TATA KELOLA GURU

Jelang pelaksanaan Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) Kementerian Agama Republik Indonesia yang dijadwalkan beberapa hari lalu di jakarta, saya ditugaskan oleh pimpinan saya untuk menyiapkan bahan/materi terkait dengan Perencanaan Pendidikan dan Tata Kelola Guru Madrasah di Maluku Utara, sepertinya bahan/materi ini sangat penting untuk dibahas ditingkat Nasional saat ini, karena tata kelola guru juga menjadi isu utama dan merupakan bagian vital dalam proses pengelolaan pendidikan, saya bersyukur diberi tugas menyiapkan bahan ini karena saya memiliki kesempatan mencurhakan banyak hal terkait dengan persoalan tata kelola guru di Madrasah.

Tema tata kelola guru Sekolah/Madrasah bagi saya sangat menarik dan penting untuk didiskusikan, karena terdapat sejumlah masalah, beberapa hasil studi menyebutkan bahwa tata kelola guru di Indonesia dewasa ini belum optimal dan bahkan bermasalah, Ketidakmerataan distribusi guru, Kehadiran guru, Peningkatan Kualitas guru dan proyeksi kebutuhan guru adalah beberapa contoh masalah yang ditemukan dalam studi tentang tata kelola guru di Indonesia yang menjadi perhatian serius oleh berbagai pihak baik pemerintah maupun lembaga donor.

Analitical and Capacity Development Patnership menyebutkan sedikitnya tiga permasalahan guru di Indonesia yang perlu mendapat perhatian serius. Pertama, ketidaksesuaian antara kebutuhan dengan pasokan guru, jumlah guru  terlalu banyak dan distribusinya tidak merata, banyak bermunculan LPTK bermutu rendah yang menghasilkan banyak calon guru yang tidak bermutu. Kedua, Ketidakhadiran guru di sekolah. Ketiga, masalah peningkatan kualitas guru. Studi ACDP menemukan ada 10 persen guru yang tidak hadir di sekolah, sementara 14 persen guru yang hadir di sekolah tetapi tidak hadir di kelas.

Permasalahan yang sama terjadi dihampir semua derah di Indonesia termasuk di Maluku Utara, saat ini masalah yang sedang kita hadapai adalah kekurangan guru, distribusi guru yang tidak merata, kualitas guru, dan penumpukkan guru pada sekolah/madrasah tertentu di darah tertentu. Selama ini tata kelola guru difokuskan pada masalah kekurangan guru dan mengabaikan masalah penumpukkan guru pada sekolah/madrasah tertentu di daerah tertentu,  padahal kedua-duanya adalah persoalan tata kelola guru yang sedang kita alami dan perlu diselesaikan.

Persoalan lainnya yang tidak kalah penting untuk diselesaikan adalah Kuota pengangkatan guru honorer menjadi guru PNS, Maluku Utara memiliki ribuan guru honorer yang melaksanakan tugas di sekolah/madrasah dengan gaji sangat rendah, oleh karena dalam setiap tahun kuota guru PNS yang disediakan pemerintah sangat kecil sementara suplai tenaga guru yang disediakan LPTK juga meningkat dari tahun ke tahun, hasil studi supply and demand yang dilakukan USAID PRIORITAS menyebutkan bahwa wilayah jawa baru mengalami kekurangan suplai  pada tahun 2023, hal ini karena LPTK yang ada di jawa memberikan suplai tenaga guru paling besar terutama guru PGSD, Sulawesi  pada tahun 2019, wilayah sumatera pada tahun 2017. Sedangkan Wilayah Maluku dan Maluku Utara  mengalami kekurangan suplai sejak tahun 2017.

