LSM Ampera Haltim Desak Pemda Tegas Soal Penerapan UMP oleh Pihak Perusahan

i-malut.com, MABA – Sekretaris Jendral (Sekjen) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Ampera Haltim, Muhibu Mandar menegaskan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Timur (Haltim) dalam hal ini Dinas Transimigrasi dan Tenaga Kerja (Nakertrans) agar Lebih jelih dalam melihat polemik yang berkaitan dengan Upah Minimum Para karyawan dan karyawati di lingkup Pemda Haltim.

kepada i-malut.com, Muhibu mengatakan bahwa, berkaca pada sengketa upah gaji kariawan yang terjadi di Kabupaten Haltim antara PT. Mampus dengan para karyawan dan karyawati yang nyaris tidak terselesaikan.

” Kasus yang terjadi antara PT. Mapsus dan para karyawan yang tidak kunjung selesai ini di karenakan tidak ada ketegasan dan pengawalan dari Nakertrans,” pungkasnya, Kamis (15/3/2018)

Lanjut Dia, yang lebih lucu lagi, pihak perusahan itu tidak konsisten dengan apa yang sudah diputuskan dan disepakati secara bersama antara tenaga kerja dan perusahan tersebut.

“Ada beberapa ratus orang yang pesangonnya sampai hari ini tidak selesai. Rapat demi rapat tidak selesai. Kami menegaskan kepada pihak pemerintah yaitu Nakertrans dan pihak perusahan agar menyelesaikan secara baik berdasarkan surat kesepakatan yang suda di tetapkan antara tenaga kerja dan perusahan.” tegasnya

Menurutnya, sebagai pihak yang memiliki kewenangan (Nakertrans) terkait dengan Upah dan Ketenaga Kerjaan. seharunya lebih bersandar pada Surat Keputusan (SK) Gubernur Malut nomor : 270/KPTS/MU/2019 tentang penetapan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP), upah minimum sektoral dan upah minimum sub sektoral provinsi Maluku Utara tahun 2018, sehingga dalam menyesaikan masalah tersebut tidak ada indikasi yang memihak.

“Karna ini tugas dan wewenang Nakertrans dalam menyesaikan masalah tersebut, harus berdasarkan SK Gubernur Maluku Utara tentang UMP Sehingga dalam penyelesain tidak ada indikasi yang mencurigakan.”

Lebih lanjut Kata Sekjen Ampera Ada beberapa perusahan yang beroperasi di Kab. Haltim yang di duga belum menyesuaikan standarisasi UMP Sampai saat ini. Dikatakannya, seharusnya ini di tindak tegas oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Haltim dalam hal ini Naketrans.

“Perusahan itu seharusnya menggunakan UMP Provinsi yang besaran UMPnya kurang Lebih Rp. 2.800.000 (Dua Juta Delapan Ratus Ribu), karena itu adalah hak karyawan dan karyawati yang harus di penuhi pihak perusahaan. yang bermasalah saat ini PT. Ikhlas dan PT. Intim Kara yang saat ini beroperasi di Haltim karena upah yang di pakai oleh kedua perusahan tersebut hanya berkisar Rp. 1.800.000 (Satu Juta Delapan Ratus Ribu)”. ungkap Muhibu

Selain itu kata Muhibu, dengan adanya Peraturan Gubernur Malut tentang UMP,  pihaknya berharap agar Pemda Kab. Haltim melakukan panggilan terhadap kedua perusahan yang diduga dalam pembayaran upah tenaga kerja, disesuaikan dengan UMP Malut.

“Saya berharap dengan adanya Peraturan Gubernur soal besaran UMP, Pemda panggil kedua pimpinan perusahaan itu agar memperjelas terkait dengan upah karyawan yang tidak sesuai UMP Provinsi.” tutupnya.

Rep/Red : (All)

__

Iklan Layanan

Komentar disini

i-malut.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

 

ARTIKEL TERKAIT

REKOMENDASI

Bupati Sula atau Ajudannya yang berbohong, ini Kronologisnya

Sanana -- Polemik Surat Gubernur Maluku Utara (Malut) Abd. Gani Kasuba melalui Sekprov yang ditujukan kepada Bupati Sula Fifian Adeningsi Mus (FAM) mulai mendapatkan titik terang. Infomasi yang berhasil dihimpun...

Soal Surat dari Sekprov, Kader Nasdem menduga Bupati...

Sanana -- Pernyataan Bupati Kepulauan Sula (Kepsul) Fifian Adeningsi Mus (FAM) yang menyatakan bahwa belum menerima surat dari Sekretaris Provinsi (Sekprov) Maluku Utara, Drs. Hasanuddin Abdul Kadir, menuai tanggapan...

Kompak dengan Jersey Kuning Golkar, Bupati FAM terima...

Sanana -- Berlangsung di Istana Daerah Desa Fagudu-Sanana, sekilas orang mengira ini adalah acara Partai Golkar, setelah mendekat perkiraan itu keliru, karena ini adalah acara Vaksinasi Covid-19 ke dua...

Kota Ternate Bakal Punya Pasar Hewan, Ini Rencana...

Ternate – Dinas Pertanian Kota Ternate berencana membangun pasar  hewan di Kelurahan Sulamadaha kecamatan Ternate Barat, di Tahun 2021. Hal ini dianggap sangat penting guna mengatur dan menertibkan para...

Misteri Surat Sekprov ke Bupati Sula, siapa yang...

