Tuntut Ganti Rugi, Warga Batu Raja Boikot Aktivitas PT. ARA

i-malut.com, Wasile – PT. Alam Raya Abadi (ARA) memang benar-benar telah membuat masyarakat Desa Batu Raja, Kecamatan Wasile, Halmahera Timur (Haltim) naik pitam.

Betapa tidak, perusahaan tambang nikel yang limbahnya sudah mencemari ratusan hektare lahan persawahan, perkebunan, dan kolam ikan milik warga Batu Raja ini, belum juga memberi kepastian ganti rugi kepada masyarakat setempat.

Akibatnya, kurang lebih tiga hari ini ratusan masyarakat bersama pemerintah desa setempat menggelar aksi boikot aktivitas perusahaan dengan memalang pintu masuk perusahaan dari aktivitas mobilisasi alat maupun karyawan.

“Masyarakat punya tuntutan itu dia global, satu desa, meliputi pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan. Jadi itu dirincikan kalau untuk perkebunan itu Rp 20 juta per hektare. Datanya sudah tertulis tertuang dalam kesepakatan,” jelas Robil Sunanto Kepala Desa Batu Raja, kepada Media ini, Minggu (24/12/2017).

Robil menegaskan, aksi boikot perusahaan itu akan tetap berlanjut sampai tuntutan masyarakat dipenuhi.

“Masih dipalang, kalau belum direalisasi tetap masyarakat palang,” tegasnya.

Selain masyarakat, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Haltim juga dirugikan, lantaran sejumlah kolam budidaya milik DKP di BBI Desa Batu Raja ikut tercemari limbah PT. ARA.

Kepala DKP Haltim Asmar Hi. Daud mengatakan, ribuan ekor ikan mati akibat kolam budidaya yang tercemar tidak bisa lagi menyediakan oksigen.

“Dan itu sudah berulang kali, kita curiga petani mungkin karena pemakaian pupuk, tapi ternyata tidak ada, ternyata itu dampak dari limbah PT. ARA itu,” ungkap Asmar, Minggu (24/12/2017).

Sebagai tuntutannya lanjut Asmar, karena kolam budidaya terletak di Desa Batu Raja, maka pihaknya mempercayakan kepada pihak pemerintah Desa Batu Raja untuk mendesak ganti rugi.

Menurut Asmar, musibah yang terjadi di Desa Batu Raja ini menunjukkan bahwa PT. ARA tidak pernah memperhitungkan dampak eksploitasi terhadap masyarakat sekitar perusahaan.

Buktinya, dari lokasi galian tambang tidak dibangun infrastruktur penghalang banjir limbah, sehingga ketika turun hujan banjir bercampur material lumpur bekas galian tambang merembes masuk ke lahan pertanian, perkebunan, dan kolam-kolam ikan budidaya bahkan ke pemukiman warga.

“Sekarang kita tanya kepala desa saja, dia bilang dokumen Amdal (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) saja mereka (PT. ARA, red) tidak kantongi,” kata Asmar.

Selain itu lanjut Asmar, Ironisnya lagi dari informasi yang disampaikan pihak desa disebutkan selama ini PT. ARA tidak pernah merealisasi dana Corporate Social Responsibility (CSR). Padahal, Desa Batu Raja adalah desa rentan dampak tambang, dan itu memang sudah terjadi seperti saat ini.

Rep/Red : (rmr)

__

Iklan Layanan

Komentar disini

i-malut.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

 

ARTIKEL TERKAIT

REKOMENDASI

Bupati Sula atau Ajudannya yang berbohong, ini Kronologisnya

Sanana -- Polemik Surat Gubernur Maluku Utara (Malut) Abd. Gani Kasuba melalui Sekprov yang ditujukan kepada Bupati Sula Fifian Adeningsi Mus (FAM) mulai mendapatkan titik terang. Infomasi yang berhasil dihimpun...

Soal Surat dari Sekprov, Kader Nasdem menduga Bupati...

Sanana -- Pernyataan Bupati Kepulauan Sula (Kepsul) Fifian Adeningsi Mus (FAM) yang menyatakan bahwa belum menerima surat dari Sekretaris Provinsi (Sekprov) Maluku Utara, Drs. Hasanuddin Abdul Kadir, menuai tanggapan...

Kompak dengan Jersey Kuning Golkar, Bupati FAM terima...

Sanana -- Berlangsung di Istana Daerah Desa Fagudu-Sanana, sekilas orang mengira ini adalah acara Partai Golkar, setelah mendekat perkiraan itu keliru, karena ini adalah acara Vaksinasi Covid-19 ke dua...

Kota Ternate Bakal Punya Pasar Hewan, Ini Rencana...

Ternate – Dinas Pertanian Kota Ternate berencana membangun pasar  hewan di Kelurahan Sulamadaha kecamatan Ternate Barat, di Tahun 2021. Hal ini dianggap sangat penting guna mengatur dan menertibkan para...

Misteri Surat Sekprov ke Bupati Sula, siapa yang...

