Ombudsman : Halteng Harus Keluar Dari Zona Merah

i-malut.com, WEDA – Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten beserta jajaran SKPD Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Tengah (Halteng) menggelar pertemuan dengan Ombudsman RI Perwakilan Maluku Utara dengan, Rabu (7/02/18) di Aula Kantor Bupati.

Dalam pertemuan tersebut, Ombudsman menyikapi rapor merah pelayanan publik yang diperoleh Pemda Halteng kurang lebih selama 3 tahun berturut-turut.

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Maluku Utara, Sofyan Ali, kepada i-malut.com, Sabtu (10/2/2018) mengatakan, pada pertemuan itu, Ombudsman menyampaikan indikator-indikator pelayanan publik yang selama ini masih belum dilengkapi oleh penyelenggara layanan di Pemda Halteng.

“Yang kami temui saat survey kepatuhan selama 3 tahun ini adalah tidak adanya syarat layanan, kepastian waktu, biaya, sistem dan prosedur layanan, maklumat serta aspek-aspek lain yang belum tersedia di unit pelayanan publik di beberapa SKPD,” kata Sofyan, Sabtu (10/2/2018)

Lanjut dia, pihaknya juga menyampaikan harapannya agar tahun ini Pemda Halteng dapat keluar dari zona merah pelayanan publik.

“Karena untuk sampai pada kualitas pelayanan publik yang baik, maka hal pertama yang harus dilakukan adalah membereskan standar layanan yang masih kurang. Jika standar layanan itu belum ada, bagaimana mungkin bisa mencapai penilaian yang baik. Oleh karena itu, diharapkan agar jajaran di Pemda Halteng dapat menyusun, menetapkan dan mempublikasi standar layanan di semua unit pelayanan publik yang ada di SKPD se Kabupaten Halmahera Tengah”, tambahnya.

Terpisah, pada kesempatan tersebut, Wakil Bupati Halteng Abd. Rahim Odeyani, mengharapkan agar semua SKPD memperhatikan dan menindaklanjuti saran dari Ombudsman untuk perbaikan standar layanan. Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah akan menjadikan hasil penilaian Ombudsman sebagai indikator evaluasi kinerja SKPD.

“Kedepan kami berharap sinergitas antara Ombudsman, Pemkab Halmahera Tengah dan masyarakat harus lebih ditingkatkan, sehingga pelayanan publik di Halteng bisa lebih baik lagi”, tutup Wakil Bupati Halteng.

Rep/Red : (Sdn)

Iklan Layanan

Komentar disini

i-malut.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

 

ARTIKEL TERKAIT

REKOMENDASI

YPK GMIH Angkat Tommy Sebagai Kepsek SMA Kristen...

Tobelo -- Yayasan Pendidikan Kristen (YPK) Gereja Masehi Injili di Halmahera (GMIH), pada Sabtu (12/6) tadi, resmi mengangkat Tommy S Pangi sebagai Kepala Sekolah (Kepsek) SMA Kristen Nehemia Galela. Jabatan...

Kekuasaan

Aspek normatif, atau kritik-nilai analisis keputusan terlihat ketika kita menyadari bahwa pengetahuan yang relevan dengan keputusan mencakup antara dinamika "tujuan" dan "cara" yang sifatnya Valuatif. (Duncan MacRay, Jr "The...

Siap Tabuh Genderang Perang, jika Bupati membawa Dendam

Sanana -- Mantan Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah (Setda), Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul), Arif Umasugi yang juga merupakan ASN Senior di Pemda Sula, menyebut perbuatan pencopotan...

Dukung Program Pemerintah Soal Literasi Digital, Dit Intelkam...

Ternate –– Direktorat Intelijen dan Keamanan (Dit Intekam) Polda Maluku Utara gelar kegiatan Coffee Morning dengan tema, "Literasi Digital Solution Smart Island Dan Smart Goverment Provinsi Maluku Utara", bertempat...

Ningsih diperintahkan kembalikan posisi 57 Pejabat di Pemkab...

QS Al-Baqarah Ayat 153 : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ "Wahai orang-orang yang beriman! Mohonlah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan salat. Sungguh,...

Kodim 1510/Sula-Koramil 03/Sanana menjadi Pelaksana Program Serbuan Vaksin...

Sanana -- Komandan Rayon Militer (Danramil) 03/Sanana-Kodim 1510/Sula, Kapten. Abdul Malik Fudji, baru-baru ini menggelar rapat Koordinasi terkait pelaksanaan Program Serbuan Vaksin bagi Masyarakat, yang menjadi Program TNI-AD. Rapat yang...

Hampir Lima Bulan, Pemda Halut Tunggak Gaji Pegawai...

Tobelo -- Hampir Lima bulan gaji dan tunjangan pegawai honorer bahkan untuk Penghasilan Tetap (Siltap) bagi perangkat desa, terhitung sekitar bulan Februari hingga Juni 2021 belum dibayar atau menunggak...

Fraksi-PD DPRD Kepsul Angkat bicara terkait Mutasi massal...

Sanana -- Akhirnya DPRD Kepsul angkat bicara terkait Mutasi massal yang dilakukan oleh Bupati Kepulauan Sula (Kepsul), Fifian Adeningsih Mus (FAM). Walau belum secara kelembagaan, namun yang dilakukan Fraksi Partai...

PDAM Tegaskan Pihak X-Walikota Ternate Secepatnya Lunasi Tunggakan...

