Presidium Koalisi Masyarakat Bersatu Desak DPRD Morotai Gunakan Hak Interpelasi

 

 i-malut.com, MOROTAI – Carut marutnya kondisi pemerintahan Kabupaten Pulau Morotai, mulai dari masalah Tenaga Kontrak Daerah, Dana Desa dan amburadulnya penyusunan APBD tahun 2018 mendapat tanggapan serius dari berbagai pihak.

Salah satunya adalah Jumlah tenaga honorer pada Pemda Kabupaten Pulau Morotai mencapai 3000 lebih. Yang digaji melalui APBD berdasarkan regulasi sebanyak 1700, sedangkan sebanyak 1500 orang tenaga honores yang tidak masuk dalam regulasi yang di gaji melalui APBD.

Diketahui, kesepakatan DPRD dan Pemda Pulau Morotai bahwa, yang mengikuti tes TKD adalah yang tidak masuk dalam regulasi penggajian melalui APBD. Ironisnya pemda membuka pendaftaran TKD secara umum.

“Kesepakatan DPRD dan pemda soal tes TKD adalah para honorer yang belum dianggarkan dalam APBD yakni sebanyak 1500 orang, sedangkan yang gajinya masuk dalam pengganggaran APBD sebanyak 1700 orang, tidak perlu mengikuti tes TKD, namun yang terjadi tes di buka untuk umum.” jelas Rasmin Fabanyo, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pulau Morotai diruang sidang, selasa (06/2/2018).

Soal anggaran Dana Desa, kata rasmin, pihak DPRD sudah mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada keganjilan-keganjilan berupa hak pemerintah desa disunat.

“DPRD segera memanggil Para Kades dan Kepala BPMD untuk di mintai penjelasannya soal ADD yang sudah sangat merisaukan pemerintah desa dan masyarakat.”ungkap Rasmi.

Untuk menyelesaikan sejumlah masalah ini, Presidium Koalisi Masayarakat Bersatu Pulau Morotai meragukan eksistensi DPRD dalam menyelesaikan sekelumit masalah di Pulau Morotai, karna sudah bergulir cukup lama.

“Kasus APBD dan lain-lain adalah bom waktu bagi DPRD karena bisa menimbulkan mosi tidak percaya dari masyarakat bagi DPRD. sehingga eksisitensi lembaga rakyat inipun diragukan dalam menyelesaikan masalah ini.” tegas fandi latif salah satu presidium Koalisi Masyarakat Bersatu, Selasa

Keraguan Koalisi Masyarakat ini ditanggapi serius pihak DPRD. Ketua DPRD Fahri Haerudin mengatakan akan proaktif terhadap masukan yang di sampaikan masyarakat.

“DPRD sudah lakukan langkah-langkah formal dengan menyurat ke Biro Keuangan Provinsi menyangkut dengan APBD Pemda Morotai yang dimasukkan ke pemprov untuk dievaluasi, isinya berbeda dengan APBD yang dibahas dan di sahkan bersama. Untuk itu DPRD akan mengambil langkah tegas soal ini.” tegas Fahri, Selasa

Soal langkah formal lainnya yang harus di ambil DPRD sesuai tugas dan fungsi, kata Wakil Ketua DPRD Rasmin fabanyo, bila Biro Keuangan mengulur-ngulur waktu pemberian buku APBD yang di minta, maka lembaga rakyat ini menggunakan haknya.

“APBD yang dibawa ke Pemprov untuk dievaluasi, saya pastikan itu APBD buat pemda sendiri, karna APBD yang kita bahas bersama dan sahkan itu tertanggal 24 desember, namun APBD yang di masukkan pemda morotai ke gubernur adalah APBD tertanggal 13 desember, padahal tanggal 13 kita masih pembahasan. Makanya saya pastikan ini palsu, selain isinya berbeda, tandatangan saya juga di palsukan. Untuk kalau permintaan dokumen APBD yang DPRD ajukan ke Biro Keuangan Pemprov Malut tidak diindahkan maka DPRD akan mengajukan hak interpelasi dengan memanggil karo kepegawain dan tim anggaran pemda morotai untuk mendengar penjelasannya, dan bila terbukti kita akan lakukan angket.”semburnya.

Sementara anggota Presidium Koalisi Masyarakat Bersatu lainnya, irfan Abd Rahman memberikan solusi anggar DPRD jangan menunggu tapi menjemput bola.

