Usai Geledah Ruangan Bupati Haltim, Hendri; Pekan Depan Rudi Kembali Diperiksa

i-malut.com, MABA – Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur (Haltim), pada Senin (5/2/2018), Kedatangan tamu istimewa dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). kedatangan Penyidik KPK tersebut terkait dengan penetapan Bupati Haltim, Rudy Erawan sebagai tersangka dugaan suap.

Sebanyak 7 orang tim penyidik KPK tiba di Kantor Bupati, pagi tadi sekitar pukul 9.30 WIT. Tim penyidik KPK yang dipimpin langsung AKBP Hendri N Christian langsung melakukan penggeledahan diruangan bupati yang terletak dilantai dua Kantor Bupati. Selain ruangan milik orang nomor satu di Pemkab Haltim itu, penyidik KPK juga menggeledah sejumlah ruangan diantaranya, Badan Kepegawain Daerah (BKD). Penyidik KPK terlihat berulang kali keluar masuk ruangan BKD, terakhir tim penyidik KPK masuk keruangan tersebut pada Pukul 11.30 WIT.

Setelah ruangan BKD, tim penyidik KPK menggeledah ruangan Bagian Umum pada pukil 11.47 WIT. Penyidik KPK terlihat keluar masuk di ruang tersebut untuk mencari dokumen penting berupa Daftar Gaji Bupati, Surat Perintah Perjalan Dinas (SPPD) serta SK Pelantik dan Pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati periode 2005-2010, 2010-2015, dan 2015-2020.

“Mereka (KPK), minta daftar gaji, SPPD serta SK Pelantikan,” kata Kepala BKD Kab. Haltim, Ismail Mahmud, Senin (5/2/2018)

Selain itu, tim penyidik KPK juga meminta keterangan ke sejumlah pimpinan SKPD, salah satu diantaranya adalah, Kepala Inspektorat Enda Nurhayati. Tidak diketahui apa yang dibicarakan oleh tim penyidik KPK bersama sejumlah pimpinan SKPD di ruang rapat Bupati tersebut. Pasalnya, para awak media dilarang untuk masuk ke dalam ruangan.

Setalah kurang lebih 7 jam menggeledah Kantor Bupati Kab. Haltim, tim penyidik KPK barulah keluar dari kantor Bupati pada pukul 16.05 WIT. Tampak terlihat sejumlah dokumen penting yang dibawah oleh tim penyidik KPK. Selanjutnya pada pukul 16.18 WIT, tim penyidik KPK menuju ke Rumah Dinas Bupati yang terletak diperumahan DPRD Desa Soagiamalaha Kecamatan Kota Maba.

Tidak terlalu lama, tim penyidik KPK keluar dari Rumah Dinas Bupati, tepatnya pukul 17.00 WIT. Tidak ada dokumen penting yang ditemukan oleh tim penyidik KPK di dalam Rumah Bupati tersebut.

Asiten III Bidang Umum Pemkab Haltim, Tamrin Bahara yang mendampingi penydidik KPK mengklaim, tidak ada data atau dokumen terkait dengan kasus suap yang ditemukan penyidik.

“Hanya dua dokumen yang dibawa oleh (penyidik) KPK, yakni SK pemberhentian Wakil Bupati 2010, dan SK Pelantikan Bupati 2010-2015, serta SPJ (surat pertangngung jawaban) gaji Bupati (bulan) Januari sampai Desember 2015,” sebut Tamrin, Senin

Ketua Tim Penyidik KPK, Hendri N Christian juga menyebutkan hal yang sama. “(hanya)Dokumen Gaji Pak Bupati,” kata Hendri singkat, saat dicegat awak media di Kantor Bupati Haltim.

Pasca penetapan Rudy Erawan sebagai tersangka oleh KPK kata Hendri, hingga saat ini belum ada penahan terhadap Rudy. Sementara itu, untuk jadwal pemeriksaan Rudy sebagai tersangka Hendri mengatakan akan dilaksanakan pada senin pekan depan.