Bisa dibayangkan betapa banyak suplai guru yang diberikan LPTK sementara kuota PNS  guru sangat kecil baik calon PNS dengan seleksi reguler maupun kebijakan pengangkatan tenaga guru honorer menjadi PNS, ini adalah deretan masalah terkait dengan tata kelola guru yang perlu dipikirkan oleh pengambil kebijaka bidang pendidikan di Maluku Utara, bukan hanya soal banyaknya tenaga guru honorer yang belum diangkat menjadi PNS dengan gaji rendah, kuota PNS setiap wilayah yang sangat terbatas setiap tahun, tetapi juga masalah bagaimana langkah LPTK memberikan suplai tenaga guru dari tahun ke tahun. jika merujuk kepada hasil studi USAID PRIORITAS di atas, maka LPTK di Maluku Utara perlu memberikan suplay guru sejak tahun 2017.

Oleh karena itu, beberapa langlah berikut kiranya dapat dilakukan untuk menjawab persoalan tata kelola guru di Maluku Utara. Pertama, Validasi dan Pemutakhiran data guru disemua kab/kota, tata kelola guru yang baik memerlukan data yang valid dan mutahir, dengan data yang valid dan mutakhir akan memudahkan pengambil kebiajakan melakukan penataan dengan tepat, selain itu akan diketahui dengan pasti apakah lembaga pendidikan di Maluku Utara kekurangan guru atau justeru kelebihan guru, apakah terjadi penumpukkan guru pada sekolah/madrasah tertentu atau tidak. Ketersediaan data yang valid dan akurat akan menjadi dasar pengambilan keputusan tata kelola guru, apakah perlu dilakukan redistribusi untuk kepentingan pemerataan atau tidak, apakah perlu kebijakan rekruitmen atau tidak.

Kedua, Pengangkatan guru honorer perlu dibenahi, dihampir semua kab/kota, pengangkatan guru honorer tidak diatur dengan baik dan masih bersifat politis, kondisi ini diperparah oleh pengaturan distribusi guru honorer yang tidak berdasarkan pada data kebutuhan sekolah/madrasah secara ril, distribusi guru yang tidak berdasarkan data kebutuhan ril sekolah madrasah memungkinkan terjadinya penumpukkan guru pada sekolah/madrasah tertentu, oleh karena itu, selain memperbaiki sistim pengangkatan guru honorer,  Pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kemenag Perlu menyiapkan mekanisme kontrol untuk rekruitmen guru, khususnya guru honorer di sekolah karena hal ini terkait dengan anggaran dari pemerintah.

Ketiga, perlu sinkronisasi  program dan kebijakan antara pemerintah dengan LPTK dalam hal supply and demand, LPTK perlu memiliki data akurat terkait dengan kebutuhan guru sekolah/madrasah dan menjadikannya sebagai acuan penerimaan mahasiswa calon guru setiap tahun, data tersebut memungkinkan LPTK menentukan berapa jumlah mahasiswa calon guru yang perlu disiapkan untuk jangka waktu tertentu. Hal ini penting untuk dilakukan sehingga tidak terjadi penumpukkan sarjana calon guru atau sarjana calon guru yang terlalu lama mangkir karena banyak faktor. Selain itu, pada aspek kualitas, LPTK mungkin perlu memperketat seleksi penerimaan mahasiswa baru calon guru dengan menekankan aspek kualitas, hal ini sekaligus menjawab anggapan umum yang menyebutkan LPTK penghasil sarjana calon guru tidak berkualitas.

Keempat, peningkatan kualitas guru secara baik dan berkelanjtuan, kualitas guru tentu juga bukan tema baru dalam diskursus pendidikan dewasa ini, rendahnya kualitas guru sudah tentu akan sangat berpengaruh pada kualitas atau mutu peserta didik, upaya peningkatan kualitas guru penting untuk dilakukan secara berkelanjutan tentu dengan berbagai cara, apakah studi lanjut, pendidikan dan latihan, program kegiatan KKG/MGMP dan program peningkatan mutu guru lainya yang relevan.

Membenahi tata kelola guru sekolah/madrasah, menurut saya harus menjadi agenda dan program utama pemerintah dalam proses penyelesaian problematika pendidikan yang sedang dihadapi, meskipun semua masalah pendidikan yang sedang melilit dunia pendidikan saat ini adalah penting, akan tetapi hampir semua aspek tata kelola guru menjadi kewenangan pemerintah di daereah untuk menyelesaikan, yakni pemenuhan kebutuhan guru, distribusi guru, pemerataan, proyeksi kebutuhan, serta peningkatan kualitas guru.

