Tilep Dana Desa, Warga Gurua Tobelo Lumpuhkan Aktifitas Kantor

i-malut.com, TOBELO – Masyarakat kecamatan Tobelo Utara, yang mengatasnamakan diri Aliansi Masyarakat Gurua Peduli Desa (AMGPD) Senin (19/02/2018) tadi, melakukan pemboikotan aktifitas pelayanan di tiga kantor Desa, diantara kantor desa Gurua Selatan, Gurua Tengah dan kantor Desa Gurua Utara. Pemboikotan kantor Desa ini lantaran Warga kesal dengan ulah kepala Desa yang diduga tidak transparan dalam pengelolaan dan pelaporan penggunaan dana Desa selama ini. Mosi ketidkpercayaan ini pun dilempiasakan warga dengan memboikot aktifitas pelayanan Kantor di tiga Desa itu,dengan mengunakan kayu balak, pemboikotan ini membuat aktifitas kantor Desa pun lumpuh total.

Kordinator aksi,Rian menyampaikan,aksi yang dilakukan warga adalah bentuk kekecewaan atas tindakan kepala Desa yang tidak transparan, yang mana menurut Rian, ada indikasi dugaan  penyelewengan dana desa yang dilakukan oleh kepala Desa Gorua Tengah inisial FA sejak tahun 2015 sampai dengan 2017.  Bahkan kata Rian Aliansi Masyarakat Gurua Peduli Desa (AMGPD) juga telah membuat laporan ke inspektorat Kabupaten Halmahera Utara (Halut) yang disampaikan pada tahun 2017 lalu dan terakhir  di Januari 2018 kemarin  tentang indikasi penyalahgunaan dana untuk Desa Gorua Tengah.

Dengan rincian dana yang tidak direalisasi tahun 2016, diantaranya Bumdes sebesar Rp. 65.000.000, Bak sampah tidak dikerjakan Rp. 8. 727. 750 dan laporan pertanggungjawaban (LPJ) tahun 2016 Rp. 782. 958.000 yang tidak dibuat.  Sedangkan untuk penggunaan anggaran Dana Desa tahun 2017 yang tidak direalisasi, yakni, Bumdes Rp. 40.000.000, Radio Rik, Rp. 35.000.000, pemberdayaan Rp. 37.000.000, pembinaan dan pengelolaan PAUD Rp. 20. 700.000, pengadaan Moubiler kantor kepala Desa Rp. 13. 950.000, bahkan lanjut Rian pembangunan kantor Desa yang tidak kunjung selesai ,sudah menelan anggaran sebesar Rp. 248. 960.000.

“Ketidak transparan Kepala Desa ini,ditambah lagi dengan ketidak harmonisan antara perangkat Desa, maka pada tanggal 16 Januari 2018 kemarin sesuai dengan hasil rapat BPD,telah dikeluarkan surat pemberhentian kepala Desa Gorua dengan nomor surat 07/BPD/1/2018. dan kami juga sudah melayangkan Surat ini ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Halut tetapi sampai saat ini belum ada tanggapan,” ungkapnya.

Selain Desa Gorua Tengah, Lanjut Rian, hal yang sama juga terjadi di Desa Gorua Selatan dan Gorua Utara. Di Desa Gorua Utara kata Dia, ada indikasi

penyalagunaan dana Desa pada tahun 2015 lalu dari dana Bumdes sampai Bantuan pengembangan TPQ dan banyak lagi. Sementara untuk APBDes tahun 2017 untuk program pemberdayaan masyarakat Desa juga tidak ada realisasi yang jelas.

“Aksi kami ini, menuntut agar DPMD segera menerbitkan SK pemberhentian kepala Desa dan secepatnya menempatkan karateker untuk Desa Gorua Selatan, Tengah dan Utara,” tegas Dia

Masyarakaat juga sangat berharap pihak Kejaksaan dan Kepolisian untuk menindaklanjuti hasil temuan indikasi penyelewengan penggunaan dana Desa di Gorua Selatan, Tengah dan Utara.

