Ahmad Purbaya 5 Kali Mangkir dari Panggilan DPRD Malut

i-malut.com, SOFIFI – Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKPAD) Malut, Ahmad Purbaya, sebanyak 5 kali mangkir dari panggilan Pimpinan DPRD Malut.

Pemanggilan terhadap Ahmad Purbaya oleh DPRD Malut tersebut untuk meminta penjelasannya terkait 15 paket kegiatan yang tidak dianggarkan dalam APBD 2016 dan tidak ditenderkan, serta terdapat perbedaan nilai pagu anggaran antara APBD Perubahan 2016 dengan nilai kontrak dan nilai hutang sesuai hasil sensus Inspektorat, tetapi diakui sebagai hutang senilai Rp. 45 M lebih, serta sejumlah masalah lain menyangkut keuangan dilingkup Pemprov Malut.

“Proyek fiktif 6 kegiatan senilai Rp. 14,6 M dan markup nilai proyek 9 kegiatan senilai Rp. 31 M”. kata Sekretaris Pansus PDTT BPK, Syachril Marsaoli, Minggu (11/3/2018) melalui WhatsApp.

Syachril menjelaskan, bahwa Pansus telah menggelar Rapat Paipurna bersama pimpinan DPR pada Sabtu (10/3/2013) kemarin. berdasarkan hasil pembahasan Pansus, terdapat 15 paket yang menjadi salah satu point yang rekomendasi kepada Pimpinan DPR untuk ditindaklanjuti. Terdiri dari :

1.  Tiga Paket Pekerjaan yang diduga fiktif karena tidak dianggarkan dalam Perda APBD Nomor 1 Tahun 2016, Perda APBD-P nomor 4 tahun 2016 dan Pergub Nomor 33 Tahun 2016 tentang penjabaran APBD Perubahan, dan tidak ditenderkan tetapi diakui sebagai hutang senilai Rp. 3.255.332.800,- (tiga miliar dua ratus lima puluh lima juta tiga ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah).

2.  Tiga Paket Pekerjaan yang diduga fiktif karena tidak dianggarkan dalam Perda APBD Nomor 1 Tahun 2016, Perda APBD-P nomor 4 tahun 2016 dan Pergub Nomor 33 Tahun 2016 tentang penjabaran APBD Perubahan, tetapi ditenderkan dan diakui sebagai hutang senilai Rp. 11.381.831.901,- (sebelas miliar tiga ratus delapan puluh satu juta delapan ratus tiga puluh satu ribu Sembilan ratus satu rupiah).

3.  Sembilan paket pekerjaan yang nilai pagu anggarannya diduga mark upkarena berbeda antara APBD Perubahan dengan nilai kontrak dan nilai hasil sensus Inspektorat senilai Rp. 31.090.891.200,- (tiga puluh satu miliar sempuluh puluh juta delapan ratus Sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah)

Menrutnya Syachril, Pansus PDTT BPK telah meminta penjelasan Kepala Inspektorat Malut, Bambang Hermawan untuk memberikan klarifikasi, namun yang bersangkutan menjelaskan bahwa yang berkompeten untuk menjelaskan permasalahan ini adalah Kepala BPKPAD, Ahmad Purbaya. Namun setelah diundang sebanyak lima kali rapat, Kepala BPKPAD tidak pernah mengindahkan undangan Pimpinan DPRD.

Dikatakannya, sebagai tindak lanjut dari hasil pembahasan, Pansus PDTT BPK telah merekomendasikan kepada Pimpinan DPRD Malut sebagai berikut :

1.  Meminta kepada Gubernur Malut untuk memberikan teguran keras kepada saudara Kepala Inspektorat, Bambang Hermawan dan Kepala BPKPAD, Ahmad Purbaya

2. Meminta BPK untuk melakukan pemeriksaan lanjutan dan/atau pemeriksaan investigatif.

Rep/Red : (Adm)

__

Iklan Layanan

Komentar disini

i-malut.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

 

ARTIKEL TERKAIT

REKOMENDASI

Siap-Siap, Guru yang ‘Lompat’ Duduki Jabatan Struktural Bakal...

Labuha - Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), bakal mengembalikan sejumlah pegawai fungsional (guru) yang saat ini menduduki jabatan struktural disejumlah SKPD, baik Eselon II, III dan IV,...

Soal Tunggakan 1 Milyar di PDAM, Pemkot Ternate...

Ternate -- Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate masih menunggak pada Perusahan Daerah Air Minum (PDAM) kurang lebih 1 Milyar. Tunggakan tersebut terjadi saat Pemkot Ternate menempati X-Kantor Gubernur. Walikota Ternate M....

Langkah Cepat Nakertrans Malut Selidiki Insiden Kebakaran di...

Sofifi -- Insiden terbakarnya tungku smelter PT. Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP), pada Selasa, 15 Juni 2021 kemarin, menelan korban luka bakar sebanyak 6 orang karyawannya. Insiden ini langsung...

Usai dilantik Ramli Tidore nyatakan PKS siap bantu...

Sanana -- Acara Pelantikan dan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Pengurus MPD, DPD dan DED, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kab. Kepulauan Sula (Kepsul) dan Kab. Pulau Taliabu (Pultab) yang di...

Babinsa Bajo, PAM Kunker Wabup Kepsul

Sanana -- Bintara Pembina Desa (Babinsa) Bajo-Kec. Sanana Utara, Koptu. Arifin Kemhay, baru-baru ini melakukan Pengamanan (PAM) bersama Bhabinkamtibmas dan Petugas lainnya, mengawal Kunjungan Kerja (Kunker-red) Wakil Bupati (Wabup)...

