Lembaga Mitra Publik Malut Desak Menteri PUPR Copot KaBalai Bina Marga Wil. XVI Maluku dan Maluku Utara

i-malut.com, TERNATE – Munculnya dugaan penyalahgunaan kewenangan oleh KaBalai Bina Marga Wilayah XVI Maluku dan Maluku Utara, Satrio Sugeng Prayitno, terkait dengan proses pelelangan yang dilaksanakan oleh Pokja dengan menyisahkan banyak pelanggaran, termasuk soal balas jasa, menuai protes dari LSM Lembaga Mitra Publik Maluku Utara.

Melalui release yang disampaikan ke Redaksi i-malut.com oleh Direktur Lsm Lembaga Mitra Publik, Isra Latif, secara tegas menyebutkan bahwa, secara institusi meminta kepada Menteri PUPR mencopot KaBalai Bina Marga Wilayah XVI Maluku dan Maluku Utara.

“Proses pelelangan yang dilakukan oleh Balai Bina Marga Wil. XVI Maluku/Maluku Utara, sejak tanggal 16 Nov 2017 dan penetapan Pemenangnya pada tanggal 30 Januari 2018 kemaren, menyisihkan banyak pelanggaran didalamnya, yang diduga karena pelelangan tersebut telah diatur (balas jasa).” Kata Isra, Kamis (8/2/2018)

Ia mencontohkan, pada pelelangan Pekerjaan Preservasi Rekonstruksi Jalan Weda-Sagea/PN, dengan Pagu : Rp. 49.849.725.000,- yang dimenangkan oleh PT. Era Bangun Sarana.

Dimana sesuai Perpres 54/2010 sebagaimana diubah dengan Perpres 4/2015 persyaratan penyedia diatur pada Pasal 19. Terkait tentang Klasifikasi Bidang/Sub Bidang terdapat pada Ayat 1 huruf a : memenuhi ketentuan peraturan perundangundangan untuk menjalankan kegiatan/usaha. Penjelasan : Yang dimaksud dengan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan usaha/kegiatan sebagai Penyedia Barang/Jasa, antara lain peraturan perundang-undangan dibidang pekerjaan konstruksi, perdagangan, kesehatan, perhubungan, perindustrian, migas dan pariwisata. Ayat 1 huruf g : memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan koperasi kecil serta kemampuan pada subbidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non-kecil. Ayat 1 huruf h : memiliki Kemampuan Dasar (KD) untuk usaha nonkecil (pada subbidang pekerjaan yang sejenis untuk usaha non kecil), kecuali untuk Pengadaan Barang dan Jasa Konsultansi dan Ayat 1 huruf j : khusus untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya, harus memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP).

Kemudian lanjut Isra, aturan tersebut ditindaklanjuti oleh Kementerian PU sebagai Pembina Jasa Konstruksi, dengan dikeluarkannya Permenpu 7/2011 sebagaimana diubah dengan Permenpupera 31/2015 tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultan, serta dipertegas dengan SE MENPUPR 11/2016 tentang penjelasan persyaratan Klasifikasi Bidang dan Kualifikasi Usaha terkait Permen PUPR 31/2015.

Berdasarkan ketentuan tersebut, kata Isra, Pokja telah melakukan kesalahan fatal dengan memenangkan PT. Era Bangun Sarana yang sama sekali belum memenuhi persyaratan administrasi pelelangan, yakni perusahaan tersebut masih dalam proses SBUnya, namun tetap ditetapkan sebagai Pemenang pelelangan dimaksud.

Bahkan Isra mengaku, pihaknya mengantongi data LPJKN terkait dengan SBU PT. Era Bangun Sarana yang sementara dalam proses.

“Kecerobohan Pokja dengan memenangkan perusahaan tersebut, sangatlah mencederai dan melangggar peraturan Pengadaan Barang/Jasa Instasi Pemerintah, dan harusnya dibatalkan demi Hukum.” pinta Isra

Pihaknya meminta agar Menteri PUPR segera mencopot KaBalai Bina Marga Wilayah XVI Maluku/Maluku Utara, Satrio Sugeng Prayitno karena terindikasi melakukan pembiaran terhadap kesalahan yang dilakukan oleh Pokja yang sengaja memberikan kewenangan pengaturan pelelangan tersebut kepada kedua anak buahnya yang merangkap PPK yakni Navy Anugerah Umasangadji dan Abd. Hamid Payapo yang sementara ini masuk dalam penyelidikan KPK kasus Damayanti Cs.

