Kejati Malut Bekerjasama dengan Pemda Morotai Gelar Sosialisasi Satgas Saber Pungli

i-malut.com, MOROTAI – Pemerintahan Presiden Jokowi dan Yusup Kalla telah menetapkan nawacita sebagai agenda prioritas pembangunan guna mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian. Dimulai dengan pembangunan fondasi dan dilanjutkan dengan upaya percepatan di berbagai bidang.

Untuk itu Kejaksaan Tinggi Maluku Utara bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai melakukan sosialisasi Satgas Saber Pungli, bertempat di aula kantor Bupati Kabupaten Pulau Morotai, pada Rabu (28/3/2018).

Yang diundang dalam sosialisasi ini adalah seluruh pejabat lingkup sekretariat, seluruh Kepala Dinas, Kepala Desa se-Kabupaten Pulau Morotai dan pengusaha.

Peserta sosialisasi satgas saber pungli, seluruh kadis, kades dan forkopimda.

Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, Ida Bagus Nyoman Wismatama, SH. MH, sebagai pemateri tunggal dalam acara ini, menyampaikan bahwa reformasi hukum difokuskan pada 5 program prioritas yakni pemberantasan pungutan liar, pemberantasan penyelundup, percepatan pelayanan SIM, STNK, BPKB, SKCK, relokasi Lapas, perbaikan layanan hak paten merk dan desain.

Lanjutnya, kegiatan sosialisasi ini berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.

“Bahwa praktik pungutan liar telah merusak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga perlu upaya pemberantasan secara tegas, terpadu efektif, efisien dan mampu menimbulkan efek jera, serta dalam upaya pemberantasan pungutan liar perlu dibentuk Satgas Saber Pungli” jelasnya.

Kejati Malut juga menegaskan bahwa, Presiden Republik Indonesia telah memperingatkan bahwa seluruh instansi kementrian, atau lembaga serta seluruh SKPD di daerah untuk menghentikan praktik pungutan liar dan membentuk satgas saber pungli.

Adapun Visi dari Satgas Saber Pungli, kata Kejati Malut adalah terwujudnya pelayanan publik pada kementrian atau lembaga dan pemerintah daerah yang terbebas dari pungutan liar. sementara Misi-nya membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar, membangun sistem pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi dari kementrian/lembaga dan pihak lain yang terkait dengan menggunakan teknologi informasi, membangun dan menginternalisasi budaya anti pungli pada tata pemerintahan dan masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik melalui transparansi dan standarisasi pelayanan, sesuai peraturan perundang undangan dan menghapus pungutan liar.

Tugas dan fungsi satgas saber pungli “tugas satgas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil satuan kerja dan sarana prasarana, baik yang berada di kementrian maupun pemda. fungsi satgas sebagai intelijen, pencegahan, penindakan dan yustisi. Dengan sasaran sentra pelayanan publik di kementrian atau lembaga maupun pemda” tegasnya.

Tindakan ini, kata Kajati Malut punya landasan hukum undang undang nomor 31 tahun 1999 Jo undang undang nomor 20 tahun 2001 tentang undang undang tindak pidana korupsi.

Sementara itu peserta sosialisasi Mauludin Wahab, Sekertaris Diknas Morotai, mengatakan, kegiatan Satgas Saber Pungli ini sangat baik bagi PNS serta Kepala Desa, karena dari kegiatan ini pihaknya dapat mengetahui langkah perbaikan yang di sampaikan Kajati Malut yaitu pertama, memperbaiki sistem diantaranya memperbaiki peraturan, cara kerja, memberikan aturan yang jelas tentang penggunaan fasilitas negara, pemberian sangsi secara tegas dan pemanfaatan teknologi.

Kedua kata Mauludin, menperbaiki manusia, diantaranya keinginan untuk mencapai kesejahteraan bersama, kemajuan bangsa dan negara. Pemimpin yang memiliki keperdulian dan cepat tanggap, pemimpin yang bisa menjadi teladan.

