Tiga Lsm Malut Gelar Aksi di Depan Kementrian PUPR, Meminta Mentri Copot Kepala Balai Wilayah XVI

i-malut.com, TERNATE – Tiga Lsm diantaranya Lsm Mitra Publik, Lsm Lidik, dan Lsm Pekamu Malut, menggelar aksi unjuk rasa depan kantor Kementrian PUPR di Jakarta, Rabu (14/2/2018) pagi tadi.

Aksi unjuk rasa yang dilakukan tersebut menuntut agar Mentri PUPR segera mencopot Kepala Balai Wilayah XVI sebab dianggap lalai karena membiarkan stafnya melakukan tindakan diluar ketentuan dalam hal ini KKN pada pelaksanaan pengadaan barang dan jasa konstruksi dilingkungan Balai Bina Marga Wilayah XVI (Maluku/Malut).

Dalam release yang dirimkan ke Redaksi i-malut.com, Rabu (14/2/2018) sore tadi, melalui koordinator aksi, Isra Latif mengatakan, Aksi unjuk rasa yang dilakukan didepan Kantor Kementrian PUPR itu karena pihaknya mencium aroma praktek KKN dilingkungan Balai Bina Marga Wilayah XVI (Maluku/Malut).

“Pelanggaran yang dilakukan oleh Pokja ULP Balai Bina Marga Wilayah XVI (Maluku/Malut), contohnya pada pekerjaan Preservasi Rekonstruksi Jalan Weda Sagea/PN, yang dilelang sejak 16 November 2017 dan Penetapan pemenangnya pada tanggal 30 Januari 2018, dengan Pagu : Rp. 49.849.752.000 yang oleh Pokja dimenangkan oleh PT. Era Bangun Sarana”. ungkap Isra.

Kata Isra, Kerja-kerja Pokja ULP Balai Bina Marga Wilayah XVI (Maluku/Malut) oleh sdr. Navy Anugerah Umasangadji dan sdr. Abdul Hamid Payapo selaku pejabat yang dipercayakan oleh Kepala Balai itu, telah melakukan pelanggaran dengan menetapkan perusahaan (PT. Era Bangun Sarana) sebagai pemenang tender, yang Sertifikasi Badan Usaha (SBU) nya sudah tidak berlaku.

“Masa berlaku SBU nya sampai tanggal 22 Januari 2018, sedangkan saat penetapan pemenang lelang tanggal 30 Januari 2018, SBU perusahaan tersebut belum ada (masih proses perpanjangan dari LPJK).” jelas Isra

Hal tersebut, menurut Isra, bertentangan dengan PERPRES No 4 Tahun 2015 perubahan ke 4 PERPRES No 54 Tahun 2010, Tentang pengadaan barang dan jasa instransi pemerintah.

“Pasal 1 ayat 13 tentang pakta integritas (Surat Pernyataan yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme dalam pengadaan barang/jasa). Pasal 6 tentang Etika Pengadaan, Huruf c, f, g dan h. Pasal 83 Ayat 3 huruf b dan c dan Pasal 18 tentang perbuatan atau tindakan pengadaan barang dan jasa yang dikenakan sanksi”. urainya

Mestinya, kata Isra, pihak perusahan haruslah menggunakan SBU yang telah terdaftar dan teregistrasi (nomor regristrasi usaha) pada SIKI-LPJK Nasional.

Olehny itu, Isra menegaskan, LSM Lembaga Mitra Publik, Lembaga Investigasi Informasi Kemasyarakatan (LIDIK) Maluku Utara dan LSM PEDULI MALUKU UTARA (PEKAMU) mendesak dalam pernyataan sikapnya antara lain

  1. Mendesak Kepada Menteri PUPR memerintahkan Kepada Irjen segera melakukan penyelidikan atas pelanggaran pada Proses Pelelangan yang dilakukan oleh Pokja ULP Balai Bina Marga Wilayah XVI (Maluku/Malut) tanpa melalui Prosodur yang jelas.
  2. Mendesak kepada Menteri PUPR Segera mencopot sdr. Navy Anugerah Umasangadji dan sdr. Abdul Hamid Payapo yang terindikasi mengatur-atur seluruh proses pelelangan dan menginterfensi kerja-kerja Pokja ULP.
  3. Mendesak kepada Menteri PUPR mencopot Kepala Balai Bina Marga Wilayah XVI (Maluku-Malut) sdr. Satrio Sugeng Prayitno sebagia wujud tanggungjawab moral terkait dengan kesalahn yang telah dilakukan oleh stafnya.
  4. Melakukan take over kerja-kerja Pokja ULP Balai Bina Marga Wilayah XVI (Maluku/Malut) ke Jakarta, karena dinilai tidak professional dan tidak steril dalam menjalankan tugas.

