Tersandung Masalah Hukum, Sejumlah ASN Morotai Terancam Dipecat

i-malut.com, MOROTAI – Kini Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Pulau Morotai mengalami kegalauan. Pasalnya selain Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) yang di pangkas, sejumlah ASN yang terlibat masalah hukum juga terancam dipecat.

Sumber terpercaya i-malut.com dilingkup Pemda Morotai, menyampaikankan bahwa saat ini sejumlah pejabat di Pemda Kabupaten Pulau Morotai resah dengan kebijakan Bupati yang memangkas tunjangan mereka.

“Bukan hanya Tunjangan Kinerja Daerah yang di pangkas, tapi seluruh dana operasional yang berhubungan dengan kegiatan Dinas juga di pangkas”ungkap salah satu pejabat yang enggan dipublikasikan namanya, Senin (12/2/2018)

Selain itu katanya, saat ini Bupati juga akan memecat sejumlah pejabat yang terlibat masalah hukum dan terbukti bersalah.

“Wartawan bisa cek kebenaran info ini ke Badan Kepegawaian Daerah.”pintanya, Senin

Kepala BKD Kabupaten Pulau Morotai, Ansar Tibu, saat di konfirmasi soal surat pemberhentian dari BKN Manado terhadap sejumlah ASN Pemda Pulau Morotai, membenarkan informasi tersebut.

“Iya benar ada surat dari BKN Manado ditujukan ke bupati kabupaten pulau morotai agar menindak lanjuti proses pemberhentian sejumlah ASN yang terlibat masalah hukum.” jelas Ansar di ruang kerjanya, kamis 8/02/2018

Namun sayangnya, Ansar tidak dapat menunjukan fisik surat tersebut dengan alasan sudah di disposisi ke ruangan sekertaris BKD.

“Suratnya ada diruang Pak Sekertaris BKD tapi beliau lagi tidak berada di kantor.”ungkapnya

Untuk membuktikan kebenaran surat tersebut, Kaban BKD juga memanggil sesprinya agar menunjukan buku daftar surat masuk.

“Ini tertulis surat masuk di BKD tanggal 5 februari, nomor surat 14-D/KR XI/KK/I/2018 dan suratnya di tujukan kebupati sebagai pejabat pembina kepegawaian.”jelasnya.

Lanjut Ansar, isi suratnya meminta Bupati menindaklanjuti pasal 87 ayat 4 huruf B undang-undang ASN nomor 5 tahun 2016 yaitu tentang PNS yang telah dijatuhi hukuman penjara berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, karna melakukan tindak pidana kejahatan, memanfaatkan jabatan dengan minimal hukuman 2 tahun penjara.

“Kita akan cek ke pengadilan putusan yang di jatuhkan ke sejumlah ASN di maksud karna kita juga belum pegang salinan putusannya, tapi pemecatannya tergantung bupati.”tegas Ansar

Informasi yang dihimpun i-malut.com, ada beberapa nama PNS Pemda Morotai yang tersandung masalah hukum dan terancam dipecat yakni Husba Arif mantan sekwan, Iksan Krikof mantan Kadis Perikanan, Kaplale Kepala Bidang Dinas Perikanan, Abubakar Hairudin mantan Kadis BPMD dan Heny bendaharanya, juga mantan Sekda Ramli Yaman.

Husba Arif saat di konfirmasi via hp oleh i-malut.com membenarkan soal infomasi tersebut.

“iya benar saya sudah dipanggil Kaban BKD dan menyampaikan isi surat dari BKN, tapi herannya sayakan di hukum 1,5 tahun sedang di aturan ASN yang dipecat itu kalau dihukum 2 tahun, kenapa nama saya termuat dalam surat tersebut.”tanya Husba penuh heran,

Untuk memastikan keberadaan fisik surat BKN manado tersebut, i-malut.com pada Senin (12/2/2018) kembali menghubungi sekertaris BKD di ruang kerjanya, tapi sayang jawaban sekertaris berputar putar. “Benar ada surat itu tapi saya sudah disposisi ke bagian mutasi.”jelas

i-malut.com kembali mengkonfirmasi Kabag mutasi tapi dibantah. “Tidak benar, surat itu sekertaris tidak masukkan ke saya.”tegasnya

Sekertaris BKD pun kelihatan kebingungan dan sedikit pucat ketika i-malut.com kembali mempertanyakannya, malah sekertaris tiba-tiba masuk keruangan kepala BKD dan tiba-tiba keluar dengan wajah gugup menyampaikan amanat kepala BKD. “Kata Kaban suratnya sudah diambil Sekda, jadi sudah tidak ada di BKD.”alasannya salah tingkah.

