Lembaga Mitra Publik Malut Desak Menteri PUPR Copot KaBalai Bina Marga Wil. XVI Maluku dan Maluku Utara

i-malut.com, TERNATE – Munculnya dugaan penyalahgunaan kewenangan oleh KaBalai Bina Marga Wilayah XVI Maluku dan Maluku Utara, Satrio Sugeng Prayitno, terkait dengan proses pelelangan yang dilaksanakan oleh Pokja dengan menyisahkan banyak pelanggaran, termasuk soal balas jasa, menuai protes dari LSM Lembaga Mitra Publik Maluku Utara.

Melalui release yang disampaikan ke Redaksi i-malut.com oleh Direktur Lsm Lembaga Mitra Publik, Isra Latif, secara tegas menyebutkan bahwa, secara institusi meminta kepada Menteri PUPR mencopot KaBalai Bina Marga Wilayah XVI Maluku dan Maluku Utara.

“Proses pelelangan yang dilakukan oleh Balai Bina Marga Wil. XVI Maluku/Maluku Utara, sejak tanggal 16 Nov 2017 dan penetapan Pemenangnya pada tanggal 30 Januari 2018 kemaren, menyisihkan banyak pelanggaran didalamnya, yang diduga karena pelelangan tersebut telah diatur (balas jasa).” Kata Isra, Kamis (8/2/2018)

Ia mencontohkan, pada pelelangan Pekerjaan Preservasi Rekonstruksi Jalan Weda-Sagea/PN, dengan Pagu : Rp. 49.849.725.000,- yang dimenangkan oleh PT. Era Bangun Sarana.

Dimana sesuai Perpres 54/2010 sebagaimana diubah dengan Perpres 4/2015 persyaratan penyedia diatur pada Pasal 19. Terkait tentang Klasifikasi Bidang/Sub Bidang terdapat pada Ayat 1 huruf a : memenuhi ketentuan peraturan perundangundangan untuk menjalankan kegiatan/usaha. Penjelasan : Yang dimaksud dengan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan usaha/kegiatan sebagai Penyedia Barang/Jasa, antara lain peraturan perundang-undangan dibidang pekerjaan konstruksi, perdagangan, kesehatan, perhubungan, perindustrian, migas dan pariwisata. Ayat 1 huruf g : memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan koperasi kecil serta kemampuan pada subbidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non-kecil. Ayat 1 huruf h : memiliki Kemampuan Dasar (KD) untuk usaha nonkecil (pada subbidang pekerjaan yang sejenis untuk usaha non kecil), kecuali untuk Pengadaan Barang dan Jasa Konsultansi dan Ayat 1 huruf j : khusus untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya, harus memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP).

Kemudian lanjut Isra, aturan tersebut ditindaklanjuti oleh Kementerian PU sebagai Pembina Jasa Konstruksi, dengan dikeluarkannya Permenpu 7/2011 sebagaimana diubah dengan Permenpupera 31/2015 tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultan, serta dipertegas dengan SE MENPUPR 11/2016 tentang penjelasan persyaratan Klasifikasi Bidang dan Kualifikasi Usaha terkait Permen PUPR 31/2015.

Berdasarkan ketentuan tersebut, kata Isra, Pokja telah melakukan kesalahan fatal dengan memenangkan PT. Era Bangun Sarana yang sama sekali belum memenuhi persyaratan administrasi pelelangan, yakni perusahaan tersebut masih dalam proses SBUnya, namun tetap ditetapkan sebagai Pemenang pelelangan dimaksud.

Bahkan Isra mengaku, pihaknya mengantongi data LPJKN terkait dengan SBU PT. Era Bangun Sarana yang sementara dalam proses.