Sanana -- Baru-baru ini diacara Pelantikan dan Rakerda Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPD. Kepulauan Sula (Kepsul) dan Pulau Taliabu (Pultab) Rabu 16/6/2021, Bupati Kepsul Fifian Adeningsih Mus, mengeluarkan pernyataan...

Ali Kembali Pimpin Dinas PUPR, Dahrun Tetap Dalam...

Labuha – Bupati Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Usman Sidik, kembali melakukan pergantian ditingkat Pimpinan SKPD. Kali ini Plt. Kepala Dinas (Kadis) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dahrun Kasuba harus...

Babinsa Fuata ikut Sosialisasikan Filariasis ke Warga Desa

Sanana -- Baru-baru ini Bintara Pemuda Desa (Babinsa), di Desa Fuata-Kec. Sulabesi Selatan, Kab. Kepulauan Sula (Kepsul), Serda. Yusran Fataruba ikut mensosialisasikan penyakit Kaki Gajah (Filariasis) kepada Masyarakat Desa,...

Akhirnya Pemprov Malut Hentikan Proses Produksi Dilokasi Smelter...

Sofifi -- Insiden terbakarnya tungku smelter PT. Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP), di Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng), Provinsi Maluku Utara (Malut), ditanggapi serius oleh Pemprov melalui Dinas Tenaga...

KASN sebut mutasi massal pejabat di Sula sebagai...

Sanana -- Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN akhirnya angkat bicara terkait mutasi massal yang dilakukan Bupati Kepulauan Sula (Kepsul), Fifian Adeningsih Mus (FAM). Sumardi, S.E., M.Si asisten Komisioner KASN...

BERITA UTAMA

ARTIKEL TERKAIT

Tuntut Ganti Rugi, Warga Batu Raja Boikot Aktivitas PT. ARA

i-malut.com, Wasile – PT. Alam Raya Abadi (ARA) memang benar-benar telah membuat masyarakat Desa Batu Raja, Kecamatan Wasile, Halmahera Timur (Haltim) naik pitam.

Betapa tidak, perusahaan tambang nikel yang limbahnya sudah mencemari ratusan hektare lahan persawahan, perkebunan, dan kolam ikan milik warga Batu Raja ini, belum juga memberi kepastian ganti rugi kepada masyarakat setempat.

Akibatnya, kurang lebih tiga hari ini ratusan masyarakat bersama pemerintah desa setempat menggelar aksi boikot aktivitas perusahaan dengan memalang pintu masuk perusahaan dari aktivitas mobilisasi alat maupun karyawan.

“Masyarakat punya tuntutan itu dia global, satu desa, meliputi pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan. Jadi itu dirincikan kalau untuk perkebunan itu Rp 20 juta per hektare. Datanya sudah tertulis tertuang dalam kesepakatan,” jelas Robil Sunanto Kepala Desa Batu Raja, kepada Media ini, Minggu (24/12/2017).

Robil menegaskan, aksi boikot perusahaan itu akan tetap berlanjut sampai tuntutan masyarakat dipenuhi.

“Masih dipalang, kalau belum direalisasi tetap masyarakat palang,” tegasnya.

Selain masyarakat, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Haltim juga dirugikan, lantaran sejumlah kolam budidaya milik DKP di BBI Desa Batu Raja ikut tercemari limbah PT. ARA.

Kepala DKP Haltim Asmar Hi. Daud mengatakan, ribuan ekor ikan mati akibat kolam budidaya yang tercemar tidak bisa lagi menyediakan oksigen.

“Dan itu sudah berulang kali, kita curiga petani mungkin karena pemakaian pupuk, tapi ternyata tidak ada, ternyata itu dampak dari limbah PT. ARA itu,” ungkap Asmar, Minggu (24/12/2017).

Sebagai tuntutannya lanjut Asmar, karena kolam budidaya terletak di Desa Batu Raja, maka pihaknya mempercayakan kepada pihak pemerintah Desa Batu Raja untuk mendesak ganti rugi.

Menurut Asmar, musibah yang terjadi di Desa Batu Raja ini menunjukkan bahwa PT. ARA tidak pernah memperhitungkan dampak eksploitasi terhadap masyarakat sekitar perusahaan.

Buktinya, dari lokasi galian tambang tidak dibangun infrastruktur penghalang banjir limbah, sehingga ketika turun hujan banjir bercampur material lumpur bekas galian tambang merembes masuk ke lahan pertanian, perkebunan, dan kolam-kolam ikan budidaya bahkan ke pemukiman warga.

“Sekarang kita tanya kepala desa saja, dia bilang dokumen Amdal (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) saja mereka (PT. ARA, red) tidak kantongi,” kata Asmar.

Selain itu lanjut Asmar, Ironisnya lagi dari informasi yang disampaikan pihak desa disebutkan selama ini PT. ARA tidak pernah merealisasi dana Corporate Social Responsibility (CSR). Padahal, Desa Batu Raja adalah desa rentan dampak tambang, dan itu memang sudah terjadi seperti saat ini.

Rep/Red : (rmr)

--

BERITA LAINNYA

TERPOPULER