Modus Hutang Daerah, Pemprov Malut Koleksi Proyek Fiktif dan Markup Nilai Proyek Sebesar 45 M

i-malut.com, SOFIFI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku Utara (Malut), Sabtu (10/3/2018) kemarin, menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) oleh Plt. Gubernur Provinsi Maluku Utara dan pembahasan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) oleh Pansus, bertempat di ruang paripurna DPRD Malut di sofifi.

Diketahui, rapat paripurna tersebut berlangsung selama kurang lebih 4 jam, dimulai pada pukul 11.00 sampai dengan 14.30 WIT, dipimpin oleh Zulkifli Hi. Umar.

Sekretaris Pansus PDTT BPK, Syachril Marsaoli ketika dikonfirmasi via WhatsApp, Minggu (11/3/2018) sore tadi mengatakan bahwa, ada 8 poin penting yang disimpulkan yang merupakan hasil pembahasan Pansus PDTT BPK, diantaranya :

1.  Terdapat kelebihan pembayaran pada sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Pansus merekomendasikan kepada Pimpinan DPRD agar mendesak kepada Gubernur agar menginstruksikan kepada Tim Tindak Lanjut untuk mempercepat penyelesaian dan mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran pengembalian sebelum 60 (enam puluh) hari.

2.  Diketahui bahwa BPK merekomendasikan kepada Gubernur untuk memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Sekretaris Daerah, PPK, PPTK dan PPHP, serta pengenaan sanksi dalam daftar hitam kepada rekanan (kontraktor) yang bermasalah. Pansus merekomendasikan kepada Pimpinan DPRD untuk meminta kepada Gubernur agar secepatnya menindaklanjuti rekomendasi BPK dimaksud dalam waktu sebelum 60 (enam puluh) hari.

3.  Terdapat kelemahan pengendalian dalam hal kebijakan dan prosedur atas belanja barang jasa dan belanja modal yaitu Pemerintah Provinsi Maluku Utara belum mempunyai kebijakan terkait keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang melewati tahun anggaran. Hal tersebut berakibat tidak adanya keseragaman perlakuan atas pekerjaan-pekerjaan yang melewati tahun anggaran. Terhadap hal ini Pansus merekomendasikan kepada Pimpinan DPRD untuk mendesak Gubernur untuk membuat Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur sebagai instrument kebijakan terkait dengan pelaksanaan jasa konstruksi di Maluku Utara.

4.  Diketahui terdapat pemutusan kontrak tiga paket pekerjaan yaitu pembangunan jaringan telekomunikasi di Kabupaten Pulau Taliabu, pembangunan jaringan telekomunikasi di Kabupaten Halmahera Utara dan pembangunan menara masjid raya Al Munawwar Ternate tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pansus merekomendasikan kepada Pimpinan DPRD untuk meminta kepada Gubernur untuk mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran atas tiga paket pekerjaan tersebut dan memberikan sanksi kepada Dinas Perhubungan dan Dinas PUPR.

5.  Diketahui deficit APBD tahun anggaran 2016 dan 2017 melebihi batas maksimal deficit yang dipersyaratkan, sementara kemampuan penerimaan pembiayaan daerah dipastikan tidak dapat membiayai deficit APBD sehingga berpotensi terjadinya siklus hutang daerah yang tidak berkesudahan. Untuk menyelesaikan masalah ini Pansus merekomendasikan kepada Pimpinan DPRD untuk berkoordinasi dan minta petunjuk di Kementerian Keuangan dan Kementrian Dalam Negeri RI.

6.  Diketahui bahwa pembayaran hutang pihak ketiga tahun 2016 melalui perubahan Pergub tentang penjabaran APBD 2017 dilakukan sebelum pengesahan APBD 2017 hal ini bertentangan dengan Permendagri nomor 31 tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2017, Pansus merekomendasikan kepada Pimpinan DPRD agar meminta kepada pemerintah daerah untuk menjelaskan kebijakan pembayaran hutang yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan.

7.  Terdapat perbedaan jumlah nilai hutang pihak ketiga yang disajikan dalam laporan keuangan tahun 2016 dengan jumlah hutang berdasarkan hasil sensus Inspektorat Provinsi Maluku Utara, maupun jumlah hutang yang telah dibayarkan, Pansus merekomendasikan kepada Pimpinan DPRD untuk meminta BPK melakukan pemeriksaan lanjutan agar memastikan nilai hutang yang sebenarnya.