Menurut akademisi UNIPAS morotai, Irfan Hi Abd Rahman, bahwa rencana pemecatan ASN diduga tdak ada nama kepala BAPPEDA morotai. Ini adalah kebijakan tebang pilih, jika bupati konsisten menarapkan PP no 11 tahun 2017 maka mestinya Abjan Sofyan juga harus diberhentikan mengingat yang bersangkutan juga pernah tersandung kasus korupsi dan berkekuatan hukum tetap.

“Dalam pemerintahan kebijakan seperti inilah yang harus dihindari oleh siapa saja yang memimpin kebijakan ini yang terkesan nepotisme dan pilih kasih.”tegas irfan mengahiri komentarnya

Rep/Red : (Lilo)

Iklan Layanan

Komentar disini

i-malut.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

 

ARTIKEL TERKAIT

REKOMENDASI

YPK GMIH Angkat Tommy Sebagai Kepsek SMA Kristen...

Tobelo -- Yayasan Pendidikan Kristen (YPK) Gereja Masehi Injili di Halmahera (GMIH), pada Sabtu (12/6) tadi, resmi mengangkat Tommy S Pangi sebagai Kepala Sekolah (Kepsek) SMA Kristen Nehemia Galela. Jabatan...

Kekuasaan

Aspek normatif, atau kritik-nilai analisis keputusan terlihat ketika kita menyadari bahwa pengetahuan yang relevan dengan keputusan mencakup antara dinamika "tujuan" dan "cara" yang sifatnya Valuatif. (Duncan MacRay, Jr "The...

Siap Tabuh Genderang Perang, jika Bupati membawa Dendam

Sanana -- Mantan Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah (Setda), Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul), Arif Umasugi yang juga merupakan ASN Senior di Pemda Sula, menyebut perbuatan pencopotan...

Dukung Program Pemerintah Soal Literasi Digital, Dit Intelkam...

Ternate –– Direktorat Intelijen dan Keamanan (Dit Intekam) Polda Maluku Utara gelar kegiatan Coffee Morning dengan tema, "Literasi Digital Solution Smart Island Dan Smart Goverment Provinsi Maluku Utara", bertempat...

Ningsih diperintahkan kembalikan posisi 57 Pejabat di Pemkab...

QS Al-Baqarah Ayat 153 : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ "Wahai orang-orang yang beriman! Mohonlah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan salat. Sungguh,...

Kodim 1510/Sula-Koramil 03/Sanana menjadi Pelaksana Program Serbuan Vaksin...

Sanana -- Komandan Rayon Militer (Danramil) 03/Sanana-Kodim 1510/Sula, Kapten. Abdul Malik Fudji, baru-baru ini menggelar rapat Koordinasi terkait pelaksanaan Program Serbuan Vaksin bagi Masyarakat, yang menjadi Program TNI-AD. Rapat yang...

Hampir Lima Bulan, Pemda Halut Tunggak Gaji Pegawai...

Tobelo -- Hampir Lima bulan gaji dan tunjangan pegawai honorer bahkan untuk Penghasilan Tetap (Siltap) bagi perangkat desa, terhitung sekitar bulan Februari hingga Juni 2021 belum dibayar atau menunggak...

Fraksi-PD DPRD Kepsul Angkat bicara terkait Mutasi massal...

Sanana -- Akhirnya DPRD Kepsul angkat bicara terkait Mutasi massal yang dilakukan oleh Bupati Kepulauan Sula (Kepsul), Fifian Adeningsih Mus (FAM). Walau belum secara kelembagaan, namun yang dilakukan Fraksi Partai...

PDAM Tegaskan Pihak X-Walikota Ternate Secepatnya Lunasi Tunggakan...

