Bupati Halsel Didesak Copot 3 Pejabat Mantan Narapidana Kasus Korupsi

i-malut.com, LABUHA – Kebijakan Bupati Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Bahrain Kasuba yang mengangkat eks narapidana kasus korupsi dalam jabatan struktural di lingkungan Pemkab Halsel terus menuai kritik dari berbagai kalangan, baik itu tokoh masyarakat, akademisi maupun dari lembaga swadaya masyarakat (LSM).

Bupati Kab. Halsel dinilai tak pantas mengangkat Syamsi Subur sebagai Kepala Bidang Aset pada Badan pengelolaaan dan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Halsel yang notabenenya adalah mantan narapidana yang dihukum dua tahun enam bulan penjara dalam kasus Korupsi Proyek Pekerjan Jalan Trans Fida Kecamatan Gane Timur Kabupaten Halmahera Selatan yang merugikan negara miliaran Rupiah tahun anggaran 2012 oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Ternate. Samsi yang saat itu menjabat sebagai Plt Kepala Dinas Pekerjaaan Umum (PU) Halsel divonis sejak April 2015 dan mulai menjalani masa hukuman di Lapas Kelas II Bacan sejak April 2015 lalu.

Sekretaris LSM Front Delik Anti Korupsi (FDAK) Kabupaten Halmahera selatan, M. Ali Sidik, menilai, Bupati Halsel Bahrain Kasuba telah menciptakan preseden buruk dalam tata kelola pemerintahan di Kabupaten Halmahera Selatan.

“Sangat disayangkan, secara etika dan moralitas, Bupati Halsel telah mempertontonkan preseden buruk dalam roda pemerintahan yang dipimpinnya. Sejumlah mantan narapidana diberikan jabatan eselon II, III”. ungkap M Ali sidik kepada wartawan, melalui telepon selulernya, Jumat (09/03/2018).

Mestinya, kata dia, haruslah ada efek jera yang diberikan (Bupati) kepada sejumlah mantan Narapidana kasus korupsi di Halsel tersebut dengan tidak memberikan jabatan kepada mereka, agar dapat menjadi pembelajaran bagi ASN lainnya.

“Apakah tidak ada ASN lain lagi yang bisa menjabat sebagai Pelaksana Tugas Kadis Pekerjaaan Umum (PU) Kab. Halsel yang (sementara ini) di jabat mantan Narapidana kasus korupsi, Sofyan Leli Mubarun, Sekretaris Nakertrans Halsel Jamil yunus, dan kepala Bidang aset BPKAD Halsel syamsi subur, sehingga mereka eks Napi kasus korupsi diberikan jabatan tersebut, mestinya ada efek jera bagi mereka Kinerjanya harus dievaluasi dulu, jangan langsung diberikan jabatan tersebut bila perlu para eks Napi tersebut harus di pecat dari PNS,” ujarnya.

Dikatakan sesuai Surat Edaran Mendagri Nomor 800/4329/SJ tanggal 29 Oktober 2012, telah ditegaskan bahwa mantan narapidana dilarang untuk diangkat menjadi pejabat structural.

“Bupati sebagai kepala daerah harus pahami betul Surat Edaran Mendagri itu, sehingga pengangkatan pejabat juga tidak dengan KKN,” katanya.

Senada dengan M. Ali Sadik, Anggota DPRD Halsel dari Partai Nasional Demokrat (NASDEM) Halsel, Abdurahman Hamzah menilai, langkah Bupati Halsel Bahrain Kasuba yang mengangkat dan memberi jabatan struktural terhadap mantan Kepala Dinas PU Halsel Syamsi Subur yang pernah menjadi narapidana kasus korupsi membawa citra buruk.

“ini citra buruk bagi pemerintah Kabupaten Halsel dengan menempatkan lagi eks napi dalam jabatan struktural,” tandasnya

Menurutnya, seseorang yang menjabat jabatan strukturat haruslah benar-benar memiliki kapasitas dan kapabilitas, tidak terlibat dan belum pernah terjerat tindak pidana. Sehingga kedepan SKPD atau Badan Dinas ataupun seksi yang di pimpinnya itu bisa bebas dari korupsi.

“Bupati seharusnya bisa melihat hal ini. Kalau pimpinan SKPD sudah pernah menyandang status napi apalagi korupsi maka ditakutkan perbuatan itu akan diulangi lagi. Bagaimana pemerintah kita bisa bersih jika orang-orang yang ada dan memimpin adalah para koruptor,” jelasnya.

