Panwaslu Kayoa Selatan Keluarkan Edaran Larangan Kepala Desa Terlibat Politik Praktis

i-malut.com, LABUHA – Dalam mengahadapi pemilihan Kepala Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara 2018, Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kecamatan Kayoa Selatan mengeluarkan edaran larangan terlibat politik praktis guna di bagikan ke kepala-kepala Desa Se-Kayoa Selatan yang mencakup enam desa, terdiri dari Desa Laluin, Desa Orimakurunga, Desa Sagawele, Desa Posi-Posi, Desa Pasir Putih dan Desa Ngute-Ngute.

Edaran Bernomor : 18 /BA/PWS-KEC.KASEL/III/2018 berisi Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang menyebut kepala Desa dilarang membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota kerluarga, pihak lain dan/ atau golongan tertentu. Kades juga dilarang menjadi pengurus parpol dan ikut serta dan atau terlibat kampanye pemilu dan/ atau pilkada.

Ketua Panwaslu Kecamatan Kayoa Selatan Suriyadi Fadel kepada media ini mengatakan belakangan ini di Maluku Utara marak kepala desa yang terlibat politik praktis, sebut saja di Morotai salah satu kepala Desa sudah di fonis besalah karena terlibat politik praktis, sehingga langkah dikeluarkan edaran ini untuk mengingaktakan para kepala desa agar tidak terlibat diri dalam politik praktis.

“Edaran ini dikeluarkan sebagai langka prefentif/ pencegahan agar para kepala Desa Se Kayoa Selatan tidak terlibat aktif berkampanye, mengajak masyarakat untuk mendukung kandidat tertentu dalam pemilihan pilgub kali ini,”ujar Suriyadi minggu (25/3).

Selain itu, pria yang sering di sapa Yadi ini mengatakan, sebenarnya larangan dan sanksi Kades berpolitik praktis, termaksud pilkada, tertuang dalam Surat Edaran (SE) menteri dalam negeri Nomor 273/3772/JS tertangal 11 Oktober 2016 sebagai penegasan pasal 70 undang-undang (UU) No 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan Perppu nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU.

Dalam edaran itu pihaknya juga mencantumkan Pasal 71 ayat (1) UU nomor 10 tahun 2016 menyebukan, pejabat Negara, pejabat daerah pejabat aparatur sipil negera, anggota TNI/Polri dan kepala Desa atau sebutan lain lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

“Jika nanti para kades masih saja lalai dan terbukti mengajak masyarakatnya mendukung salah satu kandidat Gubernur Dan Wakil Gubernur maka kami tidak segan-segan memprosesnya ke Panwaslu Halsel atau ke Bawaslu Provinsi untuk di proses hukum,” tegas Yadi

Rep/Red : (Bur)

__

Iklan Layanan

Komentar disini

i-malut.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

 

ARTIKEL TERKAIT

REKOMENDASI

Kadis Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB Halut...

Tobelo -- AT alias AS, Kepala Dinas (Kadis) Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB Pemkab Halut, pada Rabu (22/9) resmi dilaporkan ke KSPKT Polres setempat. AS dilaporkan karena diduga melakukan...

Kapolda Malut Didampingi Ketum GMIH Pantau Kegiatan Vaksinasi...

Tobelo -- Kapolda Maluku Utara (Malut), Irjen Pol, Risyapudin Nursin, yang didampingi Ketua Umum (Ketum) Sinode GMIH, Pdt. Demianus Ice, lakukan pemantauan kegiatan Vaksinasi Nasional yang digelar di Universitas...

Kadispar Tikep; Pariwisata Sumber Penghasilan Penunjang PAD

Tidore -- Jika kita berbicara terkait dengan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka pariwisata merupakan salah satu sumber penghasilan yang sangat signifikan dalam menunjang PAD pada setiap wilayah pemerintahan...

Mutu Pendidikan Menurun Dimasa Covid-19, Ini Penjelasan Kepala...

Tidore -- Bencana non alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang menyebar hampir seluruh negara di dunia termasuk Indonesia, telah melumpuhkan berbagai aktivitas pada semua lini termasuk dunia pendidikan. Kepala...

Ini Jawaban Bupati Usman Sidik Atas Harapan dari...

