Tunjangan Ketua BPD tak Dibayar, Kades Talimau Membantah

i-malut.com TERNATE – Ketua Badan Permusyawaratan Deda (BPD) Desa Talimau, Halmahera Selatan, Lukman Johan kepada wartawan i-malut.com, Minggu, 07 Januari 2018 di Caffe Hotel Batik mengatakan, Kepala Desa Talimau, Basra Sehe tidak membayar tunjangannya sejak Bupati Bahrain Kasuba mengeluarkan SK peresmian anggota BPD nomor 200 tahun 2016 hingga 2018.

“Saya minta ke pihak kepolisian segera diproses hukum,” katanya.

Alasan Kades Basra tidak membayaran tunjangan ketua BPD, kata Lukman, bahwa Kades Talimau beralasan Ketua BPD Lukman selama ini tidak berada di Desa. “Saya meninggalkan desa dan mencari pekerjaan di Bacan, sejak Maret 2017,” jawab Lukman.

Lanjut dia, Kades hanya mencari-cari alasan untuk tidak membayar tunjangan dirinya sehingga menyampaikan alasan tak berada di desa.

“Sejak Agustus 2016 saat SK BPD dikeluarkan, saya masi di Desa hingga Maret 2017 baru keluar meninggalkan desa karena tunjangan saya tidak dibayar sehingga saya harus keluar ‘mancari’ (mencari rezki.red). Itu pun selama saya masi di desa, tunjangan saya tidak dibayar,” terangnya.

Sementara untuk empat anggota BPD lainnya, kata Lukman Johan yang juga mantan kepala desa ini menyatakan, dirinya tak tahu tunjangan mereka dibayar atau tidak. Menurutnya, seharusnya tunjangan 4 anggota BPD itu diserahkan ke dirinya lalu ia serahkan ke 4 anggotanya.

“Sampai saat ini saya sendiri tidak menerima, jadi saya juga tidak tahu anggota lain itu menerima atau tidak,” ujar dia.

Selain itu, kata Lukman, pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) seharusnya ia dilibatkan untuk menandatangani dokumen tersebut. Namun hingga kini ia mengaku tak pernah menandatangani dokumen itu. “Jadi tandatangan saya juga di jiblak,” tutur Lukman.

Olehnya, dia bakal melaporkan kasus dugaan peyelewengan tunjangan serta jiblak tandatangan ketua BPD. “Saya akan melaporkan dua kasus itu ke Polres Halsel dan Polda Malut,” ujarnya.

Meski begitu, saat konfirmasi pernyataan Lukman pada Ahad, 07 Januari 2018 via telephone seluler, Kades Basra mengelak pernyataan tersebut. “Itu dia (Luman Johan) bohonng,” katanya dengan nada keras.

Kades Basra mengaku, mulanya ia membayar tunjangan ketua BPD. Namun setelah ketua BPD meninggalkan desa, dia tak lagi menyerahkan hak Lukman.

“Bagaimana dibayar, ketua BPD sendiri tidak berada ditempat. Tapi sejak dia masi di desa, itu dibayar sejak Agustus hingga Desember 2016. Ada bukti pembayaran di saya. Tapi setelah meninggalkan desa, saya tidak lagi dibayar,” tutur Kades Basra.

Sementara berkait penandatangan dokumen pencairan ADD, menurut Kades Basra, itu bukanlah keweangan ketua BPD. Lagi pula ketua BPD juga tidak berada di desa sejak Februari 2017 hingga sekarang 2018. Selain itu, kata Kades Basra, ketua BPD tak lagi balik ke desa disebabkan kasus lainnya. “Jadi bukan keluar desa untuk mancari, tapi lari dari kasus penjualan mesin Disel milik desa,” katanya

Lanjutnya, hal itu membuat dirinya menyampaikan ke Pemkab Halsel melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) agar ketua BPD diganti lantaran meninggalkan tugas. Selain itu, pihaknya juga ingin melaporkan dugaan kasus yang membuat ketua BPD keluar meninggalkan desa. “Tapi karena saya berpikir masih sekeluarga jadi masih timbang rasa. Jika tidak, dari dulu sudah saya laporkan,” tuturnya.

