Diduga Terlibat Gratifikasi, Kontraktor Diminta Laporkan Bupati Halsel ke Polisi

i-malut.com, LABUHA – Kabar tak sedap menimpa Bupati Halmahera Selatan, Bahrain Kasuba. Bahrain disebut-sebut meminta bagian (Fee Proyek) kepada beberapa pemenang tender yang mengerjakan proyek infrastruktur di Kab. Halsel.

Salah satunya adalah proyek pembangunan masjid raya Halsel tahun 2017. Proyek yang dialokasikan melalui Dinas Perumahan, Pemukiman, dan Lingkungan Hidup tersebut dikerjakan selama tiga tahun anggaran. Tiap tahun, dana yang digelontorkan sebesar Rp 30 miliar, sejak 2016.

Informasi ini dihimpun i-malut.com melalui sumber terpercaya yang merupakan orang dekat pemilik proyek yang enggan dipublikasikan namanya menyebutkan, Bupati meminta fee sebesar Rp 1 miliar lebih dari proyek tersebut.

Tak hanya itu, pada proyek pekerjaan dermaga Kupal di Kecamatan Bacan juga mengalami hal serupa. Bupati disebut mendapatkan fee sebesar Rp 1 miliar. Kabarnya, fee dari proyek dengan nilai total Rp 4,77 miliar tersebut digunakan untuk membiayai kampanye salah satu pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur Maluku Utara.

Bupati Bahrain saat dikonfirmasi wartawan membantah dengan tegas kabar tersebut. Ia menegaskan, dirinya tak pernah meminta-minta fee dari proyek-proyek infrastruktur di Halsel.

“Kontraktor siapa? dan kapan saya minta-minta fee? Tender saja saya tidak tahu,” bantahnya, Senin (12/02/2018).

Mantan Ketua DPRD Halsel itu menuturkan, ia tak pernah berurusan dengan pekerjaan proyek. Apalagi meminta jatah dari anggaran proyek untuk membiayai kampanye Pilgub.

“Pokoknya saya tidak tahu yang namanya fee proyek, apalagi masjid raya,” tegasnya.

Terpisah, advokat Fahrudin Maloko mengungkapkan, tindakan permintaan fee jelas bertentangan dengan undang-undang. Dia mencontohkan, saat ini banyak kepala daerah yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) di sejumlah daerah.

“Mereka terjaring OTT oleh KPK karena menerima atau meminta fee pada sejumlah proyek di daerah. Misalnya Zumi Zola yang diduga menerima fee sejumlah proyek,” tuturnya.

Karena itu, Fahrudin mendorong para kontraktor agar berani melaporkan praktik kotor tersebut ke penegak hukum. Menurutnya, pihak ketiga sebenarnya secara hukum dapat dilibatkan dalam penegakan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHPidana.

“Dimana posisi mereka sebagai “pembantu”. Selain itu, jika pihak ketiga merasa keberatan bisa saja langsung melaporkan ke pihak berwajib. Saat ini sudah ada tim saber pungli di setiap polres. Laporkan saja jika ada oknum-oknum pejabat yang meminta fee yang terang-terang bertentangan dengan undang-undang,” tandasnya.

Rep/Red : (Bur)

__

Iklan Layanan

Komentar disini

i-malut.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

 

ARTIKEL TERKAIT

REKOMENDASI

LSM LIRA Malut Mengutuk Keras Pemukulan Wartawan Binpers...

Ternate -- Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lumbung Rakyat Indonesia (LIRA) Maluku Utara (Malut), mengutuk keras tindakan pemukulan terhadap salah satu wartawan Berita Investigasi Nasional (Binpers) Biro Maluku Utara. Ketua LSM...

EGP dengan teguran Gubernur, Ningsih terus lakukan Pergantian

Sanana -- Anjing menggongong Kafilah tetap berlalu menjadi pribahasa yang tepat untuk menggambarkan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul) dibawah Kepemimpinan Kepala Daerah (Bupati-red) Fifian Adeningsih Mus. Bagaimana tidak,...

