Tersandung Masalah Hukum, Sejumlah ASN Morotai Terancam Dipecat

i-malut.com, MOROTAI – Kini Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Pulau Morotai mengalami kegalauan. Pasalnya selain Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) yang di pangkas, sejumlah ASN yang terlibat masalah hukum juga terancam dipecat.

Sumber terpercaya i-malut.com dilingkup Pemda Morotai, menyampaikankan bahwa saat ini sejumlah pejabat di Pemda Kabupaten Pulau Morotai resah dengan kebijakan Bupati yang memangkas tunjangan mereka.

“Bukan hanya Tunjangan Kinerja Daerah yang di pangkas, tapi seluruh dana operasional yang berhubungan dengan kegiatan Dinas juga di pangkas”ungkap salah satu pejabat yang enggan dipublikasikan namanya, Senin (12/2/2018)

Selain itu katanya, saat ini Bupati juga akan memecat sejumlah pejabat yang terlibat masalah hukum dan terbukti bersalah.

“Wartawan bisa cek kebenaran info ini ke Badan Kepegawaian Daerah.”pintanya, Senin

Kepala BKD Kabupaten Pulau Morotai, Ansar Tibu, saat di konfirmasi soal surat pemberhentian dari BKN Manado terhadap sejumlah ASN Pemda Pulau Morotai, membenarkan informasi tersebut.

“Iya benar ada surat dari BKN Manado ditujukan ke bupati kabupaten pulau morotai agar menindak lanjuti proses pemberhentian sejumlah ASN yang terlibat masalah hukum.” jelas Ansar di ruang kerjanya, kamis 8/02/2018

Namun sayangnya, Ansar tidak dapat menunjukan fisik surat tersebut dengan alasan sudah di disposisi ke ruangan sekertaris BKD.

“Suratnya ada diruang Pak Sekertaris BKD tapi beliau lagi tidak berada di kantor.”ungkapnya

Untuk membuktikan kebenaran surat tersebut, Kaban BKD juga memanggil sesprinya agar menunjukan buku daftar surat masuk.

“Ini tertulis surat masuk di BKD tanggal 5 februari, nomor surat 14-D/KR XI/KK/I/2018 dan suratnya di tujukan kebupati sebagai pejabat pembina kepegawaian.”jelasnya.

Lanjut Ansar, isi suratnya meminta Bupati menindaklanjuti pasal 87 ayat 4 huruf B undang-undang ASN nomor 5 tahun 2016 yaitu tentang PNS yang telah dijatuhi hukuman penjara berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, karna melakukan tindak pidana kejahatan, memanfaatkan jabatan dengan minimal hukuman 2 tahun penjara.

“Kita akan cek ke pengadilan putusan yang di jatuhkan ke sejumlah ASN di maksud karna kita juga belum pegang salinan putusannya, tapi pemecatannya tergantung bupati.”tegas Ansar

Informasi yang dihimpun i-malut.com, ada beberapa nama PNS Pemda Morotai yang tersandung masalah hukum dan terancam dipecat yakni Husba Arif mantan sekwan, Iksan Krikof mantan Kadis Perikanan, Kaplale Kepala Bidang Dinas Perikanan, Abubakar Hairudin mantan Kadis BPMD dan Heny bendaharanya, juga mantan Sekda Ramli Yaman.

Husba Arif saat di konfirmasi via hp oleh i-malut.com membenarkan soal infomasi tersebut.

“iya benar saya sudah dipanggil Kaban BKD dan menyampaikan isi surat dari BKN, tapi herannya sayakan di hukum 1,5 tahun sedang di aturan ASN yang dipecat itu kalau dihukum 2 tahun, kenapa nama saya termuat dalam surat tersebut.”tanya Husba penuh heran,

Untuk memastikan keberadaan fisik surat BKN manado tersebut, i-malut.com pada Senin (12/2/2018) kembali menghubungi sekertaris BKD di ruang kerjanya, tapi sayang jawaban sekertaris berputar putar. “Benar ada surat itu tapi saya sudah disposisi ke bagian mutasi.”jelas

i-malut.com kembali mengkonfirmasi Kabag mutasi tapi dibantah. “Tidak benar, surat itu sekertaris tidak masukkan ke saya.”tegasnya

Sekertaris BKD pun kelihatan kebingungan dan sedikit pucat ketika i-malut.com kembali mempertanyakannya, malah sekertaris tiba-tiba masuk keruangan kepala BKD dan tiba-tiba keluar dengan wajah gugup menyampaikan amanat kepala BKD. “Kata Kaban suratnya sudah diambil Sekda, jadi sudah tidak ada di BKD.”alasannya salah tingkah.

