Satgas Yonif RK-732/BNU Mediasi Sengketa Lahan antara Desa Dumdum Pante dan Desa Makeling Kecamatan Kao Teluk

i-malut.com, TOBELO – Permasalahan batas Lahan yang diributkan warga Desa Dumdum Pante dan Desa Makaeling Kecamatan Kao Teluk akhirnya diselesaikan secara kekeluargaan setelah sebelumnya pada Minggu 11/2/2018, terjadi keributan antar warga terkait kepemilikan sebidang tanah yang berlokasi dibelakang Kantor Desa Dumdum Pante Kecamatan Kao Teluk.

Keributan antara warga desa makaeling dengan desa Dumdum pante atas kepemilikan lahan dikarenakan masalah komunikasi (miskomunikasi) yang mengakibatkan warga masyarakat di kedua desa tersebut sempat bersih tegang saling mempertahankan lahan, sehingga terjadi ketegangan antar dua desa pada hari minggu 11/02/2018.

Menyikapi permasalahan tersebut, Dansatgas Yonif RK-723 Banau Letkol. Inf. Reymond Sitanggang, segera mengambil langkah tegas dengan melakukan mediasi antar warga desa dumdum Pante dan Desa Makaeling . Kegiatan mediasi ini adalah merupakan salah satu cara untuk menyelesaikan permasalahan kedua desa.

Mediasi dua antara dua desa tersebut dilakukan pada senin 12/02/2018 bertempat di kantor Camat Kao Teluk, yang dihadiri langsung oleh Dansatgas Letkol Inf. Reymond Sitanggang, Camat Kao Teluk Alfaid, Kapolsub Sektor Kao Teluk Ipda Kolombush, Kades Makaeling Fauzi, Kades Dumdum Pantai Salmon Betek, Ketua BPD Dumdum Pantai Yadi, Dan SSK I Lettu Inf Danil S, beserta Pemilik lahan tanah Dumdum pantai Ernest Forhomen dan Ebenhaeser, para tokoh desa serta beberapa masyarakat.

Camat Kao Teluk Alfarid mengatakan bahwa persoalan ini harus diselesaikan dengan baik dan kepala dingin sebab dikhawatirkan bisa membawa dampak isu besar serta konflik SARA karena terdapat dua komunitas antara dua desa tersebut, padahal ini hanya masalah sepeleh hanya masalah batas dan kepemilikan lahan tanah tersebut.

“Hari ini kita harus cari solusi untuk menyelesaikan permasalahan desa Makaeling dan Dumdum Pantai, Sekali lagi ini hanya mis komunikasi jadi mari kita selesaikan secara kekeluargaan.” ujar Alfarid, Senin (12/2/2018), saat rapat mediasi berlangsung

Sementara itu Dansatgas Yonif RK-732/BNU Letkol Inf Raymond Sitanggang , dalam arahanya kepada masyarakat kedua desa, menegaskan bahwa, agar masalah tersebut adapat doselesaikan dengan kepala dingin. Semua konflik di Indonesia terjadi karena rasa kecemburuan sosial.

“Sebelum kita menuduh orang, kita seharusnya bersyukur dulu agar apa yang kita miliki tidak percuma baik untuk diri sendiri atau keluarga. Kalau kita hanya berpikir untuk diselesaikan dengan cara hukum rimba, maka tidak akan ada yang dapat untung dan tidak akan selesai.” tegas Raymon, Senin

Oleh karena kata Raymon, tujuan dari keberaan satgas adalah untuk menciptakan rasa aman dan damai didaerah ini.

Pada kesempatan itu, Kades dumdum pantai, Salmon Betek dan Kades Makaeling Fauzi bersepakat untuk meninjau lokasi guna mengetahui batas-batas lahan tersebut untuk seterusnya mencari solusinya. Karna yang menjadi permasalahan adalah perumahan buruh dan lahan dibelakang kantor desa dumdum pantai.

