Tiga LSM Desak KPK Usut Proses Pelelangan Pokja ULP Satker II Malut BPJN Wilayah XVI dan Kasus Amran Cs

i-malut.com – Tiga Lsm diantaranya Lsm Mitra Publik, Lsm Lidik, dan Lsm Pekamu Malut, kembali melakukan demonstrasi. kali ini aksi unjuk rasa itu dilakukan didepan Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK), Kamis (22/2/2018).

Aksi unjuk rasa yang dilakukan ini merupakan tindak lanjut dari aksi sebelumnya yang dilakukan didepan kantor Kementrian PUPR di Jakarta, Rabu (14/2/2018) beberapa waktu waktu lalu yang menuntut agar Menteri PUPR Copot Kepala Balai Wilayah XVI Maluku-Maluku Utara

Koordinator aksi, Isra Latif yang juga sebagai Direktur Lsm Mitra Publik, kepada i-malut.com mengatakan, ada empat poin penting yang menjadi tuntutan pihaknya kepada KPK.

Tuntutan dimaksud, kata Isra, adalah meminta Kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk mengganti penyidik KPK agar segera mentuntaskan Kasus Korupsi Amran Mustari Cs, dan pejabat/orang yang sudah disebutkan dalam persidangan yang mempunyai andil besar terlibat didalamnya, segera pula ditetapkan sebagai tersangka.

“Dalam penilaian kami terkesan diulur-ulur oleh penyidik KPK”. ujar Isra melalui Release yang disampaikan ke Redaksi i-malut.com, Rabu (22/2/2018).

Lanjut Isra, pihaknya juga mendesak kepada KPK agar merekomendasikan kepada Kementerian PUPR sehingga pejabat/pegawai yang disebutkan namanya dalam fakta persidangan agar dibebas tugaskan, agar yang bersangkutan berkonsentrasi dalam masalah yang dihadapinya.

Poin lain yang menjadi tuntutak ketiga LSM, kata isra, adalah meminta kepada KPK untuk melakukan supervisi terkait kerja-kerja Pokja ULP yang terindikasi melakukan pelanggaran dalam pelelangan 2018 ini,

“Contoh kasus pada proses Pelelalang Proyek Pekerjaan Preservasi Rekonstruksi Jalan Weda-Sagea/PN, yang sementara kami gugat karena kesalahan Pokja, terindikasi telah diintervensi oleh sdr. Navy Umasangadji dan sdr. Abdul Hamid Payapo sebagai Pejabat PPK yang dipercayakan oleh KaBalai untuk mengatur seluruh proses pelelangan”. pungkasnya

Terakhir, kata Isra, dalam aksi tersebut, pihaknya mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agar segera merekomendasikan kepada Menteri PUPR untuk mencopot Kepala Balai Bina Marga Wilayah XVI (Maluku-Malut) Satrio Sugeng Prayitno sebagai keteledorannya, demi terciptanya penyelenggaraan Negara yang bebas dari KKN.

Rep/Red : (Sdn)

__

Iklan Layanan

Komentar disini

i-malut.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

 

ARTIKEL TERKAIT

REKOMENDASI

Bupati Sula atau Ajudannya yang berbohong, ini Kronologisnya

Sanana -- Polemik Surat Gubernur Maluku Utara (Malut) Abd. Gani Kasuba melalui Sekprov yang ditujukan kepada Bupati Sula Fifian Adeningsi Mus (FAM) mulai mendapatkan titik terang. Infomasi yang berhasil dihimpun...

Soal Surat dari Sekprov, Kader Nasdem menduga Bupati...

Sanana -- Pernyataan Bupati Kepulauan Sula (Kepsul) Fifian Adeningsi Mus (FAM) yang menyatakan bahwa belum menerima surat dari Sekretaris Provinsi (Sekprov) Maluku Utara, Drs. Hasanuddin Abdul Kadir, menuai tanggapan...

Kompak dengan Jersey Kuning Golkar, Bupati FAM terima...

Sanana -- Berlangsung di Istana Daerah Desa Fagudu-Sanana, sekilas orang mengira ini adalah acara Partai Golkar, setelah mendekat perkiraan itu keliru, karena ini adalah acara Vaksinasi Covid-19 ke dua...

Kota Ternate Bakal Punya Pasar Hewan, Ini Rencana...

Ternate – Dinas Pertanian Kota Ternate berencana membangun pasar  hewan di Kelurahan Sulamadaha kecamatan Ternate Barat, di Tahun 2021. Hal ini dianggap sangat penting guna mengatur dan menertibkan para...

Misteri Surat Sekprov ke Bupati Sula, siapa yang...

