Terkait Pilkades Serentak di Halsel, Dula: Ditunda Karena Alasan Pilgub Tidak Rasional

i-malut.com, LABUHA – Walaupun sudah tertuang dengan jelas dalam Peraturan Daerah (Perda), Nomor 7 tahun 2015 dan Perkada Nomor 8 tahun 2016 tentang petunjuk teknis tata cara pemilihan kepala desa di Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), namun pemerintah daerah masih saja mengabaikannya dengan alasan yang tidak jelas.

Ketua Komisi I DPRD Halsel, Abdullah Madjid, saat ditemui diruang kerjanya, menyampaikan, Dalam perda nomor 7 tahun 2015 sudah mengatur dengan jelas, bahkan telah dijabarkan dalam Perkada nomor 8 tahun 2016 dimana tidak mengatur alasan-alasan penundaan pilkades karena sangat teknis, yang termuat dalam pasal 79 ayat 2 hal-hal yang lebih teknis akan diatur oleh bupati.

“Ini sudah termuat dalam perkada nomor 8 juga, di bab 11 pasal 46, diisaratkan jelas tentang alasan-alasan penundaan pilkades,” ujarnya.

Karena itu, kata Dula, dalam isyarat tersebut, penundaan terjadi dikarenakan adanya kerusahan, adanya bencana alam dan hal-hal lain, yang ditetapkan oleh panitia dengan mendapat rekomendasi dari tim pengawasan kecamatan dan kabupaten.

“Jadi tidak ada kewenangan bupati untuk menunda pilkades,”ujarnya.

Menurut Dulu, tidak ada isyarat yang mengatur terkait keputusan pemerintah daerah untuk menunda pelaksanaan pilkades yang telah dijadwalkan pada Nopember 2017 lalu.

“Ini sangat jelas ada indikasi oknum-oknum tertentu menunda ini karena alasan yang tidak masuk akal,” cetusnya.

Maka dari itu, Dula berharap, agar pemerintah daerah dalam hal ini, Bupati Halsel, Bahrain Kasuba, harus menaati aturan yang dibuatnya sendiri.

“Kan perkada itu bupati yang buat, kalau dia yang buat dan dia yang langgar siapa yang disalahkan,?”ujarnya.

Sekedar di ketahui, DMPD menetapkan pemilihan kepala desa pada bulan Nopember 2017 lalu, namun karena dengan alasan belum adanya surat suara maka ditunda ke bulan desember 2017. Kemudian ditunda lagi ke bulan Januari 2018 dan hingga saat ini belum dilaksanakan pemilihan Pilkades serentak.

Informasi yang dihimpun i-malut.com, terakhir pilkades serentak akan ditunda hingga usai pemilihan Gubernur.

Rep/Red : (Bur)

__

Iklan Layanan

Komentar disini

i-malut.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

 

ARTIKEL TERKAIT

REKOMENDASI

Drupadi BMI Malut Desak Polda Malut Usut Tuntas...

Ternate -- Drupadi Bintang Muda Indonesia (BIM) Maluku Utara (Malut), desak Polda Malut untuk segera mengusut tuntas kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh salah satu oknum Polisi berpangkat Briptu pada...

Dampingi Luhut Resmi Pabrik Bahan Baku Batrai, Bupati...

Labuha -- Bupati Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), ikut mendampingi Menteri Koordinator bidang kemaritiman, Luhut Bizar Pandjaitan, dalam peresmian Pabrik bahan baku baterai kendaraan listrik pertama di Indonesia yang memproduksi...

Lagi, Jembatan Pitago Bailengit Rusak

Tobelo -- Sangat memprihatinkan, jembatan Wailamo yang menghubungkan Desa Pitago dan Desa Bailengit Kecamatan Kao Barat Kabupaten Halmahera Utara, lagi-lagi kembali rusak. Padahal, jembatan tersebut belum lama ini telah...

Dinas P3A Malut Bakal Kawal Kasus Pemerkosaan di...

Sofifi -- Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Provinsi Maluku Utara (Malut) akan mengawal kasus pemerkosaan terhadap korban yang masih dibawah umur, yang diduga dilakukan oknum Polisi di...

Kembali marak, Babinsa Waiman ingatkan warga terkait Bahaya...

Sanana, Perang terhadap Corona Virus Disease atau Covid-19 belum selesai, bahkan kini ada varian baru terkait virus ini. Untuk itu Pemerintah Indonesia, mulai dari Pusat maupun Daerah kembali mengingatkan...

Bergerak Cepat, DPD BMI Malut Mengakar Hingga ke-Pelosok...

