Terkait Polimik Batas Wilayah Desa, Wabup Sebut Masih Prioritas Batas Wilayah Antar Kab/Kota

i-malut.com, MABA – Menanggapi polemik yang terjadi di Kecamatan Wasilei Selatan terkait batas wilayah desa antara desa pintatu dan desa talaga Jaya yang masih belum juga kelar bakal diselesaikan oleh Pemda. Pasalnya Pemerintah daerah (Pemda) Kabupaten Halmahera Timur (Haltim) masih memprioritaskan pada batas luar wilayah antara Haltim dengan Kabupaten Kota. Demikian kata Wakil Bupati (Wabup) Haltim Muhdin Mabud ketika di sambari awak Media Paska mengikuti Rapat DPRD di Ruang Paripurna, Kamis  (1/3/2018).

“Pemerintah daerah tetap akan menyelesaikan, tapi kita masih prioritaskan pertama adalah Batas luar antar kabupaten karena semua batas daerah kemungkinan besar akan konek ke batas luar antar kabupaten.” ujarnya

Menurut Wabup, Setelah menyelesaikan batas wilayah antar kabupaten, baru akan di lanjutkan dengan penyesuaian tapal batas antar Kecamatan kemudian Desa.

“Prioritas selanjutnya adalah Batas kecamatan antara wasilei dan maba diantara batas kecamatan inilah kita akan dapat batas antara wasilei dengan maba, untuk mengantisipasi jika pintu pemekaran di buka kembali selanjutnya.”

“Jadi batas ini merupakan batas jejaring yang merupakan batas luar. kita berbatasan dengan Halmahera tengah, kita berbatasan dengan kota Tidore kepulauan, kita berbatasan dengan Halmahera barat, ini yang harus di selesaikan”. tambahnya

Wabup juga mengatakan bahwa di tahun 2018 ini, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga sudah mengagendakan terkait dengan masalah tapal batas antar Haltim dan kabupaten/kota lain namun pada penyesalaian polemik tersebut mulai dari tapal batas antara Kabupaten, Kecamatan maupun Pedesaan, Pemda tetap akan mengacu pada Batas wilayah tanah adat.

“Sekarang di tahun ini menurut agenda mereka akan menyelesaikan batas Haltim dengan kota Tidore, batas Haltim dengan Halbar, sudah dibuat satu kali pertemuan di Jakarta, kita usulkan kepada propinsi agar memfasilitasi kedua Sultan ini, Tidore dan Sultan Jailolo untuk meletakkan batas adat, karena batas Haltim dengan Halbar ini merupakan sekaligus batas negara sebelum Indonesia merdeka yang sudah di yakini masyarakat adat secara turun temurun.” Pungkasnya

Lanjutnya “dan saya dari Pemda Haltim akan menggunakan pendekatan adat sehingga batas desapun akan diselesaikan dengan cara adat yang sudah ada lebih jauh, dilihat pada konteks historisnya, yang sudah ada pada batas adat adalah batas negara atau batas kabupaten fersi dulu.” Jelasnya

Selain itu wabup juga berharap dalam tahap penyelesaian secara adat tidak  berseberangan dengan administrasi dengan pertimbangan teknis dan historis.

Rep/Red : (All)

__

Iklan Layanan

Komentar disini

i-malut.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

 

ARTIKEL TERKAIT

REKOMENDASI

Satu Karyawan PT IWIP Meninggal Dunia, SPSI Bakal...

Sofifi -- Satu karyawan yang merupakan korban pada insiden ledakan tungku Smelter A PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara, dinyatakan telah menghembuskan napas...

Kadis Tersangka, simak Komentar mereka Eks. Kadisdik Sula

Sanana -- Permasalahan Hukum yang tengah dihadapi Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kepulauan Sula (Kepsul), Rifai Haitami, mendapat komentar beragam dari ASN Senior yang pernah juga menjabat sebagai Kadisdik Kepsul. Rifai...

Berkas Perkara menuju P21, Pelapor berharap Kadisdik Sula...

Sanana -- Berkas Kasus dugaan Pengancaman lewat media Elektronik yang dilaporkan oleh Saudara La Onyong Ode Ali alias Nyong alias Ongen dengan Terlapor Saudara Rifai Haitami alias Kafu, Oknum...

Bupati Sula atau Ajudannya yang berbohong, ini Kronologisnya

Sanana -- Polemik Surat Gubernur Maluku Utara (Malut) Abd. Gani Kasuba melalui Sekprov yang ditujukan kepada Bupati Sula Fifian Adeningsi Mus (FAM) mulai mendapatkan titik terang. Infomasi yang berhasil dihimpun...

Soal Surat dari Sekprov, Kader Nasdem menduga Bupati...