Rep/Red : (Lilo)

__

Iklan Layanan

Komentar disini

i-malut.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

 

ARTIKEL TERKAIT

REKOMENDASI

Drupadi BMI Malut Desak Polda Malut Usut Tuntas...

Ternate -- Drupadi Bintang Muda Indonesia (BIM) Maluku Utara (Malut), desak Polda Malut untuk segera mengusut tuntas kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh salah satu oknum Polisi berpangkat Briptu pada...

Dampingi Luhut Resmi Pabrik Bahan Baku Batrai, Bupati...

Labuha -- Bupati Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), ikut mendampingi Menteri Koordinator bidang kemaritiman, Luhut Bizar Pandjaitan, dalam peresmian Pabrik bahan baku baterai kendaraan listrik pertama di Indonesia yang memproduksi...

Lagi, Jembatan Pitago Bailengit Rusak

Tobelo -- Sangat memprihatinkan, jembatan Wailamo yang menghubungkan Desa Pitago dan Desa Bailengit Kecamatan Kao Barat Kabupaten Halmahera Utara, lagi-lagi kembali rusak. Padahal, jembatan tersebut belum lama ini telah...

Dinas P3A Malut Bakal Kawal Kasus Pemerkosaan di...

Sofifi -- Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Provinsi Maluku Utara (Malut) akan mengawal kasus pemerkosaan terhadap korban yang masih dibawah umur, yang diduga dilakukan oknum Polisi di...

Kembali marak, Babinsa Waiman ingatkan warga terkait Bahaya...

Sanana, Perang terhadap Corona Virus Disease atau Covid-19 belum selesai, bahkan kini ada varian baru terkait virus ini. Untuk itu Pemerintah Indonesia, mulai dari Pusat maupun Daerah kembali mengingatkan...

Bergerak Cepat, DPD BMI Malut Mengakar Hingga ke-Pelosok...

Ternate -- Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Bintang Muda Indonesian (BMI) Maluku Utara, gencar melakukan sosialisasi serta konsolidasi dan verifikasi faktual, guna membentuk DPC Kabupaten/Kota se-Provinsi Maluku Utara (Malut). Hal ini...

Besok, Disdik Kota Ternate Lounching Sekolah Insklusif di...

Ternate - Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Ternate pada Rabu 23 Juni 2021 besok akan Lounching Sekolah Insklusif, bertempat SD Negeri 6 Kota Ternate, Kelurahan Kampung Makasar Barat, Kota Ternate...

Sambut kedatangan Mendagri Tito Karnavian, APMS pasang baliho...

Sanana -- Aliansi Peduli Masyarakat Sula atau APMS kepada media ini memberikan penjelasan terkait Sikap Bupati Sula memutasi dan merotasi 57 jabatan termasuk menon-jobkan Sekda Kepulauan Sula, sebagai perbuatan...

Babinsa Sekom Pelopori Giat Bhakti, ajak Warga dan...

Sanana -- Kelompok Masyarakat Desa yang mempunyai paradigma maju dan berpikir positif adalah suatu kekuatan dan aset untuk membangun sebuah Desa, ditambah lagi dengan Kelompok Mahasiswa dalam satuan tugas...

BERITA UTAMA

Dampingi Luhut Resmi Pabrik Bahan Baku Batrai, Bupati...

Labuha -- Bupati Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), ikut mendampingi Menteri Koordinator bidang kemaritiman, Luhut Bizar Pandjaitan, dalam peresmian Pabrik...

Maslan Jabat PLH Sekda Halsel, Helmi Dikabarkan Sakit

Labuha – Bupati Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), mengangkat Maslan Hi. Hasan,SH,M.Si, Kepala Bagian (Kabag) organisasi sebagai Asisten Perekonomian dan...