Sementara itu Pemilik tanah Ernest Forhomen yang berdomisili di desa dumdum pantai,  menjelaskan bahwa dirinya sudah lama tinggal daerah tersebut dan tahu asal usul tanah (turun temurun) ditempat itu.

“Masalah ini sudah lama, padahal sudah ditentukan batas-batasnya dan lahan ini sudah ada pembagian.” kata Ernest, Senin

Menurut Ernets lahan tersebut boleh dipakai, tetapi harus ada koordinasi dan komunikasi,

“Kalau desa Makaeling ingin lahan tersebut dihibahkan, maka saya akan koordinasi dulu dengan keluarga saya yang lain karena lahan tersebut merupakan lahan warisan leluhur” ujarnya

Untuk diketahui, rapat mediasi terkait pengelolaan lahan tersebut menghasilkan kesepakan diantaranya :

  1. Lahan dibelakang kantor Desa Makaeling, merupakan lahan milik Deesa Dumdum Pantai.
  2. Pemilik lahan Desa Dumdum Pantai Ernest meminta ganti rugi Rp. 50 juta apabilaMakaeling ingin mengelola lahan tsb namun masih dalam penawaran.
  3. Kades Makaeling akan menyampaikan kepada warga Desa Makaeling terkait ganti rugi tersebut.
  4. Akan diadakan koordinasi kembali apabila warga Desa Makaeling menyetujui ganti rugi tersebut.
  5. Kades Makaeling selaku perwakilan Desa Makaeling meminta maaf kepada pihak pemilik lahan Desa Dumdum Pantai Bpk Ernest yang berlokasi dibelakang Kantor Desa Makaeling bahwa tidak bisa memberikan keputusan saat ini karena harus berkoordinasi dengan warganya saat ini.
  6. Untuk pembangunan di lahan sengketa tersebut sementara dihentikan.
  7. Koordinasi selanjutnya dilakukan oleh perangkat kedua Desa yang bersengketa dalam waktu dekat
  8. Apabila sudah ada keputusan maka Camat Kao Teluk, Alfarid akan membuat pernyataan hitam diatas putih.

Rep/Red : (Roby)

__

Iklan Layanan

Komentar disini

i-malut.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

 

ARTIKEL TERKAIT

REKOMENDASI

Drupadi BMI Malut Desak Polda Malut Usut Tuntas...

Ternate -- Drupadi Bintang Muda Indonesia (BIM) Maluku Utara (Malut), desak Polda Malut untuk segera mengusut tuntas kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh salah satu oknum Polisi berpangkat Briptu pada...

Dampingi Luhut Resmi Pabrik Bahan Baku Batrai, Bupati...

Labuha -- Bupati Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), ikut mendampingi Menteri Koordinator bidang kemaritiman, Luhut Bizar Pandjaitan, dalam peresmian Pabrik bahan baku baterai kendaraan listrik pertama di Indonesia yang memproduksi...

Lagi, Jembatan Pitago Bailengit Rusak

Tobelo -- Sangat memprihatinkan, jembatan Wailamo yang menghubungkan Desa Pitago dan Desa Bailengit Kecamatan Kao Barat Kabupaten Halmahera Utara, lagi-lagi kembali rusak. Padahal, jembatan tersebut belum lama ini telah...

Dinas P3A Malut Bakal Kawal Kasus Pemerkosaan di...

Sofifi -- Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Provinsi Maluku Utara (Malut) akan mengawal kasus pemerkosaan terhadap korban yang masih dibawah umur, yang diduga dilakukan oknum Polisi di...

Kembali marak, Babinsa Waiman ingatkan warga terkait Bahaya...

Sanana, Perang terhadap Corona Virus Disease atau Covid-19 belum selesai, bahkan kini ada varian baru terkait virus ini. Untuk itu Pemerintah Indonesia, mulai dari Pusat maupun Daerah kembali mengingatkan...

Bergerak Cepat, DPD BMI Malut Mengakar Hingga ke-Pelosok...

