Guna Peningkatan PAD, Likur Desak Bupati Proses Ijin IUP ke IUPK

i-malut.com, LABUHA – Demi peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Sektor Pertambangan Kabupaten Halmahera Selatan, Anggota Dewan perwakilan rakyat Daerah (DPRD) Kab. Halsel, Likur A Latif yang juga ketua Dewan pimpinan Derah (DPD) II Partai Gerakan indonesia Raya (Gerindra) Kab. Halsel mendesak kepada Bupati Halsel Bahrain Kasuba agar segera menindak lanjuti Izin usaha Pertambangan (IUP) perusahan pertambangan yang beroperasi di Obi Kab. Halsel.

Desakan ini di sampaikan Likur A. Latif, kepada wartawan melalui saluran teleponnya, sabtu, (24/02/2018). Likur mengatakan, untuk menggenjot sektor pertambangan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera selatan, di bawah kepemimpinan Bahrain Kasuba, agar secepatnya menindaklanjuti proses status Ijin Usaha Pertambangan (IUP) ke Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Pasalnya jika pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan dalam hal ini Bupati Halsel Bahrain Kasuba, tidak menindak lanjuti Proses ijin usaha pertambanagan (IUP) ke Ijin usaha pertambangan Khusus (IUPK) maka, dipastikan tidak ada peningkatan pendapatan di sektor pertambangan,

“Padahal kabupaten kita dikenal sebagai kabupaten yang kaya akan Sumber Daya alam khususnya sumber Daya alam di sektor pertambangan”. terangnya.

Ditambahkananya, jika sudah Ada perubahan status dari Ujin Usaha Pertambangan (IUP), ke Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) maka, pendapatan Asli Daerah (PAD) disektor pertambangan akan lebih meningkat.

“Jika menggunakan pola penggarapan sektor pertambagan menggunakan ijin usaha pertambangan maka dari sisi pendapatan Daerah kita di rugikan karena halsel hanya akan mendapatkan Dana Bagi Hasil (DBH). jika perubahan satatus ijin sudah diproses maka daerah sangat di untungkan karena daerah juga akan mendapatkan PNBPnya”. ujar Likur.

Rep/Red : (Bur)

__

Iklan Layanan

Komentar disini

i-malut.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

 

ARTIKEL TERKAIT

REKOMENDASI

Kadis Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB Halut...

Tobelo -- AT alias AS, Kepala Dinas (Kadis) Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB Pemkab Halut, pada Rabu (22/9) resmi dilaporkan ke KSPKT Polres setempat. AS dilaporkan karena diduga melakukan...

Kapolda Malut Didampingi Ketum GMIH Pantau Kegiatan Vaksinasi...

Tobelo -- Kapolda Maluku Utara (Malut), Irjen Pol, Risyapudin Nursin, yang didampingi Ketua Umum (Ketum) Sinode GMIH, Pdt. Demianus Ice, lakukan pemantauan kegiatan Vaksinasi Nasional yang digelar di Universitas...

Kadispar Tikep; Pariwisata Sumber Penghasilan Penunjang PAD

Tidore -- Jika kita berbicara terkait dengan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka pariwisata merupakan salah satu sumber penghasilan yang sangat signifikan dalam menunjang PAD pada setiap wilayah pemerintahan...

Mutu Pendidikan Menurun Dimasa Covid-19, Ini Penjelasan Kepala...

Tidore -- Bencana non alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang menyebar hampir seluruh negara di dunia termasuk Indonesia, telah melumpuhkan berbagai aktivitas pada semua lini termasuk dunia pendidikan. Kepala...

Ini Jawaban Bupati Usman Sidik Atas Harapan dari...

Labuha – Bupati Halmahera Selatan, Usman Sidik, menanggapi permintaan dan juga harapan dari Kerukunan Masyarakat Bajoe (KMB), terkait posisi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan yang sempat menjadi janji Politik...

Kerukunan Masyarakat Bajoe Taruh Harap Usman-Bassam Bisa Realisasi...

Labuha – Kerukunan Masyarakat Bajoe (KMB) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), meminta Bupati Usman Sidik dan Wakil Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba (Usman-Bassam) agar bisa merealisasikan janji Politiknya pada Kampanye...

Sejumlah Nama Calon Ketua GAMKI Halut Mulai Bermunculan,...

Tobelo -- Meski momentum Konferensi Cabang (Konfercab) Garekan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Cabang Halmahera Utara (Halut), nanti akan digelar pada bulan Oktober mendatang, namun kini sejumlah nama yang...

Prihatin Sikap Kontraktor, Pedagang di Kawasan Kantor Bupati...

Tobelo -- Sejumlah pedagang kecil yang berjualan dikawasan Kantor Bupati Halmahera Utara (Halut), pada Jumat (17/9) sore tadi sekitar Pukul, 17.00 WIT, mengamuk sambil menyebut prihatin dengan sikap kontaktor...

PDAM Tikep Nunggak Pajak 8 Bulan, Bapenda Tikep...

Tidore -- Memasuki 9 bulan, Perusahan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Tidore Kepulauan (Tikep) tidak melakukan pembayaran pajak, membuat Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Tikep kehabisan akal. Sekertaris Bapenda Tikep,...

BERITA UTAMA

ARTIKEL TERKAIT

Guna Peningkatan PAD, Likur Desak Bupati Proses Ijin IUP ke IUPK

i-malut.com, LABUHA – Demi peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Sektor Pertambangan Kabupaten Halmahera Selatan, Anggota Dewan perwakilan rakyat Daerah (DPRD) Kab. Halsel, Likur A Latif yang juga ketua Dewan pimpinan Derah (DPD) II Partai Gerakan indonesia Raya (Gerindra) Kab. Halsel mendesak kepada Bupati Halsel Bahrain Kasuba agar segera menindak lanjuti Izin usaha Pertambangan (IUP) perusahan pertambangan yang beroperasi di Obi Kab. Halsel.

Desakan ini di sampaikan Likur A. Latif, kepada wartawan melalui saluran teleponnya, sabtu, (24/02/2018). Likur mengatakan, untuk menggenjot sektor pertambangan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera selatan, di bawah kepemimpinan Bahrain Kasuba, agar secepatnya menindaklanjuti proses status Ijin Usaha Pertambangan (IUP) ke Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Pasalnya jika pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan dalam hal ini Bupati Halsel Bahrain Kasuba, tidak menindak lanjuti Proses ijin usaha pertambanagan (IUP) ke Ijin usaha pertambangan Khusus (IUPK) maka, dipastikan tidak ada peningkatan pendapatan di sektor pertambangan,

“Padahal kabupaten kita dikenal sebagai kabupaten yang kaya akan Sumber Daya alam khususnya sumber Daya alam di sektor pertambangan”. terangnya.

Ditambahkananya, jika sudah Ada perubahan status dari Ujin Usaha Pertambangan (IUP), ke Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) maka, pendapatan Asli Daerah (PAD) disektor pertambangan akan lebih meningkat.

“Jika menggunakan pola penggarapan sektor pertambagan menggunakan ijin usaha pertambangan maka dari sisi pendapatan Daerah kita di rugikan karena halsel hanya akan mendapatkan Dana Bagi Hasil (DBH). jika perubahan satatus ijin sudah diproses maka daerah sangat di untungkan karena daerah juga akan mendapatkan PNBPnya”. ujar Likur.

Rep/Red : (Bur)

--

BERITA LAINNYA

TERPOPULER