Tak Dapat Gaji Selama 10 Bulan, Puluhan PTT Adukan Kadis PMD ke Sekda Halsel

i-malut.com, LABUHA – Puluhan Pegawai tidak Tetap (PTT) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) mengadukan Kepala DPMD Kab. Halsel Hi. Bustamin Soleman ke Sekretaris Daerah (Sekda) Kab. Halsel karena yang bersangkutan dianggap berbelit-belit membayar Gaji PTT selama 10 Bulan lamanya.

Hal ini di sampaikan salah seorang Pegawai Tidak Tetap (PTT) DPMD Kab. Halsel yang enggan di publikasikan namanya kepada wartawan i-malut.com diruang Kerja Sekda Kab. Halsel, Jum’at (19/01/2018).

“ Para PTT di Dinas PMD Kab. Halsel yang berjumlah 26 orang ini terpaksa mengadukan Kadis PMD Halsel Hi Bustamin Soleman kepada Sekda Kab. Halsel.” kata sumber anonim, Jum’at (19/1/2018)

Pengaduan para PTT terhadap Kadis PMD Halsel ini dikarenakan yang bersangkutan (Kadis PMD) dinilai sangat berbelit-belit untuk membayar tunggakan Gaji para PTT selama 10 bulan tahun 2017.

“ Jika Kadis PMD Kab. Halsel tidak mau membayar Gaji PTT maka semua PTT akan memboikot seluruh aktifitas pada Dinas PMD Halsel.” tukasnya

Dikatakan, sebelumnya para PTT DPMD telah mengadukan tunggakan pembayaran Gaji PTT Ke Kadis PMD Halsel, namun bersangkutan beralasan gaji untuk 26 orang tenaga PTT ini sudah hangus bahkan yang bersangkutan mengancam untuk memberhentikan mereka dari tenaga PTT pada Dinas DPMD Halsel.

Sementara itu Kepala Dinas DPMD Halsel Bustamin Soleman saat dikonfirmasi melalui saluran teleponnya jumat (19/01/2018) malam tadi mengatakan, bahwa Gaji PTT Dinas PMD Kab. Halsel Tahun 2017 lalu hanya dianggarkan untuk 6 bulan, sehingga dana tersebut dipergukanan untuk membayar gaji PTT selama 4 bulan untuk tahun 2017, dan sisa dana gaji PPT 2 bulan itu dipergunakan untuk membayar tunggakan gaji PTT tahun 2016 yang kala itu baru terbayar 10 bulan.

“di Tahun 2017, dana gaji PPT, hanya dianggarkan 6 bulan, 4 bulan dibayarkan untuk tahun 2017, dan dua bulan terserap di tunggakan gaji PTT tahun 2016.” kata Kadis PMD Kab. Halsel, Hi. Bustamin Soleman via telp, Jum’at (19/1/2018) malam tadi.

Lebih lanjut ia menjelaskan, untuk tunggakan Gaji PPT tersebut, Dinas PMD telah mengusulkan ke Tab D Bapedda Halsel untuk diakomodir pada APBD-P tahun 2017 lalu, namun tidak terakomodir dengan alasan salah pengimputan oleh Tab D Bappeda.

“APBD-P tahun 2017, itu tidak dianggarkan, sudah diminta di Tab D Bappeda cuma tidak diakomodir” jelas Hi. Bustamin.

Meski begitu, menurut Hi Bustamin, untuk APBD tahun 2018, Dinas PMD kembali mengajukan ke Tab D Bappeda dengan usulan agar tunggakan gaji PTT selama 6 bulan di tahun 2017 dijadikan hutang untuk dibayar ditahun 2018. Namun lanjut dia, setelah APBD 2018 disahkan, yang diakomodir hanyalah Gaji PTT tahun 2018 untuk 12 bulan dengan nilai Rp. 120 Juta Rupiah, sementara tunggakan Gaji PTT selama 6 di tahun 2017, kembali tidak terakomodir.

“terus di tahun 2018, kita (Dinas PMD red) ajukan ke Bappeda juga, kalau boleh gaji (PTT) 6 bulan itu dijadikan hutang untuk dibayar di tahun 2018, ternyata begitu APBD 2018 disahkan, tidak terakomodir, akhirnya mereka (PTT) menuntut ke Bappeda dan ke Sekda” katanya.

