Terkait Dugaan SPPD Fiktif, Wabup Tegaskan Pengembaliannya Harus Gunakan Uang Pribadi

i-malut.com,  MABA – Menindaklanjuti dugaan penyalahgunaan Anggaran Perintah Perjalanan dilingkup pemerintahan Kabupaten Halmahera Timur (Haltim) dalam hal ini Bagian Umum Dan Perlengkapan Sekrretariat Daerah (Setda) Haltim, disikapi oleh Wakil Bupati Haltim, Muhdin.

Wabup Haltim, Muhdin H. Ma’bub Ketika disambari awak media, Senin (12/2/2018), menegaskan bahwa, persoalan tersebut akan ditindaklanjuti dalam rapat pemutahiran tindak lanjut.

“Kita terus tindak lanjuti, setiap saat ada tindak lanjut rapat capter, setiap saat ada rapat pemutahiran tindak lanjut. Begitu sudah ditindaklanjuti disampaikan berkasnya ke BPK” Kata Wabub, Senin

Ketika ditanya terkait ganti rugi dana SPPD, kata Wabub, pengembaliannya harus menggunakan uang pribadi bukan uang Daerah.

“Oh itu (menggunakan uang) pribadi, kalau ternyata misalnya pertanggung jawaban ditolak, itu harus dikembalikan, tidak ada istilah ada Dana dari dana APBD.” tegas Wabub

Lajut Wabub, apabila dana ganti rugi itu menggunakan dana APBD maka pemerintah dalam hal ini akan melalakukan pemotongan gaji terhadap kebijakan tersebut.

“Pemotongan gaji pada akhirnya. Nanti ada team tindak lanjut TGR. Itu ada SK pemotongan Gaji dia berapa, tidak ada istilah dinikmati oleh orang perorang kemudian diganti dengan uang daerah, tidak ada.” sembur Wabup.

Rep/Red : (All)

__

Iklan Layanan

Komentar disini

i-malut.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

 

ARTIKEL TERKAIT

REKOMENDASI

Hadiri Giat Kementrian Agama, Ketum Sinode ke Morotai

Tobelo — Ketua Sinode Gereja Masehi Injili Di Halmahera (GMIH), Pdt. Demianus Ice, usai mendampingi Kapolda Malut dalam kegiatan Vaksinasi Rabu kemarin di Uniera Tobelo, kini sempatkan waktu berkunjung...

KPPD Desa Gosoma, Minta Pemda Halut Bertanggung Jawab

Tobelo — Komunitas Pemuda Pemerhati Desa (KPPD) Gosoma Kecamatan Tobelo, meminta Pemerintah Daerah (Pemda) Halmahera Utara (Halut), bertanggung jawab atas proses Pilkades yang berlangsung di desa setempat. Informasi disampaikan langsung...

Kadis Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB Halut...

Tobelo -- AT alias AS, Kepala Dinas (Kadis) Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB Pemkab Halut, pada Rabu (22/9) resmi dilaporkan ke KSPKT Polres setempat. AS dilaporkan karena diduga melakukan...

Kapolda Malut Didampingi Ketum GMIH Pantau Kegiatan Vaksinasi...

Tobelo -- Kapolda Maluku Utara (Malut), Irjen Pol, Risyapudin Nursin, yang didampingi Ketua Umum (Ketum) Sinode GMIH, Pdt. Demianus Ice, lakukan pemantauan kegiatan Vaksinasi Nasional yang digelar di Universitas...

Kadispar Tikep; Pariwisata Sumber Penghasilan Penunjang PAD

Tidore -- Jika kita berbicara terkait dengan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka pariwisata merupakan salah satu sumber penghasilan yang sangat signifikan dalam menunjang PAD pada setiap wilayah pemerintahan...

Mutu Pendidikan Menurun Dimasa Covid-19, Ini Penjelasan Kepala...

Tidore -- Bencana non alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang menyebar hampir seluruh negara di dunia termasuk Indonesia, telah melumpuhkan berbagai aktivitas pada semua lini termasuk dunia pendidikan. Kepala...

Ini Jawaban Bupati Usman Sidik Atas Harapan dari...

Labuha – Bupati Halmahera Selatan, Usman Sidik, menanggapi permintaan dan juga harapan dari Kerukunan Masyarakat Bajoe (KMB), terkait posisi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan yang sempat menjadi janji Politik...

Kerukunan Masyarakat Bajoe Taruh Harap Usman-Bassam Bisa Realisasi...

Labuha – Kerukunan Masyarakat Bajoe (KMB) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), meminta Bupati Usman Sidik dan Wakil Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba (Usman-Bassam) agar bisa merealisasikan janji Politiknya pada Kampanye...

Sejumlah Nama Calon Ketua GAMKI Halut Mulai Bermunculan,...

Tobelo -- Meski momentum Konferensi Cabang (Konfercab) Garekan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Cabang Halmahera Utara (Halut), nanti akan digelar pada bulan Oktober mendatang, namun kini sejumlah nama yang...

BERITA UTAMA

ARTIKEL TERKAIT

Terkait Dugaan SPPD Fiktif, Wabup Tegaskan Pengembaliannya Harus Gunakan Uang Pribadi

i-malut.com,  MABA – Menindaklanjuti dugaan penyalahgunaan Anggaran Perintah Perjalanan dilingkup pemerintahan Kabupaten Halmahera Timur (Haltim) dalam hal ini Bagian Umum Dan Perlengkapan Sekrretariat Daerah (Setda) Haltim, disikapi oleh Wakil Bupati Haltim, Muhdin.

Wabup Haltim, Muhdin H. Ma’bub Ketika disambari awak media, Senin (12/2/2018), menegaskan bahwa, persoalan tersebut akan ditindaklanjuti dalam rapat pemutahiran tindak lanjut.

“Kita terus tindak lanjuti, setiap saat ada tindak lanjut rapat capter, setiap saat ada rapat pemutahiran tindak lanjut. Begitu sudah ditindaklanjuti disampaikan berkasnya ke BPK” Kata Wabub, Senin

Ketika ditanya terkait ganti rugi dana SPPD, kata Wabub, pengembaliannya harus menggunakan uang pribadi bukan uang Daerah.

“Oh itu (menggunakan uang) pribadi, kalau ternyata misalnya pertanggung jawaban ditolak, itu harus dikembalikan, tidak ada istilah ada Dana dari dana APBD.” tegas Wabub

Lajut Wabub, apabila dana ganti rugi itu menggunakan dana APBD maka pemerintah dalam hal ini akan melalakukan pemotongan gaji terhadap kebijakan tersebut.

“Pemotongan gaji pada akhirnya. Nanti ada team tindak lanjut TGR. Itu ada SK pemotongan Gaji dia berapa, tidak ada istilah dinikmati oleh orang perorang kemudian diganti dengan uang daerah, tidak ada.” sembur Wabup.

Rep/Red : (All)

--

BERITA LAINNYA

TERPOPULER