Ternate -- Perusahan Daerah Air Minum (PDAM) Ternate telah memutuskan pelayanan air bersih dilingkup instansi X-Walikota Ternate. Pemutusan tersebut dilatarbelakangi banyaknya tunggakan rekening air yang belum dibayar senilai 200...

BERITA UTAMA

Ningsih diperintahkan kembalikan posisi 57 Pejabat di Pemkab...

QS Al-Baqarah Ayat 153 : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ "Wahai orang-orang yang...

Apakah Bupati dan Dirjen Otda Bermain Mata, terkait...

Sanana -- Mutasi massal yang dilakukan oleh Bupati Kepulauan Sula (Kepsul) Fifian Adeningsih Mus (FAM) Kepada 57 Pejabat Eselon...

Beri Sinyal Tidak Ada Dendam Politik, Bupati: Siapa...

Labuha – Bupati Halmahera Selatan (Halsel), Usman Sidik memiliki kebiasaan melakukkan Inspeksi Mendadak (Sidak) di kantor Dinas/Badan, kantor desa,...

ARTIKEL TERKAIT

Tersandung Masalah Hukum, Sejumlah ASN Morotai Terancam Dipecat

-

i-malut.com, MOROTAI – Kini Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Pulau Morotai mengalami kegalauan. Pasalnya selain Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) yang di pangkas, sejumlah ASN yang terlibat masalah hukum juga terancam dipecat.

Sumber terpercaya i-malut.com dilingkup Pemda Morotai, menyampaikankan bahwa saat ini sejumlah pejabat di Pemda Kabupaten Pulau Morotai resah dengan kebijakan Bupati yang memangkas tunjangan mereka.

“Bukan hanya Tunjangan Kinerja Daerah yang di pangkas, tapi seluruh dana operasional yang berhubungan dengan kegiatan Dinas juga di pangkas”ungkap salah satu pejabat yang enggan dipublikasikan namanya, Senin (12/2/2018)

Selain itu katanya, saat ini Bupati juga akan memecat sejumlah pejabat yang terlibat masalah hukum dan terbukti bersalah.

“Wartawan bisa cek kebenaran info ini ke Badan Kepegawaian Daerah.”pintanya, Senin

Kepala BKD Kabupaten Pulau Morotai, Ansar Tibu, saat di konfirmasi soal surat pemberhentian dari BKN Manado terhadap sejumlah ASN Pemda Pulau Morotai, membenarkan informasi tersebut.

“Iya benar ada surat dari BKN Manado ditujukan ke bupati kabupaten pulau morotai agar menindak lanjuti proses pemberhentian sejumlah ASN yang terlibat masalah hukum.” jelas Ansar di ruang kerjanya, kamis 8/02/2018

Namun sayangnya, Ansar tidak dapat menunjukan fisik surat tersebut dengan alasan sudah di disposisi ke ruangan sekertaris BKD.

“Suratnya ada diruang Pak Sekertaris BKD tapi beliau lagi tidak berada di kantor.”ungkapnya

Untuk membuktikan kebenaran surat tersebut, Kaban BKD juga memanggil sesprinya agar menunjukan buku daftar surat masuk.

“Ini tertulis surat masuk di BKD tanggal 5 februari, nomor surat 14-D/KR XI/KK/I/2018 dan suratnya di tujukan kebupati sebagai pejabat pembina kepegawaian.”jelasnya.

Lanjut Ansar, isi suratnya meminta Bupati menindaklanjuti pasal 87 ayat 4 huruf B undang-undang ASN nomor 5 tahun 2016 yaitu tentang PNS yang telah dijatuhi hukuman penjara berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, karna melakukan tindak pidana kejahatan, memanfaatkan jabatan dengan minimal hukuman 2 tahun penjara.

“Kita akan cek ke pengadilan putusan yang di jatuhkan ke sejumlah ASN di maksud karna kita juga belum pegang salinan putusannya, tapi pemecatannya tergantung bupati.”tegas Ansar

Informasi yang dihimpun i-malut.com, ada beberapa nama PNS Pemda Morotai yang tersandung masalah hukum dan terancam dipecat yakni Husba Arif mantan sekwan, Iksan Krikof mantan Kadis Perikanan, Kaplale Kepala Bidang Dinas Perikanan, Abubakar Hairudin mantan Kadis BPMD dan Heny bendaharanya, juga mantan Sekda Ramli Yaman.

