Lede, Kepulauan Pulau Taliabu (Pultab) meminta kepada Gubernur Maluku Utara (Malut) Abdul Gani Kasuba, agar tidak tinggal diam terkait beroperasinya PT Adidaya Tangguh di Pulau Taliabu. Pasalnya perusahaan tambang Biji Besi yang beroperasi sejak tahun 2007 itu, hingga kini (tahun 2017), dinilai tidak terbuka soal CSR.

Baca Juga : Tuntut Ganti Rugi, Warga Batu Raja Boikot Aktivitas PT. ARA

Sejak dikeluarkannya Ijin Usaha Pertambangan (IUP) oleh Bupati Ahmad Hidayat Mus (AHM) yang saat itu menjabat sebagai Bupati Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul), sejak kehadirannya hingga kini, masih menyimpan tabir (masalah) yang memunculkan tanda tanya bagi masyarakat lingkar tambang di Kabupaten Pulau Taliabu.

“ Masyarakat mempersoalkan transparansi pihak PT. Adidaya Tangguh (ADT) menyangkut besaran dana CSR, luas Wilayah Ijin Usaha Pertambangan (WIUP), Amdal, Andal, pengelolaan limbah, besaran kompensasi atau ganti rugi untuk harga tanaman dan lahan serta putra daerah yang hanya dipekerjakan sebagai pekerja lepas (Out Sourcing), “ kata La Molebu, aktivis lede kepada i-malut.com, Minggu, (24/12/2017)

Lebih lanjut La Molebu mengatakan, bahwa saat ini PT. Adidaya Tangguh (ADT) sudah mengantongi izin eksploitasi. Sudah sepatutnya pihak perusahaan memenuhi kaidah-kaidah yang berlaku, yaitu menempatkan masyarakat lingkar tambang sebagai mitra perusahaan sebagaimana dituangkan dalam UU Pertambangan Nomor 4 Tahun 2009, UU PPLH (Pengelolaan dan Perlidungan Lingkungan Hidup), UU Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007 dan yang terpenting juga adalah implementasi CSR sesuai amanah Peraturan perundang-undang pasal 74, NO 40 Tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas.

“ Menyangkut tenaga kerja asing yang masuk melalui kendari dan luwuk, disinyalir seakan-akan luput dari pantauan pihak imigrasi. Terbukti ketika 5 tenaga keja asing yang tidak memiliki visa tenaga kerja asing dan justru memakai visa kunjungan, ditangkap Danki Satgas Kompi Raider 732 Banau, Kapten Ruslan Buton belum lama ini, saat itu melakukan razia untuk memastikan identitas setiap orang yang masuk ke wilayah kecamatan Lede beberapa pekan lalu.” katanya

Meski begitu, Menurut La Molebu, masyarakat sesungguhnya tidak merasa antipati terhadap pihak perusahaan tambang biji besi yang saat ini sudah pada tahap exploitasi, karena masyarakat juga menyadari bahwa perusahaan ini juga kelak bisa menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pulau Taliabu yang tentunya akan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat di Kabupaten Pulau Taliabu. Namun harapan itu, kata La Molebu, hanya bisa terwujud ketika ada pengawasan ekstra dari pemerintah serta elemen masyarakat, apalagi saat ini areal produksi perusahan sudah dekat dengan perkebunan warga.

” Ketidakpastian inilah yang justru memunculkan pertanyaan bagi masyarakat lingkar tambang, bahwa kehadiran perusahan tambang untuk siapa,“ pungkasnya “kehadiran perusahan tambang di Kabupaten Pulau Taliabu pada kenyataannya bukan untuk kesejahteraan bagi masyarakat yang terpenuhi tapi justru terancamnya perkebunan cengkeh serta semakin berkurangnya lahan perkebunan bagi masyarakat,” tambahnya.

Sementara itu, kata La Molebu, perkebunan cengkehlah yang selama ini terbukti mampu menghidupi masyarakat lingkar tambang dari sisi pemenuhan kebutuhan ekonomi berupa makan minun sehari-hari, biaya sekolah anak dan lain-lain.