Rep/Red: Mail

__

Iklan Layanan

Komentar disini

i-malut.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

 

ARTIKEL TERKAIT

REKOMENDASI

Bupati Sula atau Ajudannya yang berbohong, ini Kronologisnya

Sanana -- Polemik Surat Gubernur Maluku Utara (Malut) Abd. Gani Kasuba melalui Sekprov yang ditujukan kepada Bupati Sula Fifian Adeningsi Mus (FAM) mulai mendapatkan titik terang. Infomasi yang berhasil dihimpun...

Soal Surat dari Sekprov, Kader Nasdem menduga Bupati...

Sanana -- Pernyataan Bupati Kepulauan Sula (Kepsul) Fifian Adeningsi Mus (FAM) yang menyatakan bahwa belum menerima surat dari Sekretaris Provinsi (Sekprov) Maluku Utara, Drs. Hasanuddin Abdul Kadir, menuai tanggapan...

Kompak dengan Jersey Kuning Golkar, Bupati FAM terima...

Sanana -- Berlangsung di Istana Daerah Desa Fagudu-Sanana, sekilas orang mengira ini adalah acara Partai Golkar, setelah mendekat perkiraan itu keliru, karena ini adalah acara Vaksinasi Covid-19 ke dua...

Kota Ternate Bakal Punya Pasar Hewan, Ini Rencana...

Ternate – Dinas Pertanian Kota Ternate berencana membangun pasar  hewan di Kelurahan Sulamadaha kecamatan Ternate Barat, di Tahun 2021. Hal ini dianggap sangat penting guna mengatur dan menertibkan para...

Misteri Surat Sekprov ke Bupati Sula, siapa yang...

Sanana -- Baru-baru ini diacara Pelantikan dan Rakerda Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPD. Kepulauan Sula (Kepsul) dan Pulau Taliabu (Pultab) Rabu 16/6/2021, Bupati Kepsul Fifian Adeningsih Mus, mengeluarkan pernyataan...

Ali Kembali Pimpin Dinas PUPR, Dahrun Tetap Dalam...

Labuha – Bupati Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Usman Sidik, kembali melakukan pergantian ditingkat Pimpinan SKPD. Kali ini Plt. Kepala Dinas (Kadis) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dahrun Kasuba harus...

Babinsa Fuata ikut Sosialisasikan Filariasis ke Warga Desa

Sanana -- Baru-baru ini Bintara Pemuda Desa (Babinsa), di Desa Fuata-Kec. Sulabesi Selatan, Kab. Kepulauan Sula (Kepsul), Serda. Yusran Fataruba ikut mensosialisasikan penyakit Kaki Gajah (Filariasis) kepada Masyarakat Desa,...

Akhirnya Pemprov Malut Hentikan Proses Produksi Dilokasi Smelter...

Sofifi -- Insiden terbakarnya tungku smelter PT. Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP), di Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng), Provinsi Maluku Utara (Malut), ditanggapi serius oleh Pemprov melalui Dinas Tenaga...

KASN sebut mutasi massal pejabat di Sula sebagai...

Sanana -- Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN akhirnya angkat bicara terkait mutasi massal yang dilakukan Bupati Kepulauan Sula (Kepsul), Fifian Adeningsih Mus (FAM). Sumardi, S.E., M.Si asisten Komisioner KASN...

BERITA UTAMA

ARTIKEL TERKAIT

Tunjangan Ketua BPD tak Dibayar, Kades Talimau Membantah

i-malut.com TERNATE – Ketua Badan Permusyawaratan Deda (BPD) Desa Talimau, Halmahera Selatan, Lukman Johan kepada wartawan i-malut.com, Minggu, 07 Januari 2018 di Caffe Hotel Batik mengatakan, Kepala Desa Talimau, Basra Sehe tidak membayar tunjangannya sejak Bupati Bahrain Kasuba mengeluarkan SK peresmian anggota BPD nomor 200 tahun 2016 hingga 2018.