F-Demokrat DPRD Kepsul, ingatkan Bupati Penyerapan DAK 2021

Sanana -- Fraksi Demokrat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepulauan Sula (Kepsul), mengingatkan Bupati Kepsul, Fifian Adeningsih Mus terkait penyerapan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2021. Melalui Sekretaris Ajis...

Geser Jabatan Disdukcapil, Masyarakat Jadi Korban

Sanana -- Ketika muncul pertanyaan, apakah Kebijakan Bupati Kepulauan Sula (Kepsul), Fifian Adeningsih Mus (FAM) melakukan Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan yang tidak sesuai mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,...

Babinsa dekati Pemuda, untuk jauhi Miras

Sanana -- Baru-baru ini Serda. Rusman Soamole, Anggota TNI Kodim 1510/Sula-Koramil 03/Sanana yang bertugas sebagai Bintara Pembina Desa (Babinsa) di Desa Pelita Jaya-Kec. Mangoli Utara Timur, Kabupaten Kepulauan Sula...

Kepada massa Aksi APHS, Ketua DPRD Tawarkan Forum...

Sanana -- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul), Sinaryo Thes, menawarkan Forum Bersama (Forum Rakyat-red) saat beraudiensi dengan puluhan massa Aksi dari Aliansi Peduli Hai...

Jargon Aksi Nyentrik iringi APHS Demo Bupati FAM

Sanana -- Berbagai Spanduk dan Poster yang menjadi Jargon Aksi APHS (Aliansi Pemuda Hai Sua) pada aksi mereka yang ke II, di Kantor Bupati Kepulauan Sula (Kepsul) dan Kantor...

Gelar Aksi di Kantor Dispora Malut, Sejumlah Atlet...

Sofifi -- Menuntut hak merupakan sesuatu yang wajar bagi setiap orang yang telah memenuhi kewajibannya, tak terkecuali para atlet Maluku Utara yang hingga saat ini uang sakunya selama dua...

APHS datangi Kantor Bupati, Sebut FAM Tidak Tau...

Sanana -- Aksi Jilid II Aliansi Peduli Hai Sua atau APHS di Kantor di Bupati, jln. Paskah Suzeta-Desa Pohea, Kec. Sanana Kab. Kepulauan Sula (Kepsul), Pendemo teriakkan Fifian Adeningsih...

BERITA UTAMA

APHS datangi Kantor Bupati, Sebut FAM Tidak Tau...

Sanana -- Aksi Jilid II Aliansi Peduli Hai Sua atau APHS di Kantor di Bupati, jln. Paskah Suzeta-Desa Pohea,...

Ningsih diperintahkan kembalikan posisi 57 Pejabat di Pemkab...

QS Al-Baqarah Ayat 153 : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ "Wahai orang-orang yang...

Apakah Bupati dan Dirjen Otda Bermain Mata, terkait...

Sanana -- Mutasi massal yang dilakukan oleh Bupati Kepulauan Sula (Kepsul) Fifian Adeningsih Mus (FAM) Kepada 57 Pejabat Eselon...

ARTIKEL TERKAIT

Diduga Terlibat Gratifikasi, Kontraktor Diminta Laporkan Bupati Halsel ke Polisi

i-malut.com, LABUHA – Kabar tak sedap menimpa Bupati Halmahera Selatan, Bahrain Kasuba. Bahrain disebut-sebut meminta bagian (Fee Proyek) kepada beberapa pemenang tender yang mengerjakan proyek infrastruktur di Kab. Halsel.

Salah satunya adalah proyek pembangunan masjid raya Halsel tahun 2017. Proyek yang dialokasikan melalui Dinas Perumahan, Pemukiman, dan Lingkungan Hidup tersebut dikerjakan selama tiga tahun anggaran. Tiap tahun, dana yang digelontorkan sebesar Rp 30 miliar, sejak 2016.

Informasi ini dihimpun i-malut.com melalui sumber terpercaya yang merupakan orang dekat pemilik proyek yang enggan dipublikasikan namanya menyebutkan, Bupati meminta fee sebesar Rp 1 miliar lebih dari proyek tersebut.