” Kami sebagai masyarakat meminta kepada semua pihak, terutama Gubernur Maluku Utara (Abdul Gani Kasuba), Bupati Kabupaten Pulau Taliabu (Aliong Mus) untuk menyampaikan teguran secara tegas kepada pihak PT. Adidaya Tangguh agar menjawab pertanyaan masyarakat lingkar tambang terutama masyarakat Kecamatan Lede, sehingga tidak terkesan tinggal diam apalagi membiarkan begitu banyak masalah yang terjadi saat ini di Kabupaten Pulau Taliabu,” tutupnya penuh harap.

Rep/Red : (sdn)

__

Iklan Layanan

Komentar disini

i-malut.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

 

ARTIKEL TERKAIT

REKOMENDASI

Bupati Sula atau Ajudannya yang berbohong, ini Kronologisnya

Sanana -- Polemik Surat Gubernur Maluku Utara (Malut) Abd. Gani Kasuba melalui Sekprov yang ditujukan kepada Bupati Sula Fifian Adeningsi Mus (FAM) mulai mendapatkan titik terang. Infomasi yang berhasil dihimpun...

Soal Surat dari Sekprov, Kader Nasdem menduga Bupati...

Sanana -- Pernyataan Bupati Kepulauan Sula (Kepsul) Fifian Adeningsi Mus (FAM) yang menyatakan bahwa belum menerima surat dari Sekretaris Provinsi (Sekprov) Maluku Utara, Drs. Hasanuddin Abdul Kadir, menuai tanggapan...

Kompak dengan Jersey Kuning Golkar, Bupati FAM terima...

Sanana -- Berlangsung di Istana Daerah Desa Fagudu-Sanana, sekilas orang mengira ini adalah acara Partai Golkar, setelah mendekat perkiraan itu keliru, karena ini adalah acara Vaksinasi Covid-19 ke dua...

Kota Ternate Bakal Punya Pasar Hewan, Ini Rencana...

Ternate – Dinas Pertanian Kota Ternate berencana membangun pasar  hewan di Kelurahan Sulamadaha kecamatan Ternate Barat, di Tahun 2021. Hal ini dianggap sangat penting guna mengatur dan menertibkan para...

Misteri Surat Sekprov ke Bupati Sula, siapa yang...

Sanana -- Baru-baru ini diacara Pelantikan dan Rakerda Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPD. Kepulauan Sula (Kepsul) dan Pulau Taliabu (Pultab) Rabu 16/6/2021, Bupati Kepsul Fifian Adeningsih Mus, mengeluarkan pernyataan...

Ali Kembali Pimpin Dinas PUPR, Dahrun Tetap Dalam...

Labuha – Bupati Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Usman Sidik, kembali melakukan pergantian ditingkat Pimpinan SKPD. Kali ini Plt. Kepala Dinas (Kadis) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dahrun Kasuba harus...

Babinsa Fuata ikut Sosialisasikan Filariasis ke Warga Desa

Sanana -- Baru-baru ini Bintara Pemuda Desa (Babinsa), di Desa Fuata-Kec. Sulabesi Selatan, Kab. Kepulauan Sula (Kepsul), Serda. Yusran Fataruba ikut mensosialisasikan penyakit Kaki Gajah (Filariasis) kepada Masyarakat Desa,...

Akhirnya Pemprov Malut Hentikan Proses Produksi Dilokasi Smelter...

Sofifi -- Insiden terbakarnya tungku smelter PT. Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP), di Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng), Provinsi Maluku Utara (Malut), ditanggapi serius oleh Pemprov melalui Dinas Tenaga...

KASN sebut mutasi massal pejabat di Sula sebagai...

Sanana -- Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN akhirnya angkat bicara terkait mutasi massal yang dilakukan Bupati Kepulauan Sula (Kepsul), Fifian Adeningsih Mus (FAM). Sumardi, S.E., M.Si asisten Komisioner KASN...

BERITA UTAMA

ARTIKEL TERKAIT

Masyarakat Lingkar Tambang Kecamatan Lede Minta Perhatian Gubernur

i-malut.com, Taliabu – Masyarakat lingkar tambang di Kecamatan Lede, Kepulauan Pulau Taliabu (Pultab) meminta kepada Gubernur Maluku Utara (Malut) Abdul Gani Kasuba, agar tidak tinggal diam terkait beroperasinya PT Adidaya Tangguh di Pulau Taliabu. Pasalnya perusahaan tambang Biji Besi yang beroperasi sejak tahun 2007 itu, hingga kini (tahun 2017), dinilai tidak terbuka soal CSR.

