Irfan : M. Basri Hamaya Rangkap Jabatan, Bupati Morotai Praktikan Budaya KKN

i-malut.com, MOROTAI – Bupati Kabupaten Pulau Morotai, Beny Laos kembali disoal kebijakannya yang dinilai syarat dengan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Penilaian ini datang dari pihak Akademisi dan Kabag Hukum Sekrertariat Kantor Bupati Kabupaten Pulau Morotai.

Akademisi Universitas Pasifik (UNIPAS) Morotai, Irfan H Abd Rahman, menilai bahwa rangkap jabatan pada penyelenggara negara seperti yang di jabat oleh Mahammad Basri Hamaya, sebagai Kepala Bagian (Kabag) Pemerintahan dan Kepala BPMD Kabupaten Pulau Morotai, patut diwaspadai. Sebab bisa memicu terjadinya konflik kepentingan yang berpotensi terjadinya korupsi.

“Rangkap jabatan dapat menjadi penyebab terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik.” kata Irfan, ketika dihubungi wartawan i-malut.com, Rabu (24/1/2018) malam.

Lanjut irfan,  akibat dari rangkap jabatan itu menyebabkan pelayanan masyarakat pada kedua instansi tersebut tidak lagi berjalan secara maksimal.

“Pembebasan lahan untuk pembagunan terminal, islamic center dan lain sebagainya belum juga diselesaikan, padahal masyarakat yang memiliki lahan pada kawasan yang rencana dibebaskan oleh Pemkab Morotai membutuhkan kepastian. Begitu juga persolan carut marut pada instansi BPMD terutama persoalan pengelolaan keuangan desa yang hingga kini dana desa belum juga dicairkan secara keseluruhan, serta ada sejumlah persoalan program pemkab seperti BUMDes dan koperasi ditiap desa yang masih  membutuhkan perhatian serius dari pemimpin instansi tersebut.” ujar Irfan.

Selain itu kata irfan, persoalan yang membelit sejumlah kepala desa yang berakhir dengan pemberhentian sementara oleh Bupati, juga menunjukan bahwa masih banyak persoalan desa harus diatasi.

“Akibat dari rangkap jabatan ini menimbulkan ketidakpastian persoalan pembebasan  lahan dan sejumlah persoalan lain didesa.  Padahal peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2005 tentang perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 29 tahun 1997 tentang pengawai negeri sipil yang menduduki jabatan rangkap Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil dilarang menduduki jabatan rangkap.” Tegas dosen muda Unipas ini

Sehingga menurut Irfan, tidak ada alasan, yang bersangkutan harus melapaskan salah satu jabatan yakni kepala BPMD atau Kabag Pemerintahan yang saat ini diembannya.

“Jika tidak melepaskan jabatan dimaksud, maka saya meminta kepada Bupati untuk segera mencopot salah satu jabatan rangkap yang diemban M. Basri Hamaya, jika tidak maka akan menjadi Bupati terburuk sepanjang roda pemerintahan Kabupaten Pulau Morotai. Karena baru pertama kali Bupati secara sengaja melanggar peraturan pemerintah sebagaimana disebutkan diatas.” tukas Irfan.

Senada dengan Irfan, Kabag Hukum sekrertariat Kantor Bupati, Mustafa Lasiji, saat di hubungi wartawan i-malut.com mengatakan, sangat berkeberatan soal rangkap jabat yang diemban rekannya M. Basri Hamaya, karna hal ini dapat menimbulkan praktek KKN.

“Dalam sistem adaministrasi pemerintahan, soal rangkap jabatan itu tidak dilarang namun sebaiknya dihindari guna menciptakan good and clean goverment terutama untuk menghindari terjadinya praktek KKN dan terselenggarannya tata kelola keuangan yang baik.” ungkap Mustafa, Kamis, (25/1/2018).

Sementara, salah satu sumber di kantor BKD Kab. Pulau Morotai yang enggan dipublikasikan namanya mengatakan bahwa hal ini adalah keinginan Bupati.

Rep/Red : (Lilo)

__

Iklan Layanan

Komentar disini

i-malut.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

 

ARTIKEL TERKAIT

REKOMENDASI

Bupati Sula atau Ajudannya yang berbohong, ini Kronologisnya

Sanana -- Polemik Surat Gubernur Maluku Utara (Malut) Abd. Gani Kasuba melalui Sekprov yang ditujukan kepada Bupati Sula Fifian Adeningsi Mus (FAM) mulai mendapatkan titik terang. Infomasi yang berhasil dihimpun...

Soal Surat dari Sekprov, Kader Nasdem menduga Bupati...

Sanana -- Pernyataan Bupati Kepulauan Sula (Kepsul) Fifian Adeningsi Mus (FAM) yang menyatakan bahwa belum menerima surat dari Sekretaris Provinsi (Sekprov) Maluku Utara, Drs. Hasanuddin Abdul Kadir, menuai tanggapan...

Kompak dengan Jersey Kuning Golkar, Bupati FAM terima...

Sanana -- Berlangsung di Istana Daerah Desa Fagudu-Sanana, sekilas orang mengira ini adalah acara Partai Golkar, setelah mendekat perkiraan itu keliru, karena ini adalah acara Vaksinasi Covid-19 ke dua...

Kota Ternate Bakal Punya Pasar Hewan, Ini Rencana...

Ternate – Dinas Pertanian Kota Ternate berencana membangun pasar  hewan di Kelurahan Sulamadaha kecamatan Ternate Barat, di Tahun 2021. Hal ini dianggap sangat penting guna mengatur dan menertibkan para...

Misteri Surat Sekprov ke Bupati Sula, siapa yang...

