Tersandung Masalah Hukum, Tiga Kades Pulau Morotai Diberhentikan

i-malut.com, MOROTAI – Kabupaten Pulau Morotai sejak dilantiknya Bupati definitif pertama yakni Drs. Rusli Sibua pada tahun 2011, seluruh Desa di kabupaten ini kecipratan bantuan Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBD, senilai Satu Milyar Rupiah per desanya.

Para Kepala Desa pun berlagak seperti pejabat, padahal SDMnya untuk mengelola keuangan mayoritas dibawah rata-rata. Hal ini terbukti pada pelaporan kegiatan, para Kades sibuk menghubungi pihak-pihak yang memahami pembuatan laporan. Untuk satu kali pembuatan laporan, konsekwensinya para Kades morobek koceh sebesar 3 Juta Rupiah.

Amburadulnya pelaporan Dana Desa akhirnya menghasilkan sejumlah temuan oleh Inspektorat Daerah. Maka pada kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati definitif kedua, yakni Beni Laos dan Asrun Padoma, melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Kabupaten Pulau Morotai, kembali menata pemanfaatan Dana Desa saat ini yang dibiayai oleh APBN dan APBD serta diperketat dengan aturan yang penggunaannya dikontrol lansung oleh aparat penegak hukum yakni pihak Kepolisian dan Kejaksaan.

Kepala BPMD Kab. Pulau Morotai, Basri Hamaya, SH. MH, saat dikonfirmasi wartawan i-malut.com diruang kerjanya pada Selasa, (23/1/2018) sore menjelang malam, mengakui hal tersebut. Basri menjelaskan, ada tiga Kepala Desa yang terjerat masalah hukum, yakni Desa Sopi, Desa Mira dan Desa Sabala.

“Tiga kades ini telah di nonaktifkan dari tugas dan telah diisi karteker kades agar tidak terjadi kekosongan untuk melakukan pelayanan masyarakat di desa. “Paparnya.

Lanjut Basri, dibawah kepemimpinan Bupati Beny Laos, para Kades akan bekerja lebih profesional, sehingga tidak lagi terjadi ketimpangan dalam pengelolaan Dana Desa oleh setiap Kades.

“Berdasarkan pengalaman, maka BPMD akan lebih profesional dalam bekerja dengan memberi pendampingan untuk memfasilitasi penyusunan APBDES ditahun 2018, sehingga Dana Desa tepat guna dan tepat sasaran, artinya dana ini benar-benar diperuntukkan untuk masyarakat di desa.” cetusnya.

Selain itu kata Basri, kegiatan pembangunan di Desa harus menjadi kegiatan rill dan tidak lagi menjadi kegiatan kegiatan parsial yang dikerjakan tanpa menguji apa kebutuhan masyarakat di desa.

“Kami akan membuat program yang benar benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat ,seperti BUMDES dan berbagai koperasi yang telah dibentuk di setiap desa.” ungkap Basri.

Selain itu Basri juga memberi ketegasan kepada seluruh Kepala Desa agar lebih bijak dalam memimpin Desa.

“Saya tegaskan bahwa Kepala Desa jangan lagi melakukan hal-hal yang seenaknya menurut otoritas mereka untuk menentukan sendiri. Pemda juga akan melakukan gaidens terhadap kebijakan kebijakan yang ada di desa. “Semburnya.

Basri sangat berharap agar, masyarakat Desa secara keseluruhan dapat mengawasi dan melaporkan setiap dugaan pelanggaran dan penyimpangan Dana Desa, sehingga Kades dalam kebijakannya berjalan sesuai rell yang telah ditetapkan dalam pengelolaan keuangan negara.

Rep/Red : (Lilo)

__

Iklan Layanan

Komentar disini

i-malut.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

 

ARTIKEL TERKAIT

REKOMENDASI

Siap-Siap, Guru yang ‘Lompat’ Duduki Jabatan Struktural Bakal...

Labuha - Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), bakal mengembalikan sejumlah pegawai fungsional (guru) yang saat ini menduduki jabatan struktural disejumlah SKPD, baik Eselon II, III dan IV,...

Soal Tunggakan 1 Milyar di PDAM, Pemkot Ternate...

Ternate -- Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate masih menunggak pada Perusahan Daerah Air Minum (PDAM) kurang lebih 1 Milyar. Tunggakan tersebut terjadi saat Pemkot Ternate menempati X-Kantor Gubernur. Walikota Ternate M....

Langkah Cepat Nakertrans Malut Selidiki Insiden Kebakaran di...

Sofifi -- Insiden terbakarnya tungku smelter PT. Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP), pada Selasa, 15 Juni 2021 kemarin, menelan korban luka bakar sebanyak 6 orang karyawannya. Insiden ini langsung...

Usai dilantik Ramli Tidore nyatakan PKS siap bantu...

Sanana -- Acara Pelantikan dan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Pengurus MPD, DPD dan DED, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kab. Kepulauan Sula (Kepsul) dan Kab. Pulau Taliabu (Pultab) yang di...

Babinsa Bajo, PAM Kunker Wabup Kepsul

Sanana -- Bintara Pembina Desa (Babinsa) Bajo-Kec. Sanana Utara, Koptu. Arifin Kemhay, baru-baru ini melakukan Pengamanan (PAM) bersama Bhabinkamtibmas dan Petugas lainnya, mengawal Kunjungan Kerja (Kunker-red) Wakil Bupati (Wabup)...