Sanana -- Baru-baru ini diacara Pelantikan dan Rakerda Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPD. Kepulauan Sula (Kepsul) dan Pulau Taliabu (Pultab) Rabu 16/6/2021, Bupati Kepsul Fifian Adeningsih Mus, mengeluarkan pernyataan...

Ali Kembali Pimpin Dinas PUPR, Dahrun Tetap Dalam...

Labuha – Bupati Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Usman Sidik, kembali melakukan pergantian ditingkat Pimpinan SKPD. Kali ini Plt. Kepala Dinas (Kadis) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dahrun Kasuba harus...

Babinsa Fuata ikut Sosialisasikan Filariasis ke Warga Desa

Sanana -- Baru-baru ini Bintara Pemuda Desa (Babinsa), di Desa Fuata-Kec. Sulabesi Selatan, Kab. Kepulauan Sula (Kepsul), Serda. Yusran Fataruba ikut mensosialisasikan penyakit Kaki Gajah (Filariasis) kepada Masyarakat Desa,...

Akhirnya Pemprov Malut Hentikan Proses Produksi Dilokasi Smelter...

Sofifi -- Insiden terbakarnya tungku smelter PT. Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP), di Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng), Provinsi Maluku Utara (Malut), ditanggapi serius oleh Pemprov melalui Dinas Tenaga...

KASN sebut mutasi massal pejabat di Sula sebagai...

Sanana -- Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN akhirnya angkat bicara terkait mutasi massal yang dilakukan Bupati Kepulauan Sula (Kepsul), Fifian Adeningsih Mus (FAM). Sumardi, S.E., M.Si asisten Komisioner KASN...

BERITA UTAMA

ARTIKEL TERKAIT

LSM Ampera Haltim Desak Pemda Tegas Soal Penerapan UMP oleh Pihak Perusahan

i-malut.com, MABA – Sekretaris Jendral (Sekjen) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Ampera Haltim, Muhibu Mandar menegaskan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Timur (Haltim) dalam hal ini Dinas Transimigrasi dan Tenaga Kerja (Nakertrans) agar Lebih jelih dalam melihat polemik yang berkaitan dengan Upah Minimum Para karyawan dan karyawati di lingkup Pemda Haltim.

kepada i-malut.com, Muhibu mengatakan bahwa, berkaca pada sengketa upah gaji kariawan yang terjadi di Kabupaten Haltim antara PT. Mampus dengan para karyawan dan karyawati yang nyaris tidak terselesaikan.

” Kasus yang terjadi antara PT. Mapsus dan para karyawan yang tidak kunjung selesai ini di karenakan tidak ada ketegasan dan pengawalan dari Nakertrans,” pungkasnya, Kamis (15/3/2018)

Lanjut Dia, yang lebih lucu lagi, pihak perusahan itu tidak konsisten dengan apa yang sudah diputuskan dan disepakati secara bersama antara tenaga kerja dan perusahan tersebut.

“Ada beberapa ratus orang yang pesangonnya sampai hari ini tidak selesai. Rapat demi rapat tidak selesai. Kami menegaskan kepada pihak pemerintah yaitu Nakertrans dan pihak perusahan agar menyelesaikan secara baik berdasarkan surat kesepakatan yang suda di tetapkan antara tenaga kerja dan perusahan.” tegasnya

Menurutnya, sebagai pihak yang memiliki kewenangan (Nakertrans) terkait dengan Upah dan Ketenaga Kerjaan. seharunya lebih bersandar pada Surat Keputusan (SK) Gubernur Malut nomor : 270/KPTS/MU/2019 tentang penetapan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP), upah minimum sektoral dan upah minimum sub sektoral provinsi Maluku Utara tahun 2018, sehingga dalam menyesaikan masalah tersebut tidak ada indikasi yang memihak.

“Karna ini tugas dan wewenang Nakertrans dalam menyesaikan masalah tersebut, harus berdasarkan SK Gubernur Maluku Utara tentang UMP Sehingga dalam penyelesain tidak ada indikasi yang mencurigakan.”

Lebih lanjut Kata Sekjen Ampera Ada beberapa perusahan yang beroperasi di Kab. Haltim yang di duga belum menyesuaikan standarisasi UMP Sampai saat ini. Dikatakannya, seharusnya ini di tindak tegas oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Haltim dalam hal ini Naketrans.

“Perusahan itu seharusnya menggunakan UMP Provinsi yang besaran UMPnya kurang Lebih Rp. 2.800.000 (Dua Juta Delapan Ratus Ribu), karena itu adalah hak karyawan dan karyawati yang harus di penuhi pihak perusahaan. yang bermasalah saat ini PT. Ikhlas dan PT. Intim Kara yang saat ini beroperasi di Haltim karena upah yang di pakai oleh kedua perusahan tersebut hanya berkisar Rp. 1.800.000 (Satu Juta Delapan Ratus Ribu)”. ungkap Muhibu

Selain itu kata Muhibu, dengan adanya Peraturan Gubernur Malut tentang UMP,  pihaknya berharap agar Pemda Kab. Haltim melakukan panggilan terhadap kedua perusahan yang diduga dalam pembayaran upah tenaga kerja, disesuaikan dengan UMP Malut.

“Saya berharap dengan adanya Peraturan Gubernur soal besaran UMP, Pemda panggil kedua pimpinan perusahaan itu agar memperjelas terkait dengan upah karyawan yang tidak sesuai UMP Provinsi.” tutupnya.

Rep/Red : (All)

--

BERITA LAINNYA

TERPOPULER