Atas tuntutan itu, kata Hi Bustamin, dirinya telah di telp Sekda terkait tuntutan PTT Dinas PMD tersebut, yang saat itu dirinya berada di Pogo-Pogo Desa Indari Bupati Bahraen Kasuba. Ia menambahkan, terkait dengan masalah tersebut, hari senin baru diselesaikan bersama dengan Sekda.

“ Tadi Pak Sekda sudah telpon saya, nanti hari senin baru diselesaikanlah, nanti bersama Pak Sekda.” tutup dia.

Rep/Red : (Bur)

__

Iklan Layanan

Komentar disini

i-malut.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

 

ARTIKEL TERKAIT

REKOMENDASI

Kadis Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB Halut...

Tobelo -- AT alias AS, Kepala Dinas (Kadis) Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB Pemkab Halut, pada Rabu (22/9) resmi dilaporkan ke KSPKT Polres setempat. AS dilaporkan karena diduga melakukan...

Kapolda Malut Didampingi Ketum GMIH Pantau Kegiatan Vaksinasi...

Tobelo -- Kapolda Maluku Utara (Malut), Irjen Pol, Risyapudin Nursin, yang didampingi Ketua Umum (Ketum) Sinode GMIH, Pdt. Demianus Ice, lakukan pemantauan kegiatan Vaksinasi Nasional yang digelar di Universitas...

Kadispar Tikep; Pariwisata Sumber Penghasilan Penunjang PAD

Tidore -- Jika kita berbicara terkait dengan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka pariwisata merupakan salah satu sumber penghasilan yang sangat signifikan dalam menunjang PAD pada setiap wilayah pemerintahan...

Mutu Pendidikan Menurun Dimasa Covid-19, Ini Penjelasan Kepala...

Tidore -- Bencana non alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang menyebar hampir seluruh negara di dunia termasuk Indonesia, telah melumpuhkan berbagai aktivitas pada semua lini termasuk dunia pendidikan. Kepala...

Ini Jawaban Bupati Usman Sidik Atas Harapan dari...

Labuha – Bupati Halmahera Selatan, Usman Sidik, menanggapi permintaan dan juga harapan dari Kerukunan Masyarakat Bajoe (KMB), terkait posisi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan yang sempat menjadi janji Politik...

Kerukunan Masyarakat Bajoe Taruh Harap Usman-Bassam Bisa Realisasi...

Labuha – Kerukunan Masyarakat Bajoe (KMB) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), meminta Bupati Usman Sidik dan Wakil Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba (Usman-Bassam) agar bisa merealisasikan janji Politiknya pada Kampanye...

Sejumlah Nama Calon Ketua GAMKI Halut Mulai Bermunculan,...

Tobelo -- Meski momentum Konferensi Cabang (Konfercab) Garekan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Cabang Halmahera Utara (Halut), nanti akan digelar pada bulan Oktober mendatang, namun kini sejumlah nama yang...

Prihatin Sikap Kontraktor, Pedagang di Kawasan Kantor Bupati...

Tobelo -- Sejumlah pedagang kecil yang berjualan dikawasan Kantor Bupati Halmahera Utara (Halut), pada Jumat (17/9) sore tadi sekitar Pukul, 17.00 WIT, mengamuk sambil menyebut prihatin dengan sikap kontaktor...

PDAM Tikep Nunggak Pajak 8 Bulan, Bapenda Tikep...

Tidore -- Memasuki 9 bulan, Perusahan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Tidore Kepulauan (Tikep) tidak melakukan pembayaran pajak, membuat Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Tikep kehabisan akal. Sekertaris Bapenda Tikep,...

BERITA UTAMA

ARTIKEL TERKAIT

Tak Dapat Gaji Selama 10 Bulan, Puluhan PTT Adukan Kadis PMD ke Sekda Halsel

i-malut.com, LABUHA – Puluhan Pegawai tidak Tetap (PTT) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) mengadukan Kepala DPMD Kab. Halsel Hi. Bustamin Soleman ke Sekretaris Daerah (Sekda) Kab. Halsel karena yang bersangkutan dianggap berbelit-belit membayar Gaji PTT selama 10 Bulan lamanya.

