“Kades Membangun” (Antara Rupiah dan Penyakit ‘Kaget Kuasa)

“Aku merasa bahwa di suatu waktu, kepemimpinan adalah kekuatan, tetapi hari ini hal itu berarti maju bersama-sama dengan orang lain (Humanis India, Mahatma Gandhi,- 1869-1948)”

Menyoal tentang pembangunan Desa, melekat satu tagline besar, yang itu lalu disebut sebagai ‘Desa Membangun’. Bagaimana dengan ‘Kades Membangun’ ?. Disebut pertama mengusung prestasi, dan yang disebut kedua cenderung mengusung petaka. Mari kita dekati, semenjak 2016, Kemendes telah mengantongi 600 laporan, sementara ke KPK menembus 362 laporan terkait potensi penyalahgunaan dana desa. Menarik ketika mengamati kasus di Kabupaten Pamekasan, Desa Dassok. Kejahatan terstruktur dan berantai atas perampokan dana desa. KPK menetapkan Bupati, Kepala Kejari, Inspektur Inspektorat, Kepala Bagian Administrasi Inspektorat, dan Kepala Desa Dassok sebagai tersangka (Tempo, 2017). Rilis Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebutkan dari 110 kasus penyelewengan DD dan ADD sepanjang 2016 – Agustus 2017, pelakunya rata-rata dilakukan oleh Kepala Desa (ICW, 2017). Hasil riset Lembaga Administrasi Negara (LAN) menemukan ada sejumlah modus korupsi di Desa, diantaranya; pertanggung jawaban fiktif, pinjam meminjam uang desa, peralihan aset desa menjadi aset pribadi, penyelewengan anggaran publik untuk kepentingan pribadi, penyimpangan anggaran publik untuk kepentingan aparat desa dan permainan proyek (LAN, 2017). Atas kasus-kasus seperti ini, belakangan kita disuguhi dengan berbagai keresahan masyarakat hingga berujung pada aksi pencopotan Kepala Desa.

Semenjak terbit UU No.17 Tahun 2003, hingga semangat UU No. 6 Tahun 2014, dipertegas dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014, “Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparansi, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”. Jika asas ini didalami satu demi satu, maka tidak mustahil akan memboboti problematika pengelolaan penganggaran di desa. Bisa iya, dikiranya UU Desa hanyalah instrumen bagi-bagi ‘rejeki’ semata. Semoga tidak demikian.

Penyakit ‘Kaget Kuasa’

Jenakawan Illinois, Don Marquis (1878-1937) ‘tidak ada hal yang begitu bertanggungjawab membentuk kebiasaan, selain uang’. Studi keprilakuan, mungkin dapat melakukan pengujian sederhana, apakah ada perbedaan tabiat kepala desa, sebelum dan setelah terbitnya UU Desa ?.   Hipotesa, ada kepala desa yang mengidap penyakit ‘kaget kuasa’ seturut dengan rupiah yang mengalir ke desa, lalu memproduksi ambisi-ambisi yang tidak produktif, gila hormat, dan hobi dibesar-besarkan. Penyakit ‘kaget kuasa’ kemudian  memperkuat apa yang oleh Eric Fromm (1987) disebut sebagai menguatnya ‘orientasi memiliki’, mendominasi perilaku seseorang, sehingga selalu mencitrakan kekuasaan sebagai miliknya. ‘Kades Membangun’ adalah sebuah pola membangun yang diproduksi dari tabiat kuasa seperti ini.

Dari sini lalu berdampak pada terciptanya ruang-ruang interaksi yang liar, tetangga saya menyebutnya sebagai celoteh ‘Fala masoa’ (‘bacarita di belakang-belakang, -situasi saling curiga’). Fala masoa merupakan implikasi dari sebuah olah kekuasaan yang abai terhadap kedaulatan masyarakat desa. Fala masoa adalah rupa kasar dari ‘komunikasi politik’ yang berusaha menghadirkan respon kepala desa agar menyebarkan ruang kuasa yang lebih adil. Miris, ketika kita mengamati sikap arogansi para penguasa yang bekerja memproduksi ketimpangan atas ruang-ruang tersebut, termasuk beberapa kepala desa di republik ini yang ikut-ikutan merayakan kenakalan tersebut.