Labuha – Bupati Halmahera Selatan, Usman Sidik, menanggapi permintaan dan juga harapan dari Kerukunan Masyarakat Bajoe (KMB), terkait posisi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan yang sempat menjadi janji Politik...

Kerukunan Masyarakat Bajoe Taruh Harap Usman-Bassam Bisa Realisasi...

Labuha – Kerukunan Masyarakat Bajoe (KMB) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), meminta Bupati Usman Sidik dan Wakil Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba (Usman-Bassam) agar bisa merealisasikan janji Politiknya pada Kampanye...

Sejumlah Nama Calon Ketua GAMKI Halut Mulai Bermunculan,...

Tobelo -- Meski momentum Konferensi Cabang (Konfercab) Garekan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Cabang Halmahera Utara (Halut), nanti akan digelar pada bulan Oktober mendatang, namun kini sejumlah nama yang...

Prihatin Sikap Kontraktor, Pedagang di Kawasan Kantor Bupati...

Tobelo -- Sejumlah pedagang kecil yang berjualan dikawasan Kantor Bupati Halmahera Utara (Halut), pada Jumat (17/9) sore tadi sekitar Pukul, 17.00 WIT, mengamuk sambil menyebut prihatin dengan sikap kontaktor...

PDAM Tikep Nunggak Pajak 8 Bulan, Bapenda Tikep...

Tidore -- Memasuki 9 bulan, Perusahan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Tidore Kepulauan (Tikep) tidak melakukan pembayaran pajak, membuat Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Tikep kehabisan akal. Sekertaris Bapenda Tikep,...

BERITA UTAMA

ARTIKEL TERKAIT

Panwaslu Kayoa Selatan Keluarkan Edaran Larangan Kepala Desa Terlibat Politik Praktis

i-malut.com, LABUHA – Dalam mengahadapi pemilihan Kepala Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara 2018, Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kecamatan Kayoa Selatan mengeluarkan edaran larangan terlibat politik praktis guna di bagikan ke kepala-kepala Desa Se-Kayoa Selatan yang mencakup enam desa, terdiri dari Desa Laluin, Desa Orimakurunga, Desa Sagawele, Desa Posi-Posi, Desa Pasir Putih dan Desa Ngute-Ngute.

Edaran Bernomor : 18 /BA/PWS-KEC.KASEL/III/2018 berisi Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang menyebut kepala Desa dilarang membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota kerluarga, pihak lain dan/ atau golongan tertentu. Kades juga dilarang menjadi pengurus parpol dan ikut serta dan atau terlibat kampanye pemilu dan/ atau pilkada.

Ketua Panwaslu Kecamatan Kayoa Selatan Suriyadi Fadel kepada media ini mengatakan belakangan ini di Maluku Utara marak kepala desa yang terlibat politik praktis, sebut saja di Morotai salah satu kepala Desa sudah di fonis besalah karena terlibat politik praktis, sehingga langkah dikeluarkan edaran ini untuk mengingaktakan para kepala desa agar tidak terlibat diri dalam politik praktis.

“Edaran ini dikeluarkan sebagai langka prefentif/ pencegahan agar para kepala Desa Se Kayoa Selatan tidak terlibat aktif berkampanye, mengajak masyarakat untuk mendukung kandidat tertentu dalam pemilihan pilgub kali ini,”ujar Suriyadi minggu (25/3).

Selain itu, pria yang sering di sapa Yadi ini mengatakan, sebenarnya larangan dan sanksi Kades berpolitik praktis, termaksud pilkada, tertuang dalam Surat Edaran (SE) menteri dalam negeri Nomor 273/3772/JS tertangal 11 Oktober 2016 sebagai penegasan pasal 70 undang-undang (UU) No 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan Perppu nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU.

Dalam edaran itu pihaknya juga mencantumkan Pasal 71 ayat (1) UU nomor 10 tahun 2016 menyebukan, pejabat Negara, pejabat daerah pejabat aparatur sipil negera, anggota TNI/Polri dan kepala Desa atau sebutan lain lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

“Jika nanti para kades masih saja lalai dan terbukti mengajak masyarakatnya mendukung salah satu kandidat Gubernur Dan Wakil Gubernur maka kami tidak segan-segan memprosesnya ke Panwaslu Halsel atau ke Bawaslu Provinsi untuk di proses hukum,” tegas Yadi

Rep/Red : (Bur)

--

BERITA LAINNYA

TERPOPULER