Presidium Koalisi Masyarakat Bersatu Desak DPRD Morotai Gunakan Hak Interpelasi

 

 i-malut.com, MOROTAI – Carut marutnya kondisi pemerintahan Kabupaten Pulau Morotai, mulai dari masalah Tenaga Kontrak Daerah, Dana Desa dan amburadulnya penyusunan APBD tahun 2018 mendapat tanggapan serius dari berbagai pihak.

Salah satunya adalah Jumlah tenaga honorer pada Pemda Kabupaten Pulau Morotai mencapai 3000 lebih. Yang digaji melalui APBD berdasarkan regulasi sebanyak 1700, sedangkan sebanyak 1500 orang tenaga honores yang tidak masuk dalam regulasi yang di gaji melalui APBD.

Diketahui, kesepakatan DPRD dan Pemda Pulau Morotai bahwa, yang mengikuti tes TKD adalah yang tidak masuk dalam regulasi penggajian melalui APBD. Ironisnya pemda membuka pendaftaran TKD secara umum.

“Kesepakatan DPRD dan pemda soal tes TKD adalah para honorer yang belum dianggarkan dalam APBD yakni sebanyak 1500 orang, sedangkan yang gajinya masuk dalam pengganggaran APBD sebanyak 1700 orang, tidak perlu mengikuti tes TKD, namun yang terjadi tes di buka untuk umum.” jelas Rasmin Fabanyo, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pulau Morotai diruang sidang, selasa (06/2/2018).

Soal anggaran Dana Desa, kata rasmin, pihak DPRD sudah mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada keganjilan-keganjilan berupa hak pemerintah desa disunat.

“DPRD segera memanggil Para Kades dan Kepala BPMD untuk di mintai penjelasannya soal ADD yang sudah sangat merisaukan pemerintah desa dan masyarakat.”ungkap Rasmi.

Untuk menyelesaikan sejumlah masalah ini, Presidium Koalisi Masayarakat Bersatu Pulau Morotai meragukan eksistensi DPRD dalam menyelesaikan sekelumit masalah di Pulau Morotai, karna sudah bergulir cukup lama.

“Kasus APBD dan lain-lain adalah bom waktu bagi DPRD karena bisa menimbulkan mosi tidak percaya dari masyarakat bagi DPRD. sehingga eksisitensi lembaga rakyat inipun diragukan dalam menyelesaikan masalah ini.” tegas fandi latif salah satu presidium Koalisi Masyarakat Bersatu, Selasa

Keraguan Koalisi Masyarakat ini ditanggapi serius pihak DPRD. Ketua DPRD Fahri Haerudin mengatakan akan proaktif terhadap masukan yang di sampaikan masyarakat.

“DPRD sudah lakukan langkah-langkah formal dengan menyurat ke Biro Keuangan Provinsi menyangkut dengan APBD Pemda Morotai yang dimasukkan ke pemprov untuk dievaluasi, isinya berbeda dengan APBD yang dibahas dan di sahkan bersama. Untuk itu DPRD akan mengambil langkah tegas soal ini.” tegas Fahri, Selasa

Soal langkah formal lainnya yang harus di ambil DPRD sesuai tugas dan fungsi, kata Wakil Ketua DPRD Rasmin fabanyo, bila Biro Keuangan mengulur-ngulur waktu pemberian buku APBD yang di minta, maka lembaga rakyat ini menggunakan haknya.

“APBD yang dibawa ke Pemprov untuk dievaluasi, saya pastikan itu APBD buat pemda sendiri, karna APBD yang kita bahas bersama dan sahkan itu tertanggal 24 desember, namun APBD yang di masukkan pemda morotai ke gubernur adalah APBD tertanggal 13 desember, padahal tanggal 13 kita masih pembahasan. Makanya saya pastikan ini palsu, selain isinya berbeda, tandatangan saya juga di palsukan. Untuk kalau permintaan dokumen APBD yang DPRD ajukan ke Biro Keuangan Pemprov Malut tidak diindahkan maka DPRD akan mengajukan hak interpelasi dengan memanggil karo kepegawain dan tim anggaran pemda morotai untuk mendengar penjelasannya, dan bila terbukti kita akan lakukan angket.”semburnya.

Sementara anggota Presidium Koalisi Masyarakat Bersatu lainnya, irfan Abd Rahman memberikan solusi anggar DPRD jangan menunggu tapi menjemput bola.

