Diduga Korupsi Dana Desa, Polda Malut Tetapkan Kabid Kasda Pultab Sebagai Tersangka

i-malut.com, TERNATE – Polda Maluku Utara menetapkan PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu, yakni Agumaswaty Toyib Koten, sebagai tersangka dugaan korupsi dana desa (DD). Diduga kasus ini merugikan negara senilai Rp 4,2 miliar.

Humas Polda Malut, AKBP Hendri Badar belum lama ini membenarkan, Agumaswaty Toyib Koten yang merupakan Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah Kabupaten Pulau Taliabu, sudah di tetapkan sebagai tersangka.

Menurut dia, dari hasil gelar perkara pekan kemarin, penyidik Ditreskrimsus telah menetapkan Agusmawati Toib Koten sebagai tersangka.

“Sudah dilakukan gelar penetapan tersangka, jadi Agusmawati Toib Koten sudah ditetapkan menjadi tersangka,” katanya.

Sementara itu, penyidik masih terus melakukan penyidikan terhadap kasus tersebut. Penyidikan itu dilakukan untuk menelusuri dugaan keterlibatan pihak lain yang berpotensi menjadi tersangaka selain Agusmawati Toib Koten.

“Penyidik masih terus lakukan sidik termasuk pemeriksaan saksi-saksi,” ujarnya.

Informasi yang dihimpun media ini bahwa, Bendahara Kas Daerah Pulau Taliabu itu akan dipanggil dan diperiksa sebagai tersangka pada Selasa pekan depan.

Untuk diketahui, Penetapan Agumaswaty sebagai tersangka tersebut atas dugaan pemotongan Dana Desa hingga Rp. 45 juta per desa. Dana tersebut ditransfer ke rekening CV Syafaat Perdana melalui BRI unit Bobong pada Sabtu 8 Juli 2017. Sementara CV Syafaat Perdana diketahui milik Agumaswaty Toyib Koten.

Atas perbuatannya yang diduga merugikan negara senilai 4.2 M, dimungkinkan Agumaswaty dijerat Pasal 2 ayat 1 dan/atau Pasal 3 jo Pasal 18 ayat 1 huruf b UU RI No 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sementara itu, penyidik akan melakukan pemanggilan kepada tersangka kedua yang sudah di tetapkan tersangka, dan akan dipanggil pada Selasa pekan depan.

Rep/Red : (Sdn)

__

Iklan Layanan

Komentar disini

i-malut.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

 

ARTIKEL TERKAIT

REKOMENDASI

Kadis Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB Halut...

Tobelo -- AT alias AS, Kepala Dinas (Kadis) Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB Pemkab Halut, pada Rabu (22/9) resmi dilaporkan ke KSPKT Polres setempat. AS dilaporkan karena diduga melakukan...

Kapolda Malut Didampingi Ketum GMIH Pantau Kegiatan Vaksinasi...

Tobelo -- Kapolda Maluku Utara (Malut), Irjen Pol, Risyapudin Nursin, yang didampingi Ketua Umum (Ketum) Sinode GMIH, Pdt. Demianus Ice, lakukan pemantauan kegiatan Vaksinasi Nasional yang digelar di Universitas...

Kadispar Tikep; Pariwisata Sumber Penghasilan Penunjang PAD

Tidore -- Jika kita berbicara terkait dengan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka pariwisata merupakan salah satu sumber penghasilan yang sangat signifikan dalam menunjang PAD pada setiap wilayah pemerintahan...

Mutu Pendidikan Menurun Dimasa Covid-19, Ini Penjelasan Kepala...

Tidore -- Bencana non alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang menyebar hampir seluruh negara di dunia termasuk Indonesia, telah melumpuhkan berbagai aktivitas pada semua lini termasuk dunia pendidikan. Kepala...

Ini Jawaban Bupati Usman Sidik Atas Harapan dari...