Ternate -- Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Bintang Muda Indonesian (BMI) Maluku Utara, gencar melakukan sosialisasi serta konsolidasi dan verifikasi faktual, guna membentuk DPC Kabupaten/Kota se-Provinsi Maluku Utara (Malut). Hal ini...

Besok, Disdik Kota Ternate Lounching Sekolah Insklusif di...

Ternate - Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Ternate pada Rabu 23 Juni 2021 besok akan Lounching Sekolah Insklusif, bertempat SD Negeri 6 Kota Ternate, Kelurahan Kampung Makasar Barat, Kota Ternate...

Sambut kedatangan Mendagri Tito Karnavian, APMS pasang baliho...

Sanana -- Aliansi Peduli Masyarakat Sula atau APMS kepada media ini memberikan penjelasan terkait Sikap Bupati Sula memutasi dan merotasi 57 jabatan termasuk menon-jobkan Sekda Kepulauan Sula, sebagai perbuatan...

Babinsa Sekom Pelopori Giat Bhakti, ajak Warga dan...

Sanana -- Kelompok Masyarakat Desa yang mempunyai paradigma maju dan berpikir positif adalah suatu kekuatan dan aset untuk membangun sebuah Desa, ditambah lagi dengan Kelompok Mahasiswa dalam satuan tugas...

BERITA UTAMA

Dampingi Luhut Resmi Pabrik Bahan Baku Batrai, Bupati...

Labuha -- Bupati Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), ikut mendampingi Menteri Koordinator bidang kemaritiman, Luhut Bizar Pandjaitan, dalam peresmian Pabrik...

Maslan Jabat PLH Sekda Halsel, Helmi Dikabarkan Sakit

Labuha – Bupati Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), mengangkat Maslan Hi. Hasan,SH,M.Si, Kepala Bagian (Kabag) organisasi sebagai Asisten Perekonomian dan...

ARTIKEL TERKAIT

Terkait Pilkades Serentak di Halsel, Dula: Ditunda Karena Alasan Pilgub Tidak Rasional

i-malut.com, LABUHA – Walaupun sudah tertuang dengan jelas dalam Peraturan Daerah (Perda), Nomor 7 tahun 2015 dan Perkada Nomor 8 tahun 2016 tentang petunjuk teknis tata cara pemilihan kepala desa di Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), namun pemerintah daerah masih saja mengabaikannya dengan alasan yang tidak jelas.

Ketua Komisi I DPRD Halsel, Abdullah Madjid, saat ditemui diruang kerjanya, menyampaikan, Dalam perda nomor 7 tahun 2015 sudah mengatur dengan jelas, bahkan telah dijabarkan dalam Perkada nomor 8 tahun 2016 dimana tidak mengatur alasan-alasan penundaan pilkades karena sangat teknis, yang termuat dalam pasal 79 ayat 2 hal-hal yang lebih teknis akan diatur oleh bupati.

“Ini sudah termuat dalam perkada nomor 8 juga, di bab 11 pasal 46, diisaratkan jelas tentang alasan-alasan penundaan pilkades,” ujarnya.

Karena itu, kata Dula, dalam isyarat tersebut, penundaan terjadi dikarenakan adanya kerusahan, adanya bencana alam dan hal-hal lain, yang ditetapkan oleh panitia dengan mendapat rekomendasi dari tim pengawasan kecamatan dan kabupaten.

“Jadi tidak ada kewenangan bupati untuk menunda pilkades,”ujarnya.

Menurut Dulu, tidak ada isyarat yang mengatur terkait keputusan pemerintah daerah untuk menunda pelaksanaan pilkades yang telah dijadwalkan pada Nopember 2017 lalu.

“Ini sangat jelas ada indikasi oknum-oknum tertentu menunda ini karena alasan yang tidak masuk akal,” cetusnya.

Maka dari itu, Dula berharap, agar pemerintah daerah dalam hal ini, Bupati Halsel, Bahrain Kasuba, harus menaati aturan yang dibuatnya sendiri.

“Kan perkada itu bupati yang buat, kalau dia yang buat dan dia yang langgar siapa yang disalahkan,?”ujarnya.

Sekedar di ketahui, DMPD menetapkan pemilihan kepala desa pada bulan Nopember 2017 lalu, namun karena dengan alasan belum adanya surat suara maka ditunda ke bulan desember 2017. Kemudian ditunda lagi ke bulan Januari 2018 dan hingga saat ini belum dilaksanakan pemilihan Pilkades serentak.

Informasi yang dihimpun i-malut.com, terakhir pilkades serentak akan ditunda hingga usai pemilihan Gubernur.

Rep/Red : (Bur)

--

BERITA LAINNYA

TERPOPULER