Semoga.

Penulis : Chapy Kamaria
Kasi Penmad Tingkat Dasar Kanwil Maluku Utara

__

Iklan Layanan

Komentar disini

i-malut.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

 

ARTIKEL TERKAIT

REKOMENDASI

Siap-Siap, Guru yang ‘Lompat’ Duduki Jabatan Struktural Bakal...

Labuha - Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), bakal mengembalikan sejumlah pegawai fungsional (guru) yang saat ini menduduki jabatan struktural disejumlah SKPD, baik Eselon II, III dan IV,...

Soal Tunggakan 1 Milyar di PDAM, Pemkot Ternate...

Ternate -- Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate masih menunggak pada Perusahan Daerah Air Minum (PDAM) kurang lebih 1 Milyar. Tunggakan tersebut terjadi saat Pemkot Ternate menempati X-Kantor Gubernur. Walikota Ternate M....

Langkah Cepat Nakertrans Malut Selidiki Insiden Kebakaran di...

Sofifi -- Insiden terbakarnya tungku smelter PT. Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP), pada Selasa, 15 Juni 2021 kemarin, menelan korban luka bakar sebanyak 6 orang karyawannya. Insiden ini langsung...

Usai dilantik Ramli Tidore nyatakan PKS siap bantu...

Sanana -- Acara Pelantikan dan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Pengurus MPD, DPD dan DED, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kab. Kepulauan Sula (Kepsul) dan Kab. Pulau Taliabu (Pultab) yang di...

Babinsa Bajo, PAM Kunker Wabup Kepsul

Sanana -- Bintara Pembina Desa (Babinsa) Bajo-Kec. Sanana Utara, Koptu. Arifin Kemhay, baru-baru ini melakukan Pengamanan (PAM) bersama Bhabinkamtibmas dan Petugas lainnya, mengawal Kunjungan Kerja (Kunker-red) Wakil Bupati (Wabup)...

LSM LIRA Malut Mengutuk Keras Pemukulan Wartawan Binpers...

Ternate -- Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lumbung Rakyat Indonesia (LIRA) Maluku Utara (Malut), mengutuk keras tindakan pemukulan terhadap salah satu wartawan Berita Investigasi Nasional (Binpers) Biro Maluku Utara. Ketua LSM...

EGP dengan teguran Gubernur, Ningsih terus lakukan Pergantian

Sanana -- Anjing menggongong Kafilah tetap berlalu menjadi pribahasa yang tepat untuk menggambarkan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul) dibawah Kepemimpinan Kepala Daerah (Bupati-red) Fifian Adeningsih Mus. Bagaimana tidak,...

F-Demokrat DPRD Kepsul, ingatkan Bupati Penyerapan DAK 2021

Sanana -- Fraksi Demokrat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepulauan Sula (Kepsul), mengingatkan Bupati Kepsul, Fifian Adeningsih Mus terkait penyerapan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2021. Melalui Sekretaris Ajis...

Geser Jabatan Disdukcapil, Masyarakat Jadi Korban

Sanana -- Ketika muncul pertanyaan, apakah Kebijakan Bupati Kepulauan Sula (Kepsul), Fifian Adeningsih Mus (FAM) melakukan Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan yang tidak sesuai mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,...

BERITA UTAMA

Ningsih diperintahkan kembalikan posisi 57 Pejabat di Pemkab...

QS Al-Baqarah Ayat 153 : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ "Wahai orang-orang yang...

ARTIKEL TERKAIT

TATA KELOLA GURU

Jelang pelaksanaan Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) Kementerian Agama Republik Indonesia yang dijadwalkan beberapa hari lalu di jakarta, saya ditugaskan oleh pimpinan saya untuk menyiapkan bahan/materi terkait dengan Perencanaan Pendidikan dan Tata Kelola Guru Madrasah di Maluku Utara, sepertinya bahan/materi ini sangat penting untuk dibahas ditingkat Nasional saat ini, karena tata kelola guru juga menjadi isu utama dan merupakan bagian vital dalam proses pengelolaan pendidikan, saya bersyukur diberi tugas menyiapkan bahan ini karena saya memiliki kesempatan mencurhakan banyak hal terkait dengan persoalan tata kelola guru di Madrasah.