Husba Arif saat di konfirmasi via hp oleh i-malut.com membenarkan soal infomasi tersebut.

“iya benar saya sudah dipanggil Kaban BKD dan menyampaikan isi surat dari BKN, tapi herannya sayakan di hukum 1,5 tahun sedang di aturan ASN yang dipecat itu kalau dihukum 2 tahun, kenapa nama saya termuat dalam surat tersebut.”tanya Husba penuh heran,

Untuk memastikan keberadaan fisik surat BKN manado tersebut, i-malut.com pada Senin (12/2/2018) kembali menghubungi sekertaris BKD di ruang kerjanya, tapi sayang jawaban sekertaris berputar putar. “Benar ada surat itu tapi saya sudah disposisi ke bagian mutasi.”jelas

i-malut.com kembali mengkonfirmasi Kabag mutasi tapi dibantah. “Tidak benar, surat itu sekertaris tidak masukkan ke saya.”tegasnya

Sekertaris BKD pun kelihatan kebingungan dan sedikit pucat ketika i-malut.com kembali mempertanyakannya, malah sekertaris tiba-tiba masuk keruangan kepala BKD dan tiba-tiba keluar dengan wajah gugup menyampaikan amanat kepala BKD. “Kata Kaban suratnya sudah diambil Sekda, jadi sudah tidak ada di BKD.”alasannya salah tingkah.

Menurut akademisi UNIPAS morotai, Irfan Hi Abd Rahman, bahwa rencana pemecatan ASN diduga tdak ada nama kepala BAPPEDA morotai. Ini adalah kebijakan tebang pilih, jika bupati konsisten menarapkan PP no 11 tahun 2017 maka mestinya Abjan Sofyan juga harus diberhentikan mengingat yang bersangkutan juga pernah tersandung kasus korupsi dan berkekuatan hukum tetap.

“Dalam pemerintahan kebijakan seperti inilah yang harus dihindari oleh siapa saja yang memimpin kebijakan ini yang terkesan nepotisme dan pilih kasih.”tegas irfan mengahiri komentarnya

Rep/Red : (Lilo)

BERITA LAINNYA

Hampir Lima Bulan, Pemda Halut Tunggak Gaji Pegawai...

Tobelo -- Hampir Lima bulan gaji dan tunjangan pegawai honorer bahkan untuk Penghasilan Tetap (Siltap)...

Kejari Halut Lakukan Sertijab Kasi Intelijen

Tobelo -- Lingkup Kejaksaan Negeri (Kejari) Halut, pada Senin (7/6) kemarin dikabarkan telah melakukan kegiatan...

Sempat Diperbaiki Warga, Jembatan Pitago-Bailenget Rusak Lagi

Tobelo -- Beberapa tahun kemarin sempat rusak, namun dilakukan perbaikan oleh warga, kali ini di...

Beri Sinyal Tidak Ada Dendam Politik, Bupati: Siapa...

Labuha – Bupati Halmahera Selatan (Halsel), Usman Sidik memiliki kebiasaan melakukkan Inspeksi Mendadak (Sidak) di...

Kodim 1510/Sula-Koramil 03/Sanana menjadi Pelaksana Program Serbuan Vaksin...

Sanana -- Komandan Rayon Militer (Danramil) 03/Sanana-Kodim 1510/Sula, Kapten. Abdul Malik Fudji, baru-baru ini menggelar...

Ningsih jadikan TSK Pimpin Dinas Pendidikan Kepsul

Sanana -- Entah apa yang ada dibenak Bupati Kepsul Fifian Adeningsih Mus (FAM) menjadikan seorang...

TERPOPULER

Beri Sinyal Tidak Ada Dendam Politik, Bupati: Siapa...

Labuha – Bupati Halmahera Selatan (Halsel), Usman Sidik memiliki kebiasaan melakukkan Inspeksi Mendadak (Sidak) di kantor Dinas/Badan, kantor desa,...

Ningsih jadikan TSK Pimpin Dinas Pendidikan Kepsul

Sanana -- Entah apa yang ada dibenak Bupati Kepsul Fifian Adeningsih Mus (FAM) menjadikan seorang Tersangka (TSK-red) pada suatu...