Hingga Batas Waktu yang Ditentukan Tidak Diindahkan, Pemkab Halut Bakal Berkantor Dilokasi PT. NHM

i-malut.com, TOBELO – Batas waktu yang diberikan Pemda Halmahera Utara, terhadap PT. Nusa Halmahera Minerals (NHM) di Gosowong, hingga tanggal 15 Februari 2018. Hal ini tekait dengan belum dimasukkannya laporan pertanggung jawaban oleh pihak managemen CSR kepada Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Halmahera Utara (Halut) tinggal menghitung hari.

Dari waktu yang diberikan tersebut,  pihak Perusahan PT. NHM belum juga melaksanakan kewajibanya sebagaimana permintaan Pemkab Halut.

Pelaporan dimaksud adalah, laporan pertanggung jawaban program kegiatan yang dilakukan oleh pihak menejemen pengelola CSR tahun 2015 – 2017.

Pihak PT. NHM dituding telah melanggar perjanjian yang telah disepakati bahwa laporan pertanggungjawaban kegiatan CSR akan diserahkan kepada Pemda Halut pada tanggal 15 Desember 2017 lalu. Namun hal itu tak kunjung terealisasi. Pihak PT. NHM kemudian berjanji akan memasukkan laporan tersebut pada minggu kedua januari 2018, sayangnya tidak juga dimaksukan.

Sekertaris Daerah Halmahera Utara, Fredy Tjandua,  kepada sejumlah wartwan diruang kerjanya, Selasa (13/2/18), mengatakan bahwa, hingga besok tanggal 15 februari laporan tersebut belum juga di terima oleh Pemkab Halut, maka Bupati akan tetap pada komitmennya untuk melaksanakan aktifitas pemerintahan di lokasi PT. NHM.

Fredy, menegaskan bahwa laporan tersebut sangat dibutuhkan untuk dijadikan bahan klarifikasi Pemkab dalam hal ini pak Bupati, untuk menepis tudingan masyarakat linkar tambang terhadap Bupati terkait persetujuan berbagai program yang telah di buat oleh pihak menejemen CSR,  terutama tentang program CSR bidang Pendidikan dan pemangkasan Dana Pemberdayaan Desa lingkar tambang dari Rp. 250.000.000 , dipangkas menjadi Rp. 200.000.000.

“Maksud Pak Bupati sangat baik sebenarnya, karna dengan laporan tersebut maka Bupati bisa melakukan klarifikasi ke masyarakat lingkar tambang bahwa dirinya tidak melakukan konspirasi maupun menyetujui program yang di buat pihak NHM, inikan seolah-olah Bupati turut menyepakati,  padahal tidak demikian karna yang di tandatangani itu hanyalah pedoman pelaksanaan program. ini namanya pemutarbalikan fakta.” Tegas Fredy, Rabu

Untuk itu, tegas Fredy, jika sampai batas waktu yang diberikan, Pihak PT. NHM belum juga memasukkan laporannya maka Pemkab Halut akan tetap melaksanakan aktifitas peyanan publik dilokasi PT. NhM.

“Kami juga sudah menyampaikan ke pihak Polda pada pertemuan beberapa waktu lalu. Sekali lagi pak bupati tidak melakukan konspirasi dengan pihak PT. NHM.” Tegasnya.

Rep/Red : (Roby)

__

Iklan Layanan

Komentar disini

i-malut.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

 

ARTIKEL TERKAIT

REKOMENDASI

Bupati Sula atau Ajudannya yang berbohong, ini Kronologisnya

Sanana -- Polemik Surat Gubernur Maluku Utara (Malut) Abd. Gani Kasuba melalui Sekprov yang ditujukan kepada Bupati Sula Fifian Adeningsi Mus (FAM) mulai mendapatkan titik terang. Infomasi yang berhasil dihimpun...

Soal Surat dari Sekprov, Kader Nasdem menduga Bupati...

Sanana -- Pernyataan Bupati Kepulauan Sula (Kepsul) Fifian Adeningsi Mus (FAM) yang menyatakan bahwa belum menerima surat dari Sekretaris Provinsi (Sekprov) Maluku Utara, Drs. Hasanuddin Abdul Kadir, menuai tanggapan...

Kompak dengan Jersey Kuning Golkar, Bupati FAM terima...

Sanana -- Berlangsung di Istana Daerah Desa Fagudu-Sanana, sekilas orang mengira ini adalah acara Partai Golkar, setelah mendekat perkiraan itu keliru, karena ini adalah acara Vaksinasi Covid-19 ke dua...

Kota Ternate Bakal Punya Pasar Hewan, Ini Rencana...

Ternate – Dinas Pertanian Kota Ternate berencana membangun pasar  hewan di Kelurahan Sulamadaha kecamatan Ternate Barat, di Tahun 2021. Hal ini dianggap sangat penting guna mengatur dan menertibkan para...

Misteri Surat Sekprov ke Bupati Sula, siapa yang...

