LSM Ampera Haltim Desak Pemda Tegas Soal Penerapan UMP oleh Pihak Perusahan

i-malut.com, MABA – Sekretaris Jendral (Sekjen) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Ampera Haltim, Muhibu Mandar menegaskan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Timur (Haltim) dalam hal ini Dinas Transimigrasi dan Tenaga Kerja (Nakertrans) agar Lebih jelih dalam melihat polemik yang berkaitan dengan Upah Minimum Para karyawan dan karyawati di lingkup Pemda Haltim.

kepada i-malut.com, Muhibu mengatakan bahwa, berkaca pada sengketa upah gaji kariawan yang terjadi di Kabupaten Haltim antara PT. Mampus dengan para karyawan dan karyawati yang nyaris tidak terselesaikan.

” Kasus yang terjadi antara PT. Mapsus dan para karyawan yang tidak kunjung selesai ini di karenakan tidak ada ketegasan dan pengawalan dari Nakertrans,” pungkasnya, Kamis (15/3/2018)

Lanjut Dia, yang lebih lucu lagi, pihak perusahan itu tidak konsisten dengan apa yang sudah diputuskan dan disepakati secara bersama antara tenaga kerja dan perusahan tersebut.

“Ada beberapa ratus orang yang pesangonnya sampai hari ini tidak selesai. Rapat demi rapat tidak selesai. Kami menegaskan kepada pihak pemerintah yaitu Nakertrans dan pihak perusahan agar menyelesaikan secara baik berdasarkan surat kesepakatan yang suda di tetapkan antara tenaga kerja dan perusahan.” tegasnya

Menurutnya, sebagai pihak yang memiliki kewenangan (Nakertrans) terkait dengan Upah dan Ketenaga Kerjaan. seharunya lebih bersandar pada Surat Keputusan (SK) Gubernur Malut nomor : 270/KPTS/MU/2019 tentang penetapan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP), upah minimum sektoral dan upah minimum sub sektoral provinsi Maluku Utara tahun 2018, sehingga dalam menyesaikan masalah tersebut tidak ada indikasi yang memihak.

“Karna ini tugas dan wewenang Nakertrans dalam menyesaikan masalah tersebut, harus berdasarkan SK Gubernur Maluku Utara tentang UMP Sehingga dalam penyelesain tidak ada indikasi yang mencurigakan.”

Lebih lanjut Kata Sekjen Ampera Ada beberapa perusahan yang beroperasi di Kab. Haltim yang di duga belum menyesuaikan standarisasi UMP Sampai saat ini. Dikatakannya, seharusnya ini di tindak tegas oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Haltim dalam hal ini Naketrans.

“Perusahan itu seharusnya menggunakan UMP Provinsi yang besaran UMPnya kurang Lebih Rp. 2.800.000 (Dua Juta Delapan Ratus Ribu), karena itu adalah hak karyawan dan karyawati yang harus di penuhi pihak perusahaan. yang bermasalah saat ini PT. Ikhlas dan PT. Intim Kara yang saat ini beroperasi di Haltim karena upah yang di pakai oleh kedua perusahan tersebut hanya berkisar Rp. 1.800.000 (Satu Juta Delapan Ratus Ribu)”. ungkap Muhibu

Selain itu kata Muhibu, dengan adanya Peraturan Gubernur Malut tentang UMP,  pihaknya berharap agar Pemda Kab. Haltim melakukan panggilan terhadap kedua perusahan yang diduga dalam pembayaran upah tenaga kerja, disesuaikan dengan UMP Malut.

“Saya berharap dengan adanya Peraturan Gubernur soal besaran UMP, Pemda panggil kedua pimpinan perusahaan itu agar memperjelas terkait dengan upah karyawan yang tidak sesuai UMP Provinsi.” tutupnya.

Rep/Red : (All)

__

Iklan Layanan

Komentar disini

i-malut.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

 

ARTIKEL TERKAIT

REKOMENDASI

Hadiri Giat Kementrian Agama, Ketum Sinode ke Morotai

Tobelo — Ketua Sinode Gereja Masehi Injili Di Halmahera (GMIH), Pdt. Demianus Ice, usai mendampingi Kapolda Malut dalam kegiatan Vaksinasi Rabu kemarin di Uniera Tobelo, kini sempatkan waktu berkunjung...

KPPD Desa Gosoma, Minta Pemda Halut Bertanggung Jawab

Tobelo — Komunitas Pemuda Pemerhati Desa (KPPD) Gosoma Kecamatan Tobelo, meminta Pemerintah Daerah (Pemda) Halmahera Utara (Halut), bertanggung jawab atas proses Pilkades yang berlangsung di desa setempat. Informasi disampaikan langsung...

Kadis Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB Halut...

Tobelo -- AT alias AS, Kepala Dinas (Kadis) Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB Pemkab Halut, pada Rabu (22/9) resmi dilaporkan ke KSPKT Polres setempat. AS dilaporkan karena diduga melakukan...

Kapolda Malut Didampingi Ketum GMIH Pantau Kegiatan Vaksinasi...

Tobelo -- Kapolda Maluku Utara (Malut), Irjen Pol, Risyapudin Nursin, yang didampingi Ketua Umum (Ketum) Sinode GMIH, Pdt. Demianus Ice, lakukan pemantauan kegiatan Vaksinasi Nasional yang digelar di Universitas...