Tak terelakan, kondisi ini lalu mengancam ikatan ‘ke-Kita-an’, menajam membentuk afiliasi-afiliasi yang saling bentur. Ketika Kepala Desa ‘terjebak’ dalam benturan ini, maka tidak mustahil proses perencanaan pembangunan di desa cenderung didesain dalam kerangka ‘Kades Membangun’. Kades di sini tidak sekedar tertuju pada seseorang secara kaku, tetapi dapat ‘bertopeng’ ke dalam sebuah kekuatan politis-hegemonik. Pola membangun seperti ini akan mengikis ruang-ruang dialogis, mengancam ikatan sosiologis di Desa. Kenapa ? Karena apa, bagaimana, dan untuk siapa membangun, terkesan dijawab menggunakan ‘selera’ Kades, bukan melalui sebuah proses yang adil dan partisipatif. Implikasinya sederhana, suara ‘akar rumput’ cenderung tidak terdengar dalam proses pembangunan yang sedang berlangsung.

Memenangkan Desa Membangun

UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, disitu sangat tegas menyebutkan ‘Tentang Desa’ bukan ‘Tentang Pemerintah Desa’, juga bukan ‘Tentang Kepala Desa’. Ada pesan tegas di sana bahwa UU sedang memperjuangkan kedaulatan masyarakat desa, yang meliputi hak-hak sosial-budaya, ekonomi, dan politik.  Hak-hak inilah, yang dalam perjalanan sejarah selalu terhegemoni dan tersumbat oleh doktrin pembangunan yang terstruktur-sentralistik. Doktrin yang memelihara desa sebatas ‘bahasa geografis’, bukan ‘bahasa sosiologis’, sehingga yang nampak adalah desa sebagai ‘lokasi’, struktur terbawah pemerintahan, bukan sebagai ‘situasi’ yang harus direspon. Penekanan tersebut seturut dengan makna desa itu sendiri, yang sekurang-kurangnya dihadirkan melalui tafsiran terhadap asas regoknisi dan subsidiaritas dalam UU Desa. Keduanya sama-sama mengusung pemerintahan berbasis masyarakat, atau masyarakat berpemerintahan (self governing community). Artinya desa tidak identik dengan pemerintah desa, atau kepala desa. Desa sudah ada di sana, sebelum terbentuknya NKRI (Sutoro Eko, 2015), sehingga kedua asas di atas dihadirkan untuk mmemberikan pengakuan dan penghormatan terhadap hak asal-usul desa, serta komitmen melokalisasi kewenangan pada desa.

Titik kulminasi dari pergeseran cara pandang ini adalah menghadirkan masyarakat desa sebagai subyek pembangunan. Menyoal tentang pembangunan, praktisnya menyoal tentang rencana dan anggaran. Keduanya ibarat ‘sepasang merpati’, yang satu tidak bisa duluan terbang (anggaran), sebelum yang lainnya (rencana) mengijinkan. Beresiko, jika ada yang duluan ‘merobek mata’ dengan nominal yang tertera pada sebuah kertas, dibanding bagaimana membebaskan anggaran ‘berperilaku’ pada domainnya. Kenakalan penguasa itu menampak ketika senang dan terburu-buru ‘mendiskusikan’ anggaran, tetapi abai terhadap bobot rencana.

