Terkait Polimik Batas Wilayah Desa, Wabup Sebut Masih Prioritas Batas Wilayah Antar Kab/Kota

i-malut.com, MABA – Menanggapi polemik yang terjadi di Kecamatan Wasilei Selatan terkait batas wilayah desa antara desa pintatu dan desa talaga Jaya yang masih belum juga kelar bakal diselesaikan oleh Pemda. Pasalnya Pemerintah daerah (Pemda) Kabupaten Halmahera Timur (Haltim) masih memprioritaskan pada batas luar wilayah antara Haltim dengan Kabupaten Kota. Demikian kata Wakil Bupati (Wabup) Haltim Muhdin Mabud ketika di sambari awak Media Paska mengikuti Rapat DPRD di Ruang Paripurna, Kamis  (1/3/2018).

“Pemerintah daerah tetap akan menyelesaikan, tapi kita masih prioritaskan pertama adalah Batas luar antar kabupaten karena semua batas daerah kemungkinan besar akan konek ke batas luar antar kabupaten.” ujarnya

Menurut Wabup, Setelah menyelesaikan batas wilayah antar kabupaten, baru akan di lanjutkan dengan penyesuaian tapal batas antar Kecamatan kemudian Desa.

“Prioritas selanjutnya adalah Batas kecamatan antara wasilei dan maba diantara batas kecamatan inilah kita akan dapat batas antara wasilei dengan maba, untuk mengantisipasi jika pintu pemekaran di buka kembali selanjutnya.”

“Jadi batas ini merupakan batas jejaring yang merupakan batas luar. kita berbatasan dengan Halmahera tengah, kita berbatasan dengan kota Tidore kepulauan, kita berbatasan dengan Halmahera barat, ini yang harus di selesaikan”. tambahnya

Wabup juga mengatakan bahwa di tahun 2018 ini, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga sudah mengagendakan terkait dengan masalah tapal batas antar Haltim dan kabupaten/kota lain namun pada penyesalaian polemik tersebut mulai dari tapal batas antara Kabupaten, Kecamatan maupun Pedesaan, Pemda tetap akan mengacu pada Batas wilayah tanah adat.

“Sekarang di tahun ini menurut agenda mereka akan menyelesaikan batas Haltim dengan kota Tidore, batas Haltim dengan Halbar, sudah dibuat satu kali pertemuan di Jakarta, kita usulkan kepada propinsi agar memfasilitasi kedua Sultan ini, Tidore dan Sultan Jailolo untuk meletakkan batas adat, karena batas Haltim dengan Halbar ini merupakan sekaligus batas negara sebelum Indonesia merdeka yang sudah di yakini masyarakat adat secara turun temurun.” Pungkasnya

Lanjutnya “dan saya dari Pemda Haltim akan menggunakan pendekatan adat sehingga batas desapun akan diselesaikan dengan cara adat yang sudah ada lebih jauh, dilihat pada konteks historisnya, yang sudah ada pada batas adat adalah batas negara atau batas kabupaten fersi dulu.” Jelasnya

Selain itu wabup juga berharap dalam tahap penyelesaian secara adat tidak  berseberangan dengan administrasi dengan pertimbangan teknis dan historis.

Rep/Red : (All)

__

Iklan Layanan

Komentar disini

i-malut.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

 

ARTIKEL TERKAIT

REKOMENDASI

Hadiri Giat Kementrian Agama, Ketum Sinode ke Morotai

Tobelo — Ketua Sinode Gereja Masehi Injili Di Halmahera (GMIH), Pdt. Demianus Ice, usai mendampingi Kapolda Malut dalam kegiatan Vaksinasi Rabu kemarin di Uniera Tobelo, kini sempatkan waktu berkunjung...

KPPD Desa Gosoma, Minta Pemda Halut Bertanggung Jawab

Tobelo — Komunitas Pemuda Pemerhati Desa (KPPD) Gosoma Kecamatan Tobelo, meminta Pemerintah Daerah (Pemda) Halmahera Utara (Halut), bertanggung jawab atas proses Pilkades yang berlangsung di desa setempat. Informasi disampaikan langsung...

Kadis Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB Halut...

Tobelo -- AT alias AS, Kepala Dinas (Kadis) Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB Pemkab Halut, pada Rabu (22/9) resmi dilaporkan ke KSPKT Polres setempat. AS dilaporkan karena diduga melakukan...

Kapolda Malut Didampingi Ketum GMIH Pantau Kegiatan Vaksinasi...

Tobelo -- Kapolda Maluku Utara (Malut), Irjen Pol, Risyapudin Nursin, yang didampingi Ketua Umum (Ketum) Sinode GMIH, Pdt. Demianus Ice, lakukan pemantauan kegiatan Vaksinasi Nasional yang digelar di Universitas...

