Ismit A. Hatary; Pilgub 2018 Menentukan Tata Ruang Malut Kedepan

i-malut.com, MABA – Jelang pesta demokrasi 2018 di sejumlah daerah di Indonesia, khususnya di Provinsi Maluku Utara (Malut), berbagai aspirasi pun gencar disuarakan. Salah satunya datang dari Ketua Umum LSM IFAS Halmahera Timur (Hatim) Ismit Abas Hatary.

Melalui release yang disampaikan ke Redaksi i-malut.com, Selasa (13/3/2018), Ismit mengatakan, proses berdemokrasi adalah merupakan sarana penyaluran hak konstitusi rakyat dan suatu mekanisme mewujudkan kedaulatan rakyat untuk menentukan masa depan Provinsi Maluku Utara atau dimaknai sebagai media aspirasi rakyat untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik suatu daerah. dimana proses ini berlangsung, masyarakat tidak hanya memilih Calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur, akan tetapi juga memberikan pertimbangan terhadap visi, misi dan program kerjanya yang akan dijadikan kebijakan memimpin pemerintahan Provinsi Maluku Utara lima tahun ke depan.

Maka menurut Ismit, Issue tata ruang pun dipastikan akan menjadi salah satu materi kampanye yang akan diusung para Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara tahun 2018.

“Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, yang dimaksud dengan Penataan Ruang adalah Suatu proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Karena Ruang dapat diartikan sebagai wadah kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya serta sumber daya alam. Maka Memilih calon Gubernur dan Wakil Gubernur, akan menentukan arah kebijakan dengan mempertimbangkan proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian tata ruang yang baik”. ujarnya

Sambungnya, jika masyarakat salah memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara akan beresiko mengakibatkan kemiskinan, Pengangguran sampai ketidakmampuan daerah untuk bersaing secara nasional apalagi global.

“Maka pentingnya masyarakat dalam memilih calon yang memiliki pengalaman atau paling tidak mengerti issue perencanaan dan memahami tata ruang”. katanya

Pasal 3 UU No 26 tahun 2007 menyebutkan bahwa Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dan sasarannya yang diharapkan adalah tersedianya rencana tata ruang yang konsisten dan efektif sesuai dengan kaidah penataan ruang di antaranya mengindahkan kenyamanan lingkungan, keamanan serta budaya dan adat masyarakat setempat tertibnya pemanfaatan ruang dan meningkatnya kinerja kelembagaan pengelolaan penataan ruang di pusat dan daerah.

“Hal ini untuk menghindari terpilihnya gubernur yang salah dan berdampak langsung di lapangan, sehingga menimbulkan ketimpangan dan ketidakpuasan masyarakat yang memiliki kantung miskin yang signifikan. Pasalnya, potensi konflik sosial akan muncul di wilayah-wilayah tersebut”. terangnya

Selain itu, kata Ismit, pentingnya memilih Cagub dan Cawagub Maluku Utara yang paham teritorial dan tata ruang diperlukan untuk menghindari adanya benturan perencanaan pembangunan daerah dengan prioritas pemerintah pusat, serta rencana tata ruang wilayah (RTRW), rencana detail tata ruang (RDTR) dan berbagai aturan lainnya.

Rep/Red : (All)

__

Iklan Layanan

Komentar disini

i-malut.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

 

ARTIKEL TERKAIT

REKOMENDASI

LSM LIRA Malut Mengutuk Keras Pemukulan Wartawan Binpers...

Ternate -- Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lumbung Rakyat Indonesia (LIRA) Maluku Utara (Malut), mengutuk keras tindakan pemukulan terhadap salah satu wartawan Berita Investigasi Nasional (Binpers) Biro Maluku Utara. Ketua LSM...

EGP dengan teguran Gubernur, Ningsih terus lakukan Pergantian

Sanana -- Anjing menggongong Kafilah tetap berlalu menjadi pribahasa yang tepat untuk menggambarkan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul) dibawah Kepemimpinan Kepala Daerah (Bupati-red) Fifian Adeningsih Mus. Bagaimana tidak,...