Setiap rupiah yang mengalir ke desa merupakan bagian dari konkretisasi asas rekognisi dan subsidiaritas. Rekognisi mempertegas pengakuan hak asal-usul desa,  sehingga pengelolaan anggaran desa harus disemangati dengan kearifan-kearifan sosial yang tumbuh-bertahan sebagai bagian dari tafsiran terhadap hak asal usul masyarakat desa. Dalam berbagai literatur sosial-ekonomi, hal ini sering dilabeli sebagai kekuatan modal sosial, yang berperan merawat dan menjaga daya tahan desa. Secara empirik, studi Robert Putnam (1993), menunjukan bahwa modal sosial merupakan penopang pembangunan dan demokrasi. Sedangkan subsidiaritas mempertegas kewenangan desa, sehingga kepala desa jangan sampai ‘terjebak’ pada posisinya sebagai ‘kuasa pengguna anggaran’, lalu sewenang-wenang ‘beli sana, pinjam sini’ (menabrak asas disiplin anggaran). Subsidiaritas perlu disemangati dengan menghadirkan kedaulatan masyarakat desa untuk menghindari ‘politik ruang’ dari kekuatan struktur di ‘atas’-nya.

Desa Membangun adalah hasil dari sebuah proses dialektis ketika cara pandang ‘Negara Membangun’ menemui jalan buntu menghadirkan eksistensi desa. Jika negara hadir dengan kebesaran struktur, kekuasaan, juga intervensi yang berlebihan, maka negara tidak sedang membangun, tetapi menindas. Clifford Geerts (2000) menyebutnya sebagai sesuatu yang diimpor dari luar, mengganggu dan menghisap daya desa. Bisa iya, kepala desa juga termasuk ‘imporan’ dari luar, jika ia tidak punya kesadaran akan ruang dimana ia hidup.

Disadari, salah satu tantangan kita saat ini adalah menghadirkan aparatur desa yang memiliki profesionalitas dalam bidang perencanaan dan penganggaran publik. Tetapi term ‘profesionalitas’ itu sendiri tidak bisa dikurung maknanya hanya sebatas, katakanlah kemampuan mengoperasikan aplikasi siskeudes, kemampuan menyusun RAB, dan sejenisnya. Kemampuan ini adalah syarat perlu, tidak dapat menjamin yang bersangkutan terhindar dari moral hazard dalam penganggaran. Coba kita periksa, perkara fala masoa, hingga membludaknya demonstrasi, muatannya cenderung pada kritik mentalitas, bukan pada ketidakmampuan ‘teknis’ aparatur desa. Artinya masih ada kearifan yang tumbuh di sana, ada sikap terbuka untuk berkompromi, berdiplomasi dengan masalah-masalah ‘teknis’, tetapi sensitif dengan ‘mentalitas’ kepemimpinan. Pada titik ini, makna profesionalitas perlu dirayakan sebagai kesadaran berprofesi, bukan ‘kesesatan’ berprofesi. Pribadi yang ‘pintar’, jika korup, hobi foriki (pembohong), masihkah profesional ?. Saya menanti sudut pandang anda.

Prinsipnya, bagaimana pun sulitnya mengelola anggaran desa, yang paling ‘utama’ buat masyarakat di desa adalah merawat bangunan kearifan sosial, yang direpresentasikan melalui ketersediaan ruang publik. Secara filosofis, dalam tradisi berdesa, ruang publik merupakan  instrumen memperjuangkan keadilan budaya (tafsir atas asas rekognisi), sehingga perlu dihindari apa yang oleh Hubermas disebut sebagai aktor ‘pemakai’, mereka ini tidak muncul dari publik, tetapi hadir di depan publik, memperalat ruang publik untuk kepentingan-kepentingan mereka belaka (Hardiman, 2011). Kegagalan membangun ruang publik, akan menghancurkan hasil-hasil pembangunan (Chalid, 2005).

Demikian, ruang publik menjadi spirit menghidupkan Desa Membangun, sebuah paradigma tanding yang berbasis pada kedaulatan masyarakat. Desa, bukan semata tentang struktur dari sebuah pemerintahan, tetapi lebihnya sebagai bangunan sosiologis, sehingga dari sana tersirat pesan bahwa desa dengan masyarakatnya memiliki tradisi, kearifan sendiri dalam menggerakan pembangunan. Pemimpin desa berperan mengejawantahkannya ke dalam falsafah ‘baku bawa, baku bilang, baku dengar’ (saling ajak, mengingatkan, dan saling rembuk). Dalam pembacaan saya, disitulah jantung dari sebuah narasi besar, Desa Membangun.

