GUBERNUR: ASN Terlibat Politik Praktis Akan Ditindak Tegas

i-malut.com, Ternate – Menjelang pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018, Gubernur Maluku Utara KH. Abdul Ghani Kasuba,Lc kembali menghimbau dan mengingatkan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) agar tidak terlibat dalam politik praktis. Hal itu sebagaimana diungkapkan, Kepala Biro Protokol Kerjasama dan Komunikasi Publik (PKKP) Malut, Armin Zakaria, Sabtu, (06/01/2017) akhir pekan kemarin.

”Pak Gubernur sangat tegas menyampaikan dalam rapat dengan seluruh pimpinan SKPD Pemprov Malut, bahwa ASN Pemprov agar tidak terlibat dalam politik praktis, pada saat Pilkada tahun 2018, Pileg dan Pilpres pada tahun 2019 mendatang,” kata Kepala Biro PKKP Armin Zakaria, mengutip penyampaian Gubernur beberapa waktu lalu.

Dalam rapat tersebut menurut Armin, Gubernur juga mengatakan akan menindak tegas ASN yang terlibat dalam politik praktis. ”Jangan coba main-main ya. Jika memang terbukti ada ASN yang secara sengaja, terlibat dalam politik praktis pada Pilkada ini, maka saya akan mengambil sikap tegas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” janjinya.

Olehnya itu, Gubernur meminta agar ASN selalu mengikuti peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. ”ASN diharapkan selalu menjaga netralitas, tunjukan semangat kerja sebagai abdi negara yang baik, serta junjung tinggi pengabdiannya pada bangsa dan negara,” ungkapnya.

Pernyataan Gubernur itu sebagaimana yang telah diamanatkan dalam, surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan) nomor B/71/M.SM.00.00/2017 tanggal 27 Desember 2017 tentang Pelaksanaan Netralitas bagi ASN pada penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2018, pemilihan Legislatif tahun 2019 dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019. Sebagaimana diperkuat dengan Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang ASN.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur juga menghimbau kepada para Bupati serta Walikota, agar dapat melakukan hal yang sama, yakni mengingatkan kepada para ASN agar tidak terlibat dalam politik praktis ini. ”Kepada Bupati dan Walikota serta seluruh penyelenggara dan pengawas Pilkada di Maluku Utara, agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Sehingga pilkada Maluku Utara memang benar-benar merupakan Pilkada berkualitas, jujur, adil dan bermartabat,” ujarnya.

Selain itu Gubernur juga meminta kepada seluruh masyarakat Malut, agar selalu tingkatkan rasa kebersamaan dan persaudaraan serta selalu menjaga keamanan dan ketertiban. ”Perlu diingat, bahwa ini adalah hajatan politik yang biasa saja terjadi dalam dunia demokrasi, tidak perlu saling fitnah, isu-isu menyesatkan dengan ujaran kebencian yang pada akhirnya akan menyengsarakan kita semua,” pintahnya. Lanjut Gubernur, dirinya juga meminta kepada masyarakat agar pada saatnya nanti, dapat memberikan haknya pada Pilkada, Pileg maupun Pilpres pada 2019.

Sementara itu, terkait dengan dua oknum ASN Pemprov yang diduga menghadiri deklarasi salah satu pasangan calon kandidat Gubernur yang dilakukan di Kota Ternate, dirinya memastikan akan menindak sesuai dengan PP Nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS.

”Saya telah memerintahkan kepala BKD Pemprov Irwanto Ali, agar proaktif dan terus melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk dapat memanggil dan memeriksa dua oknum PNS tersebut,” katanya.

Sekadar diketahui dua oknum PNS pemprov berinisial SJ dan MS pada pekan kemarin telah diperiksa oleh Panwaslu Kota Ternate, namun BKD Malut belum dapat mengambil langkah, karena sampai saat ini BKD belum menerima laporan rekomendasi resmi dari Panwaslu Kota Ternate.

Rep/Red : (F4)

__

Iklan Layanan

Komentar disini

i-malut.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

 

ARTIKEL TERKAIT

REKOMENDASI

LSM LIRA Malut Mengutuk Keras Pemukulan Wartawan Binpers...

Ternate -- Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lumbung Rakyat Indonesia (LIRA) Maluku Utara (Malut), mengutuk keras tindakan pemukulan terhadap salah satu wartawan Berita Investigasi Nasional (Binpers) Biro Maluku Utara. Ketua LSM...