Baca Juga : Tuntut Ganti Rugi, Warga Batu Raja Boikot Aktivitas PT. ARA

Sejak dikeluarkannya Ijin Usaha Pertambangan (IUP) oleh Bupati Ahmad Hidayat Mus (AHM) yang saat itu menjabat sebagai Bupati Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul), sejak kehadirannya hingga kini, masih menyimpan tabir (masalah) yang memunculkan tanda tanya bagi masyarakat lingkar tambang di Kabupaten Pulau Taliabu.

“ Masyarakat mempersoalkan transparansi pihak PT. Adidaya Tangguh (ADT) menyangkut besaran dana CSR, luas Wilayah Ijin Usaha Pertambangan (WIUP), Amdal, Andal, pengelolaan limbah, besaran kompensasi atau ganti rugi untuk harga tanaman dan lahan serta putra daerah yang hanya dipekerjakan sebagai pekerja lepas (Out Sourcing), “ kata La Molebu, aktivis lede kepada i-malut.com, Minggu, (24/12/2017)

Lebih lanjut La Molebu mengatakan, bahwa saat ini PT. Adidaya Tangguh (ADT) sudah mengantongi izin eksploitasi. Sudah sepatutnya pihak perusahaan memenuhi kaidah-kaidah yang berlaku, yaitu menempatkan masyarakat lingkar tambang sebagai mitra perusahaan sebagaimana dituangkan dalam UU Pertambangan Nomor 4 Tahun 2009, UU PPLH (Pengelolaan dan Perlidungan Lingkungan Hidup), UU Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007 dan yang terpenting juga adalah implementasi CSR sesuai amanah Peraturan perundang-undang pasal 74, NO 40 Tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas.

“ Menyangkut tenaga kerja asing yang masuk melalui kendari dan luwuk, disinyalir seakan-akan luput dari pantauan pihak imigrasi. Terbukti ketika 5 tenaga keja asing yang tidak memiliki visa tenaga kerja asing dan justru memakai visa kunjungan, ditangkap Danki Satgas Kompi Raider 732 Banau, Kapten Ruslan Buton belum lama ini, saat itu melakukan razia untuk memastikan identitas setiap orang yang masuk ke wilayah kecamatan Lede beberapa pekan lalu.” katanya

Meski begitu, Menurut La Molebu, masyarakat sesungguhnya tidak merasa antipati terhadap pihak perusahaan tambang biji besi yang saat ini sudah pada tahap exploitasi, karena masyarakat juga menyadari bahwa perusahaan ini juga kelak bisa menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pulau Taliabu yang tentunya akan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat di Kabupaten Pulau Taliabu. Namun harapan itu, kata La Molebu, hanya bisa terwujud ketika ada pengawasan ekstra dari pemerintah serta elemen masyarakat, apalagi saat ini areal produksi perusahan sudah dekat dengan perkebunan warga.

” Ketidakpastian inilah yang justru memunculkan pertanyaan bagi masyarakat lingkar tambang, bahwa kehadiran perusahan tambang untuk siapa,“ pungkasnya “kehadiran perusahan tambang di Kabupaten Pulau Taliabu pada kenyataannya bukan untuk kesejahteraan bagi masyarakat yang terpenuhi tapi justru terancamnya perkebunan cengkeh serta semakin berkurangnya lahan perkebunan bagi masyarakat,” tambahnya.

Sementara itu, kata La Molebu, perkebunan cengkehlah yang selama ini terbukti mampu menghidupi masyarakat lingkar tambang dari sisi pemenuhan kebutuhan ekonomi berupa makan minun sehari-hari, biaya sekolah anak dan lain-lain.

” Kami sebagai masyarakat meminta kepada semua pihak, terutama Gubernur Maluku Utara (Abdul Gani Kasuba), Bupati Kabupaten Pulau Taliabu (Aliong Mus) untuk menyampaikan teguran secara tegas kepada pihak PT. Adidaya Tangguh agar menjawab pertanyaan masyarakat lingkar tambang terutama masyarakat Kecamatan Lede, sehingga tidak terkesan tinggal diam apalagi membiarkan begitu banyak masalah yang terjadi saat ini di Kabupaten Pulau Taliabu,” tutupnya penuh harap.

Rep/Red : (sdn)

--

BERITA LAINNYA

TERPOPULER