“Kami berharap DPRD segera menggunakan hak interpelasinya dengan memanggil pemda, kalau sudah yakin bahwa isi APBD yang dibawa ke pemprov adalah bodong, sehingga dari situ pihak DPRD bisa mendapatkan dokumen APBD dimaksud.”jelas irfan.

Sementara, Sekretaris Presedium, Malik Kare berharap agar sejumlah masalah yang dipersoalkan ini, diseriusi oleh DPRD, dan bila perlu DPRD segera memanggil Kepala BPM, Kepala BKD, Kadis Keuangan, Pimpinan Bank BPD dan BNI.

Rep/Red : (Lilo)

__

Iklan Layanan

Komentar disini

i-malut.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

 

ARTIKEL TERKAIT

REKOMENDASI

Hadiri Giat Kementrian Agama, Ketum Sinode ke Morotai

Tobelo — Ketua Sinode Gereja Masehi Injili Di Halmahera (GMIH), Pdt. Demianus Ice, usai mendampingi Kapolda Malut dalam kegiatan Vaksinasi Rabu kemarin di Uniera Tobelo, kini sempatkan waktu berkunjung...

KPPD Desa Gosoma, Minta Pemda Halut Bertanggung Jawab

Tobelo — Komunitas Pemuda Pemerhati Desa (KPPD) Gosoma Kecamatan Tobelo, meminta Pemerintah Daerah (Pemda) Halmahera Utara (Halut), bertanggung jawab atas proses Pilkades yang berlangsung di desa setempat. Informasi disampaikan langsung...

Kadis Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB Halut...

Tobelo -- AT alias AS, Kepala Dinas (Kadis) Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB Pemkab Halut, pada Rabu (22/9) resmi dilaporkan ke KSPKT Polres setempat. AS dilaporkan karena diduga melakukan...

Kapolda Malut Didampingi Ketum GMIH Pantau Kegiatan Vaksinasi...

Tobelo -- Kapolda Maluku Utara (Malut), Irjen Pol, Risyapudin Nursin, yang didampingi Ketua Umum (Ketum) Sinode GMIH, Pdt. Demianus Ice, lakukan pemantauan kegiatan Vaksinasi Nasional yang digelar di Universitas...

Kadispar Tikep; Pariwisata Sumber Penghasilan Penunjang PAD

Tidore -- Jika kita berbicara terkait dengan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka pariwisata merupakan salah satu sumber penghasilan yang sangat signifikan dalam menunjang PAD pada setiap wilayah pemerintahan...

Mutu Pendidikan Menurun Dimasa Covid-19, Ini Penjelasan Kepala...

Tidore -- Bencana non alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang menyebar hampir seluruh negara di dunia termasuk Indonesia, telah melumpuhkan berbagai aktivitas pada semua lini termasuk dunia pendidikan. Kepala...

Ini Jawaban Bupati Usman Sidik Atas Harapan dari...

Labuha – Bupati Halmahera Selatan, Usman Sidik, menanggapi permintaan dan juga harapan dari Kerukunan Masyarakat Bajoe (KMB), terkait posisi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan yang sempat menjadi janji Politik...

Kerukunan Masyarakat Bajoe Taruh Harap Usman-Bassam Bisa Realisasi...

Labuha – Kerukunan Masyarakat Bajoe (KMB) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), meminta Bupati Usman Sidik dan Wakil Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba (Usman-Bassam) agar bisa merealisasikan janji Politiknya pada Kampanye...

Sejumlah Nama Calon Ketua GAMKI Halut Mulai Bermunculan,...

Tobelo -- Meski momentum Konferensi Cabang (Konfercab) Garekan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Cabang Halmahera Utara (Halut), nanti akan digelar pada bulan Oktober mendatang, namun kini sejumlah nama yang...

BERITA UTAMA

ARTIKEL TERKAIT

Presidium Koalisi Masyarakat Bersatu Desak DPRD Morotai Gunakan Hak Interpelasi

 

 i-malut.com, MOROTAI – Carut marutnya kondisi pemerintahan Kabupaten Pulau Morotai, mulai dari masalah Tenaga Kontrak Daerah, Dana Desa dan amburadulnya penyusunan APBD tahun 2018 mendapat tanggapan serius dari berbagai pihak.

Salah satunya adalah Jumlah tenaga honorer pada Pemda Kabupaten Pulau Morotai mencapai 3000 lebih. Yang digaji melalui APBD berdasarkan regulasi sebanyak 1700, sedangkan sebanyak 1500 orang tenaga honores yang tidak masuk dalam regulasi yang di gaji melalui APBD.