EGP dengan teguran Gubernur, Ningsih terus lakukan Pergantian

Sanana -- Anjing menggongong Kafilah tetap berlalu menjadi pribahasa yang tepat untuk menggambarkan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul) dibawah Kepemimpinan Kepala Daerah (Bupati-red) Fifian Adeningsih Mus. Bagaimana tidak,...

F-Demokrat DPRD Kepsul, ingatkan Bupati Penyerapan DAK 2021

Sanana -- Fraksi Demokrat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepulauan Sula (Kepsul), mengingatkan Bupati Kepsul, Fifian Adeningsih Mus terkait penyerapan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2021. Melalui Sekretaris Ajis...

Geser Jabatan Disdukcapil, Masyarakat Jadi Korban

Sanana -- Ketika muncul pertanyaan, apakah Kebijakan Bupati Kepulauan Sula (Kepsul), Fifian Adeningsih Mus (FAM) melakukan Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan yang tidak sesuai mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,...

Babinsa dekati Pemuda, untuk jauhi Miras

Sanana -- Baru-baru ini Serda. Rusman Soamole, Anggota TNI Kodim 1510/Sula-Koramil 03/Sanana yang bertugas sebagai Bintara Pembina Desa (Babinsa) di Desa Pelita Jaya-Kec. Mangoli Utara Timur, Kabupaten Kepulauan Sula...

Kepada massa Aksi APHS, Ketua DPRD Tawarkan Forum...

Sanana -- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul), Sinaryo Thes, menawarkan Forum Bersama (Forum Rakyat-red) saat beraudiensi dengan puluhan massa Aksi dari Aliansi Peduli Hai...

Jargon Aksi Nyentrik iringi APHS Demo Bupati FAM

Sanana -- Berbagai Spanduk dan Poster yang menjadi Jargon Aksi APHS (Aliansi Pemuda Hai Sua) pada aksi mereka yang ke II, di Kantor Bupati Kepulauan Sula (Kepsul) dan Kantor...

Gelar Aksi di Kantor Dispora Malut, Sejumlah Atlet...

Sofifi -- Menuntut hak merupakan sesuatu yang wajar bagi setiap orang yang telah memenuhi kewajibannya, tak terkecuali para atlet Maluku Utara yang hingga saat ini uang sakunya selama dua...

APHS datangi Kantor Bupati, Sebut FAM Tidak Tau...

Sanana -- Aksi Jilid II Aliansi Peduli Hai Sua atau APHS di Kantor di Bupati, jln. Paskah Suzeta-Desa Pohea, Kec. Sanana Kab. Kepulauan Sula (Kepsul), Pendemo teriakkan Fifian Adeningsih...

BERITA UTAMA

APHS datangi Kantor Bupati, Sebut FAM Tidak Tau...

Sanana -- Aksi Jilid II Aliansi Peduli Hai Sua atau APHS di Kantor di Bupati, jln. Paskah Suzeta-Desa Pohea,...

Ningsih diperintahkan kembalikan posisi 57 Pejabat di Pemkab...

QS Al-Baqarah Ayat 153 : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ "Wahai orang-orang yang...

Apakah Bupati dan Dirjen Otda Bermain Mata, terkait...

Sanana -- Mutasi massal yang dilakukan oleh Bupati Kepulauan Sula (Kepsul) Fifian Adeningsih Mus (FAM) Kepada 57 Pejabat Eselon...

ARTIKEL TERKAIT

GUBERNUR: ASN Terlibat Politik Praktis Akan Ditindak Tegas

i-malut.com, Ternate – Menjelang pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018, Gubernur Maluku Utara KH. Abdul Ghani Kasuba,Lc kembali menghimbau dan mengingatkan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) agar tidak terlibat dalam politik praktis. Hal itu sebagaimana diungkapkan, Kepala Biro Protokol Kerjasama dan Komunikasi Publik (PKKP) Malut, Armin Zakaria, Sabtu, (06/01/2017) akhir pekan kemarin.

”Pak Gubernur sangat tegas menyampaikan dalam rapat dengan seluruh pimpinan SKPD Pemprov Malut, bahwa ASN Pemprov agar tidak terlibat dalam politik praktis, pada saat Pilkada tahun 2018, Pileg dan Pilpres pada tahun 2019 mendatang,” kata Kepala Biro PKKP Armin Zakaria, mengutip penyampaian Gubernur beberapa waktu lalu.

Dalam rapat tersebut menurut Armin, Gubernur juga mengatakan akan menindak tegas ASN yang terlibat dalam politik praktis. ”Jangan coba main-main ya. Jika memang terbukti ada ASN yang secara sengaja, terlibat dalam politik praktis pada Pilkada ini, maka saya akan mengambil sikap tegas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” janjinya.