8.  Ditemukan lima belas (15) paket kegiatan yang tidak dianggarkan dalam APBD 2016 dan tidak ditenderkan, serta terdapat perbedaan nilai pagu anggaran antara APBD Perubahan 2016 dengan nilai kontrak dan nilai hutang sesuai hasil sensus Inspektorat, tetapi diakui sebagai hutang senilai Rp. 45.728.055.901,-(empat puluh lima miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta lima puluh lima ribu sembilan ratus satu rupiah).

Atas sejumlah masaalah tersebut, menurut Syachril, Pansus PDTT BPK telah meminta penjelasan Kepala Inspektorat Malut, Bambang Hermawan untuk memberikan klarifikasi, namun yang bersangkutan menjelaskan bahwa yang berkompeten untuk menjelaskan permasalahan ini adalah Kepala BPKPAD, Ahmad Purbaya. Namun setelah diundang sebanyak lima kali rapat, Kepala BPKPAD tidak pernah mengindahkan undangan Pimpinan DPRD.

Syachril yang juga sebagai ketua Komisi III DPRD Malut ini mengatakan, sebagai tindak lanjut dari hasil pembahasan, Pansus PDTT BPK telah merekomendasikan kepada Pimpinan DPRD untuk ditindaklanjuti.  poin rekomendasinya antara lain :

1.  Meminta kepada Gubernur Malut untuk memberikan teguran keras kepada saudara Kepala Inspektorat, Bambang Hermawan dan Kepala BPKPAD, Ahmad Purbaya

2.  Meminta BPK untuk melakukan pemeriksaan lanjutan dan/atau pemeriksaan investigatif

Rep/Red : (Adm)

__

Iklan Layanan

Komentar disini

i-malut.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

 

ARTIKEL TERKAIT

REKOMENDASI

LSM LIRA Malut Mengutuk Keras Pemukulan Wartawan Binpers...

Ternate -- Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lumbung Rakyat Indonesia (LIRA) Maluku Utara (Malut), mengutuk keras tindakan pemukulan terhadap salah satu wartawan Berita Investigasi Nasional (Binpers) Biro Maluku Utara. Ketua LSM...

EGP dengan teguran Gubernur, Ningsih terus lakukan Pergantian

Sanana -- Anjing menggongong Kafilah tetap berlalu menjadi pribahasa yang tepat untuk menggambarkan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul) dibawah Kepemimpinan Kepala Daerah (Bupati-red) Fifian Adeningsih Mus. Bagaimana tidak,...

F-Demokrat DPRD Kepsul, ingatkan Bupati Penyerapan DAK 2021

Sanana -- Fraksi Demokrat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepulauan Sula (Kepsul), mengingatkan Bupati Kepsul, Fifian Adeningsih Mus terkait penyerapan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2021. Melalui Sekretaris Ajis...

Geser Jabatan Disdukcapil, Masyarakat Jadi Korban

Sanana -- Ketika muncul pertanyaan, apakah Kebijakan Bupati Kepulauan Sula (Kepsul), Fifian Adeningsih Mus (FAM) melakukan Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan yang tidak sesuai mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,...

Babinsa dekati Pemuda, untuk jauhi Miras

Sanana -- Baru-baru ini Serda. Rusman Soamole, Anggota TNI Kodim 1510/Sula-Koramil 03/Sanana yang bertugas sebagai Bintara Pembina Desa (Babinsa) di Desa Pelita Jaya-Kec. Mangoli Utara Timur, Kabupaten Kepulauan Sula...

Kepada massa Aksi APHS, Ketua DPRD Tawarkan Forum...

Sanana -- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul), Sinaryo Thes, menawarkan Forum Bersama (Forum Rakyat-red) saat beraudiensi dengan puluhan massa Aksi dari Aliansi Peduli Hai...

Jargon Aksi Nyentrik iringi APHS Demo Bupati FAM

Sanana -- Berbagai Spanduk dan Poster yang menjadi Jargon Aksi APHS (Aliansi Pemuda Hai Sua) pada aksi mereka yang ke II, di Kantor Bupati Kepulauan Sula (Kepsul) dan Kantor...

Gelar Aksi di Kantor Dispora Malut, Sejumlah Atlet...

Sofifi -- Menuntut hak merupakan sesuatu yang wajar bagi setiap orang yang telah memenuhi kewajibannya, tak terkecuali para atlet Maluku Utara yang hingga saat ini uang sakunya selama dua...

APHS datangi Kantor Bupati, Sebut FAM Tidak Tau...