Labuha – Bupati Halmahera Selatan, Usman Sidik, menanggapi permintaan dan juga harapan dari Kerukunan Masyarakat Bajoe (KMB), terkait posisi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan yang sempat menjadi janji Politik...

Kerukunan Masyarakat Bajoe Taruh Harap Usman-Bassam Bisa Realisasi...

Labuha – Kerukunan Masyarakat Bajoe (KMB) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), meminta Bupati Usman Sidik dan Wakil Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba (Usman-Bassam) agar bisa merealisasikan janji Politiknya pada Kampanye...

Sejumlah Nama Calon Ketua GAMKI Halut Mulai Bermunculan,...

Tobelo -- Meski momentum Konferensi Cabang (Konfercab) Garekan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Cabang Halmahera Utara (Halut), nanti akan digelar pada bulan Oktober mendatang, namun kini sejumlah nama yang...

Prihatin Sikap Kontraktor, Pedagang di Kawasan Kantor Bupati...

Tobelo -- Sejumlah pedagang kecil yang berjualan dikawasan Kantor Bupati Halmahera Utara (Halut), pada Jumat (17/9) sore tadi sekitar Pukul, 17.00 WIT, mengamuk sambil menyebut prihatin dengan sikap kontaktor...

PDAM Tikep Nunggak Pajak 8 Bulan, Bapenda Tikep...

Tidore -- Memasuki 9 bulan, Perusahan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Tidore Kepulauan (Tikep) tidak melakukan pembayaran pajak, membuat Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Tikep kehabisan akal. Sekertaris Bapenda Tikep,...

BERITA UTAMA

ARTIKEL TERKAIT

Diduga Korupsi Dana Desa, Polda Malut Tetapkan Kabid Kasda Pultab Sebagai Tersangka

i-malut.com, TERNATE – Polda Maluku Utara menetapkan PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu, yakni Agumaswaty Toyib Koten, sebagai tersangka dugaan korupsi dana desa (DD). Diduga kasus ini merugikan negara senilai Rp 4,2 miliar.

Humas Polda Malut, AKBP Hendri Badar belum lama ini membenarkan, Agumaswaty Toyib Koten yang merupakan Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah Kabupaten Pulau Taliabu, sudah di tetapkan sebagai tersangka.

Menurut dia, dari hasil gelar perkara pekan kemarin, penyidik Ditreskrimsus telah menetapkan Agusmawati Toib Koten sebagai tersangka.

“Sudah dilakukan gelar penetapan tersangka, jadi Agusmawati Toib Koten sudah ditetapkan menjadi tersangka,” katanya.

Sementara itu, penyidik masih terus melakukan penyidikan terhadap kasus tersebut. Penyidikan itu dilakukan untuk menelusuri dugaan keterlibatan pihak lain yang berpotensi menjadi tersangaka selain Agusmawati Toib Koten.

“Penyidik masih terus lakukan sidik termasuk pemeriksaan saksi-saksi,” ujarnya.

Informasi yang dihimpun media ini bahwa, Bendahara Kas Daerah Pulau Taliabu itu akan dipanggil dan diperiksa sebagai tersangka pada Selasa pekan depan.

Untuk diketahui, Penetapan Agumaswaty sebagai tersangka tersebut atas dugaan pemotongan Dana Desa hingga Rp. 45 juta per desa. Dana tersebut ditransfer ke rekening CV Syafaat Perdana melalui BRI unit Bobong pada Sabtu 8 Juli 2017. Sementara CV Syafaat Perdana diketahui milik Agumaswaty Toyib Koten.

Atas perbuatannya yang diduga merugikan negara senilai 4.2 M, dimungkinkan Agumaswaty dijerat Pasal 2 ayat 1 dan/atau Pasal 3 jo Pasal 18 ayat 1 huruf b UU RI No 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sementara itu, penyidik akan melakukan pemanggilan kepada tersangka kedua yang sudah di tetapkan tersangka, dan akan dipanggil pada Selasa pekan depan.

Rep/Red : (Sdn)

--

BERITA LAINNYA

TERPOPULER