F-Demokrat DPRD Kepsul, ingatkan Bupati Penyerapan DAK 2021

Sanana -- Fraksi Demokrat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepulauan Sula (Kepsul), mengingatkan Bupati Kepsul, Fifian Adeningsih Mus terkait penyerapan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2021. Melalui Sekretaris Ajis...

Geser Jabatan Disdukcapil, Masyarakat Jadi Korban

Sanana -- Ketika muncul pertanyaan, apakah Kebijakan Bupati Kepulauan Sula (Kepsul), Fifian Adeningsih Mus (FAM) melakukan Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan yang tidak sesuai mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,...

Babinsa dekati Pemuda, untuk jauhi Miras

Sanana -- Baru-baru ini Serda. Rusman Soamole, Anggota TNI Kodim 1510/Sula-Koramil 03/Sanana yang bertugas sebagai Bintara Pembina Desa (Babinsa) di Desa Pelita Jaya-Kec. Mangoli Utara Timur, Kabupaten Kepulauan Sula...

Kepada massa Aksi APHS, Ketua DPRD Tawarkan Forum...

Sanana -- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul), Sinaryo Thes, menawarkan Forum Bersama (Forum Rakyat-red) saat beraudiensi dengan puluhan massa Aksi dari Aliansi Peduli Hai...

Jargon Aksi Nyentrik iringi APHS Demo Bupati FAM

Sanana -- Berbagai Spanduk dan Poster yang menjadi Jargon Aksi APHS (Aliansi Pemuda Hai Sua) pada aksi mereka yang ke II, di Kantor Bupati Kepulauan Sula (Kepsul) dan Kantor...

Gelar Aksi di Kantor Dispora Malut, Sejumlah Atlet...

Sofifi -- Menuntut hak merupakan sesuatu yang wajar bagi setiap orang yang telah memenuhi kewajibannya, tak terkecuali para atlet Maluku Utara yang hingga saat ini uang sakunya selama dua...

APHS datangi Kantor Bupati, Sebut FAM Tidak Tau...

Sanana -- Aksi Jilid II Aliansi Peduli Hai Sua atau APHS di Kantor di Bupati, jln. Paskah Suzeta-Desa Pohea, Kec. Sanana Kab. Kepulauan Sula (Kepsul), Pendemo teriakkan Fifian Adeningsih...

BERITA UTAMA

APHS datangi Kantor Bupati, Sebut FAM Tidak Tau...

Sanana -- Aksi Jilid II Aliansi Peduli Hai Sua atau APHS di Kantor di Bupati, jln. Paskah Suzeta-Desa Pohea,...

Ningsih diperintahkan kembalikan posisi 57 Pejabat di Pemkab...

QS Al-Baqarah Ayat 153 : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ "Wahai orang-orang yang...

Apakah Bupati dan Dirjen Otda Bermain Mata, terkait...

Sanana -- Mutasi massal yang dilakukan oleh Bupati Kepulauan Sula (Kepsul) Fifian Adeningsih Mus (FAM) Kepada 57 Pejabat Eselon...

ARTIKEL TERKAIT

Ismit A. Hatary; Pilgub 2018 Menentukan Tata Ruang Malut Kedepan

i-malut.com, MABA – Jelang pesta demokrasi 2018 di sejumlah daerah di Indonesia, khususnya di Provinsi Maluku Utara (Malut), berbagai aspirasi pun gencar disuarakan. Salah satunya datang dari Ketua Umum LSM IFAS Halmahera Timur (Hatim) Ismit Abas Hatary.

Melalui release yang disampaikan ke Redaksi i-malut.com, Selasa (13/3/2018), Ismit mengatakan, proses berdemokrasi adalah merupakan sarana penyaluran hak konstitusi rakyat dan suatu mekanisme mewujudkan kedaulatan rakyat untuk menentukan masa depan Provinsi Maluku Utara atau dimaknai sebagai media aspirasi rakyat untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik suatu daerah. dimana proses ini berlangsung, masyarakat tidak hanya memilih Calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur, akan tetapi juga memberikan pertimbangan terhadap visi, misi dan program kerjanya yang akan dijadikan kebijakan memimpin pemerintahan Provinsi Maluku Utara lima tahun ke depan.

