Belum Bayar Gaji Kades dan Kaur, 249 Kades Buka Aib Pemda Halsel

i-malut.com, LABUHA – Para Kepala Desa yang terhimpun dari 249 Desa di Kapupaten Halmahera Selatan (Halsel) melakukan aksi unjuk rasa di Depan kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kab. Halsel, Jumat (2/02/2018). dalam aksi tersebut, para Kepala Desa menuntut pemerintah Daerah di Bawah kepemimpin Bahrain Kasuba agar segera membayar tunggakan gaji pemerintah Desa dan Kaur Desa tahun 2017 sebanyak 6 bulan.

Pantauan i-malut.com, Desakan para Kades kepada Pemda Kab. Halsel tersebut di respon positif, namun Pemda Halsel hanya mampu merealisasikan 3 bulan dari tunggakan 6 bulan, sesuai dengan rekomendasi yang di keluarkan oleh kepala Dinas DPMD Halsel Hi Bustamin soleman.

Demonstrasi yang di lakukan oleh para kades ini merupakan bentuk kekesalan terhadap Pemda Halsel di Bawah kepemimpinan Bahrain kasuba yang dinilai tidak mampu mengelola pemerintahan di Kabupaten Halmahera Selatan, sehingga semua gaji para Kades dan Kaur belum dapat di bayarkan selama 6 bulan di tahun 2017 hingga sekarang.

Dalam aksi unjuk rasa tersebut, para kades menyuarakan, bukan hanya gaji saja yang belum di bayarkan selama 6 bulan, melainkan gaji para PTT juga belum bisa dibayarkan oleh Pemda Halsel. Aksi para Kades pada dinas BPKAD Halsel ini dilakukan agar tuntutan mereka di penuhi.

“Pihak dinas BPKAD hanya bisa memenuhi untuk membayar 3 bulan dari 6 Bulan yang belum di bayarkan tetsebut.” Jelas Sekretaris BPKAD Halsel, Riki subur, saat mememui para Kades didepan Kantor BPKAD Halsel, Jum’at (2/2/2018).

Meski begitu, pihak kepala Desa melalui salah seorang kades menuturkan, jika pemda halsel tidak memenuhi tuntutan mereka dengan membayar ganji selama 6 bulan maka, mereka akan melakukan aksi lebih besar lagi.

“Tunggakan gaji itu baru bisa di bayarkan 3 bulan kalau di paksakan 6 bulan mau bayar pake Daun (rumput).” tegas Kadis PMD Halsel, Hi Bustamin Soleman dihadapan masa aksi, Jum’at.

Dalam aksi tersbeut, terjadi saling dorong antara para Kades dan Satpol-PP dipintu masuk Kantor BPKAD. Para Kades memaksa menerobos masuk ke dalam kantor BPKAD Halsel namun dapat dihalau oleh Satpol-PP Halsel.

Rep/Red : (BUR)

__

Iklan Layanan

Komentar disini

i-malut.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

 

ARTIKEL TERKAIT

REKOMENDASI

Kadis Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB Halut...

Tobelo -- AT alias AS, Kepala Dinas (Kadis) Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB Pemkab Halut, pada Rabu (22/9) resmi dilaporkan ke KSPKT Polres setempat. AS dilaporkan karena diduga melakukan...

Kapolda Malut Didampingi Ketum GMIH Pantau Kegiatan Vaksinasi...

Tobelo -- Kapolda Maluku Utara (Malut), Irjen Pol, Risyapudin Nursin, yang didampingi Ketua Umum (Ketum) Sinode GMIH, Pdt. Demianus Ice, lakukan pemantauan kegiatan Vaksinasi Nasional yang digelar di Universitas...

Kadispar Tikep; Pariwisata Sumber Penghasilan Penunjang PAD

Tidore -- Jika kita berbicara terkait dengan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka pariwisata merupakan salah satu sumber penghasilan yang sangat signifikan dalam menunjang PAD pada setiap wilayah pemerintahan...

Mutu Pendidikan Menurun Dimasa Covid-19, Ini Penjelasan Kepala...

Tidore -- Bencana non alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang menyebar hampir seluruh negara di dunia termasuk Indonesia, telah melumpuhkan berbagai aktivitas pada semua lini termasuk dunia pendidikan. Kepala...

Ini Jawaban Bupati Usman Sidik Atas Harapan dari...

