Diduga Sering Terjadi Suap, Polda Didesak Bentuk Timsus Awasi Kinerja ULP Halsel

i-malut.com, LABUHA – Diduga marak terjadi kasus suap dan gratifikasi pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), sehingga sebagian besar kontraktor yang mengikuti proses tender di ULP Halsel sangat dirugikan. Pasalnya, oknum kontraktor pemenang tender pada proyek tertentu, besar dugaan sudah ada kong kalikong antara pejabat daerah dengan pihak ULP dan pihak oknum kontraktor tersebut.

Atas dugaan tersebut, Sekretaris Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Front Delik Anti Korupsi (FDAK) Kabupaten Halmahera Selatan, M. Ali Sidik, kepada wartawan, Senin (26/02/2018) meminta kepada Kapolda Maluku Utara agar membentuk Tim Khusus untuk mengawasi pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa di Unit Layanan Pengadaan (ULP) Halsel.

Dugaan terjadi suap dan gratifikasi ini, menurut M. Ali, saat proses tender dilaksanakan, diduga ada oknum Pejabat Daerah yang sering mengarahkan siapa yang mendapatkan proyek, sehingga proses pelelangan tidak berjalan sesuai dengan ketentuan pengadaan Barang dan jasa.

“Jelas sangat merugikan pihak kontraktor yang mengikuti proses tender karena sebelum dilakukan tender, ada pejabat sudah mengarahkan siapa yang akan mendapatkan proyek tersebut dan Fee proyeknya di berikan kepada pejabat yang mengarahkan proyek tersebut”. kata M. Ali menyesalkan

Sementara itu paktisi Hukum Maluku utara Muhamad Konoras, SH, M.Hum, saat di konfirmasi belum lama ini mengatakan, Kalau ada pemberian uang untuk mempengaruhi sebuah keputusan pada proses tender pengadaan barang dan jasa maka itu masuk pada kategori suap, dan jika setelah keputusan proses pengadaan Barang dan jasa baru di berikan uang maka itu Gratifikasi.

“Ancaman hukumannya diatas 5 tahun”. terangnya.

Rep/Red : (Bur)

__

Iklan Layanan

Komentar disini

i-malut.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

 

ARTIKEL TERKAIT

REKOMENDASI

Bupati Sula atau Ajudannya yang berbohong, ini Kronologisnya

Sanana -- Polemik Surat Gubernur Maluku Utara (Malut) Abd. Gani Kasuba melalui Sekprov yang ditujukan kepada Bupati Sula Fifian Adeningsi Mus (FAM) mulai mendapatkan titik terang. Infomasi yang berhasil dihimpun...

Soal Surat dari Sekprov, Kader Nasdem menduga Bupati...

Sanana -- Pernyataan Bupati Kepulauan Sula (Kepsul) Fifian Adeningsi Mus (FAM) yang menyatakan bahwa belum menerima surat dari Sekretaris Provinsi (Sekprov) Maluku Utara, Drs. Hasanuddin Abdul Kadir, menuai tanggapan...

Kompak dengan Jersey Kuning Golkar, Bupati FAM terima...

Sanana -- Berlangsung di Istana Daerah Desa Fagudu-Sanana, sekilas orang mengira ini adalah acara Partai Golkar, setelah mendekat perkiraan itu keliru, karena ini adalah acara Vaksinasi Covid-19 ke dua...

Kota Ternate Bakal Punya Pasar Hewan, Ini Rencana...

Ternate – Dinas Pertanian Kota Ternate berencana membangun pasar  hewan di Kelurahan Sulamadaha kecamatan Ternate Barat, di Tahun 2021. Hal ini dianggap sangat penting guna mengatur dan menertibkan para...

Misteri Surat Sekprov ke Bupati Sula, siapa yang...

Sanana -- Baru-baru ini diacara Pelantikan dan Rakerda Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPD. Kepulauan Sula (Kepsul) dan Pulau Taliabu (Pultab) Rabu 16/6/2021, Bupati Kepsul Fifian Adeningsih Mus, mengeluarkan pernyataan...

Ali Kembali Pimpin Dinas PUPR, Dahrun Tetap Dalam...

Labuha – Bupati Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Usman Sidik, kembali melakukan pergantian ditingkat Pimpinan SKPD. Kali ini Plt. Kepala Dinas (Kadis) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dahrun Kasuba harus...

Babinsa Fuata ikut Sosialisasikan Filariasis ke Warga Desa

Sanana -- Baru-baru ini Bintara Pemuda Desa (Babinsa), di Desa Fuata-Kec. Sulabesi Selatan, Kab. Kepulauan Sula (Kepsul), Serda. Yusran Fataruba ikut mensosialisasikan penyakit Kaki Gajah (Filariasis) kepada Masyarakat Desa,...

Akhirnya Pemprov Malut Hentikan Proses Produksi Dilokasi Smelter...

Sofifi -- Insiden terbakarnya tungku smelter PT. Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP), di Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng), Provinsi Maluku Utara (Malut), ditanggapi serius oleh Pemprov melalui Dinas Tenaga...

KASN sebut mutasi massal pejabat di Sula sebagai...

Sanana -- Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN akhirnya angkat bicara terkait mutasi massal yang dilakukan Bupati Kepulauan Sula (Kepsul), Fifian Adeningsih Mus (FAM). Sumardi, S.E., M.Si asisten Komisioner KASN...

BERITA UTAMA

ARTIKEL TERKAIT

Diduga Sering Terjadi Suap, Polda Didesak Bentuk Timsus Awasi Kinerja ULP Halsel

i-malut.com, LABUHA – Diduga marak terjadi kasus suap dan gratifikasi pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), sehingga sebagian besar kontraktor yang mengikuti proses tender di ULP Halsel sangat dirugikan. Pasalnya, oknum kontraktor pemenang tender pada proyek tertentu, besar dugaan sudah ada kong kalikong antara pejabat daerah dengan pihak ULP dan pihak oknum kontraktor tersebut.

Atas dugaan tersebut, Sekretaris Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Front Delik Anti Korupsi (FDAK) Kabupaten Halmahera Selatan, M. Ali Sidik, kepada wartawan, Senin (26/02/2018) meminta kepada Kapolda Maluku Utara agar membentuk Tim Khusus untuk mengawasi pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa di Unit Layanan Pengadaan (ULP) Halsel.

Dugaan terjadi suap dan gratifikasi ini, menurut M. Ali, saat proses tender dilaksanakan, diduga ada oknum Pejabat Daerah yang sering mengarahkan siapa yang mendapatkan proyek, sehingga proses pelelangan tidak berjalan sesuai dengan ketentuan pengadaan Barang dan jasa.

“Jelas sangat merugikan pihak kontraktor yang mengikuti proses tender karena sebelum dilakukan tender, ada pejabat sudah mengarahkan siapa yang akan mendapatkan proyek tersebut dan Fee proyeknya di berikan kepada pejabat yang mengarahkan proyek tersebut”. kata M. Ali menyesalkan

Sementara itu paktisi Hukum Maluku utara Muhamad Konoras, SH, M.Hum, saat di konfirmasi belum lama ini mengatakan, Kalau ada pemberian uang untuk mempengaruhi sebuah keputusan pada proses tender pengadaan barang dan jasa maka itu masuk pada kategori suap, dan jika setelah keputusan proses pengadaan Barang dan jasa baru di berikan uang maka itu Gratifikasi.

“Ancaman hukumannya diatas 5 tahun”. terangnya.

Rep/Red : (Bur)

--

BERITA LAINNYA

TERPOPULER