“Apabila tuntutan ini tidak tanggapi atau tidak diindahkan, maka kami akan konsolidasikan untuk melakukan aksi masa di kementerian PUPR dan meminta KPK untuk mengusut proses pelelangan yang aromanya balas jasa/kong kali kong dengan oknum-oknum yang terlibat dengan kasus KPK saat ini.” tegas Isra.

Rep/Red : (Sdn)

__

Iklan Layanan

Komentar disini

i-malut.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

 

ARTIKEL TERKAIT

REKOMENDASI

Hadiri Giat Kementrian Agama, Ketum Sinode ke Morotai

Tobelo — Ketua Sinode Gereja Masehi Injili Di Halmahera (GMIH), Pdt. Demianus Ice, usai mendampingi Kapolda Malut dalam kegiatan Vaksinasi Rabu kemarin di Uniera Tobelo, kini sempatkan waktu berkunjung...

KPPD Desa Gosoma, Minta Pemda Halut Bertanggung Jawab

Tobelo — Komunitas Pemuda Pemerhati Desa (KPPD) Gosoma Kecamatan Tobelo, meminta Pemerintah Daerah (Pemda) Halmahera Utara (Halut), bertanggung jawab atas proses Pilkades yang berlangsung di desa setempat. Informasi disampaikan langsung...

Kadis Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB Halut...

Tobelo -- AT alias AS, Kepala Dinas (Kadis) Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB Pemkab Halut, pada Rabu (22/9) resmi dilaporkan ke KSPKT Polres setempat. AS dilaporkan karena diduga melakukan...

Kapolda Malut Didampingi Ketum GMIH Pantau Kegiatan Vaksinasi...

Tobelo -- Kapolda Maluku Utara (Malut), Irjen Pol, Risyapudin Nursin, yang didampingi Ketua Umum (Ketum) Sinode GMIH, Pdt. Demianus Ice, lakukan pemantauan kegiatan Vaksinasi Nasional yang digelar di Universitas...

Kadispar Tikep; Pariwisata Sumber Penghasilan Penunjang PAD

Tidore -- Jika kita berbicara terkait dengan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka pariwisata merupakan salah satu sumber penghasilan yang sangat signifikan dalam menunjang PAD pada setiap wilayah pemerintahan...

Mutu Pendidikan Menurun Dimasa Covid-19, Ini Penjelasan Kepala...

Tidore -- Bencana non alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang menyebar hampir seluruh negara di dunia termasuk Indonesia, telah melumpuhkan berbagai aktivitas pada semua lini termasuk dunia pendidikan. Kepala...

Ini Jawaban Bupati Usman Sidik Atas Harapan dari...

Labuha – Bupati Halmahera Selatan, Usman Sidik, menanggapi permintaan dan juga harapan dari Kerukunan Masyarakat Bajoe (KMB), terkait posisi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan yang sempat menjadi janji Politik...

Kerukunan Masyarakat Bajoe Taruh Harap Usman-Bassam Bisa Realisasi...

Labuha – Kerukunan Masyarakat Bajoe (KMB) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), meminta Bupati Usman Sidik dan Wakil Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba (Usman-Bassam) agar bisa merealisasikan janji Politiknya pada Kampanye...

Sejumlah Nama Calon Ketua GAMKI Halut Mulai Bermunculan,...

Tobelo -- Meski momentum Konferensi Cabang (Konfercab) Garekan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Cabang Halmahera Utara (Halut), nanti akan digelar pada bulan Oktober mendatang, namun kini sejumlah nama yang...

BERITA UTAMA

ARTIKEL TERKAIT

Lembaga Mitra Publik Malut Desak Menteri PUPR Copot KaBalai Bina Marga Wil. XVI Maluku dan Maluku Utara

i-malut.com, TERNATE – Munculnya dugaan penyalahgunaan kewenangan oleh KaBalai Bina Marga Wilayah XVI Maluku dan Maluku Utara, Satrio Sugeng Prayitno, terkait dengan proses pelelangan yang dilaksanakan oleh Pokja dengan menyisahkan banyak pelanggaran, termasuk soal balas jasa, menuai protes dari LSM Lembaga Mitra Publik Maluku Utara.