Sanana -- Pernyataan Bupati Kepulauan Sula (Kepsul) Fifian Adeningsi Mus (FAM) yang menyatakan bahwa belum menerima surat dari Sekretaris Provinsi (Sekprov) Maluku Utara, Drs. Hasanuddin Abdul Kadir, menuai tanggapan...

Kompak dengan Jersey Kuning Golkar, Bupati FAM terima...

Sanana -- Berlangsung di Istana Daerah Desa Fagudu-Sanana, sekilas orang mengira ini adalah acara Partai Golkar, setelah mendekat perkiraan itu keliru, karena ini adalah acara Vaksinasi Covid-19 ke dua...

Kota Ternate Bakal Punya Pasar Hewan, Ini Rencana...

Ternate – Dinas Pertanian Kota Ternate berencana membangun pasar  hewan di Kelurahan Sulamadaha kecamatan Ternate Barat, di Tahun 2021. Hal ini dianggap sangat penting guna mengatur dan menertibkan para...

Misteri Surat Sekprov ke Bupati Sula, siapa yang...

Sanana -- Baru-baru ini diacara Pelantikan dan Rakerda Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPD. Kepulauan Sula (Kepsul) dan Pulau Taliabu (Pultab) Rabu 16/6/2021, Bupati Kepsul Fifian Adeningsih Mus, mengeluarkan pernyataan...

Ali Kembali Pimpin Dinas PUPR, Dahrun Tetap Dalam...

Labuha – Bupati Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Usman Sidik, kembali melakukan pergantian ditingkat Pimpinan SKPD. Kali ini Plt. Kepala Dinas (Kadis) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dahrun Kasuba harus...

BERITA UTAMA

ARTIKEL TERKAIT

Terkait Polimik Batas Wilayah Desa, Wabup Sebut Masih Prioritas Batas Wilayah Antar Kab/Kota

i-malut.com, MABA – Menanggapi polemik yang terjadi di Kecamatan Wasilei Selatan terkait batas wilayah desa antara desa pintatu dan desa talaga Jaya yang masih belum juga kelar bakal diselesaikan oleh Pemda. Pasalnya Pemerintah daerah (Pemda) Kabupaten Halmahera Timur (Haltim) masih memprioritaskan pada batas luar wilayah antara Haltim dengan Kabupaten Kota. Demikian kata Wakil Bupati (Wabup) Haltim Muhdin Mabud ketika di sambari awak Media Paska mengikuti Rapat DPRD di Ruang Paripurna, Kamis  (1/3/2018).

“Pemerintah daerah tetap akan menyelesaikan, tapi kita masih prioritaskan pertama adalah Batas luar antar kabupaten karena semua batas daerah kemungkinan besar akan konek ke batas luar antar kabupaten.” ujarnya

Menurut Wabup, Setelah menyelesaikan batas wilayah antar kabupaten, baru akan di lanjutkan dengan penyesuaian tapal batas antar Kecamatan kemudian Desa.

“Prioritas selanjutnya adalah Batas kecamatan antara wasilei dan maba diantara batas kecamatan inilah kita akan dapat batas antara wasilei dengan maba, untuk mengantisipasi jika pintu pemekaran di buka kembali selanjutnya.”

“Jadi batas ini merupakan batas jejaring yang merupakan batas luar. kita berbatasan dengan Halmahera tengah, kita berbatasan dengan kota Tidore kepulauan, kita berbatasan dengan Halmahera barat, ini yang harus di selesaikan”. tambahnya

Wabup juga mengatakan bahwa di tahun 2018 ini, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga sudah mengagendakan terkait dengan masalah tapal batas antar Haltim dan kabupaten/kota lain namun pada penyesalaian polemik tersebut mulai dari tapal batas antara Kabupaten, Kecamatan maupun Pedesaan, Pemda tetap akan mengacu pada Batas wilayah tanah adat.

“Sekarang di tahun ini menurut agenda mereka akan menyelesaikan batas Haltim dengan kota Tidore, batas Haltim dengan Halbar, sudah dibuat satu kali pertemuan di Jakarta, kita usulkan kepada propinsi agar memfasilitasi kedua Sultan ini, Tidore dan Sultan Jailolo untuk meletakkan batas adat, karena batas Haltim dengan Halbar ini merupakan sekaligus batas negara sebelum Indonesia merdeka yang sudah di yakini masyarakat adat secara turun temurun.” Pungkasnya

Lanjutnya “dan saya dari Pemda Haltim akan menggunakan pendekatan adat sehingga batas desapun akan diselesaikan dengan cara adat yang sudah ada lebih jauh, dilihat pada konteks historisnya, yang sudah ada pada batas adat adalah batas negara atau batas kabupaten fersi dulu.” Jelasnya

Selain itu wabup juga berharap dalam tahap penyelesaian secara adat tidak  berseberangan dengan administrasi dengan pertimbangan teknis dan historis.

Rep/Red : (All)

--

BERITA LAINNYA

TERPOPULER