Bupati Halsel Bakal Diadukan ke Kemendagri Oleh LSM FDAK

i-malut.com, LABUHA – Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Bahrain Kasuba, dalam waktu dekat akan diadukan ke Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) oleh Lembaga swadaya masyarakat (LSM) Front Delik Anti Korupsi (FDAK) Halmahera Selatan.

Aduan tersebut terkait dengan sejumlah Mantan Narapidana (NAPI) kasus tindak pidana korupsi di Kabupaten Halsel yang masih mendapatkan perlakuan istimewa oleh Bupati Halsel Bahrain Kasuba, sehingga para eks Narapidana itu masih di berikan jabatan oleh Bupati Halsel.

Hal ini disampaikan oleh sekretaris LSM Front Delik Anti korupsi (FDAK) Halmahera Selatan, M Ali Sidik, kepada wartawan jumat (16/03/2018) yang menegaskan bahwa, Bupati Halsel Bahrain Kasuba dalam waktu dekat Bakal diadukan ke Kementrian Dalam Negeri (kemendagri).

“Dalam kepemimpinannya, tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi (Tipikor), sehingga para eks Narapidana kembali dilantik sebagai pejabat esalon II dan III”, ujarnya.

Dikatakannya, Para pejabat eks Narapidana kasus korupsi yang dilantik dilingkup Pemda Halsel di antaranya, kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU), Leli Sofyan Mubarun, Kepala Bidang Aset Dinas Pengelolaan dan Keuangan, Syamsi Subur. Padahal keduanya di putus bersalah dalam kasus tindak pidana korupsi.

Untuk diketahui, Sofyan Leli Mubarun adalah mantan Narapidana kasus Korupsi PKPS BBM pada Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Halmahera Selatan tahun 2006. Sementara kepala Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Syamsi Subur, di pidana karena melakukan tindak pidana korupsi proyek pekerjaan jalan Trans SP 2A Fida Kecataman Gane Timur Kabupaten Halmahera Selatan seniliai lebih dari dua miliyar rupiah. Keduanya menjalani hukuman Badan di Rumah tahanan negara (Rutan) kelas II Bacan Kabupaten Halmahera Selatan.

Olehnya itu, mewakili institusinya, M Ali Sidik mendesak kepada Bupati Bahrain Kasuba agar mengevaluasi keduanya dari jabatannya.

“Jika hal ini dibiarkan dan kembali melakukan tindak pidana korupsi atau menyalahgunakan kewenangan maka, Bupati juga bisa di jerat sebagai orang yang turut melakukan tindak pidana korupsi dan juga melakukan proses pembiaran terhadap para eks narapidana dalam melakukan korupsi”. cetusnya.

Rep/Red : (Bur)

__

Iklan Layanan

Komentar disini

i-malut.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

 

ARTIKEL TERKAIT

REKOMENDASI

Hadiri Giat Kementrian Agama, Ketum Sinode ke Morotai

Tobelo — Ketua Sinode Gereja Masehi Injili Di Halmahera (GMIH), Pdt. Demianus Ice, usai mendampingi Kapolda Malut dalam kegiatan Vaksinasi Rabu kemarin di Uniera Tobelo, kini sempatkan waktu berkunjung...

KPPD Desa Gosoma, Minta Pemda Halut Bertanggung Jawab

Tobelo — Komunitas Pemuda Pemerhati Desa (KPPD) Gosoma Kecamatan Tobelo, meminta Pemerintah Daerah (Pemda) Halmahera Utara (Halut), bertanggung jawab atas proses Pilkades yang berlangsung di desa setempat. Informasi disampaikan langsung...

Kadis Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB Halut...

Tobelo -- AT alias AS, Kepala Dinas (Kadis) Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB Pemkab Halut, pada Rabu (22/9) resmi dilaporkan ke KSPKT Polres setempat. AS dilaporkan karena diduga melakukan...

Kapolda Malut Didampingi Ketum GMIH Pantau Kegiatan Vaksinasi...

Tobelo -- Kapolda Maluku Utara (Malut), Irjen Pol, Risyapudin Nursin, yang didampingi Ketua Umum (Ketum) Sinode GMIH, Pdt. Demianus Ice, lakukan pemantauan kegiatan Vaksinasi Nasional yang digelar di Universitas...

