Tersandung Masalah Hukum, Tiga Kades Pulau Morotai Diberhentikan

i-malut.com, MOROTAI – Kabupaten Pulau Morotai sejak dilantiknya Bupati definitif pertama yakni Drs. Rusli Sibua pada tahun 2011, seluruh Desa di kabupaten ini kecipratan bantuan Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBD, senilai Satu Milyar Rupiah per desanya.

Para Kepala Desa pun berlagak seperti pejabat, padahal SDMnya untuk mengelola keuangan mayoritas dibawah rata-rata. Hal ini terbukti pada pelaporan kegiatan, para Kades sibuk menghubungi pihak-pihak yang memahami pembuatan laporan. Untuk satu kali pembuatan laporan, konsekwensinya para Kades morobek koceh sebesar 3 Juta Rupiah.

Amburadulnya pelaporan Dana Desa akhirnya menghasilkan sejumlah temuan oleh Inspektorat Daerah. Maka pada kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati definitif kedua, yakni Beni Laos dan Asrun Padoma, melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Kabupaten Pulau Morotai, kembali menata pemanfaatan Dana Desa saat ini yang dibiayai oleh APBN dan APBD serta diperketat dengan aturan yang penggunaannya dikontrol lansung oleh aparat penegak hukum yakni pihak Kepolisian dan Kejaksaan.

Kepala BPMD Kab. Pulau Morotai, Basri Hamaya, SH. MH, saat dikonfirmasi wartawan i-malut.com diruang kerjanya pada Selasa, (23/1/2018) sore menjelang malam, mengakui hal tersebut. Basri menjelaskan, ada tiga Kepala Desa yang terjerat masalah hukum, yakni Desa Sopi, Desa Mira dan Desa Sabala.

“Tiga kades ini telah di nonaktifkan dari tugas dan telah diisi karteker kades agar tidak terjadi kekosongan untuk melakukan pelayanan masyarakat di desa. “Paparnya.

Lanjut Basri, dibawah kepemimpinan Bupati Beny Laos, para Kades akan bekerja lebih profesional, sehingga tidak lagi terjadi ketimpangan dalam pengelolaan Dana Desa oleh setiap Kades.

“Berdasarkan pengalaman, maka BPMD akan lebih profesional dalam bekerja dengan memberi pendampingan untuk memfasilitasi penyusunan APBDES ditahun 2018, sehingga Dana Desa tepat guna dan tepat sasaran, artinya dana ini benar-benar diperuntukkan untuk masyarakat di desa.” cetusnya.

Selain itu kata Basri, kegiatan pembangunan di Desa harus menjadi kegiatan rill dan tidak lagi menjadi kegiatan kegiatan parsial yang dikerjakan tanpa menguji apa kebutuhan masyarakat di desa.

“Kami akan membuat program yang benar benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat ,seperti BUMDES dan berbagai koperasi yang telah dibentuk di setiap desa.” ungkap Basri.

Selain itu Basri juga memberi ketegasan kepada seluruh Kepala Desa agar lebih bijak dalam memimpin Desa.

“Saya tegaskan bahwa Kepala Desa jangan lagi melakukan hal-hal yang seenaknya menurut otoritas mereka untuk menentukan sendiri. Pemda juga akan melakukan gaidens terhadap kebijakan kebijakan yang ada di desa. “Semburnya.

Basri sangat berharap agar, masyarakat Desa secara keseluruhan dapat mengawasi dan melaporkan setiap dugaan pelanggaran dan penyimpangan Dana Desa, sehingga Kades dalam kebijakannya berjalan sesuai rell yang telah ditetapkan dalam pengelolaan keuangan negara.

Rep/Red : (Lilo)

__

Iklan Layanan

Komentar disini

i-malut.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

 

ARTIKEL TERKAIT

REKOMENDASI

Hadiri Giat Kementrian Agama, Ketum Sinode ke Morotai

Tobelo — Ketua Sinode Gereja Masehi Injili Di Halmahera (GMIH), Pdt. Demianus Ice, usai mendampingi Kapolda Malut dalam kegiatan Vaksinasi Rabu kemarin di Uniera Tobelo, kini sempatkan waktu berkunjung...

KPPD Desa Gosoma, Minta Pemda Halut Bertanggung Jawab

Tobelo — Komunitas Pemuda Pemerhati Desa (KPPD) Gosoma Kecamatan Tobelo, meminta Pemerintah Daerah (Pemda) Halmahera Utara (Halut), bertanggung jawab atas proses Pilkades yang berlangsung di desa setempat. Informasi disampaikan langsung...

Kadis Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB Halut...

Tobelo -- AT alias AS, Kepala Dinas (Kadis) Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB Pemkab Halut, pada Rabu (22/9) resmi dilaporkan ke KSPKT Polres setempat. AS dilaporkan karena diduga melakukan...

Kapolda Malut Didampingi Ketum GMIH Pantau Kegiatan Vaksinasi...

Tobelo -- Kapolda Maluku Utara (Malut), Irjen Pol, Risyapudin Nursin, yang didampingi Ketua Umum (Ketum) Sinode GMIH, Pdt. Demianus Ice, lakukan pemantauan kegiatan Vaksinasi Nasional yang digelar di Universitas...