LSM LIRA Malut Mengutuk Keras Pemukulan Wartawan Binpers...

Ternate -- Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lumbung Rakyat Indonesia (LIRA) Maluku Utara (Malut), mengutuk keras tindakan pemukulan terhadap salah satu wartawan Berita Investigasi Nasional (Binpers) Biro Maluku Utara. Ketua LSM...

EGP dengan teguran Gubernur, Ningsih terus lakukan Pergantian

Sanana -- Anjing menggongong Kafilah tetap berlalu menjadi pribahasa yang tepat untuk menggambarkan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul) dibawah Kepemimpinan Kepala Daerah (Bupati-red) Fifian Adeningsih Mus. Bagaimana tidak,...

F-Demokrat DPRD Kepsul, ingatkan Bupati Penyerapan DAK 2021

Sanana -- Fraksi Demokrat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepulauan Sula (Kepsul), mengingatkan Bupati Kepsul, Fifian Adeningsih Mus terkait penyerapan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2021. Melalui Sekretaris Ajis...

Geser Jabatan Disdukcapil, Masyarakat Jadi Korban

Sanana -- Ketika muncul pertanyaan, apakah Kebijakan Bupati Kepulauan Sula (Kepsul), Fifian Adeningsih Mus (FAM) melakukan Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan yang tidak sesuai mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,...

BERITA UTAMA

Ningsih diperintahkan kembalikan posisi 57 Pejabat di Pemkab...

QS Al-Baqarah Ayat 153 : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ "Wahai orang-orang yang...

ARTIKEL TERKAIT

Ahmad Purbaya 5 Kali Mangkir dari Panggilan DPRD Malut

i-malut.com, SOFIFI – Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKPAD) Malut, Ahmad Purbaya, sebanyak 5 kali mangkir dari panggilan Pimpinan DPRD Malut.

Pemanggilan terhadap Ahmad Purbaya oleh DPRD Malut tersebut untuk meminta penjelasannya terkait 15 paket kegiatan yang tidak dianggarkan dalam APBD 2016 dan tidak ditenderkan, serta terdapat perbedaan nilai pagu anggaran antara APBD Perubahan 2016 dengan nilai kontrak dan nilai hutang sesuai hasil sensus Inspektorat, tetapi diakui sebagai hutang senilai Rp. 45 M lebih, serta sejumlah masalah lain menyangkut keuangan dilingkup Pemprov Malut.

“Proyek fiktif 6 kegiatan senilai Rp. 14,6 M dan markup nilai proyek 9 kegiatan senilai Rp. 31 M”. kata Sekretaris Pansus PDTT BPK, Syachril Marsaoli, Minggu (11/3/2018) melalui WhatsApp.

Syachril menjelaskan, bahwa Pansus telah menggelar Rapat Paipurna bersama pimpinan DPR pada Sabtu (10/3/2013) kemarin. berdasarkan hasil pembahasan Pansus, terdapat 15 paket yang menjadi salah satu point yang rekomendasi kepada Pimpinan DPR untuk ditindaklanjuti. Terdiri dari :

1.  Tiga Paket Pekerjaan yang diduga fiktif karena tidak dianggarkan dalam Perda APBD Nomor 1 Tahun 2016, Perda APBD-P nomor 4 tahun 2016 dan Pergub Nomor 33 Tahun 2016 tentang penjabaran APBD Perubahan, dan tidak ditenderkan tetapi diakui sebagai hutang senilai Rp. 3.255.332.800,- (tiga miliar dua ratus lima puluh lima juta tiga ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah).

2.  Tiga Paket Pekerjaan yang diduga fiktif karena tidak dianggarkan dalam Perda APBD Nomor 1 Tahun 2016, Perda APBD-P nomor 4 tahun 2016 dan Pergub Nomor 33 Tahun 2016 tentang penjabaran APBD Perubahan, tetapi ditenderkan dan diakui sebagai hutang senilai Rp. 11.381.831.901,- (sebelas miliar tiga ratus delapan puluh satu juta delapan ratus tiga puluh satu ribu Sembilan ratus satu rupiah).

3.  Sembilan paket pekerjaan yang nilai pagu anggarannya diduga mark upkarena berbeda antara APBD Perubahan dengan nilai kontrak dan nilai hasil sensus Inspektorat senilai Rp. 31.090.891.200,- (tiga puluh satu miliar sempuluh puluh juta delapan ratus Sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah)

Menrutnya Syachril, Pansus PDTT BPK telah meminta penjelasan Kepala Inspektorat Malut, Bambang Hermawan untuk memberikan klarifikasi, namun yang bersangkutan menjelaskan bahwa yang berkompeten untuk menjelaskan permasalahan ini adalah Kepala BPKPAD, Ahmad Purbaya. Namun setelah diundang sebanyak lima kali rapat, Kepala BPKPAD tidak pernah mengindahkan undangan Pimpinan DPRD.

Dikatakannya, sebagai tindak lanjut dari hasil pembahasan, Pansus PDTT BPK telah merekomendasikan kepada Pimpinan DPRD Malut sebagai berikut :

1.  Meminta kepada Gubernur Malut untuk memberikan teguran keras kepada saudara Kepala Inspektorat, Bambang Hermawan dan Kepala BPKPAD, Ahmad Purbaya

2. Meminta BPK untuk melakukan pemeriksaan lanjutan dan/atau pemeriksaan investigatif.

Rep/Red : (Adm)

--

BERITA LAINNYA

TERPOPULER

Ningsih diperintahkan kembalikan posisi 57 Pejabat di Pemkab...

QS Al-Baqarah Ayat 153 : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ "Wahai orang-orang yang...