Untuk diketahui, Syamsi Subur adalah mantan Kepala Dinas PU Halsel yang meringkuk di balik jeruji besi selama dua tahun lebih, lantaran terjerat kasus korupsi proyek pembangunan jalan trans Fida halsel tahun 2012, diangkat oleh Bupati Halsel Bahraen Kasuba sebagai Kepala Bidang Aset, Pemda Halsel menggantikan Muhamad Zaki.

Rep/Red : (Bur)

__

Iklan Layanan

Komentar disini

i-malut.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

 

ARTIKEL TERKAIT

REKOMENDASI

Siap-Siap, Guru yang ‘Lompat’ Duduki Jabatan Struktural Bakal...

Labuha - Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), bakal mengembalikan sejumlah pegawai fungsional (guru) yang saat ini menduduki jabatan struktural disejumlah SKPD, baik Eselon II, III dan IV,...

Soal Tunggakan 1 Milyar di PDAM, Pemkot Ternate...

Ternate -- Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate masih menunggak pada Perusahan Daerah Air Minum (PDAM) kurang lebih 1 Milyar. Tunggakan tersebut terjadi saat Pemkot Ternate menempati X-Kantor Gubernur. Walikota Ternate M....

Langkah Cepat Nakertrans Malut Selidiki Insiden Kebakaran di...

Sofifi -- Insiden terbakarnya tungku smelter PT. Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP), pada Selasa, 15 Juni 2021 kemarin, menelan korban luka bakar sebanyak 6 orang karyawannya. Insiden ini langsung...

Usai dilantik Ramli Tidore nyatakan PKS siap bantu...

Sanana -- Acara Pelantikan dan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Pengurus MPD, DPD dan DED, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kab. Kepulauan Sula (Kepsul) dan Kab. Pulau Taliabu (Pultab) yang di...

Babinsa Bajo, PAM Kunker Wabup Kepsul

Sanana -- Bintara Pembina Desa (Babinsa) Bajo-Kec. Sanana Utara, Koptu. Arifin Kemhay, baru-baru ini melakukan Pengamanan (PAM) bersama Bhabinkamtibmas dan Petugas lainnya, mengawal Kunjungan Kerja (Kunker-red) Wakil Bupati (Wabup)...

LSM LIRA Malut Mengutuk Keras Pemukulan Wartawan Binpers...

Ternate -- Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lumbung Rakyat Indonesia (LIRA) Maluku Utara (Malut), mengutuk keras tindakan pemukulan terhadap salah satu wartawan Berita Investigasi Nasional (Binpers) Biro Maluku Utara. Ketua LSM...

EGP dengan teguran Gubernur, Ningsih terus lakukan Pergantian

Sanana -- Anjing menggongong Kafilah tetap berlalu menjadi pribahasa yang tepat untuk menggambarkan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul) dibawah Kepemimpinan Kepala Daerah (Bupati-red) Fifian Adeningsih Mus. Bagaimana tidak,...

F-Demokrat DPRD Kepsul, ingatkan Bupati Penyerapan DAK 2021

Sanana -- Fraksi Demokrat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepulauan Sula (Kepsul), mengingatkan Bupati Kepsul, Fifian Adeningsih Mus terkait penyerapan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2021. Melalui Sekretaris Ajis...

Geser Jabatan Disdukcapil, Masyarakat Jadi Korban

Sanana -- Ketika muncul pertanyaan, apakah Kebijakan Bupati Kepulauan Sula (Kepsul), Fifian Adeningsih Mus (FAM) melakukan Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan yang tidak sesuai mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,...

BERITA UTAMA

Ningsih diperintahkan kembalikan posisi 57 Pejabat di Pemkab...

QS Al-Baqarah Ayat 153 : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ "Wahai orang-orang yang...

ARTIKEL TERKAIT

Bupati Halsel Didesak Copot 3 Pejabat Mantan Narapidana Kasus Korupsi

i-malut.com, LABUHA – Kebijakan Bupati Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Bahrain Kasuba yang mengangkat eks narapidana kasus korupsi dalam jabatan struktural di lingkungan Pemkab Halsel terus menuai kritik dari berbagai kalangan, baik itu tokoh masyarakat, akademisi maupun dari lembaga swadaya masyarakat (LSM).

