Terkait Temuan BPK di Setda Haltim, KNPI Haltim Desak Polres Usut Tuntas

i-malut.com, MABA – Dewan Pengurus Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Halmahera Timur (Haltim) mendesak Polres Haltim untuk mengusut dugaan korupsi di Bagian Umum Sekretariat daerah (Setda) senilai Rp 1,5 Miliar. Hal ini berdasarkan hasil temuan BPK RI Malut tahun 2016 lalu.

Ketua DPD KNPI Haltim, Zulkifli Djafri mengungkapkan, temuan BPK Perwakilan Malut soal dugaan penyalahgunaan anggran Perjalanan Dinas fiktif di Setda Haltim mencapai Rp 1,5 M adalah tindakan pidana.

“Pandangan kami ini merupakan tindakan pidana, makanya polres segera proses,” Kata Zulkifli, Selasa (13/2/2018).

Lebih lanjut menurutnya, stetmen Wakil Bupati Muhdin bakal memangkas gaji oknum-oknum jika penyelesaian temuan menggunakan Anggaran Daerah bukanlah sebuah solusi.

“Karena tidak mungkin uang sebanyak itu bukan hanya disalah gunakan oleh bendahara, ada orang lain,” Tuturnya.

Olehnya itu, KNPI Haltim mendesak kepada Polres Haltim agar mengusut dugaan tindak pidana penyalahgunaan aggran tersebut.

“KNPI Haltim akan mengawal perkembangan kasus ini. Jangan karena perilaku oknum pejabat tertentu demi kepentingan pribadinya dapat mengorbankan orang lain serta merusak citra dan nama baik daerah,” Tegasnya.

Rep/Red : (All)

__

Iklan Layanan

Komentar disini

i-malut.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

 

ARTIKEL TERKAIT

REKOMENDASI

Bupati Sula atau Ajudannya yang berbohong, ini Kronologisnya

Sanana -- Polemik Surat Gubernur Maluku Utara (Malut) Abd. Gani Kasuba melalui Sekprov yang ditujukan kepada Bupati Sula Fifian Adeningsi Mus (FAM) mulai mendapatkan titik terang. Infomasi yang berhasil dihimpun...

Soal Surat dari Sekprov, Kader Nasdem menduga Bupati...

Sanana -- Pernyataan Bupati Kepulauan Sula (Kepsul) Fifian Adeningsi Mus (FAM) yang menyatakan bahwa belum menerima surat dari Sekretaris Provinsi (Sekprov) Maluku Utara, Drs. Hasanuddin Abdul Kadir, menuai tanggapan...

Kompak dengan Jersey Kuning Golkar, Bupati FAM terima...

Sanana -- Berlangsung di Istana Daerah Desa Fagudu-Sanana, sekilas orang mengira ini adalah acara Partai Golkar, setelah mendekat perkiraan itu keliru, karena ini adalah acara Vaksinasi Covid-19 ke dua...

Kota Ternate Bakal Punya Pasar Hewan, Ini Rencana...

Ternate – Dinas Pertanian Kota Ternate berencana membangun pasar  hewan di Kelurahan Sulamadaha kecamatan Ternate Barat, di Tahun 2021. Hal ini dianggap sangat penting guna mengatur dan menertibkan para...

Misteri Surat Sekprov ke Bupati Sula, siapa yang...

Sanana -- Baru-baru ini diacara Pelantikan dan Rakerda Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPD. Kepulauan Sula (Kepsul) dan Pulau Taliabu (Pultab) Rabu 16/6/2021, Bupati Kepsul Fifian Adeningsih Mus, mengeluarkan pernyataan...

Ali Kembali Pimpin Dinas PUPR, Dahrun Tetap Dalam...

Labuha – Bupati Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Usman Sidik, kembali melakukan pergantian ditingkat Pimpinan SKPD. Kali ini Plt. Kepala Dinas (Kadis) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dahrun Kasuba harus...

Babinsa Fuata ikut Sosialisasikan Filariasis ke Warga Desa

Sanana -- Baru-baru ini Bintara Pemuda Desa (Babinsa), di Desa Fuata-Kec. Sulabesi Selatan, Kab. Kepulauan Sula (Kepsul), Serda. Yusran Fataruba ikut mensosialisasikan penyakit Kaki Gajah (Filariasis) kepada Masyarakat Desa,...

Akhirnya Pemprov Malut Hentikan Proses Produksi Dilokasi Smelter...

Sofifi -- Insiden terbakarnya tungku smelter PT. Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP), di Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng), Provinsi Maluku Utara (Malut), ditanggapi serius oleh Pemprov melalui Dinas Tenaga...

KASN sebut mutasi massal pejabat di Sula sebagai...

Sanana -- Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN akhirnya angkat bicara terkait mutasi massal yang dilakukan Bupati Kepulauan Sula (Kepsul), Fifian Adeningsih Mus (FAM). Sumardi, S.E., M.Si asisten Komisioner KASN...

BERITA UTAMA

ARTIKEL TERKAIT

Terkait Temuan BPK di Setda Haltim, KNPI Haltim Desak Polres Usut Tuntas

i-malut.com, MABA – Dewan Pengurus Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Halmahera Timur (Haltim) mendesak Polres Haltim untuk mengusut dugaan korupsi di Bagian Umum Sekretariat daerah (Setda) senilai Rp 1,5 Miliar. Hal ini berdasarkan hasil temuan BPK RI Malut tahun 2016 lalu.

Ketua DPD KNPI Haltim, Zulkifli Djafri mengungkapkan, temuan BPK Perwakilan Malut soal dugaan penyalahgunaan anggran Perjalanan Dinas fiktif di Setda Haltim mencapai Rp 1,5 M adalah tindakan pidana.

“Pandangan kami ini merupakan tindakan pidana, makanya polres segera proses,” Kata Zulkifli, Selasa (13/2/2018).

Lebih lanjut menurutnya, stetmen Wakil Bupati Muhdin bakal memangkas gaji oknum-oknum jika penyelesaian temuan menggunakan Anggaran Daerah bukanlah sebuah solusi.

“Karena tidak mungkin uang sebanyak itu bukan hanya disalah gunakan oleh bendahara, ada orang lain,” Tuturnya.

Olehnya itu, KNPI Haltim mendesak kepada Polres Haltim agar mengusut dugaan tindak pidana penyalahgunaan aggran tersebut.

“KNPI Haltim akan mengawal perkembangan kasus ini. Jangan karena perilaku oknum pejabat tertentu demi kepentingan pribadinya dapat mengorbankan orang lain serta merusak citra dan nama baik daerah,” Tegasnya.

Rep/Red : (All)

--

BERITA LAINNYA

TERPOPULER