Irfan : M. Basri Hamaya Rangkap Jabatan, Bupati Morotai Praktikan Budaya KKN

i-malut.com, MOROTAI – Bupati Kabupaten Pulau Morotai, Beny Laos kembali disoal kebijakannya yang dinilai syarat dengan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Penilaian ini datang dari pihak Akademisi dan Kabag Hukum Sekrertariat Kantor Bupati Kabupaten Pulau Morotai.

Akademisi Universitas Pasifik (UNIPAS) Morotai, Irfan H Abd Rahman, menilai bahwa rangkap jabatan pada penyelenggara negara seperti yang di jabat oleh Mahammad Basri Hamaya, sebagai Kepala Bagian (Kabag) Pemerintahan dan Kepala BPMD Kabupaten Pulau Morotai, patut diwaspadai. Sebab bisa memicu terjadinya konflik kepentingan yang berpotensi terjadinya korupsi.

“Rangkap jabatan dapat menjadi penyebab terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik.” kata Irfan, ketika dihubungi wartawan i-malut.com, Rabu (24/1/2018) malam.

Lanjut irfan,  akibat dari rangkap jabatan itu menyebabkan pelayanan masyarakat pada kedua instansi tersebut tidak lagi berjalan secara maksimal.

“Pembebasan lahan untuk pembagunan terminal, islamic center dan lain sebagainya belum juga diselesaikan, padahal masyarakat yang memiliki lahan pada kawasan yang rencana dibebaskan oleh Pemkab Morotai membutuhkan kepastian. Begitu juga persolan carut marut pada instansi BPMD terutama persoalan pengelolaan keuangan desa yang hingga kini dana desa belum juga dicairkan secara keseluruhan, serta ada sejumlah persoalan program pemkab seperti BUMDes dan koperasi ditiap desa yang masih  membutuhkan perhatian serius dari pemimpin instansi tersebut.” ujar Irfan.

Selain itu kata irfan, persoalan yang membelit sejumlah kepala desa yang berakhir dengan pemberhentian sementara oleh Bupati, juga menunjukan bahwa masih banyak persoalan desa harus diatasi.

“Akibat dari rangkap jabatan ini menimbulkan ketidakpastian persoalan pembebasan  lahan dan sejumlah persoalan lain didesa.  Padahal peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2005 tentang perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 29 tahun 1997 tentang pengawai negeri sipil yang menduduki jabatan rangkap Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil dilarang menduduki jabatan rangkap.” Tegas dosen muda Unipas ini

Sehingga menurut Irfan, tidak ada alasan, yang bersangkutan harus melapaskan salah satu jabatan yakni kepala BPMD atau Kabag Pemerintahan yang saat ini diembannya.

“Jika tidak melepaskan jabatan dimaksud, maka saya meminta kepada Bupati untuk segera mencopot salah satu jabatan rangkap yang diemban M. Basri Hamaya, jika tidak maka akan menjadi Bupati terburuk sepanjang roda pemerintahan Kabupaten Pulau Morotai. Karena baru pertama kali Bupati secara sengaja melanggar peraturan pemerintah sebagaimana disebutkan diatas.” tukas Irfan.

Senada dengan Irfan, Kabag Hukum sekrertariat Kantor Bupati, Mustafa Lasiji, saat di hubungi wartawan i-malut.com mengatakan, sangat berkeberatan soal rangkap jabat yang diemban rekannya M. Basri Hamaya, karna hal ini dapat menimbulkan praktek KKN.

“Dalam sistem adaministrasi pemerintahan, soal rangkap jabatan itu tidak dilarang namun sebaiknya dihindari guna menciptakan good and clean goverment terutama untuk menghindari terjadinya praktek KKN dan terselenggarannya tata kelola keuangan yang baik.” ungkap Mustafa, Kamis, (25/1/2018).

Sementara, salah satu sumber di kantor BKD Kab. Pulau Morotai yang enggan dipublikasikan namanya mengatakan bahwa hal ini adalah keinginan Bupati.

Rep/Red : (Lilo)

__

Iklan Layanan

Komentar disini

i-malut.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

 

ARTIKEL TERKAIT

REKOMENDASI

Hadiri Giat Kementrian Agama, Ketum Sinode ke Morotai

Tobelo — Ketua Sinode Gereja Masehi Injili Di Halmahera (GMIH), Pdt. Demianus Ice, usai mendampingi Kapolda Malut dalam kegiatan Vaksinasi Rabu kemarin di Uniera Tobelo, kini sempatkan waktu berkunjung...

KPPD Desa Gosoma, Minta Pemda Halut Bertanggung Jawab

Tobelo — Komunitas Pemuda Pemerhati Desa (KPPD) Gosoma Kecamatan Tobelo, meminta Pemerintah Daerah (Pemda) Halmahera Utara (Halut), bertanggung jawab atas proses Pilkades yang berlangsung di desa setempat. Informasi disampaikan langsung...

Kadis Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB Halut...

Tobelo -- AT alias AS, Kepala Dinas (Kadis) Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB Pemkab Halut, pada Rabu (22/9) resmi dilaporkan ke KSPKT Polres setempat. AS dilaporkan karena diduga melakukan...

Kapolda Malut Didampingi Ketum GMIH Pantau Kegiatan Vaksinasi...

Tobelo -- Kapolda Maluku Utara (Malut), Irjen Pol, Risyapudin Nursin, yang didampingi Ketua Umum (Ketum) Sinode GMIH, Pdt. Demianus Ice, lakukan pemantauan kegiatan Vaksinasi Nasional yang digelar di Universitas...