Sanana -- Aksi Jilid II Aliansi Peduli Hai Sua atau APHS di Kantor di Bupati, jln. Paskah Suzeta-Desa Pohea, Kec. Sanana Kab. Kepulauan Sula (Kepsul), Pendemo teriakkan Fifian Adeningsih...

BERITA UTAMA

APHS datangi Kantor Bupati, Sebut FAM Tidak Tau...

Sanana -- Aksi Jilid II Aliansi Peduli Hai Sua atau APHS di Kantor di Bupati, jln. Paskah Suzeta-Desa Pohea,...

Ningsih diperintahkan kembalikan posisi 57 Pejabat di Pemkab...

QS Al-Baqarah Ayat 153 : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ "Wahai orang-orang yang...

Apakah Bupati dan Dirjen Otda Bermain Mata, terkait...

Sanana -- Mutasi massal yang dilakukan oleh Bupati Kepulauan Sula (Kepsul) Fifian Adeningsih Mus (FAM) Kepada 57 Pejabat Eselon...

ARTIKEL TERKAIT

Modus Hutang Daerah, Pemprov Malut Koleksi Proyek Fiktif dan Markup Nilai Proyek Sebesar 45 M

i-malut.com, SOFIFI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku Utara (Malut), Sabtu (10/3/2018) kemarin, menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) oleh Plt. Gubernur Provinsi Maluku Utara dan pembahasan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) oleh Pansus, bertempat di ruang paripurna DPRD Malut di sofifi.

Diketahui, rapat paripurna tersebut berlangsung selama kurang lebih 4 jam, dimulai pada pukul 11.00 sampai dengan 14.30 WIT, dipimpin oleh Zulkifli Hi. Umar.

Sekretaris Pansus PDTT BPK, Syachril Marsaoli ketika dikonfirmasi via WhatsApp, Minggu (11/3/2018) sore tadi mengatakan bahwa, ada 8 poin penting yang disimpulkan yang merupakan hasil pembahasan Pansus PDTT BPK, diantaranya :

1.  Terdapat kelebihan pembayaran pada sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Pansus merekomendasikan kepada Pimpinan DPRD agar mendesak kepada Gubernur agar menginstruksikan kepada Tim Tindak Lanjut untuk mempercepat penyelesaian dan mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran pengembalian sebelum 60 (enam puluh) hari.

2.  Diketahui bahwa BPK merekomendasikan kepada Gubernur untuk memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Sekretaris Daerah, PPK, PPTK dan PPHP, serta pengenaan sanksi dalam daftar hitam kepada rekanan (kontraktor) yang bermasalah. Pansus merekomendasikan kepada Pimpinan DPRD untuk meminta kepada Gubernur agar secepatnya menindaklanjuti rekomendasi BPK dimaksud dalam waktu sebelum 60 (enam puluh) hari.

3.  Terdapat kelemahan pengendalian dalam hal kebijakan dan prosedur atas belanja barang jasa dan belanja modal yaitu Pemerintah Provinsi Maluku Utara belum mempunyai kebijakan terkait keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang melewati tahun anggaran. Hal tersebut berakibat tidak adanya keseragaman perlakuan atas pekerjaan-pekerjaan yang melewati tahun anggaran. Terhadap hal ini Pansus merekomendasikan kepada Pimpinan DPRD untuk mendesak Gubernur untuk membuat Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur sebagai instrument kebijakan terkait dengan pelaksanaan jasa konstruksi di Maluku Utara.

4.  Diketahui terdapat pemutusan kontrak tiga paket pekerjaan yaitu pembangunan jaringan telekomunikasi di Kabupaten Pulau Taliabu, pembangunan jaringan telekomunikasi di Kabupaten Halmahera Utara dan pembangunan menara masjid raya Al Munawwar Ternate tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pansus merekomendasikan kepada Pimpinan DPRD untuk meminta kepada Gubernur untuk mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran atas tiga paket pekerjaan tersebut dan memberikan sanksi kepada Dinas Perhubungan dan Dinas PUPR.

5.  Diketahui deficit APBD tahun anggaran 2016 dan 2017 melebihi batas maksimal deficit yang dipersyaratkan, sementara kemampuan penerimaan pembiayaan daerah dipastikan tidak dapat membiayai deficit APBD sehingga berpotensi terjadinya siklus hutang daerah yang tidak berkesudahan. Untuk menyelesaikan masalah ini Pansus merekomendasikan kepada Pimpinan DPRD untuk berkoordinasi dan minta petunjuk di Kementerian Keuangan dan Kementrian Dalam Negeri RI.