Labuha – Bupati Halmahera Selatan, Usman Sidik, menanggapi permintaan dan juga harapan dari Kerukunan Masyarakat Bajoe (KMB), terkait posisi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan yang sempat menjadi janji Politik...

Kerukunan Masyarakat Bajoe Taruh Harap Usman-Bassam Bisa Realisasi...

Labuha – Kerukunan Masyarakat Bajoe (KMB) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), meminta Bupati Usman Sidik dan Wakil Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba (Usman-Bassam) agar bisa merealisasikan janji Politiknya pada Kampanye...

Sejumlah Nama Calon Ketua GAMKI Halut Mulai Bermunculan,...

Tobelo -- Meski momentum Konferensi Cabang (Konfercab) Garekan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Cabang Halmahera Utara (Halut), nanti akan digelar pada bulan Oktober mendatang, namun kini sejumlah nama yang...

Prihatin Sikap Kontraktor, Pedagang di Kawasan Kantor Bupati...

Tobelo -- Sejumlah pedagang kecil yang berjualan dikawasan Kantor Bupati Halmahera Utara (Halut), pada Jumat (17/9) sore tadi sekitar Pukul, 17.00 WIT, mengamuk sambil menyebut prihatin dengan sikap kontaktor...

PDAM Tikep Nunggak Pajak 8 Bulan, Bapenda Tikep...

Tidore -- Memasuki 9 bulan, Perusahan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Tidore Kepulauan (Tikep) tidak melakukan pembayaran pajak, membuat Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Tikep kehabisan akal. Sekertaris Bapenda Tikep,...

BERITA UTAMA

ARTIKEL TERKAIT

Belum Bayar Gaji Kades dan Kaur, 249 Kades Buka Aib Pemda Halsel

i-malut.com, LABUHA – Para Kepala Desa yang terhimpun dari 249 Desa di Kapupaten Halmahera Selatan (Halsel) melakukan aksi unjuk rasa di Depan kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kab. Halsel, Jumat (2/02/2018). dalam aksi tersebut, para Kepala Desa menuntut pemerintah Daerah di Bawah kepemimpin Bahrain Kasuba agar segera membayar tunggakan gaji pemerintah Desa dan Kaur Desa tahun 2017 sebanyak 6 bulan.

Pantauan i-malut.com, Desakan para Kades kepada Pemda Kab. Halsel tersebut di respon positif, namun Pemda Halsel hanya mampu merealisasikan 3 bulan dari tunggakan 6 bulan, sesuai dengan rekomendasi yang di keluarkan oleh kepala Dinas DPMD Halsel Hi Bustamin soleman.

Demonstrasi yang di lakukan oleh para kades ini merupakan bentuk kekesalan terhadap Pemda Halsel di Bawah kepemimpinan Bahrain kasuba yang dinilai tidak mampu mengelola pemerintahan di Kabupaten Halmahera Selatan, sehingga semua gaji para Kades dan Kaur belum dapat di bayarkan selama 6 bulan di tahun 2017 hingga sekarang.

Dalam aksi unjuk rasa tersebut, para kades menyuarakan, bukan hanya gaji saja yang belum di bayarkan selama 6 bulan, melainkan gaji para PTT juga belum bisa dibayarkan oleh Pemda Halsel. Aksi para Kades pada dinas BPKAD Halsel ini dilakukan agar tuntutan mereka di penuhi.

“Pihak dinas BPKAD hanya bisa memenuhi untuk membayar 3 bulan dari 6 Bulan yang belum di bayarkan tetsebut.” Jelas Sekretaris BPKAD Halsel, Riki subur, saat mememui para Kades didepan Kantor BPKAD Halsel, Jum’at (2/2/2018).

Meski begitu, pihak kepala Desa melalui salah seorang kades menuturkan, jika pemda halsel tidak memenuhi tuntutan mereka dengan membayar ganji selama 6 bulan maka, mereka akan melakukan aksi lebih besar lagi.

“Tunggakan gaji itu baru bisa di bayarkan 3 bulan kalau di paksakan 6 bulan mau bayar pake Daun (rumput).” tegas Kadis PMD Halsel, Hi Bustamin Soleman dihadapan masa aksi, Jum’at.

Dalam aksi tersbeut, terjadi saling dorong antara para Kades dan Satpol-PP dipintu masuk Kantor BPKAD. Para Kades memaksa menerobos masuk ke dalam kantor BPKAD Halsel namun dapat dihalau oleh Satpol-PP Halsel.

Rep/Red : (BUR)

--

BERITA LAINNYA

TERPOPULER