Tak hanya itu, pada proyek pekerjaan dermaga Kupal di Kecamatan Bacan juga mengalami hal serupa. Bupati disebut mendapatkan fee sebesar Rp 1 miliar. Kabarnya, fee dari proyek dengan nilai total Rp 4,77 miliar tersebut digunakan untuk membiayai kampanye salah satu pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur Maluku Utara.

Bupati Bahrain saat dikonfirmasi wartawan membantah dengan tegas kabar tersebut. Ia menegaskan, dirinya tak pernah meminta-minta fee dari proyek-proyek infrastruktur di Halsel.

“Kontraktor siapa? dan kapan saya minta-minta fee? Tender saja saya tidak tahu,” bantahnya, Senin (12/02/2018).

Mantan Ketua DPRD Halsel itu menuturkan, ia tak pernah berurusan dengan pekerjaan proyek. Apalagi meminta jatah dari anggaran proyek untuk membiayai kampanye Pilgub.

“Pokoknya saya tidak tahu yang namanya fee proyek, apalagi masjid raya,” tegasnya.

Terpisah, advokat Fahrudin Maloko mengungkapkan, tindakan permintaan fee jelas bertentangan dengan undang-undang. Dia mencontohkan, saat ini banyak kepala daerah yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) di sejumlah daerah.

“Mereka terjaring OTT oleh KPK karena menerima atau meminta fee pada sejumlah proyek di daerah. Misalnya Zumi Zola yang diduga menerima fee sejumlah proyek,” tuturnya.

Karena itu, Fahrudin mendorong para kontraktor agar berani melaporkan praktik kotor tersebut ke penegak hukum. Menurutnya, pihak ketiga sebenarnya secara hukum dapat dilibatkan dalam penegakan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHPidana.

“Dimana posisi mereka sebagai “pembantu”. Selain itu, jika pihak ketiga merasa keberatan bisa saja langsung melaporkan ke pihak berwajib. Saat ini sudah ada tim saber pungli di setiap polres. Laporkan saja jika ada oknum-oknum pejabat yang meminta fee yang terang-terang bertentangan dengan undang-undang,” tandasnya.

Rep/Red : (Bur)

--

BERITA LAINNYA

Kekuasaan

Aspek normatif, atau kritik-nilai analisis keputusan terlihat ketika kita menyadari bahwa pengetahuan yang relevan dengan...

Geser Jabatan Disdukcapil, Masyarakat Jadi Korban

Sanana -- Ketika muncul pertanyaan, apakah Kebijakan Bupati Kepulauan Sula (Kepsul), Fifian Adeningsih Mus (FAM)...

Dispora Malut Telah Usai Gelar Seleksi Paskibraka Tahun...

Sofifi -- Pelaksanaan seleksi Paskibraka Provinsi Maluku Utara (Malut) Tahun 2021, untuk persiapan upacara hari...

PDAM Tegaskan Pihak X-Walikota Ternate Secepatnya Lunasi Tunggakan...

Ternate -- Perusahan Daerah Air Minum (PDAM) Ternate telah memutuskan pelayanan air bersih dilingkup instansi...

SMK Negeri 2 Kota Ternate Laksanakan Ujian Semester...

Ternate -- SMK Negeri 2 Kota Ternate telah melangsungkan Ujian Semester Genap Tahun Pelajaran 2020-2022...

APHS Demo tuding Bupati Ningsih Tabrak Aturan

Sanana -- Sejumlah Pemuda yang tergabung dalam Aliansi Peduli Hai Sua (APHS) melakukan aksi turun...

TERPOPULER

Ningsih diperintahkan kembalikan posisi 57 Pejabat di Pemkab...

QS Al-Baqarah Ayat 153 : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ "Wahai orang-orang yang...

Beri Sinyal Tidak Ada Dendam Politik, Bupati: Siapa...

Labuha – Bupati Halmahera Selatan (Halsel), Usman Sidik memiliki kebiasaan melakukkan Inspeksi Mendadak (Sidak) di kantor Dinas/Badan, kantor desa,...