Tema tata kelola guru Sekolah/Madrasah bagi saya sangat menarik dan penting untuk didiskusikan, karena terdapat sejumlah masalah, beberapa hasil studi menyebutkan bahwa tata kelola guru di Indonesia dewasa ini belum optimal dan bahkan bermasalah, Ketidakmerataan distribusi guru, Kehadiran guru, Peningkatan Kualitas guru dan proyeksi kebutuhan guru adalah beberapa contoh masalah yang ditemukan dalam studi tentang tata kelola guru di Indonesia yang menjadi perhatian serius oleh berbagai pihak baik pemerintah maupun lembaga donor.

Analitical and Capacity Development Patnership menyebutkan sedikitnya tiga permasalahan guru di Indonesia yang perlu mendapat perhatian serius. Pertama, ketidaksesuaian antara kebutuhan dengan pasokan guru, jumlah guru  terlalu banyak dan distribusinya tidak merata, banyak bermunculan LPTK bermutu rendah yang menghasilkan banyak calon guru yang tidak bermutu. Kedua, Ketidakhadiran guru di sekolah. Ketiga, masalah peningkatan kualitas guru. Studi ACDP menemukan ada 10 persen guru yang tidak hadir di sekolah, sementara 14 persen guru yang hadir di sekolah tetapi tidak hadir di kelas.

Permasalahan yang sama terjadi dihampir semua derah di Indonesia termasuk di Maluku Utara, saat ini masalah yang sedang kita hadapai adalah kekurangan guru, distribusi guru yang tidak merata, kualitas guru, dan penumpukkan guru pada sekolah/madrasah tertentu di darah tertentu. Selama ini tata kelola guru difokuskan pada masalah kekurangan guru dan mengabaikan masalah penumpukkan guru pada sekolah/madrasah tertentu di daerah tertentu,  padahal kedua-duanya adalah persoalan tata kelola guru yang sedang kita alami dan perlu diselesaikan.

Persoalan lainnya yang tidak kalah penting untuk diselesaikan adalah Kuota pengangkatan guru honorer menjadi guru PNS, Maluku Utara memiliki ribuan guru honorer yang melaksanakan tugas di sekolah/madrasah dengan gaji sangat rendah, oleh karena dalam setiap tahun kuota guru PNS yang disediakan pemerintah sangat kecil sementara suplai tenaga guru yang disediakan LPTK juga meningkat dari tahun ke tahun, hasil studi supply and demand yang dilakukan USAID PRIORITAS menyebutkan bahwa wilayah jawa baru mengalami kekurangan suplai  pada tahun 2023, hal ini karena LPTK yang ada di jawa memberikan suplai tenaga guru paling besar terutama guru PGSD, Sulawesi  pada tahun 2019, wilayah sumatera pada tahun 2017. Sedangkan Wilayah Maluku dan Maluku Utara  mengalami kekurangan suplai sejak tahun 2017.

Bisa dibayangkan betapa banyak suplai guru yang diberikan LPTK sementara kuota PNS  guru sangat kecil baik calon PNS dengan seleksi reguler maupun kebijakan pengangkatan tenaga guru honorer menjadi PNS, ini adalah deretan masalah terkait dengan tata kelola guru yang perlu dipikirkan oleh pengambil kebijaka bidang pendidikan di Maluku Utara, bukan hanya soal banyaknya tenaga guru honorer yang belum diangkat menjadi PNS dengan gaji rendah, kuota PNS setiap wilayah yang sangat terbatas setiap tahun, tetapi juga masalah bagaimana langkah LPTK memberikan suplai tenaga guru dari tahun ke tahun. jika merujuk kepada hasil studi USAID PRIORITAS di atas, maka LPTK di Maluku Utara perlu memberikan suplay guru sejak tahun 2017.