Hal ini di sampaikan salah seorang Pegawai Tidak Tetap (PTT) DPMD Kab. Halsel yang enggan di publikasikan namanya kepada wartawan i-malut.com diruang Kerja Sekda Kab. Halsel, Jum’at (19/01/2018).

“ Para PTT di Dinas PMD Kab. Halsel yang berjumlah 26 orang ini terpaksa mengadukan Kadis PMD Halsel Hi Bustamin Soleman kepada Sekda Kab. Halsel.” kata sumber anonim, Jum’at (19/1/2018)

Pengaduan para PTT terhadap Kadis PMD Halsel ini dikarenakan yang bersangkutan (Kadis PMD) dinilai sangat berbelit-belit untuk membayar tunggakan Gaji para PTT selama 10 bulan tahun 2017.

“ Jika Kadis PMD Kab. Halsel tidak mau membayar Gaji PTT maka semua PTT akan memboikot seluruh aktifitas pada Dinas PMD Halsel.” tukasnya

Dikatakan, sebelumnya para PTT DPMD telah mengadukan tunggakan pembayaran Gaji PTT Ke Kadis PMD Halsel, namun bersangkutan beralasan gaji untuk 26 orang tenaga PTT ini sudah hangus bahkan yang bersangkutan mengancam untuk memberhentikan mereka dari tenaga PTT pada Dinas DPMD Halsel.

Sementara itu Kepala Dinas DPMD Halsel Bustamin Soleman saat dikonfirmasi melalui saluran teleponnya jumat (19/01/2018) malam tadi mengatakan, bahwa Gaji PTT Dinas PMD Kab. Halsel Tahun 2017 lalu hanya dianggarkan untuk 6 bulan, sehingga dana tersebut dipergukanan untuk membayar gaji PTT selama 4 bulan untuk tahun 2017, dan sisa dana gaji PPT 2 bulan itu dipergunakan untuk membayar tunggakan gaji PTT tahun 2016 yang kala itu baru terbayar 10 bulan.

“di Tahun 2017, dana gaji PPT, hanya dianggarkan 6 bulan, 4 bulan dibayarkan untuk tahun 2017, dan dua bulan terserap di tunggakan gaji PTT tahun 2016.” kata Kadis PMD Kab. Halsel, Hi. Bustamin Soleman via telp, Jum’at (19/1/2018) malam tadi.

Lebih lanjut ia menjelaskan, untuk tunggakan Gaji PPT tersebut, Dinas PMD telah mengusulkan ke Tab D Bapedda Halsel untuk diakomodir pada APBD-P tahun 2017 lalu, namun tidak terakomodir dengan alasan salah pengimputan oleh Tab D Bappeda.

“APBD-P tahun 2017, itu tidak dianggarkan, sudah diminta di Tab D Bappeda cuma tidak diakomodir” jelas Hi. Bustamin.

Meski begitu, menurut Hi Bustamin, untuk APBD tahun 2018, Dinas PMD kembali mengajukan ke Tab D Bappeda dengan usulan agar tunggakan gaji PTT selama 6 bulan di tahun 2017 dijadikan hutang untuk dibayar ditahun 2018. Namun lanjut dia, setelah APBD 2018 disahkan, yang diakomodir hanyalah Gaji PTT tahun 2018 untuk 12 bulan dengan nilai Rp. 120 Juta Rupiah, sementara tunggakan Gaji PTT selama 6 di tahun 2017, kembali tidak terakomodir.

“terus di tahun 2018, kita (Dinas PMD red) ajukan ke Bappeda juga, kalau boleh gaji (PTT) 6 bulan itu dijadikan hutang untuk dibayar di tahun 2018, ternyata begitu APBD 2018 disahkan, tidak terakomodir, akhirnya mereka (PTT) menuntut ke Bappeda dan ke Sekda” katanya.

Atas tuntutan itu, kata Hi Bustamin, dirinya telah di telp Sekda terkait tuntutan PTT Dinas PMD tersebut, yang saat itu dirinya berada di Pogo-Pogo Desa Indari Bupati Bahraen Kasuba. Ia menambahkan, terkait dengan masalah tersebut, hari senin baru diselesaikan bersama dengan Sekda.

“ Tadi Pak Sekda sudah telpon saya, nanti hari senin baru diselesaikanlah, nanti bersama Pak Sekda.” tutup dia.

Rep/Red : (Bur)

--

BERITA LAINNYA

TERPOPULER