Diduga Terlibat Gratifikasi, Kontraktor Diminta Laporkan Bupati Halsel ke Polisi

i-malut.com, LABUHA – Kabar tak sedap menimpa Bupati Halmahera Selatan, Bahrain Kasuba. Bahrain disebut-sebut meminta bagian (Fee Proyek) kepada beberapa pemenang tender yang mengerjakan proyek infrastruktur di Kab. Halsel.

Salah satunya adalah proyek pembangunan masjid raya Halsel tahun 2017. Proyek yang dialokasikan melalui Dinas Perumahan, Pemukiman, dan Lingkungan Hidup tersebut dikerjakan selama tiga tahun anggaran. Tiap tahun, dana yang digelontorkan sebesar Rp 30 miliar, sejak 2016.

Informasi ini dihimpun i-malut.com melalui sumber terpercaya yang merupakan orang dekat pemilik proyek yang enggan dipublikasikan namanya menyebutkan, Bupati meminta fee sebesar Rp 1 miliar lebih dari proyek tersebut.

Tak hanya itu, pada proyek pekerjaan dermaga Kupal di Kecamatan Bacan juga mengalami hal serupa. Bupati disebut mendapatkan fee sebesar Rp 1 miliar. Kabarnya, fee dari proyek dengan nilai total Rp 4,77 miliar tersebut digunakan untuk membiayai kampanye salah satu pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur Maluku Utara.

Bupati Bahrain saat dikonfirmasi wartawan membantah dengan tegas kabar tersebut. Ia menegaskan, dirinya tak pernah meminta-minta fee dari proyek-proyek infrastruktur di Halsel.

“Kontraktor siapa? dan kapan saya minta-minta fee? Tender saja saya tidak tahu,” bantahnya, Senin (12/02/2018).

Mantan Ketua DPRD Halsel itu menuturkan, ia tak pernah berurusan dengan pekerjaan proyek. Apalagi meminta jatah dari anggaran proyek untuk membiayai kampanye Pilgub.

“Pokoknya saya tidak tahu yang namanya fee proyek, apalagi masjid raya,” tegasnya.

Terpisah, advokat Fahrudin Maloko mengungkapkan, tindakan permintaan fee jelas bertentangan dengan undang-undang. Dia mencontohkan, saat ini banyak kepala daerah yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) di sejumlah daerah.

“Mereka terjaring OTT oleh KPK karena menerima atau meminta fee pada sejumlah proyek di daerah. Misalnya Zumi Zola yang diduga menerima fee sejumlah proyek,” tuturnya.

Karena itu, Fahrudin mendorong para kontraktor agar berani melaporkan praktik kotor tersebut ke penegak hukum. Menurutnya, pihak ketiga sebenarnya secara hukum dapat dilibatkan dalam penegakan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHPidana.

“Dimana posisi mereka sebagai “pembantu”. Selain itu, jika pihak ketiga merasa keberatan bisa saja langsung melaporkan ke pihak berwajib. Saat ini sudah ada tim saber pungli di setiap polres. Laporkan saja jika ada oknum-oknum pejabat yang meminta fee yang terang-terang bertentangan dengan undang-undang,” tandasnya.

Rep/Red : (Bur)

__

Iklan Layanan

Komentar disini

i-malut.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

 

ARTIKEL TERKAIT

REKOMENDASI

Hadiri Giat Kementrian Agama, Ketum Sinode ke Morotai

Tobelo — Ketua Sinode Gereja Masehi Injili Di Halmahera (GMIH), Pdt. Demianus Ice, usai mendampingi Kapolda Malut dalam kegiatan Vaksinasi Rabu kemarin di Uniera Tobelo, kini sempatkan waktu berkunjung...

KPPD Desa Gosoma, Minta Pemda Halut Bertanggung Jawab

Tobelo — Komunitas Pemuda Pemerhati Desa (KPPD) Gosoma Kecamatan Tobelo, meminta Pemerintah Daerah (Pemda) Halmahera Utara (Halut), bertanggung jawab atas proses Pilkades yang berlangsung di desa setempat. Informasi disampaikan langsung...

Kadis Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB Halut...

Tobelo -- AT alias AS, Kepala Dinas (Kadis) Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB Pemkab Halut, pada Rabu (22/9) resmi dilaporkan ke KSPKT Polres setempat. AS dilaporkan karena diduga melakukan...

Kapolda Malut Didampingi Ketum GMIH Pantau Kegiatan Vaksinasi...

Tobelo -- Kapolda Maluku Utara (Malut), Irjen Pol, Risyapudin Nursin, yang didampingi Ketua Umum (Ketum) Sinode GMIH, Pdt. Demianus Ice, lakukan pemantauan kegiatan Vaksinasi Nasional yang digelar di Universitas...