ARTIKEL TERKAIT

Kejati Malut Bekerjasama dengan Pemda Morotai Gelar Sosialisasi Satgas Saber Pungli

i-malut.com, MOROTAI – Pemerintahan Presiden Jokowi dan Yusup Kalla telah menetapkan nawacita sebagai agenda prioritas pembangunan guna mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian. Dimulai dengan pembangunan fondasi dan dilanjutkan dengan upaya percepatan di berbagai bidang.

Untuk itu Kejaksaan Tinggi Maluku Utara bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai melakukan sosialisasi Satgas Saber Pungli, bertempat di aula kantor Bupati Kabupaten Pulau Morotai, pada Rabu (28/3/2018).

Yang diundang dalam sosialisasi ini adalah seluruh pejabat lingkup sekretariat, seluruh Kepala Dinas, Kepala Desa se-Kabupaten Pulau Morotai dan pengusaha.

Peserta sosialisasi satgas saber pungli, seluruh kadis, kades dan forkopimda.

Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, Ida Bagus Nyoman Wismatama, SH. MH, sebagai pemateri tunggal dalam acara ini, menyampaikan bahwa reformasi hukum difokuskan pada 5 program prioritas yakni pemberantasan pungutan liar, pemberantasan penyelundup, percepatan pelayanan SIM, STNK, BPKB, SKCK, relokasi Lapas, perbaikan layanan hak paten merk dan desain.

Lanjutnya, kegiatan sosialisasi ini berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.

“Bahwa praktik pungutan liar telah merusak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga perlu upaya pemberantasan secara tegas, terpadu efektif, efisien dan mampu menimbulkan efek jera, serta dalam upaya pemberantasan pungutan liar perlu dibentuk Satgas Saber Pungli” jelasnya.

Kejati Malut juga menegaskan bahwa, Presiden Republik Indonesia telah memperingatkan bahwa seluruh instansi kementrian, atau lembaga serta seluruh SKPD di daerah untuk menghentikan praktik pungutan liar dan membentuk satgas saber pungli.

Adapun Visi dari Satgas Saber Pungli, kata Kejati Malut adalah terwujudnya pelayanan publik pada kementrian atau lembaga dan pemerintah daerah yang terbebas dari pungutan liar. sementara Misi-nya membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar, membangun sistem pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi dari kementrian/lembaga dan pihak lain yang terkait dengan menggunakan teknologi informasi, membangun dan menginternalisasi budaya anti pungli pada tata pemerintahan dan masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik melalui transparansi dan standarisasi pelayanan, sesuai peraturan perundang undangan dan menghapus pungutan liar.

Tugas dan fungsi satgas saber pungli “tugas satgas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil satuan kerja dan sarana prasarana, baik yang berada di kementrian maupun pemda. fungsi satgas sebagai intelijen, pencegahan, penindakan dan yustisi. Dengan sasaran sentra pelayanan publik di kementrian atau lembaga maupun pemda” tegasnya.

Tindakan ini, kata Kajati Malut punya landasan hukum undang undang nomor 31 tahun 1999 Jo undang undang nomor 20 tahun 2001 tentang undang undang tindak pidana korupsi.

Sementara itu peserta sosialisasi Mauludin Wahab, Sekertaris Diknas Morotai, mengatakan, kegiatan Satgas Saber Pungli ini sangat baik bagi PNS serta Kepala Desa, karena dari kegiatan ini pihaknya dapat mengetahui langkah perbaikan yang di sampaikan Kajati Malut yaitu pertama, memperbaiki sistem diantaranya memperbaiki peraturan, cara kerja, memberikan aturan yang jelas tentang penggunaan fasilitas negara, pemberian sangsi secara tegas dan pemanfaatan teknologi.

Kedua kata Mauludin, menperbaiki manusia, diantaranya keinginan untuk mencapai kesejahteraan bersama, kemajuan bangsa dan negara. Pemimpin yang memiliki keperdulian dan cepat tanggap, pemimpin yang bisa menjadi teladan.

Rep/Red : (Lilo)

--

BERITA LAINNYA

TERPOPULER