Rep/Red : (Roby)

__

Iklan Layanan

Komentar disini

i-malut.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

 

ARTIKEL TERKAIT

REKOMENDASI

Siap-Siap, Guru yang ‘Lompat’ Duduki Jabatan Struktural Bakal...

Labuha - Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), bakal mengembalikan sejumlah pegawai fungsional (guru) yang saat ini menduduki jabatan struktural disejumlah SKPD, baik Eselon II, III dan IV,...

Soal Tunggakan 1 Milyar di PDAM, Pemkot Ternate...

Ternate -- Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate masih menunggak pada Perusahan Daerah Air Minum (PDAM) kurang lebih 1 Milyar. Tunggakan tersebut terjadi saat Pemkot Ternate menempati X-Kantor Gubernur. Walikota Ternate M....

Langkah Cepat Nakertrans Malut Selidiki Insiden Kebakaran di...

Sofifi -- Insiden terbakarnya tungku smelter PT. Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP), pada Selasa, 15 Juni 2021 kemarin, menelan korban luka bakar sebanyak 6 orang karyawannya. Insiden ini langsung...

Usai dilantik Ramli Tidore nyatakan PKS siap bantu...

Sanana -- Acara Pelantikan dan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Pengurus MPD, DPD dan DED, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kab. Kepulauan Sula (Kepsul) dan Kab. Pulau Taliabu (Pultab) yang di...

Babinsa Bajo, PAM Kunker Wabup Kepsul

Sanana -- Bintara Pembina Desa (Babinsa) Bajo-Kec. Sanana Utara, Koptu. Arifin Kemhay, baru-baru ini melakukan Pengamanan (PAM) bersama Bhabinkamtibmas dan Petugas lainnya, mengawal Kunjungan Kerja (Kunker-red) Wakil Bupati (Wabup)...

LSM LIRA Malut Mengutuk Keras Pemukulan Wartawan Binpers...

Ternate -- Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lumbung Rakyat Indonesia (LIRA) Maluku Utara (Malut), mengutuk keras tindakan pemukulan terhadap salah satu wartawan Berita Investigasi Nasional (Binpers) Biro Maluku Utara. Ketua LSM...

EGP dengan teguran Gubernur, Ningsih terus lakukan Pergantian

Sanana -- Anjing menggongong Kafilah tetap berlalu menjadi pribahasa yang tepat untuk menggambarkan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul) dibawah Kepemimpinan Kepala Daerah (Bupati-red) Fifian Adeningsih Mus. Bagaimana tidak,...

F-Demokrat DPRD Kepsul, ingatkan Bupati Penyerapan DAK 2021

Sanana -- Fraksi Demokrat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepulauan Sula (Kepsul), mengingatkan Bupati Kepsul, Fifian Adeningsih Mus terkait penyerapan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2021. Melalui Sekretaris Ajis...

Geser Jabatan Disdukcapil, Masyarakat Jadi Korban

Sanana -- Ketika muncul pertanyaan, apakah Kebijakan Bupati Kepulauan Sula (Kepsul), Fifian Adeningsih Mus (FAM) melakukan Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan yang tidak sesuai mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,...

BERITA UTAMA

Ningsih diperintahkan kembalikan posisi 57 Pejabat di Pemkab...

QS Al-Baqarah Ayat 153 : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ "Wahai orang-orang yang...