Sanana -- Baru-baru ini diacara Pelantikan dan Rakerda Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPD. Kepulauan Sula (Kepsul) dan Pulau Taliabu (Pultab) Rabu 16/6/2021, Bupati Kepsul Fifian Adeningsih Mus, mengeluarkan pernyataan...

Ali Kembali Pimpin Dinas PUPR, Dahrun Tetap Dalam...

Labuha – Bupati Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Usman Sidik, kembali melakukan pergantian ditingkat Pimpinan SKPD. Kali ini Plt. Kepala Dinas (Kadis) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dahrun Kasuba harus...

Babinsa Fuata ikut Sosialisasikan Filariasis ke Warga Desa

Sanana -- Baru-baru ini Bintara Pemuda Desa (Babinsa), di Desa Fuata-Kec. Sulabesi Selatan, Kab. Kepulauan Sula (Kepsul), Serda. Yusran Fataruba ikut mensosialisasikan penyakit Kaki Gajah (Filariasis) kepada Masyarakat Desa,...

Akhirnya Pemprov Malut Hentikan Proses Produksi Dilokasi Smelter...

Sofifi -- Insiden terbakarnya tungku smelter PT. Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP), di Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng), Provinsi Maluku Utara (Malut), ditanggapi serius oleh Pemprov melalui Dinas Tenaga...

KASN sebut mutasi massal pejabat di Sula sebagai...

Sanana -- Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN akhirnya angkat bicara terkait mutasi massal yang dilakukan Bupati Kepulauan Sula (Kepsul), Fifian Adeningsih Mus (FAM). Sumardi, S.E., M.Si asisten Komisioner KASN...

BERITA UTAMA

ARTIKEL TERKAIT

Irfan : M. Basri Hamaya Rangkap Jabatan, Bupati Morotai Praktikan Budaya KKN

i-malut.com, MOROTAI – Bupati Kabupaten Pulau Morotai, Beny Laos kembali disoal kebijakannya yang dinilai syarat dengan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Penilaian ini datang dari pihak Akademisi dan Kabag Hukum Sekrertariat Kantor Bupati Kabupaten Pulau Morotai.

Akademisi Universitas Pasifik (UNIPAS) Morotai, Irfan H Abd Rahman, menilai bahwa rangkap jabatan pada penyelenggara negara seperti yang di jabat oleh Mahammad Basri Hamaya, sebagai Kepala Bagian (Kabag) Pemerintahan dan Kepala BPMD Kabupaten Pulau Morotai, patut diwaspadai. Sebab bisa memicu terjadinya konflik kepentingan yang berpotensi terjadinya korupsi.

“Rangkap jabatan dapat menjadi penyebab terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik.” kata Irfan, ketika dihubungi wartawan i-malut.com, Rabu (24/1/2018) malam.

Lanjut irfan,  akibat dari rangkap jabatan itu menyebabkan pelayanan masyarakat pada kedua instansi tersebut tidak lagi berjalan secara maksimal.

“Pembebasan lahan untuk pembagunan terminal, islamic center dan lain sebagainya belum juga diselesaikan, padahal masyarakat yang memiliki lahan pada kawasan yang rencana dibebaskan oleh Pemkab Morotai membutuhkan kepastian. Begitu juga persolan carut marut pada instansi BPMD terutama persoalan pengelolaan keuangan desa yang hingga kini dana desa belum juga dicairkan secara keseluruhan, serta ada sejumlah persoalan program pemkab seperti BUMDes dan koperasi ditiap desa yang masih  membutuhkan perhatian serius dari pemimpin instansi tersebut.” ujar Irfan.

Selain itu kata irfan, persoalan yang membelit sejumlah kepala desa yang berakhir dengan pemberhentian sementara oleh Bupati, juga menunjukan bahwa masih banyak persoalan desa harus diatasi.

“Akibat dari rangkap jabatan ini menimbulkan ketidakpastian persoalan pembebasan  lahan dan sejumlah persoalan lain didesa.  Padahal peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2005 tentang perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 29 tahun 1997 tentang pengawai negeri sipil yang menduduki jabatan rangkap Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil dilarang menduduki jabatan rangkap.” Tegas dosen muda Unipas ini

Sehingga menurut Irfan, tidak ada alasan, yang bersangkutan harus melapaskan salah satu jabatan yakni kepala BPMD atau Kabag Pemerintahan yang saat ini diembannya.

“Jika tidak melepaskan jabatan dimaksud, maka saya meminta kepada Bupati untuk segera mencopot salah satu jabatan rangkap yang diemban M. Basri Hamaya, jika tidak maka akan menjadi Bupati terburuk sepanjang roda pemerintahan Kabupaten Pulau Morotai. Karena baru pertama kali Bupati secara sengaja melanggar peraturan pemerintah sebagaimana disebutkan diatas.” tukas Irfan.

Senada dengan Irfan, Kabag Hukum sekrertariat Kantor Bupati, Mustafa Lasiji, saat di hubungi wartawan i-malut.com mengatakan, sangat berkeberatan soal rangkap jabat yang diemban rekannya M. Basri Hamaya, karna hal ini dapat menimbulkan praktek KKN.

“Dalam sistem adaministrasi pemerintahan, soal rangkap jabatan itu tidak dilarang namun sebaiknya dihindari guna menciptakan good and clean goverment terutama untuk menghindari terjadinya praktek KKN dan terselenggarannya tata kelola keuangan yang baik.” ungkap Mustafa, Kamis, (25/1/2018).

Sementara, salah satu sumber di kantor BKD Kab. Pulau Morotai yang enggan dipublikasikan namanya mengatakan bahwa hal ini adalah keinginan Bupati.

Rep/Red : (Lilo)

--

BERITA LAINNYA

TERPOPULER