Ismit A. Hatary; Pilgub 2018 Menentukan Tata Ruang Malut Kedepan

i-malut.com, MABA – Jelang pesta demokrasi 2018 di sejumlah daerah di Indonesia, khususnya di Provinsi Maluku Utara (Malut), berbagai aspirasi pun gencar disuarakan. Salah satunya datang dari Ketua Umum LSM IFAS Halmahera Timur (Hatim) Ismit Abas Hatary.

Melalui release yang disampaikan ke Redaksi i-malut.com, Selasa (13/3/2018), Ismit mengatakan, proses berdemokrasi adalah merupakan sarana penyaluran hak konstitusi rakyat dan suatu mekanisme mewujudkan kedaulatan rakyat untuk menentukan masa depan Provinsi Maluku Utara atau dimaknai sebagai media aspirasi rakyat untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik suatu daerah. dimana proses ini berlangsung, masyarakat tidak hanya memilih Calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur, akan tetapi juga memberikan pertimbangan terhadap visi, misi dan program kerjanya yang akan dijadikan kebijakan memimpin pemerintahan Provinsi Maluku Utara lima tahun ke depan.

Maka menurut Ismit, Issue tata ruang pun dipastikan akan menjadi salah satu materi kampanye yang akan diusung para Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara tahun 2018.

“Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, yang dimaksud dengan Penataan Ruang adalah Suatu proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Karena Ruang dapat diartikan sebagai wadah kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya serta sumber daya alam. Maka Memilih calon Gubernur dan Wakil Gubernur, akan menentukan arah kebijakan dengan mempertimbangkan proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian tata ruang yang baik”. ujarnya

Sambungnya, jika masyarakat salah memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara akan beresiko mengakibatkan kemiskinan, Pengangguran sampai ketidakmampuan daerah untuk bersaing secara nasional apalagi global.

“Maka pentingnya masyarakat dalam memilih calon yang memiliki pengalaman atau paling tidak mengerti issue perencanaan dan memahami tata ruang”. katanya

Pasal 3 UU No 26 tahun 2007 menyebutkan bahwa Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dan sasarannya yang diharapkan adalah tersedianya rencana tata ruang yang konsisten dan efektif sesuai dengan kaidah penataan ruang di antaranya mengindahkan kenyamanan lingkungan, keamanan serta budaya dan adat masyarakat setempat tertibnya pemanfaatan ruang dan meningkatnya kinerja kelembagaan pengelolaan penataan ruang di pusat dan daerah.

“Hal ini untuk menghindari terpilihnya gubernur yang salah dan berdampak langsung di lapangan, sehingga menimbulkan ketimpangan dan ketidakpuasan masyarakat yang memiliki kantung miskin yang signifikan. Pasalnya, potensi konflik sosial akan muncul di wilayah-wilayah tersebut”. terangnya

Selain itu, kata Ismit, pentingnya memilih Cagub dan Cawagub Maluku Utara yang paham teritorial dan tata ruang diperlukan untuk menghindari adanya benturan perencanaan pembangunan daerah dengan prioritas pemerintah pusat, serta rencana tata ruang wilayah (RTRW), rencana detail tata ruang (RDTR) dan berbagai aturan lainnya.

Rep/Red : (All)

__

Iklan Layanan

Komentar disini

i-malut.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

 

ARTIKEL TERKAIT

REKOMENDASI

Hadiri Giat Kementrian Agama, Ketum Sinode ke Morotai

Tobelo — Ketua Sinode Gereja Masehi Injili Di Halmahera (GMIH), Pdt. Demianus Ice, usai mendampingi Kapolda Malut dalam kegiatan Vaksinasi Rabu kemarin di Uniera Tobelo, kini sempatkan waktu berkunjung...

KPPD Desa Gosoma, Minta Pemda Halut Bertanggung Jawab

Tobelo — Komunitas Pemuda Pemerhati Desa (KPPD) Gosoma Kecamatan Tobelo, meminta Pemerintah Daerah (Pemda) Halmahera Utara (Halut), bertanggung jawab atas proses Pilkades yang berlangsung di desa setempat. Informasi disampaikan langsung...

Kadis Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB Halut...

Tobelo -- AT alias AS, Kepala Dinas (Kadis) Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB Pemkab Halut, pada Rabu (22/9) resmi dilaporkan ke KSPKT Polres setempat. AS dilaporkan karena diduga melakukan...

Kapolda Malut Didampingi Ketum GMIH Pantau Kegiatan Vaksinasi...

Tobelo -- Kapolda Maluku Utara (Malut), Irjen Pol, Risyapudin Nursin, yang didampingi Ketua Umum (Ketum) Sinode GMIH, Pdt. Demianus Ice, lakukan pemantauan kegiatan Vaksinasi Nasional yang digelar di Universitas...