ARTIKEL TERKAIT

Tilep Dana Desa, Warga Gurua Tobelo Lumpuhkan Aktifitas Kantor

i-malut.com, TOBELO – Masyarakat kecamatan Tobelo Utara, yang mengatasnamakan diri Aliansi Masyarakat Gurua Peduli Desa (AMGPD) Senin (19/02/2018) tadi, melakukan pemboikotan aktifitas pelayanan di tiga kantor Desa, diantara kantor desa Gurua Selatan, Gurua Tengah dan kantor Desa Gurua Utara. Pemboikotan kantor Desa ini lantaran Warga kesal dengan ulah kepala Desa yang diduga tidak transparan dalam pengelolaan dan pelaporan penggunaan dana Desa selama ini. Mosi ketidkpercayaan ini pun dilempiasakan warga dengan memboikot aktifitas pelayanan Kantor di tiga Desa itu,dengan mengunakan kayu balak, pemboikotan ini membuat aktifitas kantor Desa pun lumpuh total.

Kordinator aksi,Rian menyampaikan,aksi yang dilakukan warga adalah bentuk kekecewaan atas tindakan kepala Desa yang tidak transparan, yang mana menurut Rian, ada indikasi dugaan  penyelewengan dana desa yang dilakukan oleh kepala Desa Gorua Tengah inisial FA sejak tahun 2015 sampai dengan 2017.  Bahkan kata Rian Aliansi Masyarakat Gurua Peduli Desa (AMGPD) juga telah membuat laporan ke inspektorat Kabupaten Halmahera Utara (Halut) yang disampaikan pada tahun 2017 lalu dan terakhir  di Januari 2018 kemarin  tentang indikasi penyalahgunaan dana untuk Desa Gorua Tengah.

Dengan rincian dana yang tidak direalisasi tahun 2016, diantaranya Bumdes sebesar Rp. 65.000.000, Bak sampah tidak dikerjakan Rp. 8. 727. 750 dan laporan pertanggungjawaban (LPJ) tahun 2016 Rp. 782. 958.000 yang tidak dibuat.  Sedangkan untuk penggunaan anggaran Dana Desa tahun 2017 yang tidak direalisasi, yakni, Bumdes Rp. 40.000.000, Radio Rik, Rp. 35.000.000, pemberdayaan Rp. 37.000.000, pembinaan dan pengelolaan PAUD Rp. 20. 700.000, pengadaan Moubiler kantor kepala Desa Rp. 13. 950.000, bahkan lanjut Rian pembangunan kantor Desa yang tidak kunjung selesai ,sudah menelan anggaran sebesar Rp. 248. 960.000.

“Ketidak transparan Kepala Desa ini,ditambah lagi dengan ketidak harmonisan antara perangkat Desa, maka pada tanggal 16 Januari 2018 kemarin sesuai dengan hasil rapat BPD,telah dikeluarkan surat pemberhentian kepala Desa Gorua dengan nomor surat 07/BPD/1/2018. dan kami juga sudah melayangkan Surat ini ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Halut tetapi sampai saat ini belum ada tanggapan,” ungkapnya.

Selain Desa Gorua Tengah, Lanjut Rian, hal yang sama juga terjadi di Desa Gorua Selatan dan Gorua Utara. Di Desa Gorua Utara kata Dia, ada indikasi

penyalagunaan dana Desa pada tahun 2015 lalu dari dana Bumdes sampai Bantuan pengembangan TPQ dan banyak lagi. Sementara untuk APBDes tahun 2017 untuk program pemberdayaan masyarakat Desa juga tidak ada realisasi yang jelas.

“Aksi kami ini, menuntut agar DPMD segera menerbitkan SK pemberhentian kepala Desa dan secepatnya menempatkan karateker untuk Desa Gorua Selatan, Tengah dan Utara,” tegas Dia

Masyarakaat juga sangat berharap pihak Kejaksaan dan Kepolisian untuk menindaklanjuti hasil temuan indikasi penyelewengan penggunaan dana Desa di Gorua Selatan, Tengah dan Utara.

Rep/Red : (Roby)

--

BERITA LAINNYA

TERPOPULER

Ningsih diperintahkan kembalikan posisi 57 Pejabat di Pemkab...

QS Al-Baqarah Ayat 153 : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ "Wahai orang-orang yang...