Maka menurut Ismit, Issue tata ruang pun dipastikan akan menjadi salah satu materi kampanye yang akan diusung para Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara tahun 2018.

“Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, yang dimaksud dengan Penataan Ruang adalah Suatu proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Karena Ruang dapat diartikan sebagai wadah kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya serta sumber daya alam. Maka Memilih calon Gubernur dan Wakil Gubernur, akan menentukan arah kebijakan dengan mempertimbangkan proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian tata ruang yang baik”. ujarnya

Sambungnya, jika masyarakat salah memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara akan beresiko mengakibatkan kemiskinan, Pengangguran sampai ketidakmampuan daerah untuk bersaing secara nasional apalagi global.

“Maka pentingnya masyarakat dalam memilih calon yang memiliki pengalaman atau paling tidak mengerti issue perencanaan dan memahami tata ruang”. katanya

Pasal 3 UU No 26 tahun 2007 menyebutkan bahwa Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dan sasarannya yang diharapkan adalah tersedianya rencana tata ruang yang konsisten dan efektif sesuai dengan kaidah penataan ruang di antaranya mengindahkan kenyamanan lingkungan, keamanan serta budaya dan adat masyarakat setempat tertibnya pemanfaatan ruang dan meningkatnya kinerja kelembagaan pengelolaan penataan ruang di pusat dan daerah.

“Hal ini untuk menghindari terpilihnya gubernur yang salah dan berdampak langsung di lapangan, sehingga menimbulkan ketimpangan dan ketidakpuasan masyarakat yang memiliki kantung miskin yang signifikan. Pasalnya, potensi konflik sosial akan muncul di wilayah-wilayah tersebut”. terangnya

Selain itu, kata Ismit, pentingnya memilih Cagub dan Cawagub Maluku Utara yang paham teritorial dan tata ruang diperlukan untuk menghindari adanya benturan perencanaan pembangunan daerah dengan prioritas pemerintah pusat, serta rencana tata ruang wilayah (RTRW), rencana detail tata ruang (RDTR) dan berbagai aturan lainnya.

Rep/Red : (All)

--

BERITA LAINNYA

Apakah Bupati dan Dirjen Otda Bermain Mata, terkait...

Sanana -- Mutasi massal yang dilakukan oleh Bupati Kepulauan Sula (Kepsul) Fifian Adeningsih Mus (FAM)...

Pelaku Pengrusakan Toko Indoraya akhirnya menyesal dan minta...

Sanana -- Pelaku pengrusakan Toko Indoraya pada Desember 2020, Mukaram Umasugi akhirnya menyesal dan minta...

SMK Negeri 2 Kota Ternate Laksanakan Ujian Semester...

Ternate -- SMK Negeri 2 Kota Ternate telah melangsungkan Ujian Semester Genap Tahun Pelajaran 2020-2022...

EGP dengan teguran Gubernur, Ningsih terus lakukan Pergantian

Sanana -- Anjing menggongong Kafilah tetap berlalu menjadi pribahasa yang tepat untuk menggambarkan Pemerintah Daerah...

Gelar Aksi di Kantor Dispora Malut, Sejumlah Atlet...

Sofifi -- Menuntut hak merupakan sesuatu yang wajar bagi setiap orang yang telah memenuhi kewajibannya,...

Dispora Malut Telah Usai Gelar Seleksi Paskibraka Tahun...

Sofifi -- Pelaksanaan seleksi Paskibraka Provinsi Maluku Utara (Malut) Tahun 2021, untuk persiapan upacara hari...

TERPOPULER

Ningsih diperintahkan kembalikan posisi 57 Pejabat di Pemkab...

QS Al-Baqarah Ayat 153 : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ "Wahai orang-orang yang...

Beri Sinyal Tidak Ada Dendam Politik, Bupati: Siapa...

Labuha – Bupati Halmahera Selatan (Halsel), Usman Sidik memiliki kebiasaan melakukkan Inspeksi Mendadak (Sidak) di kantor Dinas/Badan, kantor desa,...