Oleh karena itu, beberapa langlah berikut kiranya dapat dilakukan untuk menjawab persoalan tata kelola guru di Maluku Utara. Pertama, Validasi dan Pemutakhiran data guru disemua kab/kota, tata kelola guru yang baik memerlukan data yang valid dan mutahir, dengan data yang valid dan mutakhir akan memudahkan pengambil kebiajakan melakukan penataan dengan tepat, selain itu akan diketahui dengan pasti apakah lembaga pendidikan di Maluku Utara kekurangan guru atau justeru kelebihan guru, apakah terjadi penumpukkan guru pada sekolah/madrasah tertentu atau tidak. Ketersediaan data yang valid dan akurat akan menjadi dasar pengambilan keputusan tata kelola guru, apakah perlu dilakukan redistribusi untuk kepentingan pemerataan atau tidak, apakah perlu kebijakan rekruitmen atau tidak.

Kedua, Pengangkatan guru honorer perlu dibenahi, dihampir semua kab/kota, pengangkatan guru honorer tidak diatur dengan baik dan masih bersifat politis, kondisi ini diperparah oleh pengaturan distribusi guru honorer yang tidak berdasarkan pada data kebutuhan sekolah/madrasah secara ril, distribusi guru yang tidak berdasarkan data kebutuhan ril sekolah madrasah memungkinkan terjadinya penumpukkan guru pada sekolah/madrasah tertentu, oleh karena itu, selain memperbaiki sistim pengangkatan guru honorer,  Pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kemenag Perlu menyiapkan mekanisme kontrol untuk rekruitmen guru, khususnya guru honorer di sekolah karena hal ini terkait dengan anggaran dari pemerintah.

Ketiga, perlu sinkronisasi  program dan kebijakan antara pemerintah dengan LPTK dalam hal supply and demand, LPTK perlu memiliki data akurat terkait dengan kebutuhan guru sekolah/madrasah dan menjadikannya sebagai acuan penerimaan mahasiswa calon guru setiap tahun, data tersebut memungkinkan LPTK menentukan berapa jumlah mahasiswa calon guru yang perlu disiapkan untuk jangka waktu tertentu. Hal ini penting untuk dilakukan sehingga tidak terjadi penumpukkan sarjana calon guru atau sarjana calon guru yang terlalu lama mangkir karena banyak faktor. Selain itu, pada aspek kualitas, LPTK mungkin perlu memperketat seleksi penerimaan mahasiswa baru calon guru dengan menekankan aspek kualitas, hal ini sekaligus menjawab anggapan umum yang menyebutkan LPTK penghasil sarjana calon guru tidak berkualitas.

Keempat, peningkatan kualitas guru secara baik dan berkelanjtuan, kualitas guru tentu juga bukan tema baru dalam diskursus pendidikan dewasa ini, rendahnya kualitas guru sudah tentu akan sangat berpengaruh pada kualitas atau mutu peserta didik, upaya peningkatan kualitas guru penting untuk dilakukan secara berkelanjutan tentu dengan berbagai cara, apakah studi lanjut, pendidikan dan latihan, program kegiatan KKG/MGMP dan program peningkatan mutu guru lainya yang relevan.

Membenahi tata kelola guru sekolah/madrasah, menurut saya harus menjadi agenda dan program utama pemerintah dalam proses penyelesaian problematika pendidikan yang sedang dihadapi, meskipun semua masalah pendidikan yang sedang melilit dunia pendidikan saat ini adalah penting, akan tetapi hampir semua aspek tata kelola guru menjadi kewenangan pemerintah di daereah untuk menyelesaikan, yakni pemenuhan kebutuhan guru, distribusi guru, pemerataan, proyeksi kebutuhan, serta peningkatan kualitas guru.

Semoga.

Penulis : Chapy Kamaria
Kasi Penmad Tingkat Dasar Kanwil Maluku Utara

--

BERITA LAINNYA

TERPOPULER

Ningsih diperintahkan kembalikan posisi 57 Pejabat di Pemkab...

QS Al-Baqarah Ayat 153 : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ "Wahai orang-orang yang...