“Kecerobohan Pokja dengan memenangkan perusahaan tersebut, sangatlah mencederai dan melangggar peraturan Pengadaan Barang/Jasa Instasi Pemerintah, dan harusnya dibatalkan demi Hukum.” pinta Isra

Pihaknya meminta agar Menteri PUPR segera mencopot KaBalai Bina Marga Wilayah XVI Maluku/Maluku Utara, Satrio Sugeng Prayitno karena terindikasi melakukan pembiaran terhadap kesalahan yang dilakukan oleh Pokja yang sengaja memberikan kewenangan pengaturan pelelangan tersebut kepada kedua anak buahnya yang merangkap PPK yakni Navy Anugerah Umasangadji dan Abd. Hamid Payapo yang sementara ini masuk dalam penyelidikan KPK kasus Damayanti Cs.

“Apabila tuntutan ini tidak tanggapi atau tidak diindahkan, maka kami akan konsolidasikan untuk melakukan aksi masa di kementerian PUPR dan meminta KPK untuk mengusut proses pelelangan yang aromanya balas jasa/kong kali kong dengan oknum-oknum yang terlibat dengan kasus KPK saat ini.” tegas Isra.

Rep/Red : (Sdn)

__

Iklan Layanan

Komentar disini

i-malut.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

 

ARTIKEL TERKAIT

REKOMENDASI

LSM LIRA Malut Mengutuk Keras Pemukulan Wartawan Binpers...

Ternate -- Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lumbung Rakyat Indonesia (LIRA) Maluku Utara (Malut), mengutuk keras tindakan pemukulan terhadap salah satu wartawan Berita Investigasi Nasional (Binpers) Biro Maluku Utara. Ketua LSM...

EGP dengan teguran Gubernur, Ningsih terus lakukan Pergantian

Sanana -- Anjing menggongong Kafilah tetap berlalu menjadi pribahasa yang tepat untuk menggambarkan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul) dibawah Kepemimpinan Kepala Daerah (Bupati-red) Fifian Adeningsih Mus. Bagaimana tidak,...

F-Demokrat DPRD Kepsul, ingatkan Bupati Penyerapan DAK 2021

Sanana -- Fraksi Demokrat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepulauan Sula (Kepsul), mengingatkan Bupati Kepsul, Fifian Adeningsih Mus terkait penyerapan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2021. Melalui Sekretaris Ajis...

Geser Jabatan Disdukcapil, Masyarakat Jadi Korban

Sanana -- Ketika muncul pertanyaan, apakah Kebijakan Bupati Kepulauan Sula (Kepsul), Fifian Adeningsih Mus (FAM) melakukan Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan yang tidak sesuai mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,...

Babinsa dekati Pemuda, untuk jauhi Miras

Sanana -- Baru-baru ini Serda. Rusman Soamole, Anggota TNI Kodim 1510/Sula-Koramil 03/Sanana yang bertugas sebagai Bintara Pembina Desa (Babinsa) di Desa Pelita Jaya-Kec. Mangoli Utara Timur, Kabupaten Kepulauan Sula...

Kepada massa Aksi APHS, Ketua DPRD Tawarkan Forum...

Sanana -- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul), Sinaryo Thes, menawarkan Forum Bersama (Forum Rakyat-red) saat beraudiensi dengan puluhan massa Aksi dari Aliansi Peduli Hai...

Jargon Aksi Nyentrik iringi APHS Demo Bupati FAM

Sanana -- Berbagai Spanduk dan Poster yang menjadi Jargon Aksi APHS (Aliansi Pemuda Hai Sua) pada aksi mereka yang ke II, di Kantor Bupati Kepulauan Sula (Kepsul) dan Kantor...

Gelar Aksi di Kantor Dispora Malut, Sejumlah Atlet...

Sofifi -- Menuntut hak merupakan sesuatu yang wajar bagi setiap orang yang telah memenuhi kewajibannya, tak terkecuali para atlet Maluku Utara yang hingga saat ini uang sakunya selama dua...

APHS datangi Kantor Bupati, Sebut FAM Tidak Tau...