“Suda ada (jadwal), tanggal 12 Februari pemeriksaan hari senin,” beber Hendri, sambil meminta kepada para awak media untuk menanyakan langsung kasus tersebut ke Febri, juru bicara KPK.

Rep/Red : (All)

__

Iklan Layanan

Komentar disini

i-malut.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

 

ARTIKEL TERKAIT

REKOMENDASI

Kadispar Tikep; Pariwisata Sumber Penghasilan Penunjang PAD

Tidore -- Jika kita berbicara terkait dengan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka pariwisata merupakan salah satu sumber penghasilan yang sangat signifikan dalam menunjang PAD pada setiap wilayah pemerintahan...

Mutu Pendidikan Menurun Dimasa Covid-19, Ini Penjelasan Kepala...

Tidore -- Bencana non alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang menyebar hampir seluruh negara di dunia termasuk Indonesia, telah melumpuhkan berbagai aktivitas pada semua lini termasuk dunia pendidikan. Kepala...

Ini Jawaban Bupati Usman Sidik Atas Harapan dari...

Labuha – Bupati Halmahera Selatan, Usman Sidik, menanggapi permintaan dan juga harapan dari Kerukunan Masyarakat Bajoe (KMB), terkait posisi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan yang sempat menjadi janji Politik...

Kerukunan Masyarakat Bajoe Taruh Harap Usman-Bassam Bisa Realisasi...

Labuha – Kerukunan Masyarakat Bajoe (KMB) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), meminta Bupati Usman Sidik dan Wakil Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba (Usman-Bassam) agar bisa merealisasikan janji Politiknya pada Kampanye...

Sejumlah Nama Calon Ketua GAMKI Halut Mulai Bermunculan,...

Tobelo -- Meski momentum Konferensi Cabang (Konfercab) Garekan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Cabang Halmahera Utara (Halut), nanti akan digelar pada bulan Oktober mendatang, namun kini sejumlah nama yang...

Prihatin Sikap Kontraktor, Pedagang di Kawasan Kantor Bupati...

Tobelo -- Sejumlah pedagang kecil yang berjualan dikawasan Kantor Bupati Halmahera Utara (Halut), pada Jumat (17/9) sore tadi sekitar Pukul, 17.00 WIT, mengamuk sambil menyebut prihatin dengan sikap kontaktor...

PDAM Tikep Nunggak Pajak 8 Bulan, Bapenda Tikep...

Tidore -- Memasuki 9 bulan, Perusahan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Tidore Kepulauan (Tikep) tidak melakukan pembayaran pajak, membuat Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Tikep kehabisan akal. Sekertaris Bapenda Tikep,...

DPM-PTSP Tikep Sebut Banyak Pengusaha Ilegal di Kota...

Tidore -- Ternyata masih banyak pengusaha di wilayah Tikep yang belum memiliki ijin usaha atau masih ilegal. Hal ini sebagaimana yang disampaikan Kepala Dinas (Kadis) Dinas Penanaman Modal dan...

Diknas Tikep Ketat Lakukan Pengawas Pengelolaan Dana BOS

Tidore -- Terkait dengan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Dinas Pendidikan (Diknas) Kota Tidore Kepulauan (Tikep) tidak main-main dalam pengawasan pengelolaannya. Plt. Kepala Dinas Pendidikan (Kadiknas) Kota Tidore Kepulauan, Zainuddin...

BERITA UTAMA

ARTIKEL TERKAIT

Usai Geledah Ruangan Bupati Haltim, Hendri; Pekan Depan Rudi Kembali Diperiksa

i-malut.com, MABA – Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur (Haltim), pada Senin (5/2/2018), Kedatangan tamu istimewa dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). kedatangan Penyidik KPK tersebut terkait dengan penetapan Bupati Haltim, Rudy Erawan sebagai tersangka dugaan suap.