6.  Diketahui bahwa pembayaran hutang pihak ketiga tahun 2016 melalui perubahan Pergub tentang penjabaran APBD 2017 dilakukan sebelum pengesahan APBD 2017 hal ini bertentangan dengan Permendagri nomor 31 tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2017, Pansus merekomendasikan kepada Pimpinan DPRD agar meminta kepada pemerintah daerah untuk menjelaskan kebijakan pembayaran hutang yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan.

7.  Terdapat perbedaan jumlah nilai hutang pihak ketiga yang disajikan dalam laporan keuangan tahun 2016 dengan jumlah hutang berdasarkan hasil sensus Inspektorat Provinsi Maluku Utara, maupun jumlah hutang yang telah dibayarkan, Pansus merekomendasikan kepada Pimpinan DPRD untuk meminta BPK melakukan pemeriksaan lanjutan agar memastikan nilai hutang yang sebenarnya.

8.  Ditemukan lima belas (15) paket kegiatan yang tidak dianggarkan dalam APBD 2016 dan tidak ditenderkan, serta terdapat perbedaan nilai pagu anggaran antara APBD Perubahan 2016 dengan nilai kontrak dan nilai hutang sesuai hasil sensus Inspektorat, tetapi diakui sebagai hutang senilai Rp. 45.728.055.901,-(empat puluh lima miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta lima puluh lima ribu sembilan ratus satu rupiah).

Atas sejumlah masaalah tersebut, menurut Syachril, Pansus PDTT BPK telah meminta penjelasan Kepala Inspektorat Malut, Bambang Hermawan untuk memberikan klarifikasi, namun yang bersangkutan menjelaskan bahwa yang berkompeten untuk menjelaskan permasalahan ini adalah Kepala BPKPAD, Ahmad Purbaya. Namun setelah diundang sebanyak lima kali rapat, Kepala BPKPAD tidak pernah mengindahkan undangan Pimpinan DPRD.

Syachril yang juga sebagai ketua Komisi III DPRD Malut ini mengatakan, sebagai tindak lanjut dari hasil pembahasan, Pansus PDTT BPK telah merekomendasikan kepada Pimpinan DPRD untuk ditindaklanjuti.  poin rekomendasinya antara lain :

1.  Meminta kepada Gubernur Malut untuk memberikan teguran keras kepada saudara Kepala Inspektorat, Bambang Hermawan dan Kepala BPKPAD, Ahmad Purbaya

2.  Meminta BPK untuk melakukan pemeriksaan lanjutan dan/atau pemeriksaan investigatif

Rep/Red : (Adm)

--

BERITA LAINNYA

Fraksi-PD DPRD Kepsul Angkat bicara terkait Mutasi massal...

Sanana -- Akhirnya DPRD Kepsul angkat bicara terkait Mutasi massal yang dilakukan oleh Bupati Kepulauan...

Bagi Sekolah yang belum masukan LPJ, Disdik tegaskan...

Ternate -- Kepala Sub Bagian (Kasubag) Keuangan Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Ternate Irnawati Imam meminta...

Kepada massa Aksi APHS, Ketua DPRD Tawarkan Forum...

Sanana -- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul), Sinaryo Thes, menawarkan...

Beri Sinyal Tidak Ada Dendam Politik, Bupati: Siapa...

Labuha – Bupati Halmahera Selatan (Halsel), Usman Sidik memiliki kebiasaan melakukkan Inspeksi Mendadak (Sidak) di...

Pilkada Halut Usai, DPRD Paripurna Penetapan Bupati dan...

Tobelo -- Pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Halmahera Utara (Halut) tahun 2020, kini...

Babinsa: Hujan lebat dan Angin kencang mengakibatkan Pohon...

Sanana -- Musim penghujan yang kadang disertai angin kencang membuat beberapa daerah di Kab. Kepulauan...

TERPOPULER

Ningsih diperintahkan kembalikan posisi 57 Pejabat di Pemkab...

QS Al-Baqarah Ayat 153 : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ "Wahai orang-orang yang...

Beri Sinyal Tidak Ada Dendam Politik, Bupati: Siapa...

Labuha – Bupati Halmahera Selatan (Halsel), Usman Sidik memiliki kebiasaan melakukkan Inspeksi Mendadak (Sidak) di kantor Dinas/Badan, kantor desa,...