Sanana -- Aksi Jilid II Aliansi Peduli Hai Sua atau APHS di Kantor di Bupati, jln. Paskah Suzeta-Desa Pohea, Kec. Sanana Kab. Kepulauan Sula (Kepsul), Pendemo teriakkan Fifian Adeningsih...

BERITA UTAMA

APHS datangi Kantor Bupati, Sebut FAM Tidak Tau...

Sanana -- Aksi Jilid II Aliansi Peduli Hai Sua atau APHS di Kantor di Bupati, jln. Paskah Suzeta-Desa Pohea,...

Ningsih diperintahkan kembalikan posisi 57 Pejabat di Pemkab...

QS Al-Baqarah Ayat 153 : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ "Wahai orang-orang yang...

Apakah Bupati dan Dirjen Otda Bermain Mata, terkait...

Sanana -- Mutasi massal yang dilakukan oleh Bupati Kepulauan Sula (Kepsul) Fifian Adeningsih Mus (FAM) Kepada 57 Pejabat Eselon...

ARTIKEL TERKAIT

Lembaga Mitra Publik Malut Desak Menteri PUPR Copot KaBalai Bina Marga Wil. XVI Maluku dan Maluku Utara

i-malut.com, TERNATE – Munculnya dugaan penyalahgunaan kewenangan oleh KaBalai Bina Marga Wilayah XVI Maluku dan Maluku Utara, Satrio Sugeng Prayitno, terkait dengan proses pelelangan yang dilaksanakan oleh Pokja dengan menyisahkan banyak pelanggaran, termasuk soal balas jasa, menuai protes dari LSM Lembaga Mitra Publik Maluku Utara.

Melalui release yang disampaikan ke Redaksi i-malut.com oleh Direktur Lsm Lembaga Mitra Publik, Isra Latif, secara tegas menyebutkan bahwa, secara institusi meminta kepada Menteri PUPR mencopot KaBalai Bina Marga Wilayah XVI Maluku dan Maluku Utara.

“Proses pelelangan yang dilakukan oleh Balai Bina Marga Wil. XVI Maluku/Maluku Utara, sejak tanggal 16 Nov 2017 dan penetapan Pemenangnya pada tanggal 30 Januari 2018 kemaren, menyisihkan banyak pelanggaran didalamnya, yang diduga karena pelelangan tersebut telah diatur (balas jasa).” Kata Isra, Kamis (8/2/2018)

Ia mencontohkan, pada pelelangan Pekerjaan Preservasi Rekonstruksi Jalan Weda-Sagea/PN, dengan Pagu : Rp. 49.849.725.000,- yang dimenangkan oleh PT. Era Bangun Sarana.

Dimana sesuai Perpres 54/2010 sebagaimana diubah dengan Perpres 4/2015 persyaratan penyedia diatur pada Pasal 19. Terkait tentang Klasifikasi Bidang/Sub Bidang terdapat pada Ayat 1 huruf a : memenuhi ketentuan peraturan perundangundangan untuk menjalankan kegiatan/usaha. Penjelasan : Yang dimaksud dengan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan usaha/kegiatan sebagai Penyedia Barang/Jasa, antara lain peraturan perundang-undangan dibidang pekerjaan konstruksi, perdagangan, kesehatan, perhubungan, perindustrian, migas dan pariwisata. Ayat 1 huruf g : memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan koperasi kecil serta kemampuan pada subbidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non-kecil. Ayat 1 huruf h : memiliki Kemampuan Dasar (KD) untuk usaha nonkecil (pada subbidang pekerjaan yang sejenis untuk usaha non kecil), kecuali untuk Pengadaan Barang dan Jasa Konsultansi dan Ayat 1 huruf j : khusus untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya, harus memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP).