Kadispar Tikep; Pariwisata Sumber Penghasilan Penunjang PAD

Tidore -- Jika kita berbicara terkait dengan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka pariwisata merupakan salah satu sumber penghasilan yang sangat signifikan dalam menunjang PAD pada setiap wilayah pemerintahan...

Mutu Pendidikan Menurun Dimasa Covid-19, Ini Penjelasan Kepala...

Tidore -- Bencana non alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang menyebar hampir seluruh negara di dunia termasuk Indonesia, telah melumpuhkan berbagai aktivitas pada semua lini termasuk dunia pendidikan. Kepala...

Ini Jawaban Bupati Usman Sidik Atas Harapan dari...

Labuha – Bupati Halmahera Selatan, Usman Sidik, menanggapi permintaan dan juga harapan dari Kerukunan Masyarakat Bajoe (KMB), terkait posisi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan yang sempat menjadi janji Politik...

Kerukunan Masyarakat Bajoe Taruh Harap Usman-Bassam Bisa Realisasi...

Labuha – Kerukunan Masyarakat Bajoe (KMB) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), meminta Bupati Usman Sidik dan Wakil Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba (Usman-Bassam) agar bisa merealisasikan janji Politiknya pada Kampanye...

Sejumlah Nama Calon Ketua GAMKI Halut Mulai Bermunculan,...

Tobelo -- Meski momentum Konferensi Cabang (Konfercab) Garekan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Cabang Halmahera Utara (Halut), nanti akan digelar pada bulan Oktober mendatang, namun kini sejumlah nama yang...

BERITA UTAMA

ARTIKEL TERKAIT

Irfan : M. Basri Hamaya Rangkap Jabatan, Bupati Morotai Praktikan Budaya KKN

i-malut.com, MOROTAI – Bupati Kabupaten Pulau Morotai, Beny Laos kembali disoal kebijakannya yang dinilai syarat dengan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Penilaian ini datang dari pihak Akademisi dan Kabag Hukum Sekrertariat Kantor Bupati Kabupaten Pulau Morotai.

Akademisi Universitas Pasifik (UNIPAS) Morotai, Irfan H Abd Rahman, menilai bahwa rangkap jabatan pada penyelenggara negara seperti yang di jabat oleh Mahammad Basri Hamaya, sebagai Kepala Bagian (Kabag) Pemerintahan dan Kepala BPMD Kabupaten Pulau Morotai, patut diwaspadai. Sebab bisa memicu terjadinya konflik kepentingan yang berpotensi terjadinya korupsi.

“Rangkap jabatan dapat menjadi penyebab terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik.” kata Irfan, ketika dihubungi wartawan i-malut.com, Rabu (24/1/2018) malam.

Lanjut irfan,  akibat dari rangkap jabatan itu menyebabkan pelayanan masyarakat pada kedua instansi tersebut tidak lagi berjalan secara maksimal.

“Pembebasan lahan untuk pembagunan terminal, islamic center dan lain sebagainya belum juga diselesaikan, padahal masyarakat yang memiliki lahan pada kawasan yang rencana dibebaskan oleh Pemkab Morotai membutuhkan kepastian. Begitu juga persolan carut marut pada instansi BPMD terutama persoalan pengelolaan keuangan desa yang hingga kini dana desa belum juga dicairkan secara keseluruhan, serta ada sejumlah persoalan program pemkab seperti BUMDes dan koperasi ditiap desa yang masih  membutuhkan perhatian serius dari pemimpin instansi tersebut.” ujar Irfan.

Selain itu kata irfan, persoalan yang membelit sejumlah kepala desa yang berakhir dengan pemberhentian sementara oleh Bupati, juga menunjukan bahwa masih banyak persoalan desa harus diatasi.

“Akibat dari rangkap jabatan ini menimbulkan ketidakpastian persoalan pembebasan  lahan dan sejumlah persoalan lain didesa.  Padahal peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2005 tentang perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 29 tahun 1997 tentang pengawai negeri sipil yang menduduki jabatan rangkap Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil dilarang menduduki jabatan rangkap.” Tegas dosen muda Unipas ini

Sehingga menurut Irfan, tidak ada alasan, yang bersangkutan harus melapaskan salah satu jabatan yakni kepala BPMD atau Kabag Pemerintahan yang saat ini diembannya.

“Jika tidak melepaskan jabatan dimaksud, maka saya meminta kepada Bupati untuk segera mencopot salah satu jabatan rangkap yang diemban M. Basri Hamaya, jika tidak maka akan menjadi Bupati terburuk sepanjang roda pemerintahan Kabupaten Pulau Morotai. Karena baru pertama kali Bupati secara sengaja melanggar peraturan pemerintah sebagaimana disebutkan diatas.” tukas Irfan.

Senada dengan Irfan, Kabag Hukum sekrertariat Kantor Bupati, Mustafa Lasiji, saat di hubungi wartawan i-malut.com mengatakan, sangat berkeberatan soal rangkap jabat yang diemban rekannya M. Basri Hamaya, karna hal ini dapat menimbulkan praktek KKN.

“Dalam sistem adaministrasi pemerintahan, soal rangkap jabatan itu tidak dilarang namun sebaiknya dihindari guna menciptakan good and clean goverment terutama untuk menghindari terjadinya praktek KKN dan terselenggarannya tata kelola keuangan yang baik.” ungkap Mustafa, Kamis, (25/1/2018).

Sementara, salah satu sumber di kantor BKD Kab. Pulau Morotai yang enggan dipublikasikan namanya mengatakan bahwa hal ini adalah keinginan Bupati.

Rep/Red : (Lilo)

--

BERITA LAINNYA

TERPOPULER