Isra mengancam, apabila tuntutan mereka tidak ditindak lanjuti maka pihaknya akan melakukan langkah-langkah antara lain.

“jika tuntuan kami tidak dipenuhi maka, pertama; kami akan melakukan aksi lanjutan dengan menggalang masa yang lebih besar didepan Istana Presiden, untuk meminta presiden RI Bapak Joko Widodo mencopot Menteri PUPUR, dan kedua; meminta kepada KPK untuk melakukan penyelidikan/pemeriksaan terhadap seluruh proses pelelangan di Balai Bina Marga Wilayah XVI (Maluku/Malut). tegas Isra.

Untuk diketahui, pasca aksi tersebut, ketiga keterwakilan Lsm diterima oleh Kepala Bagian Hukum Kementrian PUPR untuk hearing.

Rep/Red : (Sdn)

__

Iklan Layanan

Komentar disini

i-malut.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

 

ARTIKEL TERKAIT

REKOMENDASI

Kadis Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB Halut...

Tobelo -- AT alias AS, Kepala Dinas (Kadis) Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB Pemkab Halut, pada Rabu (22/9) resmi dilaporkan ke KSPKT Polres setempat. AS dilaporkan karena diduga melakukan...

Kapolda Malut Didampingi Ketum GMIH Pantau Kegiatan Vaksinasi...

Tobelo -- Kapolda Maluku Utara (Malut), Irjen Pol, Risyapudin Nursin, yang didampingi Ketua Umum (Ketum) Sinode GMIH, Pdt. Demianus Ice, lakukan pemantauan kegiatan Vaksinasi Nasional yang digelar di Universitas...

Kadispar Tikep; Pariwisata Sumber Penghasilan Penunjang PAD

Tidore -- Jika kita berbicara terkait dengan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka pariwisata merupakan salah satu sumber penghasilan yang sangat signifikan dalam menunjang PAD pada setiap wilayah pemerintahan...

Mutu Pendidikan Menurun Dimasa Covid-19, Ini Penjelasan Kepala...

Tidore -- Bencana non alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang menyebar hampir seluruh negara di dunia termasuk Indonesia, telah melumpuhkan berbagai aktivitas pada semua lini termasuk dunia pendidikan. Kepala...

Ini Jawaban Bupati Usman Sidik Atas Harapan dari...

Labuha – Bupati Halmahera Selatan, Usman Sidik, menanggapi permintaan dan juga harapan dari Kerukunan Masyarakat Bajoe (KMB), terkait posisi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan yang sempat menjadi janji Politik...

Kerukunan Masyarakat Bajoe Taruh Harap Usman-Bassam Bisa Realisasi...

Labuha – Kerukunan Masyarakat Bajoe (KMB) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), meminta Bupati Usman Sidik dan Wakil Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba (Usman-Bassam) agar bisa merealisasikan janji Politiknya pada Kampanye...

Sejumlah Nama Calon Ketua GAMKI Halut Mulai Bermunculan,...

Tobelo -- Meski momentum Konferensi Cabang (Konfercab) Garekan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Cabang Halmahera Utara (Halut), nanti akan digelar pada bulan Oktober mendatang, namun kini sejumlah nama yang...

Prihatin Sikap Kontraktor, Pedagang di Kawasan Kantor Bupati...

Tobelo -- Sejumlah pedagang kecil yang berjualan dikawasan Kantor Bupati Halmahera Utara (Halut), pada Jumat (17/9) sore tadi sekitar Pukul, 17.00 WIT, mengamuk sambil menyebut prihatin dengan sikap kontaktor...

PDAM Tikep Nunggak Pajak 8 Bulan, Bapenda Tikep...

Tidore -- Memasuki 9 bulan, Perusahan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Tidore Kepulauan (Tikep) tidak melakukan pembayaran pajak, membuat Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Tikep kehabisan akal. Sekertaris Bapenda Tikep,...

BERITA UTAMA

ARTIKEL TERKAIT

Tiga Lsm Malut Gelar Aksi di Depan Kementrian PUPR, Meminta Mentri Copot Kepala Balai Wilayah XVI

i-malut.com, TERNATE – Tiga Lsm diantaranya Lsm Mitra Publik, Lsm Lidik, dan Lsm Pekamu Malut, menggelar aksi unjuk rasa depan kantor Kementrian PUPR di Jakarta, Rabu (14/2/2018) pagi tadi.

Aksi unjuk rasa yang dilakukan tersebut menuntut agar Mentri PUPR segera mencopot Kepala Balai Wilayah XVI sebab dianggap lalai karena membiarkan stafnya melakukan tindakan diluar ketentuan dalam hal ini KKN pada pelaksanaan pengadaan barang dan jasa konstruksi dilingkungan Balai Bina Marga Wilayah XVI (Maluku/Malut).