Kadispar Tikep; Pariwisata Sumber Penghasilan Penunjang PAD

Tidore -- Jika kita berbicara terkait dengan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka pariwisata merupakan salah satu sumber penghasilan yang sangat signifikan dalam menunjang PAD pada setiap wilayah pemerintahan...

Mutu Pendidikan Menurun Dimasa Covid-19, Ini Penjelasan Kepala...

Tidore -- Bencana non alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang menyebar hampir seluruh negara di dunia termasuk Indonesia, telah melumpuhkan berbagai aktivitas pada semua lini termasuk dunia pendidikan. Kepala...

Ini Jawaban Bupati Usman Sidik Atas Harapan dari...

Labuha – Bupati Halmahera Selatan, Usman Sidik, menanggapi permintaan dan juga harapan dari Kerukunan Masyarakat Bajoe (KMB), terkait posisi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan yang sempat menjadi janji Politik...

Kerukunan Masyarakat Bajoe Taruh Harap Usman-Bassam Bisa Realisasi...

Labuha – Kerukunan Masyarakat Bajoe (KMB) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), meminta Bupati Usman Sidik dan Wakil Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba (Usman-Bassam) agar bisa merealisasikan janji Politiknya pada Kampanye...

Sejumlah Nama Calon Ketua GAMKI Halut Mulai Bermunculan,...

Tobelo -- Meski momentum Konferensi Cabang (Konfercab) Garekan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Cabang Halmahera Utara (Halut), nanti akan digelar pada bulan Oktober mendatang, namun kini sejumlah nama yang...

BERITA UTAMA

ARTIKEL TERKAIT

LSM Ampera Haltim Desak Pemda Tegas Soal Penerapan UMP oleh Pihak Perusahan

i-malut.com, MABA – Sekretaris Jendral (Sekjen) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Ampera Haltim, Muhibu Mandar menegaskan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Timur (Haltim) dalam hal ini Dinas Transimigrasi dan Tenaga Kerja (Nakertrans) agar Lebih jelih dalam melihat polemik yang berkaitan dengan Upah Minimum Para karyawan dan karyawati di lingkup Pemda Haltim.

kepada i-malut.com, Muhibu mengatakan bahwa, berkaca pada sengketa upah gaji kariawan yang terjadi di Kabupaten Haltim antara PT. Mampus dengan para karyawan dan karyawati yang nyaris tidak terselesaikan.

” Kasus yang terjadi antara PT. Mapsus dan para karyawan yang tidak kunjung selesai ini di karenakan tidak ada ketegasan dan pengawalan dari Nakertrans,” pungkasnya, Kamis (15/3/2018)

Lanjut Dia, yang lebih lucu lagi, pihak perusahan itu tidak konsisten dengan apa yang sudah diputuskan dan disepakati secara bersama antara tenaga kerja dan perusahan tersebut.

“Ada beberapa ratus orang yang pesangonnya sampai hari ini tidak selesai. Rapat demi rapat tidak selesai. Kami menegaskan kepada pihak pemerintah yaitu Nakertrans dan pihak perusahan agar menyelesaikan secara baik berdasarkan surat kesepakatan yang suda di tetapkan antara tenaga kerja dan perusahan.” tegasnya

Menurutnya, sebagai pihak yang memiliki kewenangan (Nakertrans) terkait dengan Upah dan Ketenaga Kerjaan. seharunya lebih bersandar pada Surat Keputusan (SK) Gubernur Malut nomor : 270/KPTS/MU/2019 tentang penetapan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP), upah minimum sektoral dan upah minimum sub sektoral provinsi Maluku Utara tahun 2018, sehingga dalam menyesaikan masalah tersebut tidak ada indikasi yang memihak.

“Karna ini tugas dan wewenang Nakertrans dalam menyesaikan masalah tersebut, harus berdasarkan SK Gubernur Maluku Utara tentang UMP Sehingga dalam penyelesain tidak ada indikasi yang mencurigakan.”

Lebih lanjut Kata Sekjen Ampera Ada beberapa perusahan yang beroperasi di Kab. Haltim yang di duga belum menyesuaikan standarisasi UMP Sampai saat ini. Dikatakannya, seharusnya ini di tindak tegas oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Haltim dalam hal ini Naketrans.

“Perusahan itu seharusnya menggunakan UMP Provinsi yang besaran UMPnya kurang Lebih Rp. 2.800.000 (Dua Juta Delapan Ratus Ribu), karena itu adalah hak karyawan dan karyawati yang harus di penuhi pihak perusahaan. yang bermasalah saat ini PT. Ikhlas dan PT. Intim Kara yang saat ini beroperasi di Haltim karena upah yang di pakai oleh kedua perusahan tersebut hanya berkisar Rp. 1.800.000 (Satu Juta Delapan Ratus Ribu)”. ungkap Muhibu

Selain itu kata Muhibu, dengan adanya Peraturan Gubernur Malut tentang UMP,  pihaknya berharap agar Pemda Kab. Haltim melakukan panggilan terhadap kedua perusahan yang diduga dalam pembayaran upah tenaga kerja, disesuaikan dengan UMP Malut.

“Saya berharap dengan adanya Peraturan Gubernur soal besaran UMP, Pemda panggil kedua pimpinan perusahaan itu agar memperjelas terkait dengan upah karyawan yang tidak sesuai UMP Provinsi.” tutupnya.

Rep/Red : (All)

--

BERITA LAINNYA

TERPOPULER