Kadispar Tikep; Pariwisata Sumber Penghasilan Penunjang PAD

Tidore -- Jika kita berbicara terkait dengan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka pariwisata merupakan salah satu sumber penghasilan yang sangat signifikan dalam menunjang PAD pada setiap wilayah pemerintahan...

Mutu Pendidikan Menurun Dimasa Covid-19, Ini Penjelasan Kepala...

Tidore -- Bencana non alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang menyebar hampir seluruh negara di dunia termasuk Indonesia, telah melumpuhkan berbagai aktivitas pada semua lini termasuk dunia pendidikan. Kepala...

Ini Jawaban Bupati Usman Sidik Atas Harapan dari...

Labuha – Bupati Halmahera Selatan, Usman Sidik, menanggapi permintaan dan juga harapan dari Kerukunan Masyarakat Bajoe (KMB), terkait posisi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan yang sempat menjadi janji Politik...

Kerukunan Masyarakat Bajoe Taruh Harap Usman-Bassam Bisa Realisasi...

Labuha – Kerukunan Masyarakat Bajoe (KMB) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), meminta Bupati Usman Sidik dan Wakil Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba (Usman-Bassam) agar bisa merealisasikan janji Politiknya pada Kampanye...

Sejumlah Nama Calon Ketua GAMKI Halut Mulai Bermunculan,...

Tobelo -- Meski momentum Konferensi Cabang (Konfercab) Garekan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Cabang Halmahera Utara (Halut), nanti akan digelar pada bulan Oktober mendatang, namun kini sejumlah nama yang...

BERITA UTAMA

ARTIKEL TERKAIT

Bupati Halsel Bakal Diadukan ke Kemendagri Oleh LSM FDAK

i-malut.com, LABUHA – Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Bahrain Kasuba, dalam waktu dekat akan diadukan ke Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) oleh Lembaga swadaya masyarakat (LSM) Front Delik Anti Korupsi (FDAK) Halmahera Selatan.

Aduan tersebut terkait dengan sejumlah Mantan Narapidana (NAPI) kasus tindak pidana korupsi di Kabupaten Halsel yang masih mendapatkan perlakuan istimewa oleh Bupati Halsel Bahrain Kasuba, sehingga para eks Narapidana itu masih di berikan jabatan oleh Bupati Halsel.

Hal ini disampaikan oleh sekretaris LSM Front Delik Anti korupsi (FDAK) Halmahera Selatan, M Ali Sidik, kepada wartawan jumat (16/03/2018) yang menegaskan bahwa, Bupati Halsel Bahrain Kasuba dalam waktu dekat Bakal diadukan ke Kementrian Dalam Negeri (kemendagri).

“Dalam kepemimpinannya, tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi (Tipikor), sehingga para eks Narapidana kembali dilantik sebagai pejabat esalon II dan III”, ujarnya.

Dikatakannya, Para pejabat eks Narapidana kasus korupsi yang dilantik dilingkup Pemda Halsel di antaranya, kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU), Leli Sofyan Mubarun, Kepala Bidang Aset Dinas Pengelolaan dan Keuangan, Syamsi Subur. Padahal keduanya di putus bersalah dalam kasus tindak pidana korupsi.

Untuk diketahui, Sofyan Leli Mubarun adalah mantan Narapidana kasus Korupsi PKPS BBM pada Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Halmahera Selatan tahun 2006. Sementara kepala Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Syamsi Subur, di pidana karena melakukan tindak pidana korupsi proyek pekerjaan jalan Trans SP 2A Fida Kecataman Gane Timur Kabupaten Halmahera Selatan seniliai lebih dari dua miliyar rupiah. Keduanya menjalani hukuman Badan di Rumah tahanan negara (Rutan) kelas II Bacan Kabupaten Halmahera Selatan.

Olehnya itu, mewakili institusinya, M Ali Sidik mendesak kepada Bupati Bahrain Kasuba agar mengevaluasi keduanya dari jabatannya.

“Jika hal ini dibiarkan dan kembali melakukan tindak pidana korupsi atau menyalahgunakan kewenangan maka, Bupati juga bisa di jerat sebagai orang yang turut melakukan tindak pidana korupsi dan juga melakukan proses pembiaran terhadap para eks narapidana dalam melakukan korupsi”. cetusnya.

Rep/Red : (Bur)

--

BERITA LAINNYA

TERPOPULER