Sanana -- Baru-baru ini diacara Pelantikan dan Rakerda Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPD. Kepulauan Sula (Kepsul) dan Pulau Taliabu (Pultab) Rabu 16/6/2021, Bupati Kepsul Fifian Adeningsih Mus, mengeluarkan pernyataan...

Ali Kembali Pimpin Dinas PUPR, Dahrun Tetap Dalam...

Labuha – Bupati Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Usman Sidik, kembali melakukan pergantian ditingkat Pimpinan SKPD. Kali ini Plt. Kepala Dinas (Kadis) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dahrun Kasuba harus...

Babinsa Fuata ikut Sosialisasikan Filariasis ke Warga Desa

Sanana -- Baru-baru ini Bintara Pemuda Desa (Babinsa), di Desa Fuata-Kec. Sulabesi Selatan, Kab. Kepulauan Sula (Kepsul), Serda. Yusran Fataruba ikut mensosialisasikan penyakit Kaki Gajah (Filariasis) kepada Masyarakat Desa,...

Akhirnya Pemprov Malut Hentikan Proses Produksi Dilokasi Smelter...

Sofifi -- Insiden terbakarnya tungku smelter PT. Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP), di Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng), Provinsi Maluku Utara (Malut), ditanggapi serius oleh Pemprov melalui Dinas Tenaga...

KASN sebut mutasi massal pejabat di Sula sebagai...

Sanana -- Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN akhirnya angkat bicara terkait mutasi massal yang dilakukan Bupati Kepulauan Sula (Kepsul), Fifian Adeningsih Mus (FAM). Sumardi, S.E., M.Si asisten Komisioner KASN...

BERITA UTAMA

ARTIKEL TERKAIT

Hingga Batas Waktu yang Ditentukan Tidak Diindahkan, Pemkab Halut Bakal Berkantor Dilokasi PT. NHM

i-malut.com, TOBELO – Batas waktu yang diberikan Pemda Halmahera Utara, terhadap PT. Nusa Halmahera Minerals (NHM) di Gosowong, hingga tanggal 15 Februari 2018. Hal ini tekait dengan belum dimasukkannya laporan pertanggung jawaban oleh pihak managemen CSR kepada Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Halmahera Utara (Halut) tinggal menghitung hari.

Dari waktu yang diberikan tersebut,  pihak Perusahan PT. NHM belum juga melaksanakan kewajibanya sebagaimana permintaan Pemkab Halut.

Pelaporan dimaksud adalah, laporan pertanggung jawaban program kegiatan yang dilakukan oleh pihak menejemen pengelola CSR tahun 2015 – 2017.

Pihak PT. NHM dituding telah melanggar perjanjian yang telah disepakati bahwa laporan pertanggungjawaban kegiatan CSR akan diserahkan kepada Pemda Halut pada tanggal 15 Desember 2017 lalu. Namun hal itu tak kunjung terealisasi. Pihak PT. NHM kemudian berjanji akan memasukkan laporan tersebut pada minggu kedua januari 2018, sayangnya tidak juga dimaksukan.

Sekertaris Daerah Halmahera Utara, Fredy Tjandua,  kepada sejumlah wartwan diruang kerjanya, Selasa (13/2/18), mengatakan bahwa, hingga besok tanggal 15 februari laporan tersebut belum juga di terima oleh Pemkab Halut, maka Bupati akan tetap pada komitmennya untuk melaksanakan aktifitas pemerintahan di lokasi PT. NHM.

Fredy, menegaskan bahwa laporan tersebut sangat dibutuhkan untuk dijadikan bahan klarifikasi Pemkab dalam hal ini pak Bupati, untuk menepis tudingan masyarakat linkar tambang terhadap Bupati terkait persetujuan berbagai program yang telah di buat oleh pihak menejemen CSR,  terutama tentang program CSR bidang Pendidikan dan pemangkasan Dana Pemberdayaan Desa lingkar tambang dari Rp. 250.000.000 , dipangkas menjadi Rp. 200.000.000.

“Maksud Pak Bupati sangat baik sebenarnya, karna dengan laporan tersebut maka Bupati bisa melakukan klarifikasi ke masyarakat lingkar tambang bahwa dirinya tidak melakukan konspirasi maupun menyetujui program yang di buat pihak NHM, inikan seolah-olah Bupati turut menyepakati,  padahal tidak demikian karna yang di tandatangani itu hanyalah pedoman pelaksanaan program. ini namanya pemutarbalikan fakta.” Tegas Fredy, Rabu

Untuk itu, tegas Fredy, jika sampai batas waktu yang diberikan, Pihak PT. NHM belum juga memasukkan laporannya maka Pemkab Halut akan tetap melaksanakan aktifitas peyanan publik dilokasi PT. NhM.

“Kami juga sudah menyampaikan ke pihak Polda pada pertemuan beberapa waktu lalu. Sekali lagi pak bupati tidak melakukan konspirasi dengan pihak PT. NHM.” Tegasnya.

Rep/Red : (Roby)

--

BERITA LAINNYA

TERPOPULER