Salam berdesa.

Penulis : Maslan Adam
Kaders Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Indonesia

__

Iklan Layanan

Komentar disini

i-malut.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

 

ARTIKEL TERKAIT

REKOMENDASI

Kadis Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB Halut...

Tobelo -- AT alias AS, Kepala Dinas (Kadis) Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB Pemkab Halut, pada Rabu (22/9) resmi dilaporkan ke KSPKT Polres setempat. AS dilaporkan karena diduga melakukan...

Kapolda Malut Didampingi Ketum GMIH Pantau Kegiatan Vaksinasi...

Tobelo -- Kapolda Maluku Utara (Malut), Irjen Pol, Risyapudin Nursin, yang didampingi Ketua Umum (Ketum) Sinode GMIH, Pdt. Demianus Ice, lakukan pemantauan kegiatan Vaksinasi Nasional yang digelar di Universitas...

Kadispar Tikep; Pariwisata Sumber Penghasilan Penunjang PAD

Tidore -- Jika kita berbicara terkait dengan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka pariwisata merupakan salah satu sumber penghasilan yang sangat signifikan dalam menunjang PAD pada setiap wilayah pemerintahan...

Mutu Pendidikan Menurun Dimasa Covid-19, Ini Penjelasan Kepala...

Tidore -- Bencana non alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang menyebar hampir seluruh negara di dunia termasuk Indonesia, telah melumpuhkan berbagai aktivitas pada semua lini termasuk dunia pendidikan. Kepala...

Ini Jawaban Bupati Usman Sidik Atas Harapan dari...

Labuha – Bupati Halmahera Selatan, Usman Sidik, menanggapi permintaan dan juga harapan dari Kerukunan Masyarakat Bajoe (KMB), terkait posisi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan yang sempat menjadi janji Politik...

Kerukunan Masyarakat Bajoe Taruh Harap Usman-Bassam Bisa Realisasi...

Labuha – Kerukunan Masyarakat Bajoe (KMB) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), meminta Bupati Usman Sidik dan Wakil Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba (Usman-Bassam) agar bisa merealisasikan janji Politiknya pada Kampanye...

Sejumlah Nama Calon Ketua GAMKI Halut Mulai Bermunculan,...

Tobelo -- Meski momentum Konferensi Cabang (Konfercab) Garekan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Cabang Halmahera Utara (Halut), nanti akan digelar pada bulan Oktober mendatang, namun kini sejumlah nama yang...

Prihatin Sikap Kontraktor, Pedagang di Kawasan Kantor Bupati...

Tobelo -- Sejumlah pedagang kecil yang berjualan dikawasan Kantor Bupati Halmahera Utara (Halut), pada Jumat (17/9) sore tadi sekitar Pukul, 17.00 WIT, mengamuk sambil menyebut prihatin dengan sikap kontaktor...

PDAM Tikep Nunggak Pajak 8 Bulan, Bapenda Tikep...

Tidore -- Memasuki 9 bulan, Perusahan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Tidore Kepulauan (Tikep) tidak melakukan pembayaran pajak, membuat Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Tikep kehabisan akal. Sekertaris Bapenda Tikep,...