Menurut akademisi UNIPAS morotai, Irfan Hi Abd Rahman, bahwa rencana pemecatan ASN diduga tdak ada nama kepala BAPPEDA morotai. Ini adalah kebijakan tebang pilih, jika bupati konsisten menarapkan PP no 11 tahun 2017 maka mestinya Abjan Sofyan juga harus diberhentikan mengingat yang bersangkutan juga pernah tersandung kasus korupsi dan berkekuatan hukum tetap.

“Dalam pemerintahan kebijakan seperti inilah yang harus dihindari oleh siapa saja yang memimpin kebijakan ini yang terkesan nepotisme dan pilih kasih.”tegas irfan mengahiri komentarnya

Rep/Red : (Lilo)

__

Iklan Layanan

Komentar disini

i-malut.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

 

ARTIKEL TERKAIT

REKOMENDASI

Kadispar Tikep; Pariwisata Sumber Penghasilan Penunjang PAD

Tidore -- Jika kita berbicara terkait dengan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka pariwisata merupakan salah satu sumber penghasilan yang sangat signifikan dalam menunjang PAD pada setiap wilayah pemerintahan...

Mutu Pendidikan Menurun Dimasa Covid-19, Ini Penjelasan Kepala...

Tidore -- Bencana non alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang menyebar hampir seluruh negara di dunia termasuk Indonesia, telah melumpuhkan berbagai aktivitas pada semua lini termasuk dunia pendidikan. Kepala...

Ini Jawaban Bupati Usman Sidik Atas Harapan dari...

Labuha – Bupati Halmahera Selatan, Usman Sidik, menanggapi permintaan dan juga harapan dari Kerukunan Masyarakat Bajoe (KMB), terkait posisi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan yang sempat menjadi janji Politik...

Kerukunan Masyarakat Bajoe Taruh Harap Usman-Bassam Bisa Realisasi...

Labuha – Kerukunan Masyarakat Bajoe (KMB) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), meminta Bupati Usman Sidik dan Wakil Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba (Usman-Bassam) agar bisa merealisasikan janji Politiknya pada Kampanye...

Sejumlah Nama Calon Ketua GAMKI Halut Mulai Bermunculan,...

Tobelo -- Meski momentum Konferensi Cabang (Konfercab) Garekan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Cabang Halmahera Utara (Halut), nanti akan digelar pada bulan Oktober mendatang, namun kini sejumlah nama yang...

Prihatin Sikap Kontraktor, Pedagang di Kawasan Kantor Bupati...

Tobelo -- Sejumlah pedagang kecil yang berjualan dikawasan Kantor Bupati Halmahera Utara (Halut), pada Jumat (17/9) sore tadi sekitar Pukul, 17.00 WIT, mengamuk sambil menyebut prihatin dengan sikap kontaktor...

PDAM Tikep Nunggak Pajak 8 Bulan, Bapenda Tikep...

Tidore -- Memasuki 9 bulan, Perusahan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Tidore Kepulauan (Tikep) tidak melakukan pembayaran pajak, membuat Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Tikep kehabisan akal. Sekertaris Bapenda Tikep,...

DPM-PTSP Tikep Sebut Banyak Pengusaha Ilegal di Kota...

Tidore -- Ternyata masih banyak pengusaha di wilayah Tikep yang belum memiliki ijin usaha atau masih ilegal. Hal ini sebagaimana yang disampaikan Kepala Dinas (Kadis) Dinas Penanaman Modal dan...

Diknas Tikep Ketat Lakukan Pengawas Pengelolaan Dana BOS

Tidore -- Terkait dengan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Dinas Pendidikan (Diknas) Kota Tidore Kepulauan (Tikep) tidak main-main dalam pengawasan pengelolaannya. Plt. Kepala Dinas Pendidikan (Kadiknas) Kota Tidore Kepulauan, Zainuddin...

BERITA UTAMA

ARTIKEL TERKAIT

Tersandung Masalah Hukum, Sejumlah ASN Morotai Terancam Dipecat

i-malut.com, MOROTAI – Kini Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Pulau Morotai mengalami kegalauan. Pasalnya selain Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) yang di pangkas, sejumlah ASN yang terlibat masalah hukum juga terancam dipecat.

Sumber terpercaya i-malut.com dilingkup Pemda Morotai, menyampaikankan bahwa saat ini sejumlah pejabat di Pemda Kabupaten Pulau Morotai resah dengan kebijakan Bupati yang memangkas tunjangan mereka.