Ternate -- Perusahan Daerah Air Minum (PDAM) Ternate telah memutuskan pelayanan air bersih dilingkup instansi X-Walikota Ternate. Pemutusan tersebut dilatarbelakangi banyaknya tunggakan rekening air yang belum dibayar senilai 200...

BERITA UTAMA

Ningsih diperintahkan kembalikan posisi 57 Pejabat di Pemkab...

QS Al-Baqarah Ayat 153 : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ "Wahai orang-orang yang...

Apakah Bupati dan Dirjen Otda Bermain Mata, terkait...

Sanana -- Mutasi massal yang dilakukan oleh Bupati Kepulauan Sula (Kepsul) Fifian Adeningsih Mus (FAM) Kepada 57 Pejabat Eselon...

Beri Sinyal Tidak Ada Dendam Politik, Bupati: Siapa...

Labuha – Bupati Halmahera Selatan (Halsel), Usman Sidik memiliki kebiasaan melakukkan Inspeksi Mendadak (Sidak) di kantor Dinas/Badan, kantor desa,...

ARTIKEL TERKAIT

Ombudsman : Halteng Harus Keluar Dari Zona Merah

-

i-malut.com, WEDA – Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten beserta jajaran SKPD Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Tengah (Halteng) menggelar pertemuan dengan Ombudsman RI Perwakilan Maluku Utara dengan, Rabu (7/02/18) di Aula Kantor Bupati.

Dalam pertemuan tersebut, Ombudsman menyikapi rapor merah pelayanan publik yang diperoleh Pemda Halteng kurang lebih selama 3 tahun berturut-turut.

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Maluku Utara, Sofyan Ali, kepada i-malut.com, Sabtu (10/2/2018) mengatakan, pada pertemuan itu, Ombudsman menyampaikan indikator-indikator pelayanan publik yang selama ini masih belum dilengkapi oleh penyelenggara layanan di Pemda Halteng.

“Yang kami temui saat survey kepatuhan selama 3 tahun ini adalah tidak adanya syarat layanan, kepastian waktu, biaya, sistem dan prosedur layanan, maklumat serta aspek-aspek lain yang belum tersedia di unit pelayanan publik di beberapa SKPD,” kata Sofyan, Sabtu (10/2/2018)

Lanjut dia, pihaknya juga menyampaikan harapannya agar tahun ini Pemda Halteng dapat keluar dari zona merah pelayanan publik.

“Karena untuk sampai pada kualitas pelayanan publik yang baik, maka hal pertama yang harus dilakukan adalah membereskan standar layanan yang masih kurang. Jika standar layanan itu belum ada, bagaimana mungkin bisa mencapai penilaian yang baik. Oleh karena itu, diharapkan agar jajaran di Pemda Halteng dapat menyusun, menetapkan dan mempublikasi standar layanan di semua unit pelayanan publik yang ada di SKPD se Kabupaten Halmahera Tengah”, tambahnya.

Terpisah, pada kesempatan tersebut, Wakil Bupati Halteng Abd. Rahim Odeyani, mengharapkan agar semua SKPD memperhatikan dan menindaklanjuti saran dari Ombudsman untuk perbaikan standar layanan. Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah akan menjadikan hasil penilaian Ombudsman sebagai indikator evaluasi kinerja SKPD.

“Kedepan kami berharap sinergitas antara Ombudsman, Pemkab Halmahera Tengah dan masyarakat harus lebih ditingkatkan, sehingga pelayanan publik di Halteng bisa lebih baik lagi”, tutup Wakil Bupati Halteng.

Rep/Red : (Sdn)

BERITA LAINNYA

Kodim 1510/Sula-Koramil 03/Sanana menjadi Pelaksana Program Serbuan Vaksin...

Sanana -- Komandan Rayon Militer (Danramil) 03/Sanana-Kodim 1510/Sula, Kapten. Abdul Malik Fudji, baru-baru ini menggelar...

Babinsa Waihama dan Nakes Kompak soal Penanganan C-19

Sanana -- Bintara Pemuda Desa atau Babinsa Waihama-Kec. Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul), Kopka. Abdullah...

Dukung 100 Hari Kerja, Kelurahan Maliaro Fokus Kebersihan...

Ternate -- Dalam rangka mendukung program 100 hari kerja Wali Kota Ternate, Pemerintah Kelurahan Maliaro,...

Kejari Halut Lakukan Sertijab Kasi Intelijen

Tobelo -- Lingkup Kejaksaan Negeri (Kejari) Halut, pada Senin (7/6) kemarin dikabarkan telah melakukan kegiatan...

Memasyarakatkan Olahraga, kiat Babinsa Wailoba

Sanana -- Memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat menjadi kiat Bintara Pembina Desa (Babinsa) Wailoba-Kec. Mangoli...

Tim Gabungan Pengamanan STQ Nasional Gelar Rapat Finalisasi

Sofifi -- Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ) tingkat nasional sebentar lagi akan diselenggarakan di Sofifi Ibu...

TERPOPULER

Beri Sinyal Tidak Ada Dendam Politik, Bupati: Siapa...

Labuha – Bupati Halmahera Selatan (Halsel), Usman Sidik memiliki kebiasaan melakukkan Inspeksi Mendadak (Sidak) di kantor Dinas/Badan, kantor desa,...

Ningsih jadikan TSK Pimpin Dinas Pendidikan Kepsul

Sanana -- Entah apa yang ada dibenak Bupati Kepsul Fifian Adeningsih Mus (FAM) menjadikan seorang Tersangka (TSK-red) pada suatu...