Melalui release yang disampaikan ke Redaksi i-malut.com oleh Direktur Lsm Lembaga Mitra Publik, Isra Latif, secara tegas menyebutkan bahwa, secara institusi meminta kepada Menteri PUPR mencopot KaBalai Bina Marga Wilayah XVI Maluku dan Maluku Utara.

“Proses pelelangan yang dilakukan oleh Balai Bina Marga Wil. XVI Maluku/Maluku Utara, sejak tanggal 16 Nov 2017 dan penetapan Pemenangnya pada tanggal 30 Januari 2018 kemaren, menyisihkan banyak pelanggaran didalamnya, yang diduga karena pelelangan tersebut telah diatur (balas jasa).” Kata Isra, Kamis (8/2/2018)

Ia mencontohkan, pada pelelangan Pekerjaan Preservasi Rekonstruksi Jalan Weda-Sagea/PN, dengan Pagu : Rp. 49.849.725.000,- yang dimenangkan oleh PT. Era Bangun Sarana.

Dimana sesuai Perpres 54/2010 sebagaimana diubah dengan Perpres 4/2015 persyaratan penyedia diatur pada Pasal 19. Terkait tentang Klasifikasi Bidang/Sub Bidang terdapat pada Ayat 1 huruf a : memenuhi ketentuan peraturan perundangundangan untuk menjalankan kegiatan/usaha. Penjelasan : Yang dimaksud dengan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan usaha/kegiatan sebagai Penyedia Barang/Jasa, antara lain peraturan perundang-undangan dibidang pekerjaan konstruksi, perdagangan, kesehatan, perhubungan, perindustrian, migas dan pariwisata. Ayat 1 huruf g : memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan koperasi kecil serta kemampuan pada subbidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non-kecil. Ayat 1 huruf h : memiliki Kemampuan Dasar (KD) untuk usaha nonkecil (pada subbidang pekerjaan yang sejenis untuk usaha non kecil), kecuali untuk Pengadaan Barang dan Jasa Konsultansi dan Ayat 1 huruf j : khusus untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya, harus memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP).

Kemudian lanjut Isra, aturan tersebut ditindaklanjuti oleh Kementerian PU sebagai Pembina Jasa Konstruksi, dengan dikeluarkannya Permenpu 7/2011 sebagaimana diubah dengan Permenpupera 31/2015 tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultan, serta dipertegas dengan SE MENPUPR 11/2016 tentang penjelasan persyaratan Klasifikasi Bidang dan Kualifikasi Usaha terkait Permen PUPR 31/2015.

Berdasarkan ketentuan tersebut, kata Isra, Pokja telah melakukan kesalahan fatal dengan memenangkan PT. Era Bangun Sarana yang sama sekali belum memenuhi persyaratan administrasi pelelangan, yakni perusahaan tersebut masih dalam proses SBUnya, namun tetap ditetapkan sebagai Pemenang pelelangan dimaksud.

Bahkan Isra mengaku, pihaknya mengantongi data LPJKN terkait dengan SBU PT. Era Bangun Sarana yang sementara dalam proses.

“Kecerobohan Pokja dengan memenangkan perusahaan tersebut, sangatlah mencederai dan melangggar peraturan Pengadaan Barang/Jasa Instasi Pemerintah, dan harusnya dibatalkan demi Hukum.” pinta Isra

Pihaknya meminta agar Menteri PUPR segera mencopot KaBalai Bina Marga Wilayah XVI Maluku/Maluku Utara, Satrio Sugeng Prayitno karena terindikasi melakukan pembiaran terhadap kesalahan yang dilakukan oleh Pokja yang sengaja memberikan kewenangan pengaturan pelelangan tersebut kepada kedua anak buahnya yang merangkap PPK yakni Navy Anugerah Umasangadji dan Abd. Hamid Payapo yang sementara ini masuk dalam penyelidikan KPK kasus Damayanti Cs.

“Apabila tuntutan ini tidak tanggapi atau tidak diindahkan, maka kami akan konsolidasikan untuk melakukan aksi masa di kementerian PUPR dan meminta KPK untuk mengusut proses pelelangan yang aromanya balas jasa/kong kali kong dengan oknum-oknum yang terlibat dengan kasus KPK saat ini.” tegas Isra.

Rep/Red : (Sdn)

--

BERITA LAINNYA

TERPOPULER