Bupati Kab. Halsel dinilai tak pantas mengangkat Syamsi Subur sebagai Kepala Bidang Aset pada Badan pengelolaaan dan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Halsel yang notabenenya adalah mantan narapidana yang dihukum dua tahun enam bulan penjara dalam kasus Korupsi Proyek Pekerjan Jalan Trans Fida Kecamatan Gane Timur Kabupaten Halmahera Selatan yang merugikan negara miliaran Rupiah tahun anggaran 2012 oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Ternate. Samsi yang saat itu menjabat sebagai Plt Kepala Dinas Pekerjaaan Umum (PU) Halsel divonis sejak April 2015 dan mulai menjalani masa hukuman di Lapas Kelas II Bacan sejak April 2015 lalu.

Sekretaris LSM Front Delik Anti Korupsi (FDAK) Kabupaten Halmahera selatan, M. Ali Sidik, menilai, Bupati Halsel Bahrain Kasuba telah menciptakan preseden buruk dalam tata kelola pemerintahan di Kabupaten Halmahera Selatan.

“Sangat disayangkan, secara etika dan moralitas, Bupati Halsel telah mempertontonkan preseden buruk dalam roda pemerintahan yang dipimpinnya. Sejumlah mantan narapidana diberikan jabatan eselon II, III”. ungkap M Ali sidik kepada wartawan, melalui telepon selulernya, Jumat (09/03/2018).

Mestinya, kata dia, haruslah ada efek jera yang diberikan (Bupati) kepada sejumlah mantan Narapidana kasus korupsi di Halsel tersebut dengan tidak memberikan jabatan kepada mereka, agar dapat menjadi pembelajaran bagi ASN lainnya.

“Apakah tidak ada ASN lain lagi yang bisa menjabat sebagai Pelaksana Tugas Kadis Pekerjaaan Umum (PU) Kab. Halsel yang (sementara ini) di jabat mantan Narapidana kasus korupsi, Sofyan Leli Mubarun, Sekretaris Nakertrans Halsel Jamil yunus, dan kepala Bidang aset BPKAD Halsel syamsi subur, sehingga mereka eks Napi kasus korupsi diberikan jabatan tersebut, mestinya ada efek jera bagi mereka Kinerjanya harus dievaluasi dulu, jangan langsung diberikan jabatan tersebut bila perlu para eks Napi tersebut harus di pecat dari PNS,” ujarnya.

Dikatakan sesuai Surat Edaran Mendagri Nomor 800/4329/SJ tanggal 29 Oktober 2012, telah ditegaskan bahwa mantan narapidana dilarang untuk diangkat menjadi pejabat structural.

“Bupati sebagai kepala daerah harus pahami betul Surat Edaran Mendagri itu, sehingga pengangkatan pejabat juga tidak dengan KKN,” katanya.

Senada dengan M. Ali Sadik, Anggota DPRD Halsel dari Partai Nasional Demokrat (NASDEM) Halsel, Abdurahman Hamzah menilai, langkah Bupati Halsel Bahrain Kasuba yang mengangkat dan memberi jabatan struktural terhadap mantan Kepala Dinas PU Halsel Syamsi Subur yang pernah menjadi narapidana kasus korupsi membawa citra buruk.

“ini citra buruk bagi pemerintah Kabupaten Halsel dengan menempatkan lagi eks napi dalam jabatan struktural,” tandasnya

Menurutnya, seseorang yang menjabat jabatan strukturat haruslah benar-benar memiliki kapasitas dan kapabilitas, tidak terlibat dan belum pernah terjerat tindak pidana. Sehingga kedepan SKPD atau Badan Dinas ataupun seksi yang di pimpinnya itu bisa bebas dari korupsi.

“Bupati seharusnya bisa melihat hal ini. Kalau pimpinan SKPD sudah pernah menyandang status napi apalagi korupsi maka ditakutkan perbuatan itu akan diulangi lagi. Bagaimana pemerintah kita bisa bersih jika orang-orang yang ada dan memimpin adalah para koruptor,” jelasnya.

Untuk diketahui, Syamsi Subur adalah mantan Kepala Dinas PU Halsel yang meringkuk di balik jeruji besi selama dua tahun lebih, lantaran terjerat kasus korupsi proyek pembangunan jalan trans Fida halsel tahun 2012, diangkat oleh Bupati Halsel Bahraen Kasuba sebagai Kepala Bidang Aset, Pemda Halsel menggantikan Muhamad Zaki.

Rep/Red : (Bur)

--

BERITA LAINNYA

TERPOPULER

Ningsih diperintahkan kembalikan posisi 57 Pejabat di Pemkab...

QS Al-Baqarah Ayat 153 : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ "Wahai orang-orang yang...