Kemudian lanjut Isra, aturan tersebut ditindaklanjuti oleh Kementerian PU sebagai Pembina Jasa Konstruksi, dengan dikeluarkannya Permenpu 7/2011 sebagaimana diubah dengan Permenpupera 31/2015 tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultan, serta dipertegas dengan SE MENPUPR 11/2016 tentang penjelasan persyaratan Klasifikasi Bidang dan Kualifikasi Usaha terkait Permen PUPR 31/2015.

Berdasarkan ketentuan tersebut, kata Isra, Pokja telah melakukan kesalahan fatal dengan memenangkan PT. Era Bangun Sarana yang sama sekali belum memenuhi persyaratan administrasi pelelangan, yakni perusahaan tersebut masih dalam proses SBUnya, namun tetap ditetapkan sebagai Pemenang pelelangan dimaksud.

Bahkan Isra mengaku, pihaknya mengantongi data LPJKN terkait dengan SBU PT. Era Bangun Sarana yang sementara dalam proses.

“Kecerobohan Pokja dengan memenangkan perusahaan tersebut, sangatlah mencederai dan melangggar peraturan Pengadaan Barang/Jasa Instasi Pemerintah, dan harusnya dibatalkan demi Hukum.” pinta Isra

Pihaknya meminta agar Menteri PUPR segera mencopot KaBalai Bina Marga Wilayah XVI Maluku/Maluku Utara, Satrio Sugeng Prayitno karena terindikasi melakukan pembiaran terhadap kesalahan yang dilakukan oleh Pokja yang sengaja memberikan kewenangan pengaturan pelelangan tersebut kepada kedua anak buahnya yang merangkap PPK yakni Navy Anugerah Umasangadji dan Abd. Hamid Payapo yang sementara ini masuk dalam penyelidikan KPK kasus Damayanti Cs.

“Apabila tuntutan ini tidak tanggapi atau tidak diindahkan, maka kami akan konsolidasikan untuk melakukan aksi masa di kementerian PUPR dan meminta KPK untuk mengusut proses pelelangan yang aromanya balas jasa/kong kali kong dengan oknum-oknum yang terlibat dengan kasus KPK saat ini.” tegas Isra.

Rep/Red : (Sdn)

--

BERITA LAINNYA

Dukung Program Pemerintah Soal Literasi Digital, Dit Intelkam...

Ternate –– Direktorat Intelijen dan Keamanan (Dit Intekam) Polda Maluku Utara gelar kegiatan Coffee Morning...

Kekuasaan

Aspek normatif, atau kritik-nilai analisis keputusan terlihat ketika kita menyadari bahwa pengetahuan yang relevan dengan...

Apakah Bupati dan Dirjen Otda Bermain Mata, terkait...

Sanana -- Mutasi massal yang dilakukan oleh Bupati Kepulauan Sula (Kepsul) Fifian Adeningsih Mus (FAM)...

Babinsa dekati Pemuda, untuk jauhi Miras

Sanana -- Baru-baru ini Serda. Rusman Soamole, Anggota TNI Kodim 1510/Sula-Koramil 03/Sanana yang bertugas sebagai...

Pembangunan Pertashop Picu Retaknya Hubungan Antar Warga Jambula 

Ternate -- Pembanguan Pertamina Shop (Pertashop) yang berlokasi di Kelurahan Jambula, Kecamatan Pulau Ternate, Kota...

Sempat Diperbaiki Warga, Jembatan Pitago-Bailenget Rusak Lagi

Tobelo -- Beberapa tahun kemarin sempat rusak, namun dilakukan perbaikan oleh warga, kali ini di...

TERPOPULER

Ningsih diperintahkan kembalikan posisi 57 Pejabat di Pemkab...

QS Al-Baqarah Ayat 153 : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ "Wahai orang-orang yang...

Beri Sinyal Tidak Ada Dendam Politik, Bupati: Siapa...

Labuha – Bupati Halmahera Selatan (Halsel), Usman Sidik memiliki kebiasaan melakukkan Inspeksi Mendadak (Sidak) di kantor Dinas/Badan, kantor desa,...