LSM LIRA Malut Mengutuk Keras Pemukulan Wartawan Binpers...

Ternate -- Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lumbung Rakyat Indonesia (LIRA) Maluku Utara (Malut), mengutuk keras tindakan pemukulan terhadap salah satu wartawan Berita Investigasi Nasional (Binpers) Biro Maluku Utara. Ketua LSM...

EGP dengan teguran Gubernur, Ningsih terus lakukan Pergantian

Sanana -- Anjing menggongong Kafilah tetap berlalu menjadi pribahasa yang tepat untuk menggambarkan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul) dibawah Kepemimpinan Kepala Daerah (Bupati-red) Fifian Adeningsih Mus. Bagaimana tidak,...

F-Demokrat DPRD Kepsul, ingatkan Bupati Penyerapan DAK 2021

Sanana -- Fraksi Demokrat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepulauan Sula (Kepsul), mengingatkan Bupati Kepsul, Fifian Adeningsih Mus terkait penyerapan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2021. Melalui Sekretaris Ajis...

Geser Jabatan Disdukcapil, Masyarakat Jadi Korban

Sanana -- Ketika muncul pertanyaan, apakah Kebijakan Bupati Kepulauan Sula (Kepsul), Fifian Adeningsih Mus (FAM) melakukan Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan yang tidak sesuai mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,...

BERITA UTAMA

Ningsih diperintahkan kembalikan posisi 57 Pejabat di Pemkab...

QS Al-Baqarah Ayat 153 : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ "Wahai orang-orang yang...

ARTIKEL TERKAIT

Tersandung Masalah Hukum, Tiga Kades Pulau Morotai Diberhentikan

i-malut.com, MOROTAI – Kabupaten Pulau Morotai sejak dilantiknya Bupati definitif pertama yakni Drs. Rusli Sibua pada tahun 2011, seluruh Desa di kabupaten ini kecipratan bantuan Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBD, senilai Satu Milyar Rupiah per desanya.

Para Kepala Desa pun berlagak seperti pejabat, padahal SDMnya untuk mengelola keuangan mayoritas dibawah rata-rata. Hal ini terbukti pada pelaporan kegiatan, para Kades sibuk menghubungi pihak-pihak yang memahami pembuatan laporan. Untuk satu kali pembuatan laporan, konsekwensinya para Kades morobek koceh sebesar 3 Juta Rupiah.

Amburadulnya pelaporan Dana Desa akhirnya menghasilkan sejumlah temuan oleh Inspektorat Daerah. Maka pada kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati definitif kedua, yakni Beni Laos dan Asrun Padoma, melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Kabupaten Pulau Morotai, kembali menata pemanfaatan Dana Desa saat ini yang dibiayai oleh APBN dan APBD serta diperketat dengan aturan yang penggunaannya dikontrol lansung oleh aparat penegak hukum yakni pihak Kepolisian dan Kejaksaan.

Kepala BPMD Kab. Pulau Morotai, Basri Hamaya, SH. MH, saat dikonfirmasi wartawan i-malut.com diruang kerjanya pada Selasa, (23/1/2018) sore menjelang malam, mengakui hal tersebut. Basri menjelaskan, ada tiga Kepala Desa yang terjerat masalah hukum, yakni Desa Sopi, Desa Mira dan Desa Sabala.

“Tiga kades ini telah di nonaktifkan dari tugas dan telah diisi karteker kades agar tidak terjadi kekosongan untuk melakukan pelayanan masyarakat di desa. “Paparnya.

Lanjut Basri, dibawah kepemimpinan Bupati Beny Laos, para Kades akan bekerja lebih profesional, sehingga tidak lagi terjadi ketimpangan dalam pengelolaan Dana Desa oleh setiap Kades.

“Berdasarkan pengalaman, maka BPMD akan lebih profesional dalam bekerja dengan memberi pendampingan untuk memfasilitasi penyusunan APBDES ditahun 2018, sehingga Dana Desa tepat guna dan tepat sasaran, artinya dana ini benar-benar diperuntukkan untuk masyarakat di desa.” cetusnya.

Selain itu kata Basri, kegiatan pembangunan di Desa harus menjadi kegiatan rill dan tidak lagi menjadi kegiatan kegiatan parsial yang dikerjakan tanpa menguji apa kebutuhan masyarakat di desa.

“Kami akan membuat program yang benar benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat ,seperti BUMDES dan berbagai koperasi yang telah dibentuk di setiap desa.” ungkap Basri.

Selain itu Basri juga memberi ketegasan kepada seluruh Kepala Desa agar lebih bijak dalam memimpin Desa.

“Saya tegaskan bahwa Kepala Desa jangan lagi melakukan hal-hal yang seenaknya menurut otoritas mereka untuk menentukan sendiri. Pemda juga akan melakukan gaidens terhadap kebijakan kebijakan yang ada di desa. “Semburnya.

Basri sangat berharap agar, masyarakat Desa secara keseluruhan dapat mengawasi dan melaporkan setiap dugaan pelanggaran dan penyimpangan Dana Desa, sehingga Kades dalam kebijakannya berjalan sesuai rell yang telah ditetapkan dalam pengelolaan keuangan negara.

Rep/Red : (Lilo)

--

BERITA LAINNYA

TERPOPULER

Ningsih diperintahkan kembalikan posisi 57 Pejabat di Pemkab...

QS Al-Baqarah Ayat 153 : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ "Wahai orang-orang yang...