Kadispar Tikep; Pariwisata Sumber Penghasilan Penunjang PAD

Tidore -- Jika kita berbicara terkait dengan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka pariwisata merupakan salah satu sumber penghasilan yang sangat signifikan dalam menunjang PAD pada setiap wilayah pemerintahan...

Mutu Pendidikan Menurun Dimasa Covid-19, Ini Penjelasan Kepala...

Tidore -- Bencana non alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang menyebar hampir seluruh negara di dunia termasuk Indonesia, telah melumpuhkan berbagai aktivitas pada semua lini termasuk dunia pendidikan. Kepala...

Ini Jawaban Bupati Usman Sidik Atas Harapan dari...

Labuha – Bupati Halmahera Selatan, Usman Sidik, menanggapi permintaan dan juga harapan dari Kerukunan Masyarakat Bajoe (KMB), terkait posisi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan yang sempat menjadi janji Politik...

Kerukunan Masyarakat Bajoe Taruh Harap Usman-Bassam Bisa Realisasi...

Labuha – Kerukunan Masyarakat Bajoe (KMB) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), meminta Bupati Usman Sidik dan Wakil Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba (Usman-Bassam) agar bisa merealisasikan janji Politiknya pada Kampanye...

Sejumlah Nama Calon Ketua GAMKI Halut Mulai Bermunculan,...

Tobelo -- Meski momentum Konferensi Cabang (Konfercab) Garekan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Cabang Halmahera Utara (Halut), nanti akan digelar pada bulan Oktober mendatang, namun kini sejumlah nama yang...

BERITA UTAMA

ARTIKEL TERKAIT

Terkait Polimik Batas Wilayah Desa, Wabup Sebut Masih Prioritas Batas Wilayah Antar Kab/Kota

i-malut.com, MABA – Menanggapi polemik yang terjadi di Kecamatan Wasilei Selatan terkait batas wilayah desa antara desa pintatu dan desa talaga Jaya yang masih belum juga kelar bakal diselesaikan oleh Pemda. Pasalnya Pemerintah daerah (Pemda) Kabupaten Halmahera Timur (Haltim) masih memprioritaskan pada batas luar wilayah antara Haltim dengan Kabupaten Kota. Demikian kata Wakil Bupati (Wabup) Haltim Muhdin Mabud ketika di sambari awak Media Paska mengikuti Rapat DPRD di Ruang Paripurna, Kamis  (1/3/2018).

“Pemerintah daerah tetap akan menyelesaikan, tapi kita masih prioritaskan pertama adalah Batas luar antar kabupaten karena semua batas daerah kemungkinan besar akan konek ke batas luar antar kabupaten.” ujarnya

Menurut Wabup, Setelah menyelesaikan batas wilayah antar kabupaten, baru akan di lanjutkan dengan penyesuaian tapal batas antar Kecamatan kemudian Desa.

“Prioritas selanjutnya adalah Batas kecamatan antara wasilei dan maba diantara batas kecamatan inilah kita akan dapat batas antara wasilei dengan maba, untuk mengantisipasi jika pintu pemekaran di buka kembali selanjutnya.”

“Jadi batas ini merupakan batas jejaring yang merupakan batas luar. kita berbatasan dengan Halmahera tengah, kita berbatasan dengan kota Tidore kepulauan, kita berbatasan dengan Halmahera barat, ini yang harus di selesaikan”. tambahnya

Wabup juga mengatakan bahwa di tahun 2018 ini, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga sudah mengagendakan terkait dengan masalah tapal batas antar Haltim dan kabupaten/kota lain namun pada penyesalaian polemik tersebut mulai dari tapal batas antara Kabupaten, Kecamatan maupun Pedesaan, Pemda tetap akan mengacu pada Batas wilayah tanah adat.

“Sekarang di tahun ini menurut agenda mereka akan menyelesaikan batas Haltim dengan kota Tidore, batas Haltim dengan Halbar, sudah dibuat satu kali pertemuan di Jakarta, kita usulkan kepada propinsi agar memfasilitasi kedua Sultan ini, Tidore dan Sultan Jailolo untuk meletakkan batas adat, karena batas Haltim dengan Halbar ini merupakan sekaligus batas negara sebelum Indonesia merdeka yang sudah di yakini masyarakat adat secara turun temurun.” Pungkasnya

Lanjutnya “dan saya dari Pemda Haltim akan menggunakan pendekatan adat sehingga batas desapun akan diselesaikan dengan cara adat yang sudah ada lebih jauh, dilihat pada konteks historisnya, yang sudah ada pada batas adat adalah batas negara atau batas kabupaten fersi dulu.” Jelasnya

Selain itu wabup juga berharap dalam tahap penyelesaian secara adat tidak  berseberangan dengan administrasi dengan pertimbangan teknis dan historis.

Rep/Red : (All)

--

BERITA LAINNYA

TERPOPULER