“Kami berharap DPRD segera menggunakan hak interpelasinya dengan memanggil pemda, kalau sudah yakin bahwa isi APBD yang dibawa ke pemprov adalah bodong, sehingga dari situ pihak DPRD bisa mendapatkan dokumen APBD dimaksud.”jelas irfan.

Sementara, Sekretaris Presedium, Malik Kare berharap agar sejumlah masalah yang dipersoalkan ini, diseriusi oleh DPRD, dan bila perlu DPRD segera memanggil Kepala BPM, Kepala BKD, Kadis Keuangan, Pimpinan Bank BPD dan BNI.

Rep/Red : (Lilo)

__

Iklan Layanan

Komentar disini

i-malut.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

 

ARTIKEL TERKAIT

REKOMENDASI

Bupati Sula atau Ajudannya yang berbohong, ini Kronologisnya

Sanana -- Polemik Surat Gubernur Maluku Utara (Malut) Abd. Gani Kasuba melalui Sekprov yang ditujukan kepada Bupati Sula Fifian Adeningsi Mus (FAM) mulai mendapatkan titik terang. Infomasi yang berhasil dihimpun...

Soal Surat dari Sekprov, Kader Nasdem menduga Bupati...

Sanana -- Pernyataan Bupati Kepulauan Sula (Kepsul) Fifian Adeningsi Mus (FAM) yang menyatakan bahwa belum menerima surat dari Sekretaris Provinsi (Sekprov) Maluku Utara, Drs. Hasanuddin Abdul Kadir, menuai tanggapan...

Kompak dengan Jersey Kuning Golkar, Bupati FAM terima...

Sanana -- Berlangsung di Istana Daerah Desa Fagudu-Sanana, sekilas orang mengira ini adalah acara Partai Golkar, setelah mendekat perkiraan itu keliru, karena ini adalah acara Vaksinasi Covid-19 ke dua...

Kota Ternate Bakal Punya Pasar Hewan, Ini Rencana...

Ternate – Dinas Pertanian Kota Ternate berencana membangun pasar  hewan di Kelurahan Sulamadaha kecamatan Ternate Barat, di Tahun 2021. Hal ini dianggap sangat penting guna mengatur dan menertibkan para...

Misteri Surat Sekprov ke Bupati Sula, siapa yang...

Sanana -- Baru-baru ini diacara Pelantikan dan Rakerda Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPD. Kepulauan Sula (Kepsul) dan Pulau Taliabu (Pultab) Rabu 16/6/2021, Bupati Kepsul Fifian Adeningsih Mus, mengeluarkan pernyataan...

Ali Kembali Pimpin Dinas PUPR, Dahrun Tetap Dalam...

Labuha – Bupati Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Usman Sidik, kembali melakukan pergantian ditingkat Pimpinan SKPD. Kali ini Plt. Kepala Dinas (Kadis) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dahrun Kasuba harus...

Babinsa Fuata ikut Sosialisasikan Filariasis ke Warga Desa

Sanana -- Baru-baru ini Bintara Pemuda Desa (Babinsa), di Desa Fuata-Kec. Sulabesi Selatan, Kab. Kepulauan Sula (Kepsul), Serda. Yusran Fataruba ikut mensosialisasikan penyakit Kaki Gajah (Filariasis) kepada Masyarakat Desa,...

Akhirnya Pemprov Malut Hentikan Proses Produksi Dilokasi Smelter...

Sofifi -- Insiden terbakarnya tungku smelter PT. Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP), di Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng), Provinsi Maluku Utara (Malut), ditanggapi serius oleh Pemprov melalui Dinas Tenaga...

KASN sebut mutasi massal pejabat di Sula sebagai...

Sanana -- Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN akhirnya angkat bicara terkait mutasi massal yang dilakukan Bupati Kepulauan Sula (Kepsul), Fifian Adeningsih Mus (FAM). Sumardi, S.E., M.Si asisten Komisioner KASN...

BERITA UTAMA

ARTIKEL TERKAIT

Presidium Koalisi Masyarakat Bersatu Desak DPRD Morotai Gunakan Hak Interpelasi

 

 i-malut.com, MOROTAI – Carut marutnya kondisi pemerintahan Kabupaten Pulau Morotai, mulai dari masalah Tenaga Kontrak Daerah, Dana Desa dan amburadulnya penyusunan APBD tahun 2018 mendapat tanggapan serius dari berbagai pihak.

Salah satunya adalah Jumlah tenaga honorer pada Pemda Kabupaten Pulau Morotai mencapai 3000 lebih. Yang digaji melalui APBD berdasarkan regulasi sebanyak 1700, sedangkan sebanyak 1500 orang tenaga honores yang tidak masuk dalam regulasi yang di gaji melalui APBD.