Kadispar Tikep; Pariwisata Sumber Penghasilan Penunjang PAD

Tidore -- Jika kita berbicara terkait dengan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka pariwisata merupakan salah satu sumber penghasilan yang sangat signifikan dalam menunjang PAD pada setiap wilayah pemerintahan...

Mutu Pendidikan Menurun Dimasa Covid-19, Ini Penjelasan Kepala...

Tidore -- Bencana non alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang menyebar hampir seluruh negara di dunia termasuk Indonesia, telah melumpuhkan berbagai aktivitas pada semua lini termasuk dunia pendidikan. Kepala...

Ini Jawaban Bupati Usman Sidik Atas Harapan dari...

Labuha – Bupati Halmahera Selatan, Usman Sidik, menanggapi permintaan dan juga harapan dari Kerukunan Masyarakat Bajoe (KMB), terkait posisi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan yang sempat menjadi janji Politik...

Kerukunan Masyarakat Bajoe Taruh Harap Usman-Bassam Bisa Realisasi...

Labuha – Kerukunan Masyarakat Bajoe (KMB) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), meminta Bupati Usman Sidik dan Wakil Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba (Usman-Bassam) agar bisa merealisasikan janji Politiknya pada Kampanye...

Sejumlah Nama Calon Ketua GAMKI Halut Mulai Bermunculan,...

Tobelo -- Meski momentum Konferensi Cabang (Konfercab) Garekan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Cabang Halmahera Utara (Halut), nanti akan digelar pada bulan Oktober mendatang, namun kini sejumlah nama yang...

BERITA UTAMA

ARTIKEL TERKAIT

Ismit A. Hatary; Pilgub 2018 Menentukan Tata Ruang Malut Kedepan

i-malut.com, MABA – Jelang pesta demokrasi 2018 di sejumlah daerah di Indonesia, khususnya di Provinsi Maluku Utara (Malut), berbagai aspirasi pun gencar disuarakan. Salah satunya datang dari Ketua Umum LSM IFAS Halmahera Timur (Hatim) Ismit Abas Hatary.

Melalui release yang disampaikan ke Redaksi i-malut.com, Selasa (13/3/2018), Ismit mengatakan, proses berdemokrasi adalah merupakan sarana penyaluran hak konstitusi rakyat dan suatu mekanisme mewujudkan kedaulatan rakyat untuk menentukan masa depan Provinsi Maluku Utara atau dimaknai sebagai media aspirasi rakyat untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik suatu daerah. dimana proses ini berlangsung, masyarakat tidak hanya memilih Calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur, akan tetapi juga memberikan pertimbangan terhadap visi, misi dan program kerjanya yang akan dijadikan kebijakan memimpin pemerintahan Provinsi Maluku Utara lima tahun ke depan.

Maka menurut Ismit, Issue tata ruang pun dipastikan akan menjadi salah satu materi kampanye yang akan diusung para Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara tahun 2018.

“Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, yang dimaksud dengan Penataan Ruang adalah Suatu proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Karena Ruang dapat diartikan sebagai wadah kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya serta sumber daya alam. Maka Memilih calon Gubernur dan Wakil Gubernur, akan menentukan arah kebijakan dengan mempertimbangkan proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian tata ruang yang baik”. ujarnya

Sambungnya, jika masyarakat salah memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara akan beresiko mengakibatkan kemiskinan, Pengangguran sampai ketidakmampuan daerah untuk bersaing secara nasional apalagi global.

“Maka pentingnya masyarakat dalam memilih calon yang memiliki pengalaman atau paling tidak mengerti issue perencanaan dan memahami tata ruang”. katanya

Pasal 3 UU No 26 tahun 2007 menyebutkan bahwa Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dan sasarannya yang diharapkan adalah tersedianya rencana tata ruang yang konsisten dan efektif sesuai dengan kaidah penataan ruang di antaranya mengindahkan kenyamanan lingkungan, keamanan serta budaya dan adat masyarakat setempat tertibnya pemanfaatan ruang dan meningkatnya kinerja kelembagaan pengelolaan penataan ruang di pusat dan daerah.

“Hal ini untuk menghindari terpilihnya gubernur yang salah dan berdampak langsung di lapangan, sehingga menimbulkan ketimpangan dan ketidakpuasan masyarakat yang memiliki kantung miskin yang signifikan. Pasalnya, potensi konflik sosial akan muncul di wilayah-wilayah tersebut”. terangnya

Selain itu, kata Ismit, pentingnya memilih Cagub dan Cawagub Maluku Utara yang paham teritorial dan tata ruang diperlukan untuk menghindari adanya benturan perencanaan pembangunan daerah dengan prioritas pemerintah pusat, serta rencana tata ruang wilayah (RTRW), rencana detail tata ruang (RDTR) dan berbagai aturan lainnya.

Rep/Red : (All)

--

BERITA LAINNYA

TERPOPULER