Sebanyak 7 orang tim penyidik KPK tiba di Kantor Bupati, pagi tadi sekitar pukul 9.30 WIT. Tim penyidik KPK yang dipimpin langsung AKBP Hendri N Christian langsung melakukan penggeledahan diruangan bupati yang terletak dilantai dua Kantor Bupati. Selain ruangan milik orang nomor satu di Pemkab Haltim itu, penyidik KPK juga menggeledah sejumlah ruangan diantaranya, Badan Kepegawain Daerah (BKD). Penyidik KPK terlihat berulang kali keluar masuk ruangan BKD, terakhir tim penyidik KPK masuk keruangan tersebut pada Pukul 11.30 WIT.

Setelah ruangan BKD, tim penyidik KPK menggeledah ruangan Bagian Umum pada pukil 11.47 WIT. Penyidik KPK terlihat keluar masuk di ruang tersebut untuk mencari dokumen penting berupa Daftar Gaji Bupati, Surat Perintah Perjalan Dinas (SPPD) serta SK Pelantik dan Pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati periode 2005-2010, 2010-2015, dan 2015-2020.

“Mereka (KPK), minta daftar gaji, SPPD serta SK Pelantikan,” kata Kepala BKD Kab. Haltim, Ismail Mahmud, Senin (5/2/2018)

Selain itu, tim penyidik KPK juga meminta keterangan ke sejumlah pimpinan SKPD, salah satu diantaranya adalah, Kepala Inspektorat Enda Nurhayati. Tidak diketahui apa yang dibicarakan oleh tim penyidik KPK bersama sejumlah pimpinan SKPD di ruang rapat Bupati tersebut. Pasalnya, para awak media dilarang untuk masuk ke dalam ruangan.

Setalah kurang lebih 7 jam menggeledah Kantor Bupati Kab. Haltim, tim penyidik KPK barulah keluar dari kantor Bupati pada pukul 16.05 WIT. Tampak terlihat sejumlah dokumen penting yang dibawah oleh tim penyidik KPK. Selanjutnya pada pukul 16.18 WIT, tim penyidik KPK menuju ke Rumah Dinas Bupati yang terletak diperumahan DPRD Desa Soagiamalaha Kecamatan Kota Maba.

Tidak terlalu lama, tim penyidik KPK keluar dari Rumah Dinas Bupati, tepatnya pukul 17.00 WIT. Tidak ada dokumen penting yang ditemukan oleh tim penyidik KPK di dalam Rumah Bupati tersebut.

Asiten III Bidang Umum Pemkab Haltim, Tamrin Bahara yang mendampingi penydidik KPK mengklaim, tidak ada data atau dokumen terkait dengan kasus suap yang ditemukan penyidik.

“Hanya dua dokumen yang dibawa oleh (penyidik) KPK, yakni SK pemberhentian Wakil Bupati 2010, dan SK Pelantikan Bupati 2010-2015, serta SPJ (surat pertangngung jawaban) gaji Bupati (bulan) Januari sampai Desember 2015,” sebut Tamrin, Senin

Ketua Tim Penyidik KPK, Hendri N Christian juga menyebutkan hal yang sama. “(hanya)Dokumen Gaji Pak Bupati,” kata Hendri singkat, saat dicegat awak media di Kantor Bupati Haltim.

Pasca penetapan Rudy Erawan sebagai tersangka oleh KPK kata Hendri, hingga saat ini belum ada penahan terhadap Rudy. Sementara itu, untuk jadwal pemeriksaan Rudy sebagai tersangka Hendri mengatakan akan dilaksanakan pada senin pekan depan.

“Suda ada (jadwal), tanggal 12 Februari pemeriksaan hari senin,” beber Hendri, sambil meminta kepada para awak media untuk menanyakan langsung kasus tersebut ke Febri, juru bicara KPK.

Rep/Red : (All)

--

BERITA LAINNYA

TERPOPULER