Olehnya itu, Gubernur meminta agar ASN selalu mengikuti peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. ”ASN diharapkan selalu menjaga netralitas, tunjukan semangat kerja sebagai abdi negara yang baik, serta junjung tinggi pengabdiannya pada bangsa dan negara,” ungkapnya.

Pernyataan Gubernur itu sebagaimana yang telah diamanatkan dalam, surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan) nomor B/71/M.SM.00.00/2017 tanggal 27 Desember 2017 tentang Pelaksanaan Netralitas bagi ASN pada penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2018, pemilihan Legislatif tahun 2019 dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019. Sebagaimana diperkuat dengan Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang ASN.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur juga menghimbau kepada para Bupati serta Walikota, agar dapat melakukan hal yang sama, yakni mengingatkan kepada para ASN agar tidak terlibat dalam politik praktis ini. ”Kepada Bupati dan Walikota serta seluruh penyelenggara dan pengawas Pilkada di Maluku Utara, agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Sehingga pilkada Maluku Utara memang benar-benar merupakan Pilkada berkualitas, jujur, adil dan bermartabat,” ujarnya.

Selain itu Gubernur juga meminta kepada seluruh masyarakat Malut, agar selalu tingkatkan rasa kebersamaan dan persaudaraan serta selalu menjaga keamanan dan ketertiban. ”Perlu diingat, bahwa ini adalah hajatan politik yang biasa saja terjadi dalam dunia demokrasi, tidak perlu saling fitnah, isu-isu menyesatkan dengan ujaran kebencian yang pada akhirnya akan menyengsarakan kita semua,” pintahnya. Lanjut Gubernur, dirinya juga meminta kepada masyarakat agar pada saatnya nanti, dapat memberikan haknya pada Pilkada, Pileg maupun Pilpres pada 2019.

Sementara itu, terkait dengan dua oknum ASN Pemprov yang diduga menghadiri deklarasi salah satu pasangan calon kandidat Gubernur yang dilakukan di Kota Ternate, dirinya memastikan akan menindak sesuai dengan PP Nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS.

”Saya telah memerintahkan kepala BKD Pemprov Irwanto Ali, agar proaktif dan terus melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk dapat memanggil dan memeriksa dua oknum PNS tersebut,” katanya.

Sekadar diketahui dua oknum PNS pemprov berinisial SJ dan MS pada pekan kemarin telah diperiksa oleh Panwaslu Kota Ternate, namun BKD Malut belum dapat mengambil langkah, karena sampai saat ini BKD belum menerima laporan rekomendasi resmi dari Panwaslu Kota Ternate.

Rep/Red : (F4)

--

BERITA LAINNYA

Babinsa: Hujan lebat dan Angin kencang mengakibatkan Pohon...

Sanana -- Musim penghujan yang kadang disertai angin kencang membuat beberapa daerah di Kab. Kepulauan...

Diduga ada SK Tenaga Guru PTT yang Dobel,...

Sofifi -- Terkait dengan dugaan temuan Surat Keputusan (SK) sejumlah tenaga guru PTT SMA yang dobel,...

PDAM Tegaskan Pihak X-Walikota Ternate Secepatnya Lunasi Tunggakan...

Ternate -- Perusahan Daerah Air Minum (PDAM) Ternate telah memutuskan pelayanan air bersih dilingkup instansi...

Siap Tabuh Genderang Perang, jika Bupati membawa Dendam

Sanana -- Mantan Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah (Setda), Kabupaten Kepulauan Sula...

Ningsih diperintahkan kembalikan posisi 57 Pejabat di Pemkab...

QS Al-Baqarah Ayat 153 : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ...

Apakah Bupati dan Dirjen Otda Bermain Mata, terkait...

Sanana -- Mutasi massal yang dilakukan oleh Bupati Kepulauan Sula (Kepsul) Fifian Adeningsih Mus (FAM)...

TERPOPULER

Ningsih diperintahkan kembalikan posisi 57 Pejabat di Pemkab...

QS Al-Baqarah Ayat 153 : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ "Wahai orang-orang yang...

Beri Sinyal Tidak Ada Dendam Politik, Bupati: Siapa...

Labuha – Bupati Halmahera Selatan (Halsel), Usman Sidik memiliki kebiasaan melakukkan Inspeksi Mendadak (Sidak) di kantor Dinas/Badan, kantor desa,...