Ombudsman Soroti Pemprov Malut yang Dinilai Lepas Tangan Pembiayaan Ujian SMA/SMK

i-malut.com, TERNATE – Ombudsman RI Provinsi Maluku Utara menyoroti tindakan Pemerintah Provinsi Malut yang dinilai lepas tangan terhadap pembiayaan pendidikan SMA/SMK khususnya untuk pembiayaan ujian sekolah dalam waktu dekat. Beberapa sekolah bahkan ada yang sudah menyampaikan keluhannya terkait hal tersebut.

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Maluku Utara Sofyan Ali, SE kepada i-malut.com, Kamis (15/3/2018) mengatakan, pendidikan SMA/SMK sudah menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi Maluku Utara (Malut) secara penuh dan keberhasilan penyelenggaraan pendidikan di SMA/SMK tergantung pada keseriusan pemprov.

“Sehingga segala pembiayaan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pendidikan harus sepenuhnya ditanggung Pemprov dan tidak boleh lepas tanggung jawab sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan”, jelas Sofyan kepada media.

“Jangan sampai membiarkan sekolah mengambil kebijakan sendiri untuk pembiayaan ujian dengan melakukan tindakan maladministrasi seperti pungutan”, tambahnya.

oleh karenanya untuk menghindari hal tersebut, menurut Sofyan pemprov berkewajiban untuk menyediakan anggaran taktis bagi pelaksanaan ujian jika Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) belum dicairkan.

“Pemprov harus segera mencairkan dana rutin bagi masing-masing sekolah dan Gubernur harus segera mengeluarkan Peraturan Gubernur tentang pendanaan penyelenggaraan pendidikan di tingkat SMA/SMK sebagai acuan bagi sekolah dalam melakukan penggalangan dana sehingga terhindar dari praktek pungli”, katanya.

Sementara itu, Karena kewenangan pendidikan SMA/SMK berada di pemprov, maka jika pemprov melepas tangan dari aspek pembiayaan, bisa dipastikan pemprov telah melakukan tindak maladministrasi pelayanan publik dalam bentuk mengabaikan kewajiban.

Rep/Red : (Sdn)

__

Iklan Layanan

Komentar disini

i-malut.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

 

ARTIKEL TERKAIT

REKOMENDASI

Kadispar Tikep; Pariwisata Sumber Penghasilan Penunjang PAD

Tidore -- Jika kita berbicara terkait dengan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka pariwisata merupakan salah satu sumber penghasilan yang sangat signifikan dalam menunjang PAD pada setiap wilayah pemerintahan...

Mutu Pendidikan Menurun Dimasa Covid-19, Ini Penjelasan Kepala...

Tidore -- Bencana non alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang menyebar hampir seluruh negara di dunia termasuk Indonesia, telah melumpuhkan berbagai aktivitas pada semua lini termasuk dunia pendidikan. Kepala...

Ini Jawaban Bupati Usman Sidik Atas Harapan dari...

Labuha – Bupati Halmahera Selatan, Usman Sidik, menanggapi permintaan dan juga harapan dari Kerukunan Masyarakat Bajoe (KMB), terkait posisi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan yang sempat menjadi janji Politik...

Kerukunan Masyarakat Bajoe Taruh Harap Usman-Bassam Bisa Realisasi...

Labuha – Kerukunan Masyarakat Bajoe (KMB) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), meminta Bupati Usman Sidik dan Wakil Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba (Usman-Bassam) agar bisa merealisasikan janji Politiknya pada Kampanye...

Sejumlah Nama Calon Ketua GAMKI Halut Mulai Bermunculan,...

Tobelo -- Meski momentum Konferensi Cabang (Konfercab) Garekan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Cabang Halmahera Utara (Halut), nanti akan digelar pada bulan Oktober mendatang, namun kini sejumlah nama yang...

Prihatin Sikap Kontraktor, Pedagang di Kawasan Kantor Bupati...

Tobelo -- Sejumlah pedagang kecil yang berjualan dikawasan Kantor Bupati Halmahera Utara (Halut), pada Jumat (17/9) sore tadi sekitar Pukul, 17.00 WIT, mengamuk sambil menyebut prihatin dengan sikap kontaktor...

PDAM Tikep Nunggak Pajak 8 Bulan, Bapenda Tikep...

Tidore -- Memasuki 9 bulan, Perusahan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Tidore Kepulauan (Tikep) tidak melakukan pembayaran pajak, membuat Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Tikep kehabisan akal. Sekertaris Bapenda Tikep,...

DPM-PTSP Tikep Sebut Banyak Pengusaha Ilegal di Kota...

Tidore -- Ternyata masih banyak pengusaha di wilayah Tikep yang belum memiliki ijin usaha atau masih ilegal. Hal ini sebagaimana yang disampaikan Kepala Dinas (Kadis) Dinas Penanaman Modal dan...

Diknas Tikep Ketat Lakukan Pengawas Pengelolaan Dana BOS

Tidore -- Terkait dengan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Dinas Pendidikan (Diknas) Kota Tidore Kepulauan (Tikep) tidak main-main dalam pengawasan pengelolaannya. Plt. Kepala Dinas Pendidikan (Kadiknas) Kota Tidore Kepulauan, Zainuddin...

BERITA UTAMA

ARTIKEL TERKAIT

Ombudsman Soroti Pemprov Malut yang Dinilai Lepas Tangan Pembiayaan Ujian SMA/SMK

i-malut.com, TERNATE – Ombudsman RI Provinsi Maluku Utara menyoroti tindakan Pemerintah Provinsi Malut yang dinilai lepas tangan terhadap pembiayaan pendidikan SMA/SMK khususnya untuk pembiayaan ujian sekolah dalam waktu dekat. Beberapa sekolah bahkan ada yang sudah menyampaikan keluhannya terkait hal tersebut.

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Maluku Utara Sofyan Ali, SE kepada i-malut.com, Kamis (15/3/2018) mengatakan, pendidikan SMA/SMK sudah menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi Maluku Utara (Malut) secara penuh dan keberhasilan penyelenggaraan pendidikan di SMA/SMK tergantung pada keseriusan pemprov.

“Sehingga segala pembiayaan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pendidikan harus sepenuhnya ditanggung Pemprov dan tidak boleh lepas tanggung jawab sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan”, jelas Sofyan kepada media.

“Jangan sampai membiarkan sekolah mengambil kebijakan sendiri untuk pembiayaan ujian dengan melakukan tindakan maladministrasi seperti pungutan”, tambahnya.

oleh karenanya untuk menghindari hal tersebut, menurut Sofyan pemprov berkewajiban untuk menyediakan anggaran taktis bagi pelaksanaan ujian jika Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) belum dicairkan.

“Pemprov harus segera mencairkan dana rutin bagi masing-masing sekolah dan Gubernur harus segera mengeluarkan Peraturan Gubernur tentang pendanaan penyelenggaraan pendidikan di tingkat SMA/SMK sebagai acuan bagi sekolah dalam melakukan penggalangan dana sehingga terhindar dari praktek pungli”, katanya.

Sementara itu, Karena kewenangan pendidikan SMA/SMK berada di pemprov, maka jika pemprov melepas tangan dari aspek pembiayaan, bisa dipastikan pemprov telah melakukan tindak maladministrasi pelayanan publik dalam bentuk mengabaikan kewajiban.

Rep/Red : (Sdn)

--

BERITA LAINNYA

TERPOPULER