Kurang Lebih 800 Orang Warga Orimakurunga Terancam Tak Ikut Memilih

i-malut.com, LABUHA – Sebanyak kurang lebih 800 Orang warga Desa Orimakurunga Kecamatan Kayoa Selatan Kabupaten Halmahera Selatan yang telah berusia 17 tahun keatas terancam tidak bisa menggunakan hak suaranya pada Pilgub 2018 ini karena belum memiliki kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP).

Hasil penelusuran wartawan media ini, bahwa ada sebanyak kurang lebih 800 Orang warga Desa orimakurunga yang belum memiliki e-KTP, sementara berdasarkan ketentuan, KPU tidak akan melayani warga yang belum memiliki e-KTP untuk mencoblos pada pilkada gubernur nanti.

Hal ini berdasarkan keterangan yang disampaikan pihak penyelenggara Pemilu dalam hal ini KPU Halsel belum lama ini. Bahwa masih banyaknya warga Halmahera Selatan berusia 17 tahun ke atas belum miliki e-KTP. Dari jumlah yang tercatat dalam DP4, warga yang belum melakukan perekaman sekitar 70 ribu jiwa pilih.

”Warga sebanyak ini harus segera memiliki e-KTP dalam waktu dekat, sehingga pada pilkada nanti mereka dapat menggunakan hak politiknya dengan baik. Namun, jika sampai pilkada mereka belum juga ada e-KTP, maka mereka tidak bisa menggunakan hak pilihnya,” ujar Komisioner KPU Halsel, Naser Halek, beberapa waktu lalu.

Lanjut Dia, Berdasarkan PKPU nomor 2 tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data terkait hak memilih harus menggunakan e-KTP atau Surat Keterangan Dukcapil yang sudah melakukan perekaman.

“Kami mengimbau kepada masyarakat berusia 17 tahun ke atas yang belum ada e-KTP segera mengurus ke Dukcapil, sehingga tidak kehilangan hak politik pada pilkada 2018 mendatang,” tandasnya

Sementara itu salah seorang warga Desa orimakurunga, Safrudin Ibrahim kepada wartawan, minggu (25/2/2018) mengatakan, penyebab warga Desa orimakurunga belum memiliki KTP-elektronik adalah karena rata-rata masyarakat orimakurunga belum memiliki persyaratan pendukung berupa Kartu Keluarga (KK), Buku Nikah, Akte Lahir dari puskesmas dan syarat lainnya sehingga warga tidak bisa melakukan perekaman KTP-elektonik.

Safrudin meminta kepada petugas catatan sipil Kab. Halsel, agar dalam waktu dekat, turun ke Desa orimakurunga melakukan pelayanan perekaman e-KTP.

“Petugas pernah turun ke Desa Orimakurunga melakukan perekaman e-KTP, namun hanya sekitar satu jam, setelah itu para petugas langsung balik ke Labuha”. cetusnya.

Rep/Red : (Bur)

__

Iklan Layanan

Komentar disini

i-malut.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

 

ARTIKEL TERKAIT

REKOMENDASI

Kadis Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB Halut...

Tobelo -- AT alias AS, Kepala Dinas (Kadis) Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB Pemkab Halut, pada Rabu (22/9) resmi dilaporkan ke KSPKT Polres setempat. AS dilaporkan karena diduga melakukan...

Kapolda Malut Didampingi Ketum GMIH Pantau Kegiatan Vaksinasi...

Tobelo -- Kapolda Maluku Utara (Malut), Irjen Pol, Risyapudin Nursin, yang didampingi Ketua Umum (Ketum) Sinode GMIH, Pdt. Demianus Ice, lakukan pemantauan kegiatan Vaksinasi Nasional yang digelar di Universitas...

Kadispar Tikep; Pariwisata Sumber Penghasilan Penunjang PAD

Tidore -- Jika kita berbicara terkait dengan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka pariwisata merupakan salah satu sumber penghasilan yang sangat signifikan dalam menunjang PAD pada setiap wilayah pemerintahan...

Mutu Pendidikan Menurun Dimasa Covid-19, Ini Penjelasan Kepala...

Tidore -- Bencana non alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang menyebar hampir seluruh negara di dunia termasuk Indonesia, telah melumpuhkan berbagai aktivitas pada semua lini termasuk dunia pendidikan. Kepala...

Ini Jawaban Bupati Usman Sidik Atas Harapan dari...