Kadispar Tikep; Pariwisata Sumber Penghasilan Penunjang PAD

Tidore -- Jika kita berbicara terkait dengan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka pariwisata merupakan salah satu sumber penghasilan yang sangat signifikan dalam menunjang PAD pada setiap wilayah pemerintahan...

Mutu Pendidikan Menurun Dimasa Covid-19, Ini Penjelasan Kepala...

Tidore -- Bencana non alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang menyebar hampir seluruh negara di dunia termasuk Indonesia, telah melumpuhkan berbagai aktivitas pada semua lini termasuk dunia pendidikan. Kepala...

Ini Jawaban Bupati Usman Sidik Atas Harapan dari...

Labuha – Bupati Halmahera Selatan, Usman Sidik, menanggapi permintaan dan juga harapan dari Kerukunan Masyarakat Bajoe (KMB), terkait posisi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan yang sempat menjadi janji Politik...

Kerukunan Masyarakat Bajoe Taruh Harap Usman-Bassam Bisa Realisasi...

Labuha – Kerukunan Masyarakat Bajoe (KMB) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), meminta Bupati Usman Sidik dan Wakil Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba (Usman-Bassam) agar bisa merealisasikan janji Politiknya pada Kampanye...

Sejumlah Nama Calon Ketua GAMKI Halut Mulai Bermunculan,...

Tobelo -- Meski momentum Konferensi Cabang (Konfercab) Garekan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Cabang Halmahera Utara (Halut), nanti akan digelar pada bulan Oktober mendatang, namun kini sejumlah nama yang...

BERITA UTAMA

ARTIKEL TERKAIT

Tersandung Masalah Hukum, Tiga Kades Pulau Morotai Diberhentikan

i-malut.com, MOROTAI – Kabupaten Pulau Morotai sejak dilantiknya Bupati definitif pertama yakni Drs. Rusli Sibua pada tahun 2011, seluruh Desa di kabupaten ini kecipratan bantuan Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBD, senilai Satu Milyar Rupiah per desanya.

Para Kepala Desa pun berlagak seperti pejabat, padahal SDMnya untuk mengelola keuangan mayoritas dibawah rata-rata. Hal ini terbukti pada pelaporan kegiatan, para Kades sibuk menghubungi pihak-pihak yang memahami pembuatan laporan. Untuk satu kali pembuatan laporan, konsekwensinya para Kades morobek koceh sebesar 3 Juta Rupiah.

Amburadulnya pelaporan Dana Desa akhirnya menghasilkan sejumlah temuan oleh Inspektorat Daerah. Maka pada kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati definitif kedua, yakni Beni Laos dan Asrun Padoma, melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Kabupaten Pulau Morotai, kembali menata pemanfaatan Dana Desa saat ini yang dibiayai oleh APBN dan APBD serta diperketat dengan aturan yang penggunaannya dikontrol lansung oleh aparat penegak hukum yakni pihak Kepolisian dan Kejaksaan.

Kepala BPMD Kab. Pulau Morotai, Basri Hamaya, SH. MH, saat dikonfirmasi wartawan i-malut.com diruang kerjanya pada Selasa, (23/1/2018) sore menjelang malam, mengakui hal tersebut. Basri menjelaskan, ada tiga Kepala Desa yang terjerat masalah hukum, yakni Desa Sopi, Desa Mira dan Desa Sabala.

“Tiga kades ini telah di nonaktifkan dari tugas dan telah diisi karteker kades agar tidak terjadi kekosongan untuk melakukan pelayanan masyarakat di desa. “Paparnya.

Lanjut Basri, dibawah kepemimpinan Bupati Beny Laos, para Kades akan bekerja lebih profesional, sehingga tidak lagi terjadi ketimpangan dalam pengelolaan Dana Desa oleh setiap Kades.

“Berdasarkan pengalaman, maka BPMD akan lebih profesional dalam bekerja dengan memberi pendampingan untuk memfasilitasi penyusunan APBDES ditahun 2018, sehingga Dana Desa tepat guna dan tepat sasaran, artinya dana ini benar-benar diperuntukkan untuk masyarakat di desa.” cetusnya.

Selain itu kata Basri, kegiatan pembangunan di Desa harus menjadi kegiatan rill dan tidak lagi menjadi kegiatan kegiatan parsial yang dikerjakan tanpa menguji apa kebutuhan masyarakat di desa.

“Kami akan membuat program yang benar benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat ,seperti BUMDES dan berbagai koperasi yang telah dibentuk di setiap desa.” ungkap Basri.

Selain itu Basri juga memberi ketegasan kepada seluruh Kepala Desa agar lebih bijak dalam memimpin Desa.

“Saya tegaskan bahwa Kepala Desa jangan lagi melakukan hal-hal yang seenaknya menurut otoritas mereka untuk menentukan sendiri. Pemda juga akan melakukan gaidens terhadap kebijakan kebijakan yang ada di desa. “Semburnya.

Basri sangat berharap agar, masyarakat Desa secara keseluruhan dapat mengawasi dan melaporkan setiap dugaan pelanggaran dan penyimpangan Dana Desa, sehingga Kades dalam kebijakannya berjalan sesuai rell yang telah ditetapkan dalam pengelolaan keuangan negara.

Rep/Red : (Lilo)

--

BERITA LAINNYA

TERPOPULER