Ternate -- Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Bintang Muda Indonesian (BMI) Maluku Utara, gencar melakukan sosialisasi serta konsolidasi dan verifikasi faktual, guna membentuk DPC Kabupaten/Kota se-Provinsi Maluku Utara (Malut). Hal ini...

Besok, Disdik Kota Ternate Lounching Sekolah Insklusif di...

Ternate - Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Ternate pada Rabu 23 Juni 2021 besok akan Lounching Sekolah Insklusif, bertempat SD Negeri 6 Kota Ternate, Kelurahan Kampung Makasar Barat, Kota Ternate...

Sambut kedatangan Mendagri Tito Karnavian, APMS pasang baliho...

Sanana -- Aliansi Peduli Masyarakat Sula atau APMS kepada media ini memberikan penjelasan terkait Sikap Bupati Sula memutasi dan merotasi 57 jabatan termasuk menon-jobkan Sekda Kepulauan Sula, sebagai perbuatan...

Babinsa Sekom Pelopori Giat Bhakti, ajak Warga dan...

Sanana -- Kelompok Masyarakat Desa yang mempunyai paradigma maju dan berpikir positif adalah suatu kekuatan dan aset untuk membangun sebuah Desa, ditambah lagi dengan Kelompok Mahasiswa dalam satuan tugas...

BERITA UTAMA

Dampingi Luhut Resmi Pabrik Bahan Baku Batrai, Bupati...

Labuha -- Bupati Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), ikut mendampingi Menteri Koordinator bidang kemaritiman, Luhut Bizar Pandjaitan, dalam peresmian Pabrik...

Maslan Jabat PLH Sekda Halsel, Helmi Dikabarkan Sakit

Labuha – Bupati Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), mengangkat Maslan Hi. Hasan,SH,M.Si, Kepala Bagian (Kabag) organisasi sebagai Asisten Perekonomian dan...

ARTIKEL TERKAIT

Satgas Yonif RK-732/BNU Mediasi Sengketa Lahan antara Desa Dumdum Pante dan Desa Makeling Kecamatan Kao Teluk

i-malut.com, TOBELO – Permasalahan batas Lahan yang diributkan warga Desa Dumdum Pante dan Desa Makaeling Kecamatan Kao Teluk akhirnya diselesaikan secara kekeluargaan setelah sebelumnya pada Minggu 11/2/2018, terjadi keributan antar warga terkait kepemilikan sebidang tanah yang berlokasi dibelakang Kantor Desa Dumdum Pante Kecamatan Kao Teluk.

Keributan antara warga desa makaeling dengan desa Dumdum pante atas kepemilikan lahan dikarenakan masalah komunikasi (miskomunikasi) yang mengakibatkan warga masyarakat di kedua desa tersebut sempat bersih tegang saling mempertahankan lahan, sehingga terjadi ketegangan antar dua desa pada hari minggu 11/02/2018.

Menyikapi permasalahan tersebut, Dansatgas Yonif RK-723 Banau Letkol. Inf. Reymond Sitanggang, segera mengambil langkah tegas dengan melakukan mediasi antar warga desa dumdum Pante dan Desa Makaeling . Kegiatan mediasi ini adalah merupakan salah satu cara untuk menyelesaikan permasalahan kedua desa.

Mediasi dua antara dua desa tersebut dilakukan pada senin 12/02/2018 bertempat di kantor Camat Kao Teluk, yang dihadiri langsung oleh Dansatgas Letkol Inf. Reymond Sitanggang, Camat Kao Teluk Alfaid, Kapolsub Sektor Kao Teluk Ipda Kolombush, Kades Makaeling Fauzi, Kades Dumdum Pantai Salmon Betek, Ketua BPD Dumdum Pantai Yadi, Dan SSK I Lettu Inf Danil S, beserta Pemilik lahan tanah Dumdum pantai Ernest Forhomen dan Ebenhaeser, para tokoh desa serta beberapa masyarakat.