Diketahui, kesepakatan DPRD dan Pemda Pulau Morotai bahwa, yang mengikuti tes TKD adalah yang tidak masuk dalam regulasi penggajian melalui APBD. Ironisnya pemda membuka pendaftaran TKD secara umum.

“Kesepakatan DPRD dan pemda soal tes TKD adalah para honorer yang belum dianggarkan dalam APBD yakni sebanyak 1500 orang, sedangkan yang gajinya masuk dalam pengganggaran APBD sebanyak 1700 orang, tidak perlu mengikuti tes TKD, namun yang terjadi tes di buka untuk umum.” jelas Rasmin Fabanyo, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pulau Morotai diruang sidang, selasa (06/2/2018).

Soal anggaran Dana Desa, kata rasmin, pihak DPRD sudah mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada keganjilan-keganjilan berupa hak pemerintah desa disunat.

“DPRD segera memanggil Para Kades dan Kepala BPMD untuk di mintai penjelasannya soal ADD yang sudah sangat merisaukan pemerintah desa dan masyarakat.”ungkap Rasmi.

Untuk menyelesaikan sejumlah masalah ini, Presidium Koalisi Masayarakat Bersatu Pulau Morotai meragukan eksistensi DPRD dalam menyelesaikan sekelumit masalah di Pulau Morotai, karna sudah bergulir cukup lama.

“Kasus APBD dan lain-lain adalah bom waktu bagi DPRD karena bisa menimbulkan mosi tidak percaya dari masyarakat bagi DPRD. sehingga eksisitensi lembaga rakyat inipun diragukan dalam menyelesaikan masalah ini.” tegas fandi latif salah satu presidium Koalisi Masyarakat Bersatu, Selasa

Keraguan Koalisi Masyarakat ini ditanggapi serius pihak DPRD. Ketua DPRD Fahri Haerudin mengatakan akan proaktif terhadap masukan yang di sampaikan masyarakat.

“DPRD sudah lakukan langkah-langkah formal dengan menyurat ke Biro Keuangan Provinsi menyangkut dengan APBD Pemda Morotai yang dimasukkan ke pemprov untuk dievaluasi, isinya berbeda dengan APBD yang dibahas dan di sahkan bersama. Untuk itu DPRD akan mengambil langkah tegas soal ini.” tegas Fahri, Selasa

Soal langkah formal lainnya yang harus di ambil DPRD sesuai tugas dan fungsi, kata Wakil Ketua DPRD Rasmin fabanyo, bila Biro Keuangan mengulur-ngulur waktu pemberian buku APBD yang di minta, maka lembaga rakyat ini menggunakan haknya.

“APBD yang dibawa ke Pemprov untuk dievaluasi, saya pastikan itu APBD buat pemda sendiri, karna APBD yang kita bahas bersama dan sahkan itu tertanggal 24 desember, namun APBD yang di masukkan pemda morotai ke gubernur adalah APBD tertanggal 13 desember, padahal tanggal 13 kita masih pembahasan. Makanya saya pastikan ini palsu, selain isinya berbeda, tandatangan saya juga di palsukan. Untuk kalau permintaan dokumen APBD yang DPRD ajukan ke Biro Keuangan Pemprov Malut tidak diindahkan maka DPRD akan mengajukan hak interpelasi dengan memanggil karo kepegawain dan tim anggaran pemda morotai untuk mendengar penjelasannya, dan bila terbukti kita akan lakukan angket.”semburnya.

Sementara anggota Presidium Koalisi Masyarakat Bersatu lainnya, irfan Abd Rahman memberikan solusi anggar DPRD jangan menunggu tapi menjemput bola.

“Kami berharap DPRD segera menggunakan hak interpelasinya dengan memanggil pemda, kalau sudah yakin bahwa isi APBD yang dibawa ke pemprov adalah bodong, sehingga dari situ pihak DPRD bisa mendapatkan dokumen APBD dimaksud.”jelas irfan.

Sementara, Sekretaris Presedium, Malik Kare berharap agar sejumlah masalah yang dipersoalkan ini, diseriusi oleh DPRD, dan bila perlu DPRD segera memanggil Kepala BPM, Kepala BKD, Kadis Keuangan, Pimpinan Bank BPD dan BNI.

Rep/Red : (Lilo)

--

BERITA LAINNYA

TERPOPULER