“Saya minta ke pihak kepolisian segera diproses hukum,” katanya.

Alasan Kades Basra tidak membayaran tunjangan ketua BPD, kata Lukman, bahwa Kades Talimau beralasan Ketua BPD Lukman selama ini tidak berada di Desa. “Saya meninggalkan desa dan mencari pekerjaan di Bacan, sejak Maret 2017,” jawab Lukman.

Lanjut dia, Kades hanya mencari-cari alasan untuk tidak membayar tunjangan dirinya sehingga menyampaikan alasan tak berada di desa.

“Sejak Agustus 2016 saat SK BPD dikeluarkan, saya masi di Desa hingga Maret 2017 baru keluar meninggalkan desa karena tunjangan saya tidak dibayar sehingga saya harus keluar ‘mancari’ (mencari rezki.red). Itu pun selama saya masi di desa, tunjangan saya tidak dibayar,” terangnya.

Sementara untuk empat anggota BPD lainnya, kata Lukman Johan yang juga mantan kepala desa ini menyatakan, dirinya tak tahu tunjangan mereka dibayar atau tidak. Menurutnya, seharusnya tunjangan 4 anggota BPD itu diserahkan ke dirinya lalu ia serahkan ke 4 anggotanya.

“Sampai saat ini saya sendiri tidak menerima, jadi saya juga tidak tahu anggota lain itu menerima atau tidak,” ujar dia.

Selain itu, kata Lukman, pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) seharusnya ia dilibatkan untuk menandatangani dokumen tersebut. Namun hingga kini ia mengaku tak pernah menandatangani dokumen itu. “Jadi tandatangan saya juga di jiblak,” tutur Lukman.

Olehnya, dia bakal melaporkan kasus dugaan peyelewengan tunjangan serta jiblak tandatangan ketua BPD. “Saya akan melaporkan dua kasus itu ke Polres Halsel dan Polda Malut,” ujarnya.

Meski begitu, saat konfirmasi pernyataan Lukman pada Ahad, 07 Januari 2018 via telephone seluler, Kades Basra mengelak pernyataan tersebut. “Itu dia (Luman Johan) bohonng,” katanya dengan nada keras.

Kades Basra mengaku, mulanya ia membayar tunjangan ketua BPD. Namun setelah ketua BPD meninggalkan desa, dia tak lagi menyerahkan hak Lukman.

“Bagaimana dibayar, ketua BPD sendiri tidak berada ditempat. Tapi sejak dia masi di desa, itu dibayar sejak Agustus hingga Desember 2016. Ada bukti pembayaran di saya. Tapi setelah meninggalkan desa, saya tidak lagi dibayar,” tutur Kades Basra.

Sementara berkait penandatangan dokumen pencairan ADD, menurut Kades Basra, itu bukanlah keweangan ketua BPD. Lagi pula ketua BPD juga tidak berada di desa sejak Februari 2017 hingga sekarang 2018. Selain itu, kata Kades Basra, ketua BPD tak lagi balik ke desa disebabkan kasus lainnya. “Jadi bukan keluar desa untuk mancari, tapi lari dari kasus penjualan mesin Disel milik desa,” katanya

Lanjutnya, hal itu membuat dirinya menyampaikan ke Pemkab Halsel melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) agar ketua BPD diganti lantaran meninggalkan tugas. Selain itu, pihaknya juga ingin melaporkan dugaan kasus yang membuat ketua BPD keluar meninggalkan desa. “Tapi karena saya berpikir masih sekeluarga jadi masih timbang rasa. Jika tidak, dari dulu sudah saya laporkan,” tuturnya.

Rep/Red: Mail

--

BERITA LAINNYA

TERPOPULER