“Bukan hanya Tunjangan Kinerja Daerah yang di pangkas, tapi seluruh dana operasional yang berhubungan dengan kegiatan Dinas juga di pangkas”ungkap salah satu pejabat yang enggan dipublikasikan namanya, Senin (12/2/2018)

Selain itu katanya, saat ini Bupati juga akan memecat sejumlah pejabat yang terlibat masalah hukum dan terbukti bersalah.

“Wartawan bisa cek kebenaran info ini ke Badan Kepegawaian Daerah.”pintanya, Senin

Kepala BKD Kabupaten Pulau Morotai, Ansar Tibu, saat di konfirmasi soal surat pemberhentian dari BKN Manado terhadap sejumlah ASN Pemda Pulau Morotai, membenarkan informasi tersebut.

“Iya benar ada surat dari BKN Manado ditujukan ke bupati kabupaten pulau morotai agar menindak lanjuti proses pemberhentian sejumlah ASN yang terlibat masalah hukum.” jelas Ansar di ruang kerjanya, kamis 8/02/2018

Namun sayangnya, Ansar tidak dapat menunjukan fisik surat tersebut dengan alasan sudah di disposisi ke ruangan sekertaris BKD.

“Suratnya ada diruang Pak Sekertaris BKD tapi beliau lagi tidak berada di kantor.”ungkapnya

Untuk membuktikan kebenaran surat tersebut, Kaban BKD juga memanggil sesprinya agar menunjukan buku daftar surat masuk.

“Ini tertulis surat masuk di BKD tanggal 5 februari, nomor surat 14-D/KR XI/KK/I/2018 dan suratnya di tujukan kebupati sebagai pejabat pembina kepegawaian.”jelasnya.

Lanjut Ansar, isi suratnya meminta Bupati menindaklanjuti pasal 87 ayat 4 huruf B undang-undang ASN nomor 5 tahun 2016 yaitu tentang PNS yang telah dijatuhi hukuman penjara berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, karna melakukan tindak pidana kejahatan, memanfaatkan jabatan dengan minimal hukuman 2 tahun penjara.

“Kita akan cek ke pengadilan putusan yang di jatuhkan ke sejumlah ASN di maksud karna kita juga belum pegang salinan putusannya, tapi pemecatannya tergantung bupati.”tegas Ansar

Informasi yang dihimpun i-malut.com, ada beberapa nama PNS Pemda Morotai yang tersandung masalah hukum dan terancam dipecat yakni Husba Arif mantan sekwan, Iksan Krikof mantan Kadis Perikanan, Kaplale Kepala Bidang Dinas Perikanan, Abubakar Hairudin mantan Kadis BPMD dan Heny bendaharanya, juga mantan Sekda Ramli Yaman.

Husba Arif saat di konfirmasi via hp oleh i-malut.com membenarkan soal infomasi tersebut.

“iya benar saya sudah dipanggil Kaban BKD dan menyampaikan isi surat dari BKN, tapi herannya sayakan di hukum 1,5 tahun sedang di aturan ASN yang dipecat itu kalau dihukum 2 tahun, kenapa nama saya termuat dalam surat tersebut.”tanya Husba penuh heran,

Untuk memastikan keberadaan fisik surat BKN manado tersebut, i-malut.com pada Senin (12/2/2018) kembali menghubungi sekertaris BKD di ruang kerjanya, tapi sayang jawaban sekertaris berputar putar. “Benar ada surat itu tapi saya sudah disposisi ke bagian mutasi.”jelas

i-malut.com kembali mengkonfirmasi Kabag mutasi tapi dibantah. “Tidak benar, surat itu sekertaris tidak masukkan ke saya.”tegasnya

Sekertaris BKD pun kelihatan kebingungan dan sedikit pucat ketika i-malut.com kembali mempertanyakannya, malah sekertaris tiba-tiba masuk keruangan kepala BKD dan tiba-tiba keluar dengan wajah gugup menyampaikan amanat kepala BKD. “Kata Kaban suratnya sudah diambil Sekda, jadi sudah tidak ada di BKD.”alasannya salah tingkah.

Menurut akademisi UNIPAS morotai, Irfan Hi Abd Rahman, bahwa rencana pemecatan ASN diduga tdak ada nama kepala BAPPEDA morotai. Ini adalah kebijakan tebang pilih, jika bupati konsisten menarapkan PP no 11 tahun 2017 maka mestinya Abjan Sofyan juga harus diberhentikan mengingat yang bersangkutan juga pernah tersandung kasus korupsi dan berkekuatan hukum tetap.

“Dalam pemerintahan kebijakan seperti inilah yang harus dihindari oleh siapa saja yang memimpin kebijakan ini yang terkesan nepotisme dan pilih kasih.”tegas irfan mengahiri komentarnya

Rep/Red : (Lilo)

--

BERITA LAINNYA

TERPOPULER