Sanana -- Baru-baru ini diacara Pelantikan dan Rakerda Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPD. Kepulauan Sula (Kepsul) dan Pulau Taliabu (Pultab) Rabu 16/6/2021, Bupati Kepsul Fifian Adeningsih Mus, mengeluarkan pernyataan...

Ali Kembali Pimpin Dinas PUPR, Dahrun Tetap Dalam...

Labuha – Bupati Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Usman Sidik, kembali melakukan pergantian ditingkat Pimpinan SKPD. Kali ini Plt. Kepala Dinas (Kadis) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dahrun Kasuba harus...

Babinsa Fuata ikut Sosialisasikan Filariasis ke Warga Desa

Sanana -- Baru-baru ini Bintara Pemuda Desa (Babinsa), di Desa Fuata-Kec. Sulabesi Selatan, Kab. Kepulauan Sula (Kepsul), Serda. Yusran Fataruba ikut mensosialisasikan penyakit Kaki Gajah (Filariasis) kepada Masyarakat Desa,...

Akhirnya Pemprov Malut Hentikan Proses Produksi Dilokasi Smelter...

Sofifi -- Insiden terbakarnya tungku smelter PT. Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP), di Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng), Provinsi Maluku Utara (Malut), ditanggapi serius oleh Pemprov melalui Dinas Tenaga...

KASN sebut mutasi massal pejabat di Sula sebagai...

Sanana -- Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN akhirnya angkat bicara terkait mutasi massal yang dilakukan Bupati Kepulauan Sula (Kepsul), Fifian Adeningsih Mus (FAM). Sumardi, S.E., M.Si asisten Komisioner KASN...

BERITA UTAMA

ARTIKEL TERKAIT

Tiga LSM Desak KPK Usut Proses Pelelangan Pokja ULP Satker II Malut BPJN Wilayah XVI dan Kasus Amran Cs

i-malut.com – Tiga Lsm diantaranya Lsm Mitra Publik, Lsm Lidik, dan Lsm Pekamu Malut, kembali melakukan demonstrasi. kali ini aksi unjuk rasa itu dilakukan didepan Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK), Kamis (22/2/2018).

Aksi unjuk rasa yang dilakukan ini merupakan tindak lanjut dari aksi sebelumnya yang dilakukan didepan kantor Kementrian PUPR di Jakarta, Rabu (14/2/2018) beberapa waktu waktu lalu yang menuntut agar Menteri PUPR Copot Kepala Balai Wilayah XVI Maluku-Maluku Utara

Koordinator aksi, Isra Latif yang juga sebagai Direktur Lsm Mitra Publik, kepada i-malut.com mengatakan, ada empat poin penting yang menjadi tuntutan pihaknya kepada KPK.

Tuntutan dimaksud, kata Isra, adalah meminta Kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk mengganti penyidik KPK agar segera mentuntaskan Kasus Korupsi Amran Mustari Cs, dan pejabat/orang yang sudah disebutkan dalam persidangan yang mempunyai andil besar terlibat didalamnya, segera pula ditetapkan sebagai tersangka.

“Dalam penilaian kami terkesan diulur-ulur oleh penyidik KPK”. ujar Isra melalui Release yang disampaikan ke Redaksi i-malut.com, Rabu (22/2/2018).

Lanjut Isra, pihaknya juga mendesak kepada KPK agar merekomendasikan kepada Kementerian PUPR sehingga pejabat/pegawai yang disebutkan namanya dalam fakta persidangan agar dibebas tugaskan, agar yang bersangkutan berkonsentrasi dalam masalah yang dihadapinya.

Poin lain yang menjadi tuntutak ketiga LSM, kata isra, adalah meminta kepada KPK untuk melakukan supervisi terkait kerja-kerja Pokja ULP yang terindikasi melakukan pelanggaran dalam pelelangan 2018 ini,

“Contoh kasus pada proses Pelelalang Proyek Pekerjaan Preservasi Rekonstruksi Jalan Weda-Sagea/PN, yang sementara kami gugat karena kesalahan Pokja, terindikasi telah diintervensi oleh sdr. Navy Umasangadji dan sdr. Abdul Hamid Payapo sebagai Pejabat PPK yang dipercayakan oleh KaBalai untuk mengatur seluruh proses pelelangan”. pungkasnya

Terakhir, kata Isra, dalam aksi tersebut, pihaknya mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agar segera merekomendasikan kepada Menteri PUPR untuk mencopot Kepala Balai Bina Marga Wilayah XVI (Maluku-Malut) Satrio Sugeng Prayitno sebagai keteledorannya, demi terciptanya penyelenggaraan Negara yang bebas dari KKN.

Rep/Red : (Sdn)

--

BERITA LAINNYA

TERPOPULER