Kadispar Tikep; Pariwisata Sumber Penghasilan Penunjang PAD

Tidore -- Jika kita berbicara terkait dengan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka pariwisata merupakan salah satu sumber penghasilan yang sangat signifikan dalam menunjang PAD pada setiap wilayah pemerintahan...

Mutu Pendidikan Menurun Dimasa Covid-19, Ini Penjelasan Kepala...

Tidore -- Bencana non alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang menyebar hampir seluruh negara di dunia termasuk Indonesia, telah melumpuhkan berbagai aktivitas pada semua lini termasuk dunia pendidikan. Kepala...

Ini Jawaban Bupati Usman Sidik Atas Harapan dari...

Labuha – Bupati Halmahera Selatan, Usman Sidik, menanggapi permintaan dan juga harapan dari Kerukunan Masyarakat Bajoe (KMB), terkait posisi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan yang sempat menjadi janji Politik...

Kerukunan Masyarakat Bajoe Taruh Harap Usman-Bassam Bisa Realisasi...

Labuha – Kerukunan Masyarakat Bajoe (KMB) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), meminta Bupati Usman Sidik dan Wakil Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba (Usman-Bassam) agar bisa merealisasikan janji Politiknya pada Kampanye...

Sejumlah Nama Calon Ketua GAMKI Halut Mulai Bermunculan,...

Tobelo -- Meski momentum Konferensi Cabang (Konfercab) Garekan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Cabang Halmahera Utara (Halut), nanti akan digelar pada bulan Oktober mendatang, namun kini sejumlah nama yang...

BERITA UTAMA

ARTIKEL TERKAIT

Diduga Terlibat Gratifikasi, Kontraktor Diminta Laporkan Bupati Halsel ke Polisi

i-malut.com, LABUHA – Kabar tak sedap menimpa Bupati Halmahera Selatan, Bahrain Kasuba. Bahrain disebut-sebut meminta bagian (Fee Proyek) kepada beberapa pemenang tender yang mengerjakan proyek infrastruktur di Kab. Halsel.

Salah satunya adalah proyek pembangunan masjid raya Halsel tahun 2017. Proyek yang dialokasikan melalui Dinas Perumahan, Pemukiman, dan Lingkungan Hidup tersebut dikerjakan selama tiga tahun anggaran. Tiap tahun, dana yang digelontorkan sebesar Rp 30 miliar, sejak 2016.

Informasi ini dihimpun i-malut.com melalui sumber terpercaya yang merupakan orang dekat pemilik proyek yang enggan dipublikasikan namanya menyebutkan, Bupati meminta fee sebesar Rp 1 miliar lebih dari proyek tersebut.

Tak hanya itu, pada proyek pekerjaan dermaga Kupal di Kecamatan Bacan juga mengalami hal serupa. Bupati disebut mendapatkan fee sebesar Rp 1 miliar. Kabarnya, fee dari proyek dengan nilai total Rp 4,77 miliar tersebut digunakan untuk membiayai kampanye salah satu pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur Maluku Utara.

Bupati Bahrain saat dikonfirmasi wartawan membantah dengan tegas kabar tersebut. Ia menegaskan, dirinya tak pernah meminta-minta fee dari proyek-proyek infrastruktur di Halsel.

“Kontraktor siapa? dan kapan saya minta-minta fee? Tender saja saya tidak tahu,” bantahnya, Senin (12/02/2018).

Mantan Ketua DPRD Halsel itu menuturkan, ia tak pernah berurusan dengan pekerjaan proyek. Apalagi meminta jatah dari anggaran proyek untuk membiayai kampanye Pilgub.

“Pokoknya saya tidak tahu yang namanya fee proyek, apalagi masjid raya,” tegasnya.

Terpisah, advokat Fahrudin Maloko mengungkapkan, tindakan permintaan fee jelas bertentangan dengan undang-undang. Dia mencontohkan, saat ini banyak kepala daerah yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) di sejumlah daerah.

“Mereka terjaring OTT oleh KPK karena menerima atau meminta fee pada sejumlah proyek di daerah. Misalnya Zumi Zola yang diduga menerima fee sejumlah proyek,” tuturnya.

Karena itu, Fahrudin mendorong para kontraktor agar berani melaporkan praktik kotor tersebut ke penegak hukum. Menurutnya, pihak ketiga sebenarnya secara hukum dapat dilibatkan dalam penegakan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHPidana.

“Dimana posisi mereka sebagai “pembantu”. Selain itu, jika pihak ketiga merasa keberatan bisa saja langsung melaporkan ke pihak berwajib. Saat ini sudah ada tim saber pungli di setiap polres. Laporkan saja jika ada oknum-oknum pejabat yang meminta fee yang terang-terang bertentangan dengan undang-undang,” tandasnya.

Rep/Red : (Bur)

--

BERITA LAINNYA

TERPOPULER