Labuha – Bupati Halmahera Selatan, Usman Sidik, menanggapi permintaan dan juga harapan dari Kerukunan Masyarakat Bajoe (KMB), terkait posisi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan yang sempat menjadi janji Politik...

Kerukunan Masyarakat Bajoe Taruh Harap Usman-Bassam Bisa Realisasi...

Labuha – Kerukunan Masyarakat Bajoe (KMB) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), meminta Bupati Usman Sidik dan Wakil Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba (Usman-Bassam) agar bisa merealisasikan janji Politiknya pada Kampanye...

Sejumlah Nama Calon Ketua GAMKI Halut Mulai Bermunculan,...

Tobelo -- Meski momentum Konferensi Cabang (Konfercab) Garekan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Cabang Halmahera Utara (Halut), nanti akan digelar pada bulan Oktober mendatang, namun kini sejumlah nama yang...

Prihatin Sikap Kontraktor, Pedagang di Kawasan Kantor Bupati...

Tobelo -- Sejumlah pedagang kecil yang berjualan dikawasan Kantor Bupati Halmahera Utara (Halut), pada Jumat (17/9) sore tadi sekitar Pukul, 17.00 WIT, mengamuk sambil menyebut prihatin dengan sikap kontaktor...

PDAM Tikep Nunggak Pajak 8 Bulan, Bapenda Tikep...

Tidore -- Memasuki 9 bulan, Perusahan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Tidore Kepulauan (Tikep) tidak melakukan pembayaran pajak, membuat Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Tikep kehabisan akal. Sekertaris Bapenda Tikep,...

BERITA UTAMA

ARTIKEL TERKAIT

Kurang Lebih 800 Orang Warga Orimakurunga Terancam Tak Ikut Memilih

i-malut.com, LABUHA – Sebanyak kurang lebih 800 Orang warga Desa Orimakurunga Kecamatan Kayoa Selatan Kabupaten Halmahera Selatan yang telah berusia 17 tahun keatas terancam tidak bisa menggunakan hak suaranya pada Pilgub 2018 ini karena belum memiliki kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP).

Hasil penelusuran wartawan media ini, bahwa ada sebanyak kurang lebih 800 Orang warga Desa orimakurunga yang belum memiliki e-KTP, sementara berdasarkan ketentuan, KPU tidak akan melayani warga yang belum memiliki e-KTP untuk mencoblos pada pilkada gubernur nanti.

Hal ini berdasarkan keterangan yang disampaikan pihak penyelenggara Pemilu dalam hal ini KPU Halsel belum lama ini. Bahwa masih banyaknya warga Halmahera Selatan berusia 17 tahun ke atas belum miliki e-KTP. Dari jumlah yang tercatat dalam DP4, warga yang belum melakukan perekaman sekitar 70 ribu jiwa pilih.

”Warga sebanyak ini harus segera memiliki e-KTP dalam waktu dekat, sehingga pada pilkada nanti mereka dapat menggunakan hak politiknya dengan baik. Namun, jika sampai pilkada mereka belum juga ada e-KTP, maka mereka tidak bisa menggunakan hak pilihnya,” ujar Komisioner KPU Halsel, Naser Halek, beberapa waktu lalu.

Lanjut Dia, Berdasarkan PKPU nomor 2 tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data terkait hak memilih harus menggunakan e-KTP atau Surat Keterangan Dukcapil yang sudah melakukan perekaman.

“Kami mengimbau kepada masyarakat berusia 17 tahun ke atas yang belum ada e-KTP segera mengurus ke Dukcapil, sehingga tidak kehilangan hak politik pada pilkada 2018 mendatang,” tandasnya

Sementara itu salah seorang warga Desa orimakurunga, Safrudin Ibrahim kepada wartawan, minggu (25/2/2018) mengatakan, penyebab warga Desa orimakurunga belum memiliki KTP-elektronik adalah karena rata-rata masyarakat orimakurunga belum memiliki persyaratan pendukung berupa Kartu Keluarga (KK), Buku Nikah, Akte Lahir dari puskesmas dan syarat lainnya sehingga warga tidak bisa melakukan perekaman KTP-elektonik.

Safrudin meminta kepada petugas catatan sipil Kab. Halsel, agar dalam waktu dekat, turun ke Desa orimakurunga melakukan pelayanan perekaman e-KTP.

“Petugas pernah turun ke Desa Orimakurunga melakukan perekaman e-KTP, namun hanya sekitar satu jam, setelah itu para petugas langsung balik ke Labuha”. cetusnya.

Rep/Red : (Bur)

--

BERITA LAINNYA

TERPOPULER