Diketahui, kesepakatan DPRD dan Pemda Pulau Morotai bahwa, yang mengikuti tes TKD adalah yang tidak masuk dalam regulasi penggajian melalui APBD. Ironisnya pemda membuka pendaftaran TKD secara umum.

“Kesepakatan DPRD dan pemda soal tes TKD adalah para honorer yang belum dianggarkan dalam APBD yakni sebanyak 1500 orang, sedangkan yang gajinya masuk dalam pengganggaran APBD sebanyak 1700 orang, tidak perlu mengikuti tes TKD, namun yang terjadi tes di buka untuk umum.” jelas Rasmin Fabanyo, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pulau Morotai diruang sidang, selasa (06/2/2018).

Soal anggaran Dana Desa, kata rasmin, pihak DPRD sudah mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada keganjilan-keganjilan berupa hak pemerintah desa disunat.

“DPRD segera memanggil Para Kades dan Kepala BPMD untuk di mintai penjelasannya soal ADD yang sudah sangat merisaukan pemerintah desa dan masyarakat.”ungkap Rasmi.

Untuk menyelesaikan sejumlah masalah ini, Presidium Koalisi Masayarakat Bersatu Pulau Morotai meragukan eksistensi DPRD dalam menyelesaikan sekelumit masalah di Pulau Morotai, karna sudah bergulir cukup lama.

“Kasus APBD dan lain-lain adalah bom waktu bagi DPRD karena bisa menimbulkan mosi tidak percaya dari masyarakat bagi DPRD. sehingga eksisitensi lembaga rakyat inipun diragukan dalam menyelesaikan masalah ini.” tegas fandi latif salah satu presidium Koalisi Masyarakat Bersatu, Selasa

Keraguan Koalisi Masyarakat ini ditanggapi serius pihak DPRD. Ketua DPRD Fahri Haerudin mengatakan akan proaktif terhadap masukan yang di sampaikan masyarakat.

“DPRD sudah lakukan langkah-langkah formal dengan menyurat ke Biro Keuangan Provinsi menyangkut dengan APBD Pemda Morotai yang dimasukkan ke pemprov untuk dievaluasi, isinya berbeda dengan APBD yang dibahas dan di sahkan bersama. Untuk itu DPRD akan mengambil langkah tegas soal ini.” tegas Fahri, Selasa

Soal langkah formal lainnya yang harus di ambil DPRD sesuai tugas dan fungsi, kata Wakil Ketua DPRD Rasmin fabanyo, bila Biro Keuangan mengulur-ngulur waktu pemberian buku APBD yang di minta, maka lembaga rakyat ini menggunakan haknya.

“APBD yang dibawa ke Pemprov untuk dievaluasi, saya pastikan itu APBD buat pemda sendiri, karna APBD yang kita bahas bersama dan sahkan itu tertanggal 24 desember, namun APBD yang di masukkan pemda morotai ke gubernur adalah APBD tertanggal 13 desember, padahal tanggal 13 kita masih pembahasan. Makanya saya pastikan ini palsu, selain isinya berbeda, tandatangan saya juga di palsukan. Untuk kalau permintaan dokumen APBD yang DPRD ajukan ke Biro Keuangan Pemprov Malut tidak diindahkan maka DPRD akan mengajukan hak interpelasi dengan memanggil karo kepegawain dan tim anggaran pemda morotai untuk mendengar penjelasannya, dan bila terbukti kita akan lakukan angket.”semburnya.

Sementara anggota Presidium Koalisi Masyarakat Bersatu lainnya, irfan Abd Rahman memberikan solusi anggar DPRD jangan menunggu tapi menjemput bola.

“Kami berharap DPRD segera menggunakan hak interpelasinya dengan memanggil pemda, kalau sudah yakin bahwa isi APBD yang dibawa ke pemprov adalah bodong, sehingga dari situ pihak DPRD bisa mendapatkan dokumen APBD dimaksud.”jelas irfan.

Sementara, Sekretaris Presedium, Malik Kare berharap agar sejumlah masalah yang dipersoalkan ini, diseriusi oleh DPRD, dan bila perlu DPRD segera memanggil Kepala BPM, Kepala BKD, Kadis Keuangan, Pimpinan Bank BPD dan BNI.

Rep/Red : (Lilo)

--

BERITA LAINNYA

TERPOPULER