Diduga Karena Arahan, Sejumlah Pimpinan SKPD di Halsel Siap Menangkan AGK-YA

i-malut.com, HALSEL – Kendati Aparatur Sipil Negara (ASN) dilarang terlibat dalam politik praktis. Namun, para pejabat dilingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) tampaknya tak menghiraukan aturan tersebut.

Hasil penelusuran wartawan media ini, mulai dari Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) hingga Pegawai Tetap (PTT) siap memenangkan pasangan calon yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Persatuan Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) yakni Abd Gani Kasuba, M. Al-Yasin Ali (AGK-YA).

Dukungan itu disebabkan karena para pejabat diduga takut dinonjobkan oleh Bupati Halsel, Bahrain Kasuba.

“Kami ini loyal kepada Pak Bupati jadi apapun perintah beliau tetap dilaksanakan secara diam-diam,”ujar sejumlah Pimpinan SKPD yang enggan namanya dipublikasikan.

Sementara, Ketua Panwaslu Halsel, Kahar Yasim ketika dikonfirmasi wartawan media ini, Selasa (20/02) terkait dugaan arahan Bupati ke pimpinan SKPD mengatakan, ada perbedaan antara jabatan Bupati dan Kepala SKPD atau OPD karena Bupati Jabatan Politik, sementara SKPD/OPD bukan jabatan Politik.

“Bupati tidak berhak untuk mengarahkan Pimpinan SKPD pada wilayah Politik praktis. Sebab, Surat KASN dan MENPAN RB 2017 memerintahkan kepada Semua Gubernur dan Bupati / Walikota untuk memerintahkan ASN untuk Netral, bukan Bupati melibatkan ini hal yang salah,” tandas, Selasa (20/2/2018)

Lanjut Kahar, aparat sipil negara (ASN) dilarang berpolitik praktis sesuai Uu 5 tahun 2014 psl 2 huruf (f) netralitas dan pasal 4 ayat (15) PP 53 tahun 2010, Pasal 188 Menyebutkan bahwa pejabat negara, Pejabat ASN, kepala Desa/lurah yang melanggar pasal 71 di pidana. Kemudian UU nomor 10 tahun 2016.

“Kalau ada bukti Bupati mengarahkan pimpinan SKPD maka Panwas Halmahera Selatan akan memanggil Bupati untuk klasifikasi selanjutnya akan memproses,” tutup Kahar

Rep/Red : (Bur)

__

Iklan Layanan

Komentar disini

i-malut.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

 

ARTIKEL TERKAIT

REKOMENDASI

Kadis Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB Halut...

Tobelo -- AT alias AS, Kepala Dinas (Kadis) Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB Pemkab Halut, pada Rabu (22/9) resmi dilaporkan ke KSPKT Polres setempat. AS dilaporkan karena diduga melakukan...

Kapolda Malut Didampingi Ketum GMIH Pantau Kegiatan Vaksinasi...

Tobelo -- Kapolda Maluku Utara (Malut), Irjen Pol, Risyapudin Nursin, yang didampingi Ketua Umum (Ketum) Sinode GMIH, Pdt. Demianus Ice, lakukan pemantauan kegiatan Vaksinasi Nasional yang digelar di Universitas...

Kadispar Tikep; Pariwisata Sumber Penghasilan Penunjang PAD

Tidore -- Jika kita berbicara terkait dengan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka pariwisata merupakan salah satu sumber penghasilan yang sangat signifikan dalam menunjang PAD pada setiap wilayah pemerintahan...

Mutu Pendidikan Menurun Dimasa Covid-19, Ini Penjelasan Kepala...

Tidore -- Bencana non alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang menyebar hampir seluruh negara di dunia termasuk Indonesia, telah melumpuhkan berbagai aktivitas pada semua lini termasuk dunia pendidikan. Kepala...

Ini Jawaban Bupati Usman Sidik Atas Harapan dari...