Camat Kao Teluk Alfarid mengatakan bahwa persoalan ini harus diselesaikan dengan baik dan kepala dingin sebab dikhawatirkan bisa membawa dampak isu besar serta konflik SARA karena terdapat dua komunitas antara dua desa tersebut, padahal ini hanya masalah sepeleh hanya masalah batas dan kepemilikan lahan tanah tersebut.

“Hari ini kita harus cari solusi untuk menyelesaikan permasalahan desa Makaeling dan Dumdum Pantai, Sekali lagi ini hanya mis komunikasi jadi mari kita selesaikan secara kekeluargaan.” ujar Alfarid, Senin (12/2/2018), saat rapat mediasi berlangsung

Sementara itu Dansatgas Yonif RK-732/BNU Letkol Inf Raymond Sitanggang , dalam arahanya kepada masyarakat kedua desa, menegaskan bahwa, agar masalah tersebut adapat doselesaikan dengan kepala dingin. Semua konflik di Indonesia terjadi karena rasa kecemburuan sosial.

“Sebelum kita menuduh orang, kita seharusnya bersyukur dulu agar apa yang kita miliki tidak percuma baik untuk diri sendiri atau keluarga. Kalau kita hanya berpikir untuk diselesaikan dengan cara hukum rimba, maka tidak akan ada yang dapat untung dan tidak akan selesai.” tegas Raymon, Senin

Oleh karena kata Raymon, tujuan dari keberaan satgas adalah untuk menciptakan rasa aman dan damai didaerah ini.

Pada kesempatan itu, Kades dumdum pantai, Salmon Betek dan Kades Makaeling Fauzi bersepakat untuk meninjau lokasi guna mengetahui batas-batas lahan tersebut untuk seterusnya mencari solusinya. Karna yang menjadi permasalahan adalah perumahan buruh dan lahan dibelakang kantor desa dumdum pantai.

Sementara itu Pemilik tanah Ernest Forhomen yang berdomisili di desa dumdum pantai,  menjelaskan bahwa dirinya sudah lama tinggal daerah tersebut dan tahu asal usul tanah (turun temurun) ditempat itu.

“Masalah ini sudah lama, padahal sudah ditentukan batas-batasnya dan lahan ini sudah ada pembagian.” kata Ernest, Senin

Menurut Ernets lahan tersebut boleh dipakai, tetapi harus ada koordinasi dan komunikasi,

“Kalau desa Makaeling ingin lahan tersebut dihibahkan, maka saya akan koordinasi dulu dengan keluarga saya yang lain karena lahan tersebut merupakan lahan warisan leluhur” ujarnya

Untuk diketahui, rapat mediasi terkait pengelolaan lahan tersebut menghasilkan kesepakan diantaranya :

  1. Lahan dibelakang kantor Desa Makaeling, merupakan lahan milik Deesa Dumdum Pantai.
  2. Pemilik lahan Desa Dumdum Pantai Ernest meminta ganti rugi Rp. 50 juta apabilaMakaeling ingin mengelola lahan tsb namun masih dalam penawaran.
  3. Kades Makaeling akan menyampaikan kepada warga Desa Makaeling terkait ganti rugi tersebut.
  4. Akan diadakan koordinasi kembali apabila warga Desa Makaeling menyetujui ganti rugi tersebut.
  5. Kades Makaeling selaku perwakilan Desa Makaeling meminta maaf kepada pihak pemilik lahan Desa Dumdum Pantai Bpk Ernest yang berlokasi dibelakang Kantor Desa Makaeling bahwa tidak bisa memberikan keputusan saat ini karena harus berkoordinasi dengan warganya saat ini.
  6. Untuk pembangunan di lahan sengketa tersebut sementara dihentikan.
  7. Koordinasi selanjutnya dilakukan oleh perangkat kedua Desa yang bersengketa dalam waktu dekat
  8. Apabila sudah ada keputusan maka Camat Kao Teluk, Alfarid akan membuat pernyataan hitam diatas putih.

Rep/Red : (Roby)

--

BERITA LAINNYA

TERPOPULER