BERITA UTAMA

ARTIKEL TERKAIT

“Kades Membangun” (Antara Rupiah dan Penyakit ‘Kaget Kuasa)

“Aku merasa bahwa di suatu waktu, kepemimpinan adalah kekuatan, tetapi hari ini hal itu berarti maju bersama-sama dengan orang lain (Humanis India, Mahatma Gandhi,- 1869-1948)”

Menyoal tentang pembangunan Desa, melekat satu tagline besar, yang itu lalu disebut sebagai ‘Desa Membangun’. Bagaimana dengan ‘Kades Membangun’ ?. Disebut pertama mengusung prestasi, dan yang disebut kedua cenderung mengusung petaka. Mari kita dekati, semenjak 2016, Kemendes telah mengantongi 600 laporan, sementara ke KPK menembus 362 laporan terkait potensi penyalahgunaan dana desa. Menarik ketika mengamati kasus di Kabupaten Pamekasan, Desa Dassok. Kejahatan terstruktur dan berantai atas perampokan dana desa. KPK menetapkan Bupati, Kepala Kejari, Inspektur Inspektorat, Kepala Bagian Administrasi Inspektorat, dan Kepala Desa Dassok sebagai tersangka (Tempo, 2017). Rilis Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebutkan dari 110 kasus penyelewengan DD dan ADD sepanjang 2016 – Agustus 2017, pelakunya rata-rata dilakukan oleh Kepala Desa (ICW, 2017). Hasil riset Lembaga Administrasi Negara (LAN) menemukan ada sejumlah modus korupsi di Desa, diantaranya; pertanggung jawaban fiktif, pinjam meminjam uang desa, peralihan aset desa menjadi aset pribadi, penyelewengan anggaran publik untuk kepentingan pribadi, penyimpangan anggaran publik untuk kepentingan aparat desa dan permainan proyek (LAN, 2017). Atas kasus-kasus seperti ini, belakangan kita disuguhi dengan berbagai keresahan masyarakat hingga berujung pada aksi pencopotan Kepala Desa.

Semenjak terbit UU No.17 Tahun 2003, hingga semangat UU No. 6 Tahun 2014, dipertegas dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014, “Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparansi, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”. Jika asas ini didalami satu demi satu, maka tidak mustahil akan memboboti problematika pengelolaan penganggaran di desa. Bisa iya, dikiranya UU Desa hanyalah instrumen bagi-bagi ‘rejeki’ semata. Semoga tidak demikian.

Penyakit ‘Kaget Kuasa’

Jenakawan Illinois, Don Marquis (1878-1937) ‘tidak ada hal yang begitu bertanggungjawab membentuk kebiasaan, selain uang’. Studi keprilakuan, mungkin dapat melakukan pengujian sederhana, apakah ada perbedaan tabiat kepala desa, sebelum dan setelah terbitnya UU Desa ?.   Hipotesa, ada kepala desa yang mengidap penyakit ‘kaget kuasa’ seturut dengan rupiah yang mengalir ke desa, lalu memproduksi ambisi-ambisi yang tidak produktif, gila hormat, dan hobi dibesar-besarkan. Penyakit ‘kaget kuasa’ kemudian  memperkuat apa yang oleh Eric Fromm (1987) disebut sebagai menguatnya ‘orientasi memiliki’, mendominasi perilaku seseorang, sehingga selalu mencitrakan kekuasaan sebagai miliknya. ‘Kades Membangun’ adalah sebuah pola membangun yang diproduksi dari tabiat kuasa seperti ini.

Dari sini lalu berdampak pada terciptanya ruang-ruang interaksi yang liar, tetangga saya menyebutnya sebagai celoteh ‘Fala masoa’ (‘bacarita di belakang-belakang, -situasi saling curiga’). Fala masoa merupakan implikasi dari sebuah olah kekuasaan yang abai terhadap kedaulatan masyarakat desa. Fala masoa adalah rupa kasar dari ‘komunikasi politik’ yang berusaha menghadirkan respon kepala desa agar menyebarkan ruang kuasa yang lebih adil. Miris, ketika kita mengamati sikap arogansi para penguasa yang bekerja memproduksi ketimpangan atas ruang-ruang tersebut, termasuk beberapa kepala desa di republik ini yang ikut-ikutan merayakan kenakalan tersebut.