Labuha – Bupati Halmahera Selatan, Usman Sidik, menanggapi permintaan dan juga harapan dari Kerukunan Masyarakat Bajoe (KMB), terkait posisi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan yang sempat menjadi janji Politik...

Kerukunan Masyarakat Bajoe Taruh Harap Usman-Bassam Bisa Realisasi...

Labuha – Kerukunan Masyarakat Bajoe (KMB) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), meminta Bupati Usman Sidik dan Wakil Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba (Usman-Bassam) agar bisa merealisasikan janji Politiknya pada Kampanye...

Sejumlah Nama Calon Ketua GAMKI Halut Mulai Bermunculan,...

Tobelo -- Meski momentum Konferensi Cabang (Konfercab) Garekan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Cabang Halmahera Utara (Halut), nanti akan digelar pada bulan Oktober mendatang, namun kini sejumlah nama yang...

Prihatin Sikap Kontraktor, Pedagang di Kawasan Kantor Bupati...

Tobelo -- Sejumlah pedagang kecil yang berjualan dikawasan Kantor Bupati Halmahera Utara (Halut), pada Jumat (17/9) sore tadi sekitar Pukul, 17.00 WIT, mengamuk sambil menyebut prihatin dengan sikap kontaktor...

PDAM Tikep Nunggak Pajak 8 Bulan, Bapenda Tikep...

Tidore -- Memasuki 9 bulan, Perusahan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Tidore Kepulauan (Tikep) tidak melakukan pembayaran pajak, membuat Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Tikep kehabisan akal. Sekertaris Bapenda Tikep,...

BERITA UTAMA

ARTIKEL TERKAIT

Diduga Karena Arahan, Sejumlah Pimpinan SKPD di Halsel Siap Menangkan AGK-YA

i-malut.com, HALSEL – Kendati Aparatur Sipil Negara (ASN) dilarang terlibat dalam politik praktis. Namun, para pejabat dilingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) tampaknya tak menghiraukan aturan tersebut.

Hasil penelusuran wartawan media ini, mulai dari Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) hingga Pegawai Tetap (PTT) siap memenangkan pasangan calon yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Persatuan Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) yakni Abd Gani Kasuba, M. Al-Yasin Ali (AGK-YA).

Dukungan itu disebabkan karena para pejabat diduga takut dinonjobkan oleh Bupati Halsel, Bahrain Kasuba.

“Kami ini loyal kepada Pak Bupati jadi apapun perintah beliau tetap dilaksanakan secara diam-diam,”ujar sejumlah Pimpinan SKPD yang enggan namanya dipublikasikan.

Sementara, Ketua Panwaslu Halsel, Kahar Yasim ketika dikonfirmasi wartawan media ini, Selasa (20/02) terkait dugaan arahan Bupati ke pimpinan SKPD mengatakan, ada perbedaan antara jabatan Bupati dan Kepala SKPD atau OPD karena Bupati Jabatan Politik, sementara SKPD/OPD bukan jabatan Politik.

“Bupati tidak berhak untuk mengarahkan Pimpinan SKPD pada wilayah Politik praktis. Sebab, Surat KASN dan MENPAN RB 2017 memerintahkan kepada Semua Gubernur dan Bupati / Walikota untuk memerintahkan ASN untuk Netral, bukan Bupati melibatkan ini hal yang salah,” tandas, Selasa (20/2/2018)

Lanjut Kahar, aparat sipil negara (ASN) dilarang berpolitik praktis sesuai Uu 5 tahun 2014 psl 2 huruf (f) netralitas dan pasal 4 ayat (15) PP 53 tahun 2010, Pasal 188 Menyebutkan bahwa pejabat negara, Pejabat ASN, kepala Desa/lurah yang melanggar pasal 71 di pidana. Kemudian UU nomor 10 tahun 2016.

“Kalau ada bukti Bupati mengarahkan pimpinan SKPD maka Panwas Halmahera Selatan akan memanggil Bupati untuk klasifikasi selanjutnya akan memproses,” tutup Kahar

Rep/Red : (Bur)

--

BERITA LAINNYA

TERPOPULER