Dalam release yang dirimkan ke Redaksi i-malut.com, Rabu (14/2/2018) sore tadi, melalui koordinator aksi, Isra Latif mengatakan, Aksi unjuk rasa yang dilakukan didepan Kantor Kementrian PUPR itu karena pihaknya mencium aroma praktek KKN dilingkungan Balai Bina Marga Wilayah XVI (Maluku/Malut).

“Pelanggaran yang dilakukan oleh Pokja ULP Balai Bina Marga Wilayah XVI (Maluku/Malut), contohnya pada pekerjaan Preservasi Rekonstruksi Jalan Weda Sagea/PN, yang dilelang sejak 16 November 2017 dan Penetapan pemenangnya pada tanggal 30 Januari 2018, dengan Pagu : Rp. 49.849.752.000 yang oleh Pokja dimenangkan oleh PT. Era Bangun Sarana”. ungkap Isra.

Kata Isra, Kerja-kerja Pokja ULP Balai Bina Marga Wilayah XVI (Maluku/Malut) oleh sdr. Navy Anugerah Umasangadji dan sdr. Abdul Hamid Payapo selaku pejabat yang dipercayakan oleh Kepala Balai itu, telah melakukan pelanggaran dengan menetapkan perusahaan (PT. Era Bangun Sarana) sebagai pemenang tender, yang Sertifikasi Badan Usaha (SBU) nya sudah tidak berlaku.

“Masa berlaku SBU nya sampai tanggal 22 Januari 2018, sedangkan saat penetapan pemenang lelang tanggal 30 Januari 2018, SBU perusahaan tersebut belum ada (masih proses perpanjangan dari LPJK).” jelas Isra

Hal tersebut, menurut Isra, bertentangan dengan PERPRES No 4 Tahun 2015 perubahan ke 4 PERPRES No 54 Tahun 2010, Tentang pengadaan barang dan jasa instransi pemerintah.

“Pasal 1 ayat 13 tentang pakta integritas (Surat Pernyataan yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme dalam pengadaan barang/jasa). Pasal 6 tentang Etika Pengadaan, Huruf c, f, g dan h. Pasal 83 Ayat 3 huruf b dan c dan Pasal 18 tentang perbuatan atau tindakan pengadaan barang dan jasa yang dikenakan sanksi”. urainya

Mestinya, kata Isra, pihak perusahan haruslah menggunakan SBU yang telah terdaftar dan teregistrasi (nomor regristrasi usaha) pada SIKI-LPJK Nasional.

Olehny itu, Isra menegaskan, LSM Lembaga Mitra Publik, Lembaga Investigasi Informasi Kemasyarakatan (LIDIK) Maluku Utara dan LSM PEDULI MALUKU UTARA (PEKAMU) mendesak dalam pernyataan sikapnya antara lain

  1. Mendesak Kepada Menteri PUPR memerintahkan Kepada Irjen segera melakukan penyelidikan atas pelanggaran pada Proses Pelelangan yang dilakukan oleh Pokja ULP Balai Bina Marga Wilayah XVI (Maluku/Malut) tanpa melalui Prosodur yang jelas.
  2. Mendesak kepada Menteri PUPR Segera mencopot sdr. Navy Anugerah Umasangadji dan sdr. Abdul Hamid Payapo yang terindikasi mengatur-atur seluruh proses pelelangan dan menginterfensi kerja-kerja Pokja ULP.
  3. Mendesak kepada Menteri PUPR mencopot Kepala Balai Bina Marga Wilayah XVI (Maluku-Malut) sdr. Satrio Sugeng Prayitno sebagia wujud tanggungjawab moral terkait dengan kesalahn yang telah dilakukan oleh stafnya.
  4. Melakukan take over kerja-kerja Pokja ULP Balai Bina Marga Wilayah XVI (Maluku/Malut) ke Jakarta, karena dinilai tidak professional dan tidak steril dalam menjalankan tugas.

Isra mengancam, apabila tuntutan mereka tidak ditindak lanjuti maka pihaknya akan melakukan langkah-langkah antara lain.

“jika tuntuan kami tidak dipenuhi maka, pertama; kami akan melakukan aksi lanjutan dengan menggalang masa yang lebih besar didepan Istana Presiden, untuk meminta presiden RI Bapak Joko Widodo mencopot Menteri PUPUR, dan kedua; meminta kepada KPK untuk melakukan penyelidikan/pemeriksaan terhadap seluruh proses pelelangan di Balai Bina Marga Wilayah XVI (Maluku/Malut). tegas Isra.

Untuk diketahui, pasca aksi tersebut, ketiga keterwakilan Lsm diterima oleh Kepala Bagian Hukum Kementrian PUPR untuk hearing.

Rep/Red : (Sdn)

--

BERITA LAINNYA

TERPOPULER