Tak terelakan, kondisi ini lalu mengancam ikatan ‘ke-Kita-an’, menajam membentuk afiliasi-afiliasi yang saling bentur. Ketika Kepala Desa ‘terjebak’ dalam benturan ini, maka tidak mustahil proses perencanaan pembangunan di desa cenderung didesain dalam kerangka ‘Kades Membangun’. Kades di sini tidak sekedar tertuju pada seseorang secara kaku, tetapi dapat ‘bertopeng’ ke dalam sebuah kekuatan politis-hegemonik. Pola membangun seperti ini akan mengikis ruang-ruang dialogis, mengancam ikatan sosiologis di Desa. Kenapa ? Karena apa, bagaimana, dan untuk siapa membangun, terkesan dijawab menggunakan ‘selera’ Kades, bukan melalui sebuah proses yang adil dan partisipatif. Implikasinya sederhana, suara ‘akar rumput’ cenderung tidak terdengar dalam proses pembangunan yang sedang berlangsung.

Memenangkan Desa Membangun

UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, disitu sangat tegas menyebutkan ‘Tentang Desa’ bukan ‘Tentang Pemerintah Desa’, juga bukan ‘Tentang Kepala Desa’. Ada pesan tegas di sana bahwa UU sedang memperjuangkan kedaulatan masyarakat desa, yang meliputi hak-hak sosial-budaya, ekonomi, dan politik.  Hak-hak inilah, yang dalam perjalanan sejarah selalu terhegemoni dan tersumbat oleh doktrin pembangunan yang terstruktur-sentralistik. Doktrin yang memelihara desa sebatas ‘bahasa geografis’, bukan ‘bahasa sosiologis’, sehingga yang nampak adalah desa sebagai ‘lokasi’, struktur terbawah pemerintahan, bukan sebagai ‘situasi’ yang harus direspon. Penekanan tersebut seturut dengan makna desa itu sendiri, yang sekurang-kurangnya dihadirkan melalui tafsiran terhadap asas regoknisi dan subsidiaritas dalam UU Desa. Keduanya sama-sama mengusung pemerintahan berbasis masyarakat, atau masyarakat berpemerintahan (self governing community). Artinya desa tidak identik dengan pemerintah desa, atau kepala desa. Desa sudah ada di sana, sebelum terbentuknya NKRI (Sutoro Eko, 2015), sehingga kedua asas di atas dihadirkan untuk mmemberikan pengakuan dan penghormatan terhadap hak asal-usul desa, serta komitmen melokalisasi kewenangan pada desa.

Titik kulminasi dari pergeseran cara pandang ini adalah menghadirkan masyarakat desa sebagai subyek pembangunan. Menyoal tentang pembangunan, praktisnya menyoal tentang rencana dan anggaran. Keduanya ibarat ‘sepasang merpati’, yang satu tidak bisa duluan terbang (anggaran), sebelum yang lainnya (rencana) mengijinkan. Beresiko, jika ada yang duluan ‘merobek mata’ dengan nominal yang tertera pada sebuah kertas, dibanding bagaimana membebaskan anggaran ‘berperilaku’ pada domainnya. Kenakalan penguasa itu menampak ketika senang dan terburu-buru ‘mendiskusikan’ anggaran, tetapi abai terhadap bobot rencana.

Setiap rupiah yang mengalir ke desa merupakan bagian dari konkretisasi asas rekognisi dan subsidiaritas. Rekognisi mempertegas pengakuan hak asal-usul desa,  sehingga pengelolaan anggaran desa harus disemangati dengan kearifan-kearifan sosial yang tumbuh-bertahan sebagai bagian dari tafsiran terhadap hak asal usul masyarakat desa. Dalam berbagai literatur sosial-ekonomi, hal ini sering dilabeli sebagai kekuatan modal sosial, yang berperan merawat dan menjaga daya tahan desa. Secara empirik, studi Robert Putnam (1993), menunjukan bahwa modal sosial merupakan penopang pembangunan dan demokrasi. Sedangkan subsidiaritas mempertegas kewenangan desa, sehingga kepala desa jangan sampai ‘terjebak’ pada posisinya sebagai ‘kuasa pengguna anggaran’, lalu sewenang-wenang ‘beli sana, pinjam sini’ (menabrak asas disiplin anggaran). Subsidiaritas perlu disemangati dengan menghadirkan kedaulatan masyarakat desa untuk menghindari ‘politik ruang’ dari kekuatan struktur di ‘atas’-nya.

Desa Membangun adalah hasil dari sebuah proses dialektis ketika cara pandang ‘Negara Membangun’ menemui jalan buntu menghadirkan eksistensi desa. Jika negara hadir dengan kebesaran struktur, kekuasaan, juga intervensi yang berlebihan, maka negara tidak sedang membangun, tetapi menindas. Clifford Geerts (2000) menyebutnya sebagai sesuatu yang diimpor dari luar, mengganggu dan menghisap daya desa. Bisa iya, kepala desa juga termasuk ‘imporan’ dari luar, jika ia tidak punya kesadaran akan ruang dimana ia hidup.

Disadari, salah satu tantangan kita saat ini adalah menghadirkan aparatur desa yang memiliki profesionalitas dalam bidang perencanaan dan penganggaran publik. Tetapi term ‘profesionalitas’ itu sendiri tidak bisa dikurung maknanya hanya sebatas, katakanlah kemampuan mengoperasikan aplikasi siskeudes, kemampuan menyusun RAB, dan sejenisnya. Kemampuan ini adalah syarat perlu, tidak dapat menjamin yang bersangkutan terhindar dari moral hazard dalam penganggaran. Coba kita periksa, perkara fala masoa, hingga membludaknya demonstrasi, muatannya cenderung pada kritik mentalitas, bukan pada ketidakmampuan ‘teknis’ aparatur desa. Artinya masih ada kearifan yang tumbuh di sana, ada sikap terbuka untuk berkompromi, berdiplomasi dengan masalah-masalah ‘teknis’, tetapi sensitif dengan ‘mentalitas’ kepemimpinan. Pada titik ini, makna profesionalitas perlu dirayakan sebagai kesadaran berprofesi, bukan ‘kesesatan’ berprofesi. Pribadi yang ‘pintar’, jika korup, hobi foriki (pembohong), masihkah profesional ?. Saya menanti sudut pandang anda.

Prinsipnya, bagaimana pun sulitnya mengelola anggaran desa, yang paling ‘utama’ buat masyarakat di desa adalah merawat bangunan kearifan sosial, yang direpresentasikan melalui ketersediaan ruang publik. Secara filosofis, dalam tradisi berdesa, ruang publik merupakan  instrumen memperjuangkan keadilan budaya (tafsir atas asas rekognisi), sehingga perlu dihindari apa yang oleh Hubermas disebut sebagai aktor ‘pemakai’, mereka ini tidak muncul dari publik, tetapi hadir di depan publik, memperalat ruang publik untuk kepentingan-kepentingan mereka belaka (Hardiman, 2011). Kegagalan membangun ruang publik, akan menghancurkan hasil-hasil pembangunan (Chalid, 2005).

Demikian, ruang publik menjadi spirit menghidupkan Desa Membangun, sebuah paradigma tanding yang berbasis pada kedaulatan masyarakat. Desa, bukan semata tentang struktur dari sebuah pemerintahan, tetapi lebihnya sebagai bangunan sosiologis, sehingga dari sana tersirat pesan bahwa desa dengan masyarakatnya memiliki tradisi, kearifan sendiri dalam menggerakan pembangunan. Pemimpin desa berperan mengejawantahkannya ke dalam falsafah ‘baku bawa, baku bilang, baku dengar’ (saling ajak, mengingatkan, dan saling rembuk). Dalam pembacaan saya, disitulah jantung dari sebuah narasi besar, Desa Membangun.

Salam berdesa.

Penulis : Maslan